TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman membeberkan perkembangan kasus beras oplosan dari ratusan merek yang menyeret sejumlah perusahaan.

Amran menuturkan, dari 212 merek beras berbeda berdasarkan laporan Kementerian Pertanian yang diselidiki, saat ini sudah sebanyak 26 merek yang diduga telah melanggar mutu, kualitas, hingga dioplos itu bergulir proses hukumnya.

"Dari total 212 merek itu, ada 26 merek dari sekitar 10 perusahaan yang sudah ditindaklanjuti dan sudah naik tahap penyidikan (Satgas Pangan Polri)," kata Amran di Yogyakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Naiknya status penyidikan pada 26 merek itu masih akan terus berlanjut pada pemeriksaan merek-merek lainnya.

Mentan mengungkapkan jika kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut soal pangan masyarakat. Sehingga, kata dia, siapapun yang terbukti terlibat dalam kasus ini bakal ditindak tegas tanpa pandang bulu. Hal ini sudah menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi perintah bapak presiden, siapa saja yang terbukti melanggar, pasti diproses hukum, baik (kasus) yang sudah berproses di kepolisian maupun kejaksaan," kata Amran.

Saat ini, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus serupa yang belum terungkap. Kementerian Pertanian sebelumnya juga telah menyatakan penindakan tegas perlu dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dari 212 merek beras itu telah merugikan masyarakat, bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, pada 28 Juli 2025, menyatakan enam perusahaan telah diperiksa terkait kasus beras oplosan ini.

Keenam perusahaan tersebut adalah PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station Restoran, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Adapun awal mula temuan kasus dugaan beras oplosan di 10 provinsi Indonesia dari 212 merek beras berbeda berdasarkan laporan Kementerian Pertanian. Dugaan beras oplosan ditemukan pada akhir Juni kemarin akibat ketidaksesuaian mutu terhadap beras premium dan medium.

Menindaklanjuti laporan Kementan, polisi melalui Satgas Pangan melakukan penyelidikan terhadap 212 merek tersebut dengan melakukan penelusuran. Sampai hari ini, Mentan menyebutkan telah ditemukan sebanyak 52 perseroan terbatas (PT) sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium.

Jakarta, CNBC Indonesia -Minat Investasi China ke Indonesia terus meluas. Tak lagi terbatas pada sektor mineral, investor asal China kini mulai masuk ke sektor agribisnis khususnya hilirisasi kelapa

Selengkapnya dalam programEvening UpCNBC Indonesia, Selasa (29/07/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia -Bagi Anda yang punya budget tipis dan bingung mau beli mobil apa di GIIAS 2025? Ini lho daftar mobil baru, bahkan ada juga yang harga 100 jutaan.

Selengkapnya dalam programAutobizzCNBC Indonesia, Selasa (29/07/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Hari Murti Yudhoyono atau AHY menegaskan bahwa kajian perpanjangan proyek kereta cepat dari Bandung ke Surabaya akan terus dilanjutkan.

Sementara itu,Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pembicaraan telepon untuk membahas dinamika konflik di Timur Tengah.

Selengkapnya dalam programEvening UpCNBC Indonesia, Selasa (29/07/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com -Investasi asing yang masuk ke Indonesia selama kuartal II 2025 tercatat sebesar Rp 202,2 triliun.

Hal tersebut berdasarkan laporan realisasi investasi Indonesia yang dipaparkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pada Selasa (29/7/2025).

Dari jumlah itu, ada lima besar negara penyumbang investasi tertinggi, yakni Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Malaysia.

Dok. Shutterstock.com Ilustrasi investasi. Singapura kembali mencatatkan diri sebagai investor asing terbesar di Indonesia pada triwulan I-2025.

Namun, realisasi investasi asing pada kuartal II 2025 ini ternyata menurun dibandingkan periode yang sama pada 2024 lalu. Tahun lalu, investasi asing selama kuartal II tercatat mencapai Rp 217,3 triliun.

Dengan demikian, penurunan realisasi investasi terbilang cukup drastis, yakni sekitar 6,9 persen.

