Bisnis.com, JAKARTA — Dokter Forensik RSCM, Yoga Tohijiwa menyampaikan hasil lengkap autopsi terhadap jenazah Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39).

Yogi menjelaskan pihaknya telah menerima surat permintaan visum dari kepolisian pada (8/7/2025). Setelah itu, tim medis RSCM langsung melakukan pemeriksaan jenazah Arya.

Hasilnya, telah ditemukan luka terbuka pada bibir bagian dalam; luka lecet pada wajah dan leher serta memar-memar pada wajah; dan memar anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul.

Khusus, memar anggota gerak atas kanan akibat gerakan memanjat saat berada di lantai 12 Gedung Kemlu.

"Diinformasikan oleh penyidik bahwa pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat ke tembok. Nah itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan," kata Yogi di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

Dia menambahkan, pada jenazah Arya juga ditemukan tanda perbendungan seluruh organ dalam. Namun, tidak ditemukan penyakit pada organ dari Arya.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan toksikologi serta histopatologi, pada jenazah Arya juga tidak ditemukan zat yang dapat menyebabkan dampak terhadap pertukaran oksigen.

Di samping itu, tidak ditemukan juga adanya zat racun seperti sianida, alkohol hingga arsenik. Berdasarkan hasil-hasil autopsi itu, dokter telah berkesimpulan bahwa Diplomat Arya mati akibat gangguan pernafasan.

"Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas," pungkas Yogi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan tidak ada kesepakatan transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dalam kesepakatan tarif resiprokal.

Pernyataan ini merespons kekhawatiran masyarakat akan penyebaran data pribadi warga Indonesia di negeri orang.

Pasalnya, penyebaran data pribadi ke pihak lain rentan disalahgunakan.

Pemerintah RI tak bicarakan transfer data pribadi WNI dengan AS

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tim negosiasi dari Kemenko Perekonomian tidak pernah membicarakan transfer data pribadi Indonesia ke AS.

"Yang dikhawatirkan kesannya kita sepakat tiba-tiba ini data pribadinya WNI kita serahkan ke Amerika. Saya enggak pernah ngomongin ini di dalam proses negosiasi. Tidak ada pengiriman data itu," ujarnya saat acara Midyear Challenges 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Pria yang akrab disapa Susi itu menjelaskan, AS dan Indonesia hanya menyepakati penerapan standar tata kelola data warga Indonesia yang selama ini ada di database AS dari penggunaan aplikasi digital hingga media sosial.

"Kita minta penerapan standarnya di AS, yang selama ini baru diakui di beberapa negara, kita akui. Penerapan standar mereka sudah menerapkan tata kelola. Data WNI yang di sana, tolong disesuaikan dengan tata kelola yang ada, gitu kira-kira," bebernya.

Data pribadi bukan data penduduk

Dia menekankan, data pribadi yang dimaksud dalam kesepakatan bukan data pribadi penduduk Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi data pribadi.

Melainkan data pribadi yang selama ini memang sudah dimiliki AS saat warga mendaftarkan diri sendiri untuk membuka akun email Google, media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter, hingga berlangganan layanan digital.

"Nah dengan kesepakatan ini, itu menjadi dasar hukum yang sah, aspek legalnya kuat, bahwa Amerika juga harus menjaga itu semuanya," ucapnya.

"Enggak ada yang kita kirim. Wong kita enggak punya apa-apa, data pribadi saya juga enggak punya, enggak ada yang kita kirim ke sana," terang Susi.

AS klaim Indonesia akan mudahkan transfer data pribadi

Sebagai informasi, pemerintah AS telah mengeluarkan rilis melalui saluran The White House Fact Sheet berjudul ”The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal” (22/07/2025).

Salah satunya dalam paragraf Lembar Fakta itu menyebut soal langkah menghapus Hambatan Perdagangan Digital antara Indonesia dan AS.

Fact Sheet Gedung putih intinya menyatakan bahwa Indonesia akan mempermudah transfer data pribadi ke AS, dengan mengakui AS sebagai negara yang memiliki pelindungan data memadai di bawah hukum Indonesia.

Langkah ini menjadi dasar kepastian hukum, sekaligus menyederhanakan proses transfer data pribadi antarkedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi digital.

Mengutip tulisan Guru Besar Cyber Law dan Regulasi Digital Universitas Padjajaran Ahmad M Ramli di Kompas.com, dalam transaksi bisnis internasional, transfer data pribadi adalah fenomena lumrah dan tak terhindarkan. Apalagi di era digital, di mana transaksi bisa berlangsung melalui metode clickwrap, misalnya.

(dok. Kredivo) Ilustrasi data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung

Mekanisme transfer data pribadi, baik domestik maupun antarnegara, sejatinya sudah berlangsung lama secara kasus per kasus.

