Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada 30 ribu sumur minyak rakyat yang terdeteksi dan siap menambah produksi minyak nasional pada tahun ini.

Sumur rakyat itu semuanya terdata berdasarkan laporan kepala daerah yang hari ini hadir dalam rapat kerja di Kementerian ESDM, Selasa (29/7).

"Ya sekitar 20-30 ribu sumur. Jadi cukup banyak sekali setelah diidentifikasi," ujar Bahlil di Kantornya.

Menurutnya, sumur tersebut siap untuk dikerjasamakan dan digarap tahun ini. Lokasi sumur rakyat terbanyak berada di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

Nantinya, sumur rakyat ini akan dikerjasamakan dengan koperasi, BUMD dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun, Bahlil menekankan kerja sama ini tidak termasuk dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) karena segmennya berbeda.

"Nggak (Kopdes Merah Putih). Beda lah, Beda barangnya kan," jelasnya.

Bahlil menekankan semua minyak hasil produksi sumur rakyat yang terindetifikasi sudah bisa dijual ke PT Pertamina (Persero) mulai 1 Agustus 2025. Untuk harga, masih sesuai dengan aturan yang ditetapkan yakni hingga 80 persen dari harga Indonesian Crude Price (ICP) yang merupakan patokan harga jual minyak mentah Indonesia.

"Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off-take-out dan harganya antara 70 persen dari ICP sampai 80 persen," kata dia.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan masih menunggu data jumlah sumur rakyat lainnya dari beberapa wilayah yang belum menyampaikan. Pihaknya akan menunggu sampai 5 Agustus 2025.

Apabila sampai tenggat waktu masih ada yang belum menyerahkan, maka Kementerian ESDM akan mengerjakan yang sudah terdata saja.

"Untuk eksekusi, kita minta tanggal 5 Agustus mereka sudah menyampaikan data ke Kementerian ESDM. Mana yang sudah ada itu kita akan fasilitasi dan akan eksekusi bagaimana sumur masyarakat itu bisa mendapatkan legalitas," pungkas Yuliot.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga minyak hasil produksi sumur-sumur rakyat dipatok 70%-80% dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Nantinya, PT Pertamina (Persero) akan membeli hasil produksi minyak dari sumur-sumur rakyat tersebut.

Bahlil menegaskan, sebanyak 20.000 sumur rakyat telah diidentifikasi dan bisa mulai produksinya pada 1 Agustus 2025 mendatang.

"Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off-taker (penyerap). Dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80%, jadi sekitar itu," jelas Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Nantinya, sumur-sumur rakyat tersebut akan dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

"Tapi bukan koperasi abal-abal ya, dan bukan koperasi jual bahan pokok," tambahnya.

Adapun, sumur-sumur tersebut tersebar paling banyak di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Produksi sumur-sumur rakyat tersebut diharapkan bisa menambah untuk mencapai target lifting minyak 2025 sebesar 605 ribu barel per hari (bph).

"Sumatera Selatan, Jambi juga banyak ya. Sumsel, Jambi, banyak juga di Sumut, kemudian di Jawa Tengah," tutupnya.

Perlu diketahui, Kementerian ESDM menetapkan ICP setiap awal bulan untuk harga rata-rata pada satu bulan sebelumnya.

Terbaru, Kementerian ESDM menetapkan Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) bulan Juni 2025 pada level US$ 69,33 per barel. Angka tersebut naik dari ICP Mei 2025 sebesar US$ 62,75/barel.

Penatapan ini tercantum pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 229.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Juni 2025 tanggal 3 Juli 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings (S&P) telah mengafirmasi peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB (satu tingkat di atas level terendah investment grade) dengan outlook stabil pada 29 Juli 2025. Keputusan itu mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi yang dinilai kuat, kerangka kebijakan fiskal yang sehat, dan beban utang luar negeri dan Pemerintah yang relatif rendah.

Bank Indonesia (BI) menyampaikan, outlook stabil mencerminkan pandangan S&P bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan defisit fiskal di bawah 3 persen untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Dan pengembangan industri berbasis komoditas (hilirisasi) yang sedang berlangsung diperkirakan dapat menjaga stabilitas eksternal ke depan.