Soal penyebab penurunan investasi asing di kuartal II 2025 ini, Menteri Rosan menyebut ada kaitannya dengan persaingan suatu negara dalam menarik investor.

"Ya kalau dilihat, memang persaingan untuk menarik investasi ini makin meningkat. Makin meningkat, makin tinggi. Dan bersamaan kan banyak kebijakan-kebijakan. Termasuk AS saja yang menarik investasinya kembali ke AS," ujar Rosan saat pemaparan realisasi investasi di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa.

"Ini yang kita juga harus navigasikan secara baik dan benar," tuturnya.

Rosan bilang, pemerintah saat ini sudah semakin menyederhanakan aturan investasi.

Kemudian, pemerintah juga meningkatkan kapasitas SDM yang selama ini mengurusi soal perizinan hingga realisasi investasi.

Selain itu, berbagai kunjungan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri disebutnya juga membantu masuknya modal ke Tanah Air.

Kompas.com/Dian Erika CEO Danantara Indonesia Rosan P Roeslani saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

"Dengan adanya Bapak Presiden ini berkunjung ke banyak negara, dan alhamdulillah saya juga selalu mendampingi, itu boleh saya sampaikan pasti ada sesinya ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang ada di negara tersebut," ungkap Rosan.

Danantara bantu investasi asing masuk ke Indonesia

Di samping itu, Rosan juga menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara alias BPI Danantara.

Ia menuturkan, Danantara membantu menarik investasi asing ke Indonesia.

"Danantara itu juga menurut kami sangat-sangat membantu gitu. Karena begitu investor masuk, mau masuk, kita juga sampaikan ke mereka. Danantara kita bisa ikut masuk bersama-sama dengan mereka," tambahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga hingga Juni 2025, meskipun tekanan global masih tinggi akibat ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan internasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa kinerja sektor perbankan tetap solid, tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,77 persen secara tahunan menjadi Rp8.059 triliun.

Pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh kredit investasi yang naik 12,53 persen, kredit konsumsi tumbuh 8,49 persen, dan kredit modal kerja meningkat 4,45 persen. Dari sisi debitur, kredit korporasi meningkat 10,78 persen, sedangkan kredit UMKM hanya tumbuh 2,18 persen.

“Stabilitas sektor jasa keuangan nasional ditopang oleh permodalan yang kuat, likuiditas memadai, profil risiko yang terkelola, serta kinerja sektor keuangan yang stabil,” ujar Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal II di Jakarta, Senin (28/7/2025).

OJK mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) gross per Juni 2025 berada di level 2,22 persen, dan NPL net sebesar 0,84 persen. Sementara itu, rasio loan at risk (LaR) tetap stabil di kisaran 9,73 persen.

Dana pihak ketiga (DPK) perbankan juga tumbuh 6,96 persen secara tahunan menjadi Rp9.329 triliun, terdiri atas giro yang tumbuh 10,35 persen, tabungan 6,84 persen, dan deposito 4,19 persen. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tercatat sebesar 25,79 persen, sementara rasio alat likuid terhadap DPK (ALDPK) dan non-core deposit (ALNCD) masing-masing mencapai 27,05 persen dan 118,78 persen.

Mahendra menegaskan bahwa OJK terus memantau perkembangan eksternal dan domestik serta siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing industri keuangan nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan China kembali duduk di meja perundingan di Stockholm, Swedia, untuk meredakan ketegangan dagang yang telah lama membayangi hubungan kedua raksasa ekonomi dunia.

Melansir Reuters, negosiasi kedua negara tersebut memasuki hari kedua pada Selasa (29/7/2025) waktu setempat, dengan harapan mencegah eskalasi tarif yang bisa mengguncang rantai pasokan global.

Meski belum ada sinyal akan tercapai terobosan besar, perundingan ini diyakini dapat menghasilkan perpanjangan gencatan senjata tarif selama 90 hari. Ini sekaligus membuka peluang pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di akhir tahun, walau Trump membantah telah mengupayakan hal tersebut.