Namun hal yang harus dipahami adalah, transfer data pribadi tak berarti kita mengalihkan pengelolaan seluruh data pribadi WNI kepada Pemerintah AS.

Istilah yang disebut dalam Fact Sheet Gedung putih pun adalah ”move personal data out" dari wilayah RI ke AS menurut hukum Indonesia.

"Istilah ini merujuk pada mekanisme transfer data pribadi lintas negara secara kasus per kasus, untuk memastikan aliran data tetap sah dan terlindungi dalam era ekonomi digital," tulis Ahmad dikutip Selasa.

Jadi yang Amerika Serikat bisa invest, nanti bisa ekspor ke sana itu adalah bahan di hilir, bukan ores (mineral mentah), bukan bahan mentah.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak mencakup ekspor bahan mentah, melainkan terbatas pada komoditas hasil industri.

Hal itu ia sampaikan untuk meluruskan berbagai persepsi publik terkait isu ekspor mineral mentah atau ores.

Dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, di Jakarta, Selasa, Susiwijono menjelaskan dalam Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis Gedung Putih menyebut, penghapusan pembatasan ekspor untuk komoditas hasil industri, termasuk mineral kritis yang telah diolah atau diproses.

“Coba baca joint statement-nya. Bunyinya itu industrial commodities. Jadi yang Amerika Serikat bisa invest, nanti bisa ekspor ke sana itu adalah bahan di hilir, bukan ores (mineral mentah), bukan bahan mentah,” ujarnya mengklarifikasi.

Ia mengatakan tidak ada rencana pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor bahan mentah mineral yang telah dilarang melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Larangan tersebut tetap berlaku demi mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

"Isunya dikira kita dengan membuka, kata-katanya Trump itu, access market ke Indonesia. Bahkan termasuk sektor pertambangan mineral. Seakan-akan kita akan membuka ekspor ores, bahan mentah kita yang sesuai Undang-Undang Minerba sudah kita larang," katanya lagi.

Lebih lanjut, Susiwijono juga merespons kekhawatiran bahwa kesepakatan dengan AS akan mengganggu ketahanan pangan nasional.

Ia menerangkan bahwa komoditas pertanian yang dibahas dalam perjanjian itu hanyalah produk-produk yang selama ini memang sudah diimpor dari AS, seperti kedelai, gandum, jagung, dan kapas.

“Soybean (kedelai), kedelai kita (impor) 3 juta ton lebih setiap tahun. Soybean meal untuk makan ternak, cotton, wheat, corn, dan sebagainya. Enggak ada yang baru, enggak ada duit keluar di sana,” ujar Sesmenko.

Impor dari AS juga tetap akan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri dan kelayakan bisnis. Pergeseran sumber impor ini diharapkan membantu menjaga stabilitas harga pangan, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi pangan (volatile food).

Dalam kesepakatan dagang tersebut, pemerintah hanya memfasilitasi para pelaku usaha untuk menjalin kemitraan dagang, sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing.

“Jadi jangan dipersepsikan pemerintah mengeluarkan duit 19,5 miliar dolar AS, membeli tambahan produk Amerika,” kata dia lagi.

Adapun komitmen ekspor serta pembelian produk asal AS tersebut merupakan bagian dari kesepakatan tarif AS 19 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemblokiran rekening nganggur alias rekening dormant dalam rangka pencegahan transaksi judi online dan kejahatan keuangan menuai polemik. Kendati demikian, perbankan nasional tampak seirama untuk mendukung langkah tersebut.

PPATK menemukan 140.000 rekening menganggur hingga lebih dari sepuluh tahun tanpa ada pembaruan data nasabah, dengan jumlah uang mencapai Rp428,61 miliar. Hal ini dinilai sebagai celah untuk praktik pencucian uang dan penyimpangan lainnya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pemblokiran rekening menganggur itu dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan publik. Menurutnya, data dan kriteria rekening dormant didapatkan langsung dari masing-masing bank, bukan ditetapkan oleh PPATK.

“Hak pemilik rekening tidak hilang atas dananya, hanya rekening sedang diproteksi dari potensi penyimpangan oleh pihak lain,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/7/2025).

Dia menjelaskan, PPATK berupaya melindungi pemegang rekening dari potensi penyalahgunaan rekening nasabah yang banyak diperjualbelikan, diretas, diambil dananya, maupun disalahgunakan untuk kepentingan ilegal.

Dirinya lantas menampik anggapan bahwa pemblokiran rekening dormant merupakan bentuk perampasan negara terhadap hak nasabah. PPATK pun memastikan bahwa dana nasabah terkait tetap aman, dan nasabah yang terdampak blokir dapat mengajukan pembukaan kembali.