“Afirmasi S&P atas sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil merefleksikan kepercayaan yang kuat dari pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat. Keyakinan ini didukung oleh kerangka kebijakan yang berhati-hati, dan sinergi bauran kebijakan yang efektif antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

Perry menyampaikan, ke depan, peningkatan sovereign credit rating Indonesia akan ditentukan oleh peningkatan kapasitas pembayaran utang luar negeri. Antara lain didukung oleh peningkatan pendapatan luar negeri atau terjadi penurunan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Di sisi lain, peringkat Indonesia dapat diturunkan apabila peningkatan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di atas 3 persen secara persisten, rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara melebihi 15 persen, atau terdapat pelemahan penerimaan ekspor secara struktural dan berkepanjangan.

“Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan inflasi terkendali pada kisaran targetnya, dengan tetap mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Ke depan, lanjut Perry, BI juga akan terus mempererat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi selaras dengan program Asta Cita. BI juga akan memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tingkat kemiskinan di wilayah kaya sumber daya alam seperti Maluku dan Papua kembali meningkat pada awal 2025, menandakan rapuhnya ketahanan ekonomi daerah yang bergantung pada sektor ekstraktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua naik dari 18,62% pada Januari 2024 menjadi 18,90% pada Januari 2025.

“Kenaikan ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa selama ini pembangunan di wilayah tersebut terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan smelter,” ujar Abra Talattov, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF dalam Diskusi Publik, Selasa (29/7/2025).

Abra menjelaskan, ketika terjadi guncangan harga komoditas tambang pada semester I 2025, wilayah-wilayah yang ekonominya bertumpu pada sektor tersebut langsung terdampak. Pendapatan masyarakat turun, peluang kerja menyusut, dan kemiskinan meningkat.

“Semester satu ini terjadi shock terhadap komoditas pertambangan. Harga mineral jatuh, pertumbuhan daerah melambat, dan pendapatan masyarakat menurun,” tambahnya.

Meski secara nasional tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47%, ketimpangan spasial masih mencolok. Daerah-daerah di Indonesia Timur, termasuk Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, tetap mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Abra menilai strategi pembangunan yang terlalu fokus pada sektor ekstraktif bersifat jangka pendek dan rentan. Ketika harga global jatuh, dampaknya langsung terasa di daerah penghasil.

“Kebijakan peningkatan nilai tambah di sektor SDA memang instan meningkatkan PDRB, tapi juga membawa risiko tinggi jika terjadi guncangan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya menetes (trickle-down) ke wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam.

Denpasar (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta eksportir Indonesia dapat memanfaatkan alternatif ekspor ke Uni Eropa di tengah penerapan tarif ekspor Amerika Serikat 19 persen.

“Kita punya alternatif pasar baru di Uni Eropa 27 negara, kita sudah perjanjian dagang, kemudian di IEU-Asia,” kata dia usai melepas ekspor vanila, kayu manis, dan madu dari Bali ke Hongkong.

Mendag Budi sendiri menanggapi tarif ekspor Amerika Serikat dengan tenang, sebab Indonesia masih punya kesempatan luas dan di ASEAN tarif 19 persen itu termasuk terendah bersama dengan Filipina.

Begitu pula dengan tarif Amerika Serikat ketika ekspor produk ke Indonesia yang dikenakan 0 persen di hampir semua produk, sebab menurutnya sejak awal sudah banyak produk mereka yang Indonesia beli tanpa mereka dikenakan tarif.

Mendag mengakui bahwa berjualan di pasar internasional tidak mudah kecuali memiliki perjanjian dagang, namun dengan Indonesia membuka pasar baru di beberapa negara ini membuat produk Indonesia bisa masuk ke negara tersebut.

“Tahun ini kita sudah menyelesaikan perjanjian dagang Indonesia-Kanada, kemudian IEU-CEPA (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), IEU-Asia, jadi negara Rusia dan sekitarnya sudah bikin perjanjian dagang, yang baru kemarin itu IEU-Jepang,” ujarnya.

“Jadi IEU atau negara Uni Eropa sebanyak 27 negara Eropa sekarang sudah ada perjanjian dagang dengan Indonesia,” sambung Mendag.

Budi Santoso ingin eksportir dalam negeri memanfaatkan kesempatan besar ini, bersamaan dengan itu pemerintah daerah diminta menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga produk lokal masuk standarisasi untuk ekspor.