"Ini tidak benar, saya tidak MENCARI apapun! Saya mungkin pergi ke China, tetapi itu hanya atas undangan Presiden Xi, yang telah diperpanjang. Jika tidak, tidak ada minat!" tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social.

Delegasi kedua negara bertemu selama lebih dari lima jam pada Senin di kantor Perdana Menteri Swedia, Rosenbad, di pusat kota Stockholm. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, terlihat hadir dalam sesi perundingan pada hari kedua.

Belum ada pernyataan resmi yang dirilis usai hari pertama negosiasi. Namun, China dihadapkan pada tenggat waktu 12 Agustus untuk mencapai kesepakatan tarif permanen dengan Washington. Jika gagal, tarif impor AS terhadap produk China bisa kembali melonjak ke level tiga digit, setara dengan embargo bilateral yang berpotensi melumpuhkan perdagangan global.

Menurut Financial Times, AS telah menghentikan sementara pembatasan ekspor teknologi ke China demi menjaga momentum perundingan. Langkah ini juga dinilai sebagai strategi untuk mendukung kemungkinan pertemuan antara Trump dan Xi.

Tantangan Ekstra dari Capitol Hill

Di tengah perundingan yang sensitif, muncul tekanan politik domestik dari Washington. Sejumlah senator lintas partai dilaporkan tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang menargetkan China atas isu hak asasi manusia, perlakuan terhadap kelompok minoritas, dan kebijakan terhadap Taiwan.

Kondisi ini berpotensi memperumit dinamika negosiasi, terutama mengingat Beijing sangat menentang dukungan AS terhadap Taipei.

Sumber Reuters menyebutkan Presiden Taiwan Lai Ching-te bahkan menunda kunjungan ke AS yang sebelumnya direncanakan pada Agustus, demi menghindari ketegangan tambahan di tengah proses negosiasi.

Tekanan dari Perdagangan dan Teknologi

Perundingan di Stockholm melanjutkan pembicaraan serupa yang sebelumnya digelar di Jenewa dan London. Fokus utama mencakup penurunan tarif balasan, pencabutan penghentian ekspor mineral tanah jarang oleh China, serta ekspor chip AI dan barang strategis lainnya oleh AS.

Washington menuding Beijing menggunakan model ekonomi berbasis ekspor untuk membanjiri pasar global dengan barang murah, merusak persaingan industri dalam negeri AS. Sebaliknya, China menilai kebijakan kontrol ekspor teknologi AS sebagai bentuk penghambatan terhadap pertumbuhan ekonomi mereka.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya menyatakan, AS membuka peluang perpanjangan tenggat negosiasi. Ia menekankan pentingnya transformasi ekonomi China agar lebih bergantung pada konsumsi domestik daripada ekspor.

"Kami berharap China mulai menyeimbangkan kembali pertumbuhan ekonominya, karena ini tidak hanya penting bagi mereka, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi global," kata Bessent dalam pernyataan singkatnya.

Selain itu, isu mineral tanah jarang menjadi salah satu titik krusial dalam negosiasi. China menguasai sebagian besar pasokan global bahan penting ini, digunakan dalam berbagai industri, mulai dari perangkat keras militer hingga motor mobil listrik. Posisi dominan ini menjadikan mineral tanah jarang sebagai alat tawar Beijing yang efektif terhadap AS.

Para analis memperkirakan pembicaraan AS-China akan berlangsung lebih rumit dibanding negosiasi dagang dengan negara Asia lainnya. Kompleksitas kepentingan geopolitik dan ekonomi membuat proses ini diperkirakan berlangsung berbulan-bulan, tanpa jaminan hasil dalam waktu dekat.

IDXChannel - Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings (S&P) kembali mempertahankan peringkat utang atau Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, pada Selasa (29/7/2025).

Afirmasi ini didukung oleh outlook pertumbuhan yang dinilai kuat, kerangka kebijakan fiskal yang sehat, serta beban utang luar negeri dan Pemerintah yang relatif rendah.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, peringkat ini merefleksikan kepercayaan yang kuat dari pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia serta prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat.