“Kita sudah membuka kembali jutaan rekening yang diketahui atau dimohonkan pemiliknya. Mudah saja mengaktifkan kembali, yang diperlukan adalah nasabah bersangkutan menyampaikan ke bank atau PPATK, apakah rekening mau diaktifkan atau ditutup,” tuturnya.

Dari sisi bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) alias BRI menyatakan bakal mematuhi peraturan dan melaksanakan penghentian transaksi rekening dormant yang menjadi perhatian regulator.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengimbau nasabah agar tetap aktif bertransaksi dan memonitor rekening miliknya, serta tidak menyalahgunakan rekening untuk tujuan yang melanggar hukum.

Selain itu, nasabah juga diharapkan selalu memperbarui data kontak agar dapat menerima notifikasi secara tepat waktu dan menjaga komunikasi dengan BRI.

“Untuk mengaktifkan kembali rekening dormant, nasabah dapat mendatangi Unit Kerja BRI terdekat dengan membawa dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan rekening,” jelasnya.

Setali tiga uang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) alias BNI memaparkan bahwa nasabah tidak perlu khawatir atas kebijakan blokir rekening dormant karena tidak memengaruhi dana maupun data yang tersimpan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan bahwa rekening nasabah yang terkena penghentian sementara hanya dapat dibuka kembali dengan persetujuan dari PPATK. Proses pembukaan blokir dapat dilakukan melalui PPATK, kantor cabang BNI, atau kantor pusat BNI.

Setelah blokir dibuka, nasabah dapat mengaktifkan kembali rekening dormant tersebut dengan mendatangi kantor cabang BNI terdekat, membawa identitas diri berupa KTP, dan melakukan setoran awal minimal sebesar Rp100.000.

Di samping itu, BNI juga mendorong nasabah untuk rutin melakukan transaksi agar rekening tetap aktif, hingga memperbarui data kontak secara berkala.

“Aktivitas sederhana seperti penyetoran dana, transfer, atau pembayaran melalui kanal digital sudah cukup untuk menghindari status dormant,” terang Okki.

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menekankan bahwa penghentian sementara transaksi rekening dormant menjadi bagian dari menjaga industri perbankan nasional agar tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara berujar bahwa rekening nasabah akan menjadi dormant apabila tidak terdapat transaksi keuangan apa pun selain pembayaran biaya administrasi selama 180 hari.

Transaksi yang dimaksud mencakup tarik dana, transfer dana, atau pembayaran belanja, baik yang dilakukan melalui kantor cabang ataupun secara daring.

“Dalam menjalankan instruksi PPATK tersebut, Bank Mandiri telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terukur dan sesuai prosedur internal dengan tetap memperhatikan aspek kepatuhan, transparansi, dan perlindungan konsumen,” tuturnya.

Selain itu, Ashidiq mengatakan bahwa Bank Mandiri berupaya berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas beragam tindak pidana.

Nasabah Jangan Dipersulit

Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PPATK tidak mempersulit nasabah bank yang terdampak blokir rekening dormant, serta menjamin keamanan terhadap dana milik konsumen.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menilai bahwa PPATK seyogianya memberikan waktu pemberitahuan sebelum melakukan blokir rekening, sehingga nasabah dapat melakukan mitigasi terhadap simpanannya.

“Serta agar konsumen bisa menyanggah jika akun rekening tersebut aman dan tidak digunakan untuk perbuatan pidana, apalagi menyangkut judi online,” kata Rio dalam keterangannya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong PPATK agar memberikan penjelasan lengkap mengenai pemblokiran tersebut, serta memaparkan langkah bagi konsumen yang terdampak.

Selain itu, PPATK didesak agar lebih selektif melakukan blokir rekening dormant sekaligus membuka hotline crisis center bagi konsumen yang ingin mencari informasi maupun melakukan pemulihan akun rekening bank yang terkena blokir.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya memanfaatkan kekuatan kolektif Asean dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan, terutama menjelang implementasi tarif resiprokal antarnegara anggota.

Hal ini disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Selasa (29/7/2025).

Menjawab pertanyaan media mengenai apakah isu tarif resiprokal dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, Sugiono menjelaskan bahwa hal itu belum masuk dalam pembahasan secara khusus.

Sugiono menyoroti kekuatan laten Asean sebagai blok ekonomi dengan jumlah penduduk mencapai 680 juta jiwa yang menurutnya merupakan aset strategis, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.

