Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat resmi dinobatkan sebagai wilayah dengan perkembangan ekosistem wisata ramah Muslim paling menjanjikan berstandar internasional di antara seluruh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan di Bandung, Kamis (25/6), mengatakan penghargaan itu adalah Most Promising Muslim-Friendly Region of The Year dalam ajang Halal In Travel - Global Summit 2026.

Penghargaan berbasis skor Global Muslim Travel Index (GMTI) dari Mastercard-Crescent Rating ini diraih Jabar setelah lolos serangkaian penilaian ketat, meliputi ketersediaan fasilitas ramah Muslim, kesiapan industri (hotel, restoran, destinasi), dukungan regulasi pemerintah, inovasi program, hingga masifnya promosi ke pasar global.

"Penghargaan ini didedikasikan untuk semua wisatawan yang datang ke Jawa Barat. Penghargaan ini juga sekaligus untuk memotivasi peningkatan dan pengembangan pariwisata Muslim di Jawa Barat, dan tentu saja untuk mendukung penilaian tingkat nasional. Silakan datang ke Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak," ujar Iendra.

Iendra turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku bisnis pariwisata, masyarakat Jawa Barat, Gubernur Jabar, Kementerian Pariwisata RI, serta CrescentRating selaku inisiator acara.

Penghargaan yang dibawa pulang oleh delegasi Jawa Barat ini merupakan bagian dari GMTI Awards, yang di dalamnya juga mengurasi kategori destinasi teratas, kota ramah Muslim, destinasi berkelanjutan, hingga destinasi ramah perempuan Muslim.

Selain kategori GMTI Awards yang berlangsung di Singapura, Kamis (18/6), perhelatan Halal In Travel - Global Summit 2026 tahun ini juga menganugerahkan tiga kategori penghargaan internasional lainnya, yaitu Muslim-friendly Service Provider Awards, HalalTrip Travelers Choice Awards, serta Halal Travel Personalities of The Year.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Strategi diversifikasi pasar yang dijalankan pelaku industri pariwisata dinilai semakin efektif guna menjaga kinerja di tengah tekanan ketidakpastian geopolitik global yang kerap mengganggu arus perjalanan wisata lintas negara.

Executive Director Messe Berlin Asia Pacific Darren Seah menyampaikan bahwa pelaku industri pariwisata global telah belajar banyak dari berbagai disrupsi global dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pelajaran utama ialah pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar wisatawan.

"Industri pariwisata selalu memiliki daya tahan yang kuat. Salah satu pelajaran penting dari berbagai gangguan global adalah pentingnya diversifikasi," kata Darren kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, pelaku industri pariwisata di Indonesia maupun kawasan Asia Pasifik saat ini kian aktif memperluas basis pasar dengan membidik lebih banyak wisatawan dari pelbagai negara, sekaligus memperkuat pasar domestik.

Dia menyebut bahwa destinasi wisata, maskapai penerbangan, hotel, operator tur, hingga otoritas pariwisata tidak lagi bergantung pada satu atau dua pasar utama.

Para pemangku kepentingan tersebut mulai membangun portofolio pasar yang lebih seimbang dengan menyasar Asia Tenggara, India, Cina, Timur Tengah, Eropa, dan berbagai pasar potensial lainnya.

Menurut Darren, pendekatan tersebut terbukti mampu membantu pelaku usaha meredam dampak perlambatan permintaan dari wilayah tertentu akibat konflik geopolitik atau ketegangan antarnegara, seperti yang terjadi di Timur Tengah tahun ini.

“Kami juga melihat tren perjalanan intra-Asia yang terus menguat dan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan pariwisata di kawasan ini,” jelasnya.

Darren juga memandang bahwa diversifikasi saat ini tidak lagi terbatas pada aspek geografis. Pelaku industri dinilai mulai memperluas segmen pasar yang dibidik guna menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam.