“Kesempatan besar buat kita untuk masuk pasar-pasar ke Uni Eropa, nanti tarifnya banyak yang nol persen, jadi banyak negara yang belum mempunyai perjanjian dagang dengan Eropa, di ASEAN pun belum banyak dan kita salah satu yang sudah melakukan perjanjian itu,” kata dia.

Saat ini sendiri di tengah program UMKM Bisa Ekspor gagasan Kementerian Dalam Negeri sendiri sebanyak 600 lebih UMKM sudah ikut dengan nilai transaksi yang terjadi sebesar 87,5 juta dolar AS atau setara Rp1,3 triliun.

Oleh karena itu ia mendorong masyarakat di daerah yang memiliki potensi produk segera diakomodir dan dibantu kementerian untuk mencari pembeli di luar negeri.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Refinery (kilang) kita saat ini hanya sekitar 30–40 persen dari total kebutuhan kita, selebihnya kita impor. Kemudian, kita bilang harus bangun refinery baru,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan membangun 17 kilang minyak untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).

“Refinery (kilang) kita saat ini hanya sekitar 30–40 persen dari total kebutuhan kita, selebihnya kita impor. Kemudian, kita bilang harus bangun refinery baru,” ucap Bahlil ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Ia juga membenarkan bahwa pembangunan 17 kilang modular tersebut selaras dengan rencana pemerintah membangun kilang berkapasitas 1 juta barel minyak.

Pernyataan Bahlil senada dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menekankan bahwa pemerintah akan membangun 17 unit kilang baru berskala kecil (small refinery) di dalam negeri.

“17 unit refinery di Indonesia sifatnya small refinery, Pak Presiden (Prabowo Subianto) mengarahkan kebutuhan itu dipecah tidak di satu karena logistiknya akan lebih murah, lebih mudah dan lebih efisien,” ujar Airlangga dalam agenda yang disiarkan melalui kanal YouTube, Senin (27/7).

Kilang modular tersebut akan dibangun tersebar di berbagai lokasi untuk meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi energi.

Sebelumnya, dalam acara bertajuk, “Penyerahan Dokumen Pra-Studi Kelayakan Proyek Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional”, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyerahkan daftar 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam daftar tersebut, ada 18 daerah yang disasar menjadi lokasi proyek kilang, seperti Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak.

Proyek itu memiliki nilai investasi sebesar Rp160 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 44.000 orang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan hasil investasi dana pensiun menjadi penopang dana kelolaan dana pensiun ketika liabilitas manfaat pensiun meningkat. Dalam lima bulan pertama 2025, pertumbuhan liabilitas manfaat pensiun lebih tinggi dibanding pertumbuhan iuran peserta dana pensiun sukarela.

Pengamat industri dana pensiun, Bambang Sri Muljadi melihat di tengah kondisi tersebut hasil investasi dana pensiun cukup solid dan mampu menjaga keberlangsungan dana pensiun baik dalam jangka pendek maupun panjang.

"Hasil investasi dana pensiun sukarela cukup konsisten atau tidak fluktuatif, dan penantaan portofolionya masih sesuai dengan kebutuhan likuiditas baik jangka pendek, menengah dan panjang," kata Bambang kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

Meski demikian, data menunjukkan ada perbedaan kinerja di antara masing-masing tipe dana pensiun sukarela dalam lima bulan pertama tahun ini.

Berdasarkan statistik OJK, total pendapatan investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DDPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Mei 2025 terkontraksi 8,4% YoY menjadi Rp5,38 triliun. Sedangkan total pendapatan investasi DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) terkoreksi 12,35% YoY menjadi Rp1,36 triliun. Sementara bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), total pendapatan investasi per Mei 2025 tercatat tumbuh 4,7% YoY menjadi Rp3,81 triliun.

Sementara itu, iuran dana pensiun sukarela per Mei 2025 tercatat tumbuh melambat sebesar 1,92% YoY menjadi Rp15,16 triliun. Pertumbuhannya lebih kecil dibanding pertumbuhan periode April 2025 sebesar 6,65% YoY. Di sisi lain, liabilitas manfaat pensiun per Mei 2025 tumbuh lebih besar dibanding pertumbuhan iuran, yakni tumbuh 4,64% YoY menjadi Rp393,52 triliun.

Bambang menilai dari data tersebut dapat disimpulkan minat pekerja untuk menjadi peserta dana pensiun masih sangat rendah, di samping juga faktor pekerja yang terkena PHK yang keluar dari kepesertaan dana pensiun mulai mencairkan manfaat dana pensiun mereka.