“Masyarakat Asean ini 680 juta, merupakan populasi yang besar. Kalau dilihat dari sisi produsen maupun konsumen, kita punya inherent strength,” imbuhnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kesadaran akan potensi ekonomi kawasan juga telah dia sampaikan dalam Asean Ministerial Meeting (AMM) sebelumnya di Kuala Lumpur.

Menurutnya, negara-negara anggota kini memiliki pemahaman yang lebih besar akan pentingnya memaksimalkan kerja sama ekonomi intra-kawasan.

“Kenapa potensi yang sedemikian besar ini, di samping beberapa kelebihan lain yang kita miliki, tidak kita manfaatkan bersama-sama?” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sinar matahari pagi menyusup melalui jendela kecil di sudut ruang jahit Lily Handayani.

Seorang difabel daksa ini dengan terampil mengubah kain-kain perca berwarna-warni menjadi karya seni yang tak hanya sekadar indah, tetapi juga menenun harapan bagi teman-teman disabilitas di Balikpapan.

Tahun 2012 menjadi titik awal perjalanan perempuan paruh baya tersebut. Setelah melahirkan anak pertama, keinginan untuk lebih dekat dengan keluarga membuatnya meninggalkan rutinitas kerja di luar rumah. Bukannya menganggur, dia justru kembali merajut mimpi lama, menjahit.

Dengan tangan dingin nan terampil, dia mulai menciptakan produk dekorasi rumah sederhana seperti taplak meja dan tutup tudung saji.

Awalnya, produk-produk buatannya hanya beredar melalui cerita dari mulut ke mulut di lingkungan sekitar. Perlahan, usaha kecil Lily, yaitu Safina Quilt mulai dikenal. Siapa sangka, pandemi Covid-19 yang melanda dunia justru menjadi berkah tersendiri bagi bisnisnya.

Ketika dunia seperti terhenti pada tahun 2020, Lily melihat peluang di balik krisis. Kebutuhan masker kain yang melonjak drastis membuatnya segera beradaptasi.

"Saat itu, semua orang butuh masker. Saya pikir, ini saatnya mengembangkan usaha dengan lebih serius," ujarnya di Balikpapan, Selasa (29/7/2025).

Momentum ini tidak disia-siakan begitu saja. Dengan semangat belajar yang tinggi, dia mengikuti berbagai program pembinaan secara daring dari Bank Indonesia, Pertamina, hingga perbankan swasta.

"Pelatihan ini memberikan banyak ilmu dan relasi baru yang mendorong saya untuk lebih serius mengembangkan usaha hingga memenangkan beberapa kompetisi," kata perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Balikpapan ini.

Sebagai seorang yang memahami perjuangan hidup dengan keterbatasan fisik, Lily tidak melupakan misi sosialnya.

Melalui posisinya di HWDI, dia menyaksikan banyak teman-teman disabilitas yang memiliki potensi namun terkendala akses dan pengetahuan.

"Saya melihat banyak teman-teman disabilitas yang memiliki usaha namun berjalan seadanya tanpa bekal ilmu yang cukup. Hal ini mendorong saya untuk membina dan mendampingi mereka, mengajarkan berbagai keterampilan dari dasar," ungkapnya.

Saat ini, Lily memberdayakan tiga orang pekerja disabilitas dengan sistem yang fleksibel, yaitu paruh waktu dan berbasis pesanan.

Produk yang dihasilkan sangatlah beragam, mulai dari pemanfaatan kain perca untuk dekorasi rumah hingga produk etnik bernilai tinggi. Tas purun yang dihias manik-manik khas Kaltim dan dompet kulit kayu turut menjadi andalan.

Rentang harga produknya pun bervariasi sesuai kerumitan dan kualitas.

"Kami punya tatakan gelas seharga Rp10.000, tapi juga bed cover quilting buatan tangan yang bisa mencapai jutaan rupiah," terang Lily.

Pemasaran dilakukan melalui Instagram dan partisipasi aktif dalam berbagai pameran. Jangkauan pasar mereka sudah meluas hingga Jakarta, Bogor, Lampung, bahkan Kediri.

Tak hanya itu, Lily juga memanfaatkan bantuan modal dari pihak perbankan untuk mengembangkan usahanya.

Kisah Lily ini merupakan salah satu cerminan bahwa usaha yang mengkombinasikan inovasi dengan digitalisasi dan manajemen yang baik adalah kunci bagi masa depan cerah UMKM.

Tak dapat dipungkiri, keberhasilan Lily menjalankan usahanya dengan bantuan modal dari perbankan telah sejalan dengan kondisi penyaluran kredit UMKM di Kalimantan Timur yang menunjukkan tren positif.