"Keyakinan ini didukung oleh kerangka kebijakan yang berhati-hati, dan sinergi bauran kebijakan yang efektif antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung," kata Perry dalam keterangan resminya, Selasa (29/7/2025).

Outlook stabil juga mencerminkan pandangan S&P bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan defisit fiskal di bawah 3 persen untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Selain itu, pengembangan industri berbasis komoditas (hilirisasi) yang sedang berlangsung diperkirakan dapat menjaga stabilitas eksternal ke depan.

Ke depan, peningkatan sovereign credit rating Indonesia akan ditentukan oleh peningkatan kapasitas pembayaran utang luar negeri. Hal ini antara lain didukung oleh peningkatan pendapatan luar negeri atau terjadi penurunan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Di sisi lain, peringkat Indonesia dapat diturunkan apabila terjadi peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB di atas 3 persen secara persisten, rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara melebihi 15 persen, atau terdapat pelemahan penerimaan ekspor secara struktural dan berkepanjangan.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan inflasi terkendali pada kisaran targetnya, dengan tetap mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Perry.

Sebagai informasi, S&P sebelumnya telah mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 30 Juli 2024.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sebanyak140.000 rekening dormant yang tidak dipakai selama 10 tahun terakhir.

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengungkap bahwa temuan lebih dari 140.000 rekening dormant mencapai angka Rp428,6 miliar.

"PPATK menemukan, banyak rekening tidak aktif (bahkan terdapat lebih dari 140 ribu rekeningdormanthingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp.428.612.372.321,00," ujar Natsir melalui siaran pers, Selasa (29/7/2025).

Nasir menekankan bahwa hasil analisis PPATK menunjukkan bahwa data nasabah pada ratusan ribu rekening dormant itu disebut tidak pernah mengalami pembaruan data. Hal itu dikhawatirkan membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya.

Atas temuan tersebut, PPATK pun telah melakukan tindak lanjut beberapa waktu lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikandormant.

Natsir memastikan PPATK melakukan upaya perlindungan rekening nasabah, dan memastikan uang nasabah tetap aman dan 100% utuh.

"Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan rekening serta hak kepentingan nasabah terlindungi serta tidak disalahgunakan untuk berbagai kejahatan," ujar Natsir.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta PPATK menjelaskan secara resmi kepada masyarakat, ihwal pemblokiran sementara rekening bank yang tidak aktif atau tidak digunakan untuk transaksi selama tiga bulan.

Hinca berujar, Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja (raker) dengan PPATK seusai masa reses selesai. Dalam raker nanti, pihaknya akan bertanya soal kebijakan itu, mulai dari latar belakangnya apa, mengapa ini perlu dilakukan, dan apa tujuan yang hendak dicapai. Dia berharap publik bisa mendapatkan informasi yang cukup.

“Kita belum mendapatkan penjelasan utuh dari PPATK, saya ingin minta PPATK jelaskan secepatnya lah. Kalau nanti nunggu di komisi III kelamaan, saya kira lewat teman-teman [media], saya minta PPATK jelaskan ke publik secepatnya,background-nya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, sehingga publik mengerti,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

Adapun saat ditemui di Istana Kepresidenan, Kamis (22/5/2025), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut pemblokiran rekening dormant sebagai tindak lanjut atas praktik penyalahgunaan rekening untuk kegiatan pidana termasuk judi online tidak dilakukan secara tiba-tiba.

"Itu sudah dibicarakan lama," ungkap Ivan kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Sebagaimana diketahui, beberapa pemilik rekening yang terdampak pemblokiran PPATK itu mengeluh karena tidak bisa menggunakan rekening mereka. Padahal, mereka mengaku rekeningnya tidak digunakan untuk pidana seperti deposit judi online.

Ivan menyampaikan, masyarakat yang rekeningnya terdampak bisa langsung melakukan reaktivasi kembali."Ya itu bisa langsung direaktivasi kok enggak ada masalah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra International Tbk. (ASII) melanjutkan upayanya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Air melalui pengembangan ekosistem bisnis sosial di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini tecermin dalam inisiatif Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards yang telah memasuki tahun ke-16 pada 2025.