"Kalau kondisi seperti ini tidak ditanggulangi, dana pensiun akan semakin menyusut terus. Solusinya adalah meningkatkan literasi tentang manfaat keberadaan dana pensiun, di samping itu diharapkan juga adanya kenaikan pendapatan agar mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga dapat menyisihkan dana untuk iuran," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja mengatakan optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dapat memastikan keberlanjutan dana pensiun memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun.

"Pengelolaan investasi yang disiplin dengan evaluasi berkala oleh Komite Investasi dapat meningkatkan return on investment (ROI), yang pada April 2025 mencapai 2,03%, untuk mendukung ketahanan dana. Kebijakan investasi harus selaras dengan liabilitas jangka panjang," kata Tondy.

Selain itu, menurutnya dana pensiun juga perlu melakukan diversivikasi portofolio. Caranya adalah dengan mengalokasikan dana ke instrumen investasi alternatif, seperti reksa dana ETF emas. Strategi ini dapat memberikan imbal hasil yang lebih stabil dan mengurangi risiko fluktuasi pasar sehingga memperkuat kemampuan membayar liabilitas.

Selanjutnya, dana pensiun juga harus melakukan manajemen risiko yang kuat. Menurutnya, penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu meminimalkan ketidaksesuaian antara asumsi aktuaria dan realisasi investasi, serta dapat memastikan dana cukup untuk manfaat pensiun.

Berikutnya, dana pensiun melalukan peningkatan tata kelola. Tondy menjabarkan penguatan tata kelola ini termasuk transparansi dan pelaporan periodik, dan memastikan dana pensiun melalukan alokasi dana investasi dengan prinsip kehati-hatian yang mengarah pada keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun.

"Selain itu diperlukan pemantauan asset-liability matching. Memastikan kesesuaian antara aset dan liabilitas melalui strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu liabilitas pensiun sehingga dana kelolaan dapat menutup kewajiban manfaat pensiun," pungkasnya.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mencapai 42.385 kasus sepanjang semester I-2025, meningkat 32,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tren ini menjadi sinyal tekanan serius terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, terutama karena berpotensi memicu gelombang kemiskinan baru di wilayah perkotaan.

“Indikator tenaga kerja yang ter-PHK selama semester satu tahun ini sudah mencapai 42.385 orang, meningkat 32,2% dibandingkan periode sama tahun lalu. Padahal tahun lalu juga sudah naik 21,5% dibanding 2023, jadi ada kecenderungan PHK terus meningkat,” ujar Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Abra Talattov, dalam diskusi publik, Selasa (29/7/2025).

Fenomena ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi nasional yang masih tumbuh di bawah 5% pada kuartal I-2025. Dampaknya makin terasa ketika daya beli masyarakat melemah, tercermin dalam tren “Rojali” (rombongan jarang beli) dan “Rohana” (rombongan hanya nanya) di pusat perbelanjaan.

Menurut Abra, kenaikan angka PHK turut menekan pendapatan rumah tangga, terutama di sektor informal yang masih mendominasi lapangan kerja di Indonesia. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berisiko mempersempit kelompok kelas menengah yang sudah tergerus sejak pandemi COVID-19.

“Proporsi kelas menengah ini masih sangat rentan menyusut lebih jauh tahun ini karena penciptaan lapangan kerja terbatas dan PHK meningkat,” kata Abra.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, potensi masuknya penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia cukup besar, terutama jika kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) bisa ditekan lebih rendah dibandingkan negara-negara pesaing.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, apabila tarif resiprokal Indonesia-AS lebih rendah dibanding negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh yang menjadi pesaing di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), maka bukan tidak mungkin akan terjadi relokasi investasi ke sektor tersebut.

“Kalau memang kita bisa lebih kompetitif (dari segi kesepakatan tarif dengan AS), tidak menutup kemungkinan kita ada juga relokasi investasi untuk industri ini. Seperti China, saya rasa juga sudah ada beberapa yang mulai masuk investasi TPT,” kata Shinta di Jakarta, Selasa.

Selain industri TPT, Shinta juga melihat adanya potensi besar pada sektor data center untuk menarik investasi baru. Peluang investasi juga terbuka untuk masuk di sektor hilirisasi mineral seiring dengan adanya kesepakatan dagang antara Indonesia-AS.