Menurut data Bank Indonesia, pada kuartal IV/2024, penyaluran kredit UMKM Kaltim tumbuh 6,59% secara tahunan (year-on-year/yoy), atau naik dari 5,63% pada kuartal sebelumnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto menyatakan, Kota Balikpapan dan Samarinda memiliki porsi penyaluran kredit UMKM tertinggi dengan total pangsa pasar 49,83% terhadap penyaluran kredit UMKM di Kaltim.

"Besarnya share penyaluran kredit pada kedua kota tersebut tidak terlepas dari kondisi bahwa kedua kota tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kaltim yang memiliki jumlah UMKM bankable yang cenderung lebih banyak," jelasnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat dukungan fasilitas terhadap UMKM melalui program Kaltimpreneurs 2025 dengan serangkaian pelatihan komprehensif selama tiga hari.

Kurikulumnya mencakup kesiapan produk, perencanaan ekspor, pemahaman dokumen ekspor, hingga strategi penetrasi pasar internasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi menyatakan, langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi produk lokal Kaltim di kancah internasional.

"Ini menjadi momentum emas untuk mengakses pasar dengan demand tinggi dan daya beli besar, seperti Eropa, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Afrika," jelasnya.

Kendati demikian, tantangan tetap menghadang.

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Hairul Anwar menyoroti bahwa masalah utama UMKM bukanlah pada ketersediaan skema kredit dari perbankan.

"Tantangan yang sebenarnya sering kali berada di sisi UMKM, yaitu terkait administrasi dan pelaporan keuangan yang belum memenuhi standar perbankan," ungkap Hairul.

Solusi yang ditawarkan adalah penguatan digitalisasi.

Dengan teknologi informasi dan aplikasi keuangan yang ada saat ini, UMKM dapat lebih mudah mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan yang rapi untuk diajukan ke bank.

"Hal ini penting karena skala UMKM tidak selalu kecil; usaha mikro saja bisa memiliki omzet hingga ratusan juta rupiah, sebuah skala yang menuntut pencatatan bisnis yang profesional," tambahnya.

Perlu dicatat, Bank Indonesia telah merespons dengan menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp32 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 29 Juli 2025.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penawaran yang masuk pada lelang kali ini mencapai Rp106,53 triliun.

Penyerapan tertinggi berasal dari seri FR0108 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp10,7 triliun dari penawaran masuk Rp46,47 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,54717 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

Serapan berikutnya dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp6,35 triliun dari penawaran masuk Rp8,99 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,82995 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Selanjutnya, pemerintah meraup dana senilai Rp6,5 triliun dari seri FR0104 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp28,45 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan tercatat 6,09646 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2030.

Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), dimenangkan dana sebesar Rp3,9 triliun dari penawaran masuk Rp5,30 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,99992 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Pemerintah kemudian menyerap dana sebesar Rp2 triliun dari seri SPN12260730 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp5,18 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,54750 persen dengan jatuh tempo 30 Juli 2026.

Lalu, dari seri FR0107 (pembukaan kembali), dimenangkan dana sebesar Rp1,8 triliun dari penawaran masuk Rp6,89 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan tercatat sebesar 6,91979 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Serapan terakhir yakni dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp750 miliar dari penawaran masuk Rp4,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,95976 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Sementara dari seri SPN12251030 (pembukaan kembali), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk sebesar Rp500 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani memberikan penjelasan soal Universitas Danantara yang baru saja diluncurkan pada 25 Juli 2025 lalu.

Menurut Rosan, universitas Danantara bertujuan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dari pengelola badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu telah dibahasnya bersama para Direktur Utama BUMN di bawah Danantara.

"Dua hari yang lalu ya, kita juga kumpulkan para CEO dari BUMN secara bertahap, baik CEO maupun Direktur Human Capitalnya. Karena, kembali lagi saya sampaikan, aset terbesar negara-negara ini, ya manusianya kan, manusianya aset-aset terbesar kita," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

KOMPAS.com/TEUKU MUHAMMAD VALDY ARIEF Wisma Danantara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Rosan menegaskan, Danantara tidak akan memberikan toleransi terhadap SDM yang melakukan rekayasa di perusahaan.

Misalnya memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia bilang, operasional perusahaan pelat merah harus dilaporkan apa adanya tetapi tetap mempertimbangkan performa yang baik.

"Kalau intinya hanya ingin cari profitabilitas yang tinggi saja, tetapi hasil dari financial engineering yang macam-macam, kita pahamlah mengenai itu," katanya.

"Jadi, sekarang era itu sudah tidak boleh lagi. Jadi, benar-benar dari performance yang baik, yang benar, dan yang dari hasil operasional perusahaan tersebut," tambahnya.