Program ini tidak hanya menjadi wadah apresiasi terhadap anak bangsa yang berdampak di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi, tetapi juga bertujuan memperkuat kapasitas sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Tri Mumpuni, juri SATU Indonesia Awards 2025, peran korporasi seharusnya tidak sekadar berderma, melainkan turut menguatkan masyarakat agar mandiri secara ekonomi dan berdaya secara sosial.

“Saya agak miris dengan pendekatan charity. Sebenarnya tidak masalah dengan pembangunan sekolah, masjid. Tetapi peran korporasi adalah empowerment, bagaimana menguatkan masyarakat agar memiliki pemasukan yang sustainable,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges, di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Tri Mumpuni turut menggarisbawahi bahwa Astra melalui SATU Indonesia Awards berupaya mencari talenta-talenta bangsa yang tidak hanya mampu menghadirkan bisnis dengan orientasi keuntungan, tetapi yang memberikan dampak kepada masyarakat.

“Anda sah hukumnya untuk menjadi kaya, tetapi dengan membuat orang lain ikut kaya, dengan melindungi lingkungan sebagai bagian dari ekosistem. Kalau ada bisnis yang merusak lingkungan, itu tidak sesuai ESG [environmental, social and governance]. Ini yang seharusnya menjadi best practice,” katanya.

Keberhasilan model bisnis sosial berkelanjutan ini tecermin dalam model yang diinisiasi Ritno Kurniawan. Dia adalah salah satu penerima penghargaan Indonesia Awards 2017 untuk bidang lingkungan asal Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Sejak menyelesaikan studi dari Universitas Gadjah Mada pada 2013, Ritno kembali ke kampung halamannya untuk memberdayakan warga Lubuk Alung yang sebagian besar bekerja sebagai penebang kayu di kawasan hutan lindung. Kini, kawasan tersebut berkembang sebagai lokasi ekowisata dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar bernama Ekowisata Nyarai.

Perubahan yang dibawa Ritno tidak mudah. Dia menyebut pendekatan sosial dan pelibatan tokoh adat sebagai kunci utama.

“Kuncinya pendekatan ke masyarakat, diskusi dan segala macam. Di Tanah Minang yang penting adalah tetua adat, Datuknya. Kalau sudah bisa diajak diskusi dan lobi, Insyaallah ada jalannya, tutur Ritno dalam kesempatan yang sama.

Kini, pendekatan tersebut telah mengubah wajah Lubuk Alung. Dari hanya lima orang yang terlibat sebagai pemandu wisata dalam tahap pengembangan awal, kini terdapat 165 warga yang terlibat.

Bisnis ekowisata pun turut diperluas ke pariwisata alam berbasis komunitas seperti arung jeram, glamping dan homestay. Tercatat 11 unit homestay, 15 keluarga penjual makanan, serta 45 orang pemandu arung jeram telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang baru dan berkelanjutan.

Namun Ritno menegaskan bahwa tantangan terbesar tetap pada skala ekonomi, soal bagaimana memastikan bahwa pendapatan dari sektor baru ini cukup untuk menggantikan penghasilan sebagai penebang kayu.

“Tantangannya adalah menciptakan pekerjaan yang benar-benar bisa menopang kebutuhan keluarga secara berkelanjutan,” tambahnya.

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) mencatatkan pertumbuhan signifikan dana kelolaan (asset under management/AUM) sepanjang semester I 2025. Hingga akhir Juni, total AUM perusahaan menembus Rp128,61 miliar, didorong oleh produk Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Discretionary Funds (PDNI).

Direktur RELI Andrew Gunawan mengatakan DIRE dan PDNI total dana kelolaannya mencapai sebesar Rp93,19 miliar. Nilai tersebut terdiri dari, AUM produk DIRE mencapai Rp64 miliar, sisanya merupakan produk PDNI.