Shinta menyampaikan, Apindo akan terus mengonsolidasikan pelaku ekspor lintas sektor untuk mengkaji dampak dan potensi kesepakatan dagang, serta merumuskan masukan teknis melalui forum sektoral guna mendorong ekspor produk-produk yang tidak diproduksi AS.

Menurutnya, keberhasilan diplomasi luar negeri harus diiringi pembenahan struktural dalam negeri. Daya saing ekspor dan investasi tidak cukup hanya bertumpu pada insentif tarif, tetapi juga menuntut kepastian hukum, efisiensi logistik, biaya energi dan tenaga kerja yang kompetitif, serta regulasi yang mendukung dunia usaha.

“Reformasi struktural khususnya di sektor padat karya adalah syarat mutlak untuk kita bisa memperkuat fondasi ekonomi nasional,” kata Shinta.

Selain hubungan dagang dengan AS, Apindo juga menyoroti pentingnya optimalisasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Pasar Uni Eropa dinilai sangat besar dan strategis bagi peningkatan ekspor Indonesia, terutama produk padat karya seperti TPT, alas kaki, furnitur, dan lainnya. Dari sisi investasi, catat Shinta, Uni Eropa juga merupakan salah satu sumber PMA terbesar bagi Indonesia.

Untuk itu, Apindo terus mendorong business matching dan menjalin koneksi dengan pelaku usaha Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, guna mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk investasi masuk. Menurut Shinta, masa transisi sebelum perjanjian IEU-CEPA berlaku resmi merupakan momentum strategis yang harus dimanfaatkan secara cepat.

Pada saat yang sama, pekerjaan rumah seperti deregulasi dan perizinan tetap harus diselesaikan agar Indonesia makin kompetitif dalam menarik investasi. Selain itu, Apindo menyoroti pentingnya perbaikan incremental capital-output ratio (ICOR) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi investasi nasional.

“Jadi ini semua dengan model investasi yang masuk juga berkaitan, termasuk juga dengan cost untuk mendapatkan investasi tersebut. Makanya kita selalu mengatakan bahwa (perbaikan) ICOR adalah kunci buat Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Shinta.

Adapun realisasi investasi pada triwulan II 2025 mencapai Rp477,7 triliun atau meningkat 11,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Kontribusi penanaman modal asing (PMA) triwulan II 2025 sebesar Rp202,2 triliun, sedangkan kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp275,5 triliun.

Lima besar negara realisasi investasi PMA triwulan II 2025 antara lain Singapura 4,2 miliar dolar AS, Hong Kong, RRT 2,3 miliar dolar AS, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 1,8 miliar dolar AS, Amerika Serikat 0,8 miliar dolar AS, serta Malaysia 0,7 miliar dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja moncer pada bulan ini hingga mencetak rekor tertingginya sepanjang 2025. Meski begitu, arus dana asing masih keluar dari pasar saham Indonesia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mencatatkan penguatan sebesar 0,04% ke level 7.617,91 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (29/7/2025).

IHSG memang tengah bergerak moncer dalam sebulan perdagangan terakhir, menguat 10,45%. IHSG pun telah mencetak rekor tertinggi sepanjang perdagangan 2025 pada akhir-akhir Juli 2025.

Indeks pun masih perkasa di zona hijau, menguat 7,6% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Akan tetapi, aliran dana asing masih keluar dari pasar saham Indonesia. Tercatat, nilai jual bersih atau net sell asing di pasar saham Indonesia mencapai Rp421,2 miliar pada perdagangan hari ini. Dengan begitu, net sell asing mencapai Rp60 triliun sepanjang 2025.

Equity Research Analyst Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai kinerja moncer IHSG dalam beberapa pekan terakhir utamanya ditopang oleh kombinasi sentimen domestik dan global yang membaik.

"Dari sisi domestik, pelaku pasar merespons positif data-data ekonomi seperti inflasi yang tetap terjaga, surplus neraca dagang, serta ekspektasi berlanjutnya pertumbuhan laba emiten di semester II/2025," ujar Felix, Selasa (29/7/2025).

Adapun, ke depan meski arus dana asing masih tinggi, terdapat peluang penyusutan net sell asing di pasar saham. Dana asing pun berpeluang mengalir masuk seiring dengan penguatan IHSG.