KOMPAS.com/Rahel CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir di Kompleks Istana Kepresidenen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Danantara bangun universitas untuk kembangkan SDM

Diberitakan sebelumnya, Danantara tengah mengembangkan sumber daya manusia dengan membangun universitas baru di Indonesia.

Kampus baru itu diluncurkan pada Jumat (25/7/2025).

Kabar tersebut disampaikan Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya, Jumat hari ini.

"Saya tuh mau sharing karena tadi pagi kami launching essentially Danantara Universitas,” ujar Pandu saat ditemui Kompas.com di lokasi.

Tak tanggung-tanggung, Danantara pun menggandeng sembilan kampus top dunia untuk mengembangkan perguruan tinggi yang dikelolanya.

Tiga kampus itu di antaranya adalah Columbia University di New York, Amerika Serikat (AS), Universitas Tsinghua di Beijing, China, dan Stanford University di AS.

“Kita bekerja sama dengan sembilan universitas terkemuka, bukan saja dari Amerika, ada dari Eropa, ada juga dari China, Tsinghua, di mana itu meliput semua dasar-dasar bisnis,” paparnya.

Universitas Danantara fokus pada bidang ilmu AI dan HR

Terkait bidang ilmu, Universitas Danantara fokus pada pengembangan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI), engineering, serta human resources (HR) alias sumber daya manusia (SDM).

Untuk pengembangan artificial intelligence, Pandu menyebut Universitas Danantara bekerja sama dengan Universitas Tsinghua.

Kampus asal China itu memiliki pusat penelitian dan program AI yang sangat diminati, berfokus pada machine learning, big data, dan computer vision.

"Kita ada sekolah spesialis buat AI, itu dengan Tsinghua. Kenapa Tsinghua? Karena tujuh dari 11 yang bikin OpenAI semuanya dari Tsinghua. Jadi yang dibilang OpenAI itu buatan Amerika, di belakangnya semua engineering-nya dari China dan specifically Tsinghua University,” beber Pandu.

“Ada juga sekolah buat HR, kita buat, kita bikin program. Kita bikin program engineering dengan Stanford dan Sustainability School di Stanford, kita bikin program dengan Columbia University. Ini the 9 top global dalam setiap sektor,” lanjutnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah menembus Rp1,3 triliun pada semester I 2025.

Budi mengatakan produk-produk UMKM telah diekspor ke 33 negara. Kemendag membantu memfasilitasi penjualan tersebut.

"Dari Januari sampai Juni ini, sudah sekitar 609 UMKM terfasilitasi dan transaksinya sudah US$87,04 juta, sudah Rp1,3 triliun," kata Budi pada acara Pelepasan Ekspor Produk Vanila, Kayu Manis, dan Madu, ke Hongkong di Denpasar, Bali, Selasa (29/7).

Dia menyebut ekspor meningkat 6,95 persen pada Januari hingga Mei 2025. Dia berharap peningkatan produk UMKM bisa ikut mendongkrak capaian ekspor Indonesia.

Kemendag, ucapnya, menggelar beberapa program untuk mendorong ekspor UMKM. Misalnya, program Desa Bisa Ekspor dan UMKM Bisa Ekspor.

Kemendag melakukan pembinaan agar kualitas produk-produk UMKM meningkat. Pelatihan diberikan kepada UMKM meliputi desain produk hingga pengemasan.

Selain itu, Kemendag juga mempertemukan UMKM dengan calon pembeli. Mereka mengutus perwakilan lewat Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) untuk mencari calon pembeli.

"Kita itu punya produk banyak, kita enggak kekurangan produk, cuma kualitasnya mungkin belum kualitas untuk ekspor. Nah itu yang kita benahi," ucap Budi.

Selain pembinaan, Kemendag membantu UMKM dengan membukakan pasar. Langkah itu tercermin dari perjanjian perdagangan dengan sejumlah negara, termasuk Uni Eropa yang baru-baru ini disepakati.

"Nah, ini kesempatan besar buat kita untuk masuk pasar-pasar Uni Eropa. Nanti budget-nya, tarifnya banyak yang nol. Banyak negara yang belum mempunyai perjanjian dagang dengan EU. Di ASEAN pun belum banyak dan kita salah satu yang sudah melakukan perjanjian itu," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan industri manufaktur menjadi sektor usaha yang paling terdampak praktik premanisme. “Di samping sektor-sektor kegiatan usaha seperti retail, perhubungan, tambang dan sebagainya, memang justru manufaktur (paling terdampak),” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.

Bicara soal lokasi industri manufaktur, Sanny mengatakan lokasi usaha itu banyak tersebar di Tangerang, Karawang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan Sanny mengatakan premanisme juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Terkait dengan praktik premanisme ini, ia pun menyinggung kasus pemalakan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Menurut Sanny, praktik premanisme tidak cukup ditangani dengan operasi penertiban oleh aparat keamanan karena jangka waktunya terbatas. “Makanya sempat diwawancara yang terkait (praktik premanisme), memang kalau ada operasi, (mereka) rapi,” ujar dia.