“Setelah 30 Juli lalu, dana kelolaan DIRE melonjak cukup tinggi. Dari Rp64 miliar, kini mencapai hampir Rp202,9 miliar,” ujarnya, dalam Public Expose Insidentil, Senin (28/7/2025).

Adapun, DIRE-RCCR yang dikelola oleh anak usaha RELI, Reliance Central, telah dipasarkan sejak 2019 dalam skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dana ini dialokasikan untuk properti apartemen, mencakup 423 unit di kawasan strategis Jakarta Barat.

Investor DIRE memperoleh dua jenis pendapatan, yakni capital gain sekitar 6,22% per tahun dan hasil sewa dengan imbal hasil 3% per tahun, sehingga total return tahunan mencapai 9,22%. Nilai aktiva bersih (NAV) per unit juga naik dari Rp1.000 saat peluncuran menjadi Rp1.280 per akhir Juni 2025.

RELI menargetkan pencatatan produk DIRE di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar lebih mudah diakses publik. Dengan NAV saat ini, satu lot DIRE dapat dibeli hanya sekitar Rp128.000. “Dengan listing di IDX, kami berharap aksesibilitasnya meningkat. Investor bisa berinvestasi di properti cukup dengan ratusan ribu rupiah saja,” tambah Andrew.

Selain DIRE, produk Reliance Dana Terencana (RDT) mencatat AUM Rp13,07 miliar dengan return year-to-date (YTD) 4,33%, mengungguli benchmark reksa dana pendapatan tetap sebesar 3,64%. Sementara Reliance Dana Saham (RDS) mencatat AUM Rp21,13 miliar namun mengalami tekanan dengan return YTD -7,70%.

Produk pasar uang Reliance Pasar Uang (RPU) mencatat kinerja moderat dengan AUM Rp1,21 miliar dan return YTD 1,59%, di bawah benchmark Infovesta sebesar 2,63%. Hingga Juni 2025, RELI bermitra dengan 11 manajer investasi untuk mendistribusikan produk melalui platform Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Bisnis.com, BANDUNG-- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) segera beroperasi usai diluncurkan.

"Setelah diluncurkan langsung berjalan. Jangan dulu menunggu modal yang besar. Apa yang bisa dijalankan laksanakan. Sudah diberikan amanat laksanakan," ujar Dony.

Dony juga berharap agar pengurus KDMP bisa menjadi yang pertama, yang terbaik dan yang berbeda dengan yang lain.

"Be The First, Be The Best, Be Different. Tugasnya menjawab tantangan dan harus pandai menangkap peluang," ujarnya.

Menurutnya, hadirnya KDMP di tengah-tengah masyarakat bertugas untuk memberantas rentenir, tengkulak dan pinjaman online ilegal.

"KDMP memberikan akses pangan yang murah, LPG yang murah, aset permodalan akan mudah. Kemudahan ini sayang kalau tidak diamanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Bupati menambahkan, KDMP akan difasilitasi dalam pengelolaannya, termasuk peningkatan kompetensi pengurus dan akses modalnya.

"Jangan manja jangan cengeng. Dengan kemudahan ini, harus lebih proaktif, semangat. Modal ada, pasar ada. Saya berharap warga desa tidak lagi beli Sembako di luar desanya. Biarkan uang beredar di desanya," kata Dony.

Bupati Dony meminta Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Agus Kori Hidayat memastikan para pengurus koperasi membuka "Dashboard KDMP".

"Dasboard koperasinya dengan video 360 derajat. Data-nya harus update. Kita akan melihat Kopdes dikelola secara digital, secara modern dimulai dari Kabupaten Sumedang," katanya.

Dony meminta agar setiap Kecamatan memiliki "KDMP Champion" untuk memotivasi masing-masing Koperasi Desa. "Nanti tiap kecamatan ada satu yang Juara. Harus kreatif semuanya. Jaga integritas kita," tuturnya.

Ia meminta agar semua pengurus jujur punya dan mempunyai pengetahuan yang kompeten. "Kelola dengan baik, tidak hanya menggugurkan kewajiban. Jiwai hayati. Cintai KDMP ini sebagai bagian yang akan menghantarkan kepada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat," katanya.