Secara teknikal, menurutnya breakout IHSG ke level tertinggi baru ini mendorong peningkatan minat beli dari investor ritel dan institusi lokal.

Dari sisi global, ekspektasi bahwa The Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya pada kuartal IV/2025 telah memperkuat risk appetite investor terhadap aset-aset emerging markets, termasuk Indonesia. Hal ini turut mendorong arus masuk dana asing, terutama ke saham-saham berkapitalisasi besar yang valuasinya mulai dianggap atraktif kembali.

"Kami memproyeksikan arus dana asing masih berpeluang positif di semester II/2025, meskipun tetap akan bersifat selektif dan sensitif terhadap perkembangan global seperti suku bunga dan tensi geopolitik," kata Felix.

Senior Analyst Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menilai IHSG mencetak rekor tertinggi 2025 didorong oleh kombinasi ekspektasi pelonggaran suku bunga Bank Indonesia (BI), arah dovish The Fed, stabilitas politik dalam negeri, serta meredanya kekhawatiran tarif AS yang memperkuat sentimen pasar.

"Ke depan, meskipun aliran dana asing sempat tertahan akibat stagnasi saham big caps dan minimnya katalis korporasi, peluang masuknya kembali dana asing menguat di semester II/2025 seiring membaiknya sentimen global dan pelonggaran moneter," ujar Sukarno, Selasa (29/7/2025).

Menurutnya, sejumlah saham berpotensi menarik masuknya dana asing ke pasar saham Indonesia. Di antara saham yang menarik minat investor asing adalah saham pendatang baru di indeks LQ45 dengan fundamental kuat.

Sukarno juga menilai saham big caps seperti bank jumbo yang secara pergerakan masih lagging dibandingkan saham big caps lainnya juga berpeluang menarik dana asing masuk.

Selain itu, saham yang terkait dengan bisnis energi baru terbarukan (EBT) seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) turut berpeluang menarik kembali minat asing ke pasar saham Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengakselerasi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga investasi lewat sejumlah stimulus sebagai strategi jangka pendek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahwa tantangan global masih menjadi momok untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan eskalasi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai hingga di Timur Tengah antara Iran-Israel.

Selain itu, negosiasi dagang atau kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih penuh ketidakpastian, termasuk hasil negosiasi tarif negara-negara kawasan dengan Negeri Paman Sam. Apalagi, banyak negara masih bernegosiasi dengan AS.

"Dampaknya ke ekonomi luar biasa. Terutama urusan supply chain [rantai pasok], urusan logistic cost [biaya logistik], dan urusan banyak hal yang terkait dengan bagaimana komponen harga barang menjadi lebih mahal," ujar Susiwijono dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, terjadi perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan 2025. Dia mencontohkan IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% (Januari 2025) menjadi 2,8% (April 2025); inflasi global dari 4,2% (Januari 2025) menjadi 4,3% (April 2025); dan pertumbuhan volume perdagangan global dari 3,2% (Januari 2025) menjadi 1,7% (April 2025).

Susiwijono menjelaskan dampak gejolak global juga merambat hingga ke perekonomian dalam negeri. Misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 yang baru menyentuh 4,87%, sementara kuartal II/2025 juga diproyeksikan masih berada di angka 4,9%.

"Mudah-mudahan kuartal III dan IV, banyak kebijakan yang kita dorong, mudah-mudahan bisa, lah, untuk mewujudkan [pertumbuhan ekonomi] sepanjang 2025 di 5,2%," jelasnya

Oleh sebab itu, Susiwijono mengungkap kebijakan fiskal diarahkan ke dua sisi: sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Keduanya ditempuh melalui program konkret seperti perluasan bantuan sosial, diskon tarif transportasi, serta insentif pajak untuk sektor strategis seperti otomotif dan properti.

Dia mencontohkan selama semester I/2025, untuk menopang permintaan, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan tunai, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga subsidi upah, hingga stimulus musiman seperti THR, gaji ke-13 untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah juga membebaskan PPh bagi sektor padat karya, sebagai insentif agar pelaku usaha tetap menjaga tingkat upah pekerja dan mencegah PHK.

Di sisi penawaran, insentif fiskal diberikan lewat PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan properti. Pemerintah juga memperluas FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), termasuk skema KUR untuk mendukung pembelian rumah.