Sanny berpendapat maraknya praktik premanisme terhadap sektor usaha juga berhubungan dengan masalah penyerapan tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Memang ada korelasinya, di samping sekali lagi kesigapan daripada para keamanan.”

Ia mengatakan kerugian akibat praktik premanisme tidak hanya dialami oleh pengusaha. Negara juga terdampak karena praktik premanisme menghambat potensi investasi. “Namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu tidak jadi masuk,” tutur Sanny.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, menyatakan praktik premanisme memengaruhi aspek penawaran dan permintaan. Ia menyontohkan keberadaan juru parkir liar yang berada di area toko yang membuat pengeluaran konsumen bertambah. Situasi itu akhirnya menciptakan high-cost economy.

Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah low-cost economy untuk meningkatkan iklim usaha yang kompetitif. Salah satu upaya mewujudkannya, kata Ajib, adalah dengan mengurangi segala bentuk praktik mekanisme baik itu kerah biru maupun kerah putih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak termasuk dalam jenis koperasi yang ikut mengelola sumur minyak rakyat.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur legalitas sumur rakyat, ditetapkan bahwa sumur ini akan dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), UMKM, serta koperasi.

Namun, kata Bahlil, Kopdes Merah Putih tidak ikut dalam mengelola sumur rakyat, sebab bergerak di bidang penjualan bahan pokok sehingga tidak relevan dengan kegiatan pengelolaan sumur minyak.

SHUTTERSTOCK/GOLDEN DAYZ Ilustrasi produksi minyak, harga minyak mentah.

jual bahan pokok, jadi beda lah, beda barangnya kan," ujarnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (28/7/2025).

Menurut Bahlil, saat ini Kementerian ESDM mencatat sudah ada sekitar 30.000 sumur rakyat yang berpotensi dilegalkan pemerintah dan dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas.

Sumur-sumur itu paling banyak ditemukan di wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Aceh dan Jawa Tengah. Menurut Bahlil, puluhan ribu sumur tersebut siap untuk dikerjasamakan dan digarap tahun ini.

Ia pun memastikan Pertamina siap untuk menjadi offtaker untuk menyerap minyak yang diproduksi dari sumur rakyat dengan harga berkisar 70 hingga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP).

"Ya sekitar 20.000-30.000 sumur. Jadi cukup banyak sekali setelah diverifikasi," ujar Bahlil.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot menambahkan, sampai saat ini belum ada daerah yang menyerahkan daftar koperasi, BUMD, atau UMKM untuk menjadi pengelola sumur rakyat. Data yang diterima Kementerian ESDM baru mengenai titik lokasi sumur.

"Daftarnya belum disampaikan, hanya berdasarkan jumlah titik. Itu belum ada daerah yang menyampaikan BUMD dan koperasi atau UMKM untuk mengelola sumur masyarakat," kata Yuliot.

Jakarta, CNBC Indonesia - Angola kembali diguncang kerusuhan besar pada Selasa (29/7/2025), ketika demonstrasi nasional yang dipicu kenaikan harga bahan bakar berubah menjadi kekacauan. Ibu kota Luanda memasuki hari kedua penjarahan massal, setelah sedikitnya empat orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.

Suasana di Luanda masih lumpuh total. Angkutan umum berhenti beroperasi dan sebagian besar toko tutup pascaaksi brutal pada Senin yang menandai dimulainya mogok nasional para sopir taksi.

Pemogokan itu memprotes kenaikan harga bahan bakar bersubsidi dari 300 menjadi 400 kwanza per liter (sekitar Rp5.300 ke Rp7.100) per 1 Juli lalu, sebuah kebijakan yang memantik kemarahan publik di negara penghasil minyak terbesar kedua di Afrika tersebut.

Di tengah tekanan ekonomi yang sudah menjerat rakyat Angola selama bertahun-tahun, ledakan sosial ini menandai akumulasi dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah Presiden Joao Lourenco.

"Kami lelah... mereka harus mengumumkan sesuatu agar keadaan berubah... agar kami bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik," kata seorang demonstran kepada saluran lokal TV Nzinga, sebagaimana dikutip AFP.

Seorang perempuan lain, dalam siaran yang sama, melontarkan seruan emosional kepada Presiden Lourenco. "Mengapa Anda membuat kami menderita seperti ini? Bagaimana kami akan memberi makan anak-anak kami? Harga-harga harus turun!"

Kerusuhan Menyebar, Suara Tembakan dan Penjarahan Massal

AFP melaporkan suara tembakan terdengar di kawasan Cazenga, Luanda, di mana massa terlihat menjarah makanan dan barang kebutuhan lain dari toko-toko. Gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan bentrokan keras di wilayah Rocha Pinto dekat bandara, dan jalanan di daerah Prenda yang diblokade dengan tong sampah yang dibakar.

Kepolisian Angola mengakui adanya "beberapa insiden kekacauan yang terisolasi" pada Selasa pagi, namun menyatakan telah dan akan terus melakukan penindakan.

"Saat ini kami melaporkan empat korban tewas," kata Wakil Komisaris Polisi Mateus Rodrigues dalam konferensi pers, meski ia tidak menjelaskan secara rinci penyebab kematian tersebut.

Rodrigues menyebut sebanyak 400 orang ditangkap semalam karena diduga terlibat dalam kerusuhan, menyusul penangkapan 100 orang lainnya pada Senin.

"Sekitar 45 toko dirusak, 25 kendaraan pribadi dan 20 bus umum rusak parah. Sejumlah bank juga jadi sasaran," tambahnya.

"Kami terus menegaskan bahwa pasukan kami berada di jalanan, dilengkapi dengan sumber daya yang diperlukan sesuai tingkat ancaman, merespons di tempat yang telah pulih untuk menjaga ketertiban, dan melakukan intervensi di tempat yang masih bergejolak demi memulihkan ketertiban dan kedamaian publik," tegas Rodrigues.

Kekerasan Meluas ke Daerah

Aksi protes yang dipicu oleh pemogokan sopir taksi itu berlangsung semakin liar dan menyebar ke luar Luanda. Seorang jurnalis di kota Huambo, sekitar 600 km dari ibu kota, melaporkan aksi penjarahan dan kerusuhan serupa juga terjadi di wilayah tersebut.

Warga terlihat membawa kabur barang hasil jarahan dari toko-toko, sementara video di media sosial menampilkan kerumunan besar demonstran yang bentrok dengan polisi yang menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa.

Meskipun menjadi titik awal pemogokan, Asosiasi Sopir Taksi New Alliance (ANATA) menyangkal terlibat dalam kekerasan yang terjadi pada hari pertama. Namun, mereka tetap melanjutkan aksi mogok tiga hari sebagaimana direncanakan.

"Sudah jelas bahwa suara para sopir taksi mencerminkan jeritan rakyat Angola," demikian pernyataan resmi ANATA pada Selasa.

Sebelum pecah kerusuhan pada Senin, sekitar 2.000 orang telah lebih dulu berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar pada Sabtu lalu, dan aksi protes serupa juga telah digelar dua akhir pekan sebelumnya.

Peringatan dari Aktivis HAM dan Masyarakat Sipil

Kelompok-kelompok masyarakat sipil dan lembaga HAM turut angkat bicara mengenai situasi yang kian memburuk. Human Rights Watch (HRW) menyatakan polisi Angola menggunakan kekuatan berlebihan dalam membubarkan aksi damai 12 Juli lalu, termasuk menembakkan peluru karet dan gas air mata.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis Senin, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam penangkapan Osvaldo Sergio Correia Caholo, salah satu tokoh penyelenggara unjuk rasa, pada 19 Juli.

Mereka menyebut Caholo sebagai "korban dari penindasan di Angola, di mana kebebasan dan jaminan fundamental terus-menerus diinjak-injak."

Kelompok sipil Uyele menegaskan bahwa protes ini merupakan "konsekuensi langsung" dari kegagalan pemerintah mengatasi pengangguran, tingginya biaya hidup, dan kemerosotan layanan publik.

"Situasi ini harus segera dipahami sebagai gejala serius: kelelahan sosial dari generasi muda yang tidak memiliki alternatif," bunyi pernyataan Uyele.

Pemerintah MPLA di Tengah Krisis Legitimasi

Partai MPLA yang dipimpin Presiden Joao Lourenco telah berkuasa sejak Angola merdeka dari Portugal pada tahun 1975. Dengan populasi sekitar 33 juta jiwa, negara ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak utama Afrika, namun sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.

Kenaikan harga BBM, yang dilakukan dengan dalih mengurangi beban subsidi negara, justru menyulut api ketidakpuasan sosial yang selama ini terpendam.

Situasi ini dinilai sejumlah pengamat sebagai ujian terbesar bagi legitimasi pemerintah Lourenco, yang selama ini dikritik karena gagal menyejahterakan rakyatnya meskipun kekayaan alam melimpah.

Meski pemerintah sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah kebijakan harga bahan bakar, tekanan dari lapangan kian membesar.