Paruh Kedua 2025 Jadi Kunci

Susiwijono menjelaskan bahwa semester II/2025 akan menjadi penentu tercapainya target pertumbuhan tahunan. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4% pada semester II/2025 agar target sepanjang tahun (full year) 5,2% bisa tercapai.

Dia memaparkan kebijakan pendorong ekonomi yang akan digenjot pada semester II/2025 yaitu konsumsi pemerintah, terutama dengan mendorong akselerasi penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran besar.

Apalagi, sambungnya, konsumsi pemerintah terkontraksi pada kuartal I/2025 (-1,38%) secara tahunan. Dia tidak menampik bahwa kontraksi itu akibat kebijakan efisien anggaran, namun kini Kementerian Keuangan akan membebaskan K/L untuk membelanjakan anggarannya.

“K/L kita balikin untuk mulai punya ruang untuk melakukan aktivitasnya. Nah, tapi jangan dipahami, 'Wah K/L dikasih duit, suruh belanja,' bukan gitu. Tapi intinya kita kembalikan pos-pos belanja pemerintah ini supaya tidak kontraksi seperti di periode sebelumnya,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah akan menggenjot investasi mulai dari dorong kinerja Kawasan Ekonomi Khusus, kredit investasi padat karya, perluas program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari target pembangunan 220.00 menjadi 350.000 unit rumah, implementasi kredit program perumahan, hingga penyerapan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Susiwijono juga mengungkapkan pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli melalui optimalisasi penyerapan program padat karya tunai hingga usulan paket stimulus ekonomi sektor pariwisata jelang liburan Natal dan Tahun Baru.

"Paket stimulusnya ya masih hampir sama [dengan semester I/2025]. Ada event-event program khusus, ada PPN DTP untuk tiket, dan sebagainya. Strateginya masih kayak yang saya sampaikan tadi," jelasnya.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong literasi keuangan syariah di Indonesia.

Bank Aladin aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak demi memperluas pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah.

Terbaru, Bank Aladin Syariah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperkuat literasi keuangan syariah di Indonesia. MoU diteken pada 26 Juli 2025.

SHUTTERSTOCK/YURIY K Ilustrasi keuangan syariah, ekonomi syariah.

Lewat kerja sama ini, Bank Aladin dan MUI akan mengadakan berbagai kegiatan edukasi terkait keuangan syariah, termasuk penyebaran informasi soal transaksi sesuai prinsip Islam, pemahaman tentang fatwa-fatwa keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi, menyatakan bahwa kerja sama ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah berbasis digital ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai ke daerah pelosok.

“Agar masyarakat bisa menikmati layanan perbankan syariah, mereka perlu tahu dan paham dulu apa itu keuangan syariah,” kata dia dalaï keterangannya, dikutip dari Kontan, Selasa (29/7/2025).

Sementara itu, Ketua Panitia Milad MUI Rofiqui Umam Ahmad, menegaskan bahwa literasi keuangan syariah adalah kunci dalam membentuk masyarakat yang melek prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan menggandeng Bank Aladin sebagai mitra digital, dakwah dan edukasi ekonomi syariah bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.

Sebagai pelopor bank digital syariah di Indonesia, Bank Aladin menghadirkan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam sekaligus mudah digunakan oleh masyarakat modern.

Melalui teknologi dan pendekatan digital, Bank Aladin ingin membuat layanan perbankan syariah bisa diakses kapan saja dan di mana saja.

Kinerja keuangan Bank Aladin

Sementara dari sisi kinerja keuangan, Bank Aladin mencetak laba bersih sebesar Rp 83,1 miliar. Capaian ini berbalik dari rugi bersih Rp 57,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Kinerja ini didorong oleh lonjakan pendapatan penyaluran dana sebesar 48,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 379,8 miliar.

Pendapatan berbasis bagi hasil juga tumbuh pesat menjadi Rp 260,2 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dari Rp 120,1 miliar. Sementara itu, pendapatan fee dan komisi melonjak dari Rp 49,4 miliar menjadi Rp 160,8 miliar.

Dari sisi intermediasi, pembiayaan bagi hasil naik 9 persen menjadi Rp 4,47 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 14,2 persen menjadi Rp 6,18 triliun, ditopang produk tabungan dan deposito mudharabah. (Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul:Bank Aladin Syariah dan MUI Jalin Kerja Sama