Segmen tersebut mencakup wisata mewah, wisata kesehatan, wisata petualangan, wisata kuliner, pertemuan dan pameran atau MICE, hingga wisata berbasis pengalaman.

"Kami melihat semakin banyak pelaku industri yang memperluas target pasar mereka ke berbagai segmen wisatawan. Ini membantu menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam dan menjaga ketahanan bisnis saat kondisi tidak menentu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut musim liburan sekolah, ada banyak referensi lokasi destinasi wisata yang bisa Anda datangi bersama anak-anak dan keluarga. Salah satunya di Macau.

Beragam destinasi wisata bisa dinikmati di Macau yang salah satunya ditawarkan oleh resor Grand Lisboa Palace Resort Macau yang menghadirkan paket liburan keluarga bertajuk "All You Can Play & Dine".

Adapun aktivitas yang bisa Anda nikmati termasuk akses ke berbagai atraksi rekreasi terpopuler di dalam resor, bersantap di deretan restoran Instagramable yang wajib dikunjungi, mencicipi minuman artisan yang sedang tren, hingga berbelanja dengan voucher senilai MOP 300 di pusat perbelanjaan bebas bea cdf Macau Grand Lisboa Palace Shop.

Anda dan keluarga bisa memilih dua dari tiga atraksi menarik yang tersedia, memungkinkan mereka untuk menyusun jadwal liburan yang paling sesuai dengan minat sang anak seperti berikut ini

1. A Grand Candy Gala @ Grand Lisboa Palace

Pilihan utama bagi anak-anak untuk bermain sepuasnya. Tiket ini berlaku untuk sesi bermain selama satu jam di arena istana balon (inflatable bouncy castle) bertema permen yang sangat luas, berlaku untuk satu orang dewasa dan satu anak.

2. Martial Arts Arena

Dirancang khusus untuk anak-anak yang menyukai tantangan ketangkasan. Tiket ini berlaku untuk dua orang dewasa dan dua anak, di mana seluruh keluarga dapat mencoba pengalaman seni bela diri virtual secara langsung.

3. AI Wonderland

Sangat cocok bagi penjelajah teknologi cilik. Tiket ini berlaku untuk dua orang dewasa dan dua anak untuk menikmati taman bermain interaktif canggih berbasis kecerdasan buatan (AI) yang edukatif sekaligus menghibur.

Harga yang ditawarkan per paket yakni MOP498 sekitar Rp1 juta, keluarga yang sedang berwisata ke Makau dapat menikmati ragam pengalaman liburan bernilai hampir sekitar Rp2 juta.

Anda juga bisa menikmati santapan kuliner keluarga dengan satu set menu spesial dan dua minuman pilihan dari restoran-restoran populer di resor. Pilihannya meliputi hidangan cantik Lotus & Banana French Toast atau dua potong kue artisan; Pizza Margherita klasik ala Italia atau Spaghetti Bolognese; hingga semangkuk Sup Mi Sapi Vietnam yang kaya rasa atau Ispanakli Pide.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mendorong penerapan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk memperkuat daya saing pariwisata Tanah Air di tengah kompetisi global dalam menarik wisatawan mancanegara (wisman).

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa usulan tersebut menjadi bentuk upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

“Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya menilai bebas visa kunjungan sebagai instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan dan instrumen penciptaan lapangan kerja pariwisata.

Kemenpar lantas menukil penerapan kebijakan BVK di masa lampau. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara.

Menilik kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24%, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

“Berdasarkan penyempurnaan perhitungan dengan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4%,” lanjutnya.

Dengan demikian, angka ini disebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Kemenpar lantas menyebut bahwa jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurutnya, kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat, sembari memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global,” pungkasnya.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyampaikan bahwa Danau Rawa Pening tengah dilirik oleh investor untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata air unggulan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis, menyatakan mendukung pengembangan wisata air di kawasan Rawa Pening di Kabupaten Semarang untuk memperkuat aglomerasi Pariwisata Borobudur-Kopeng-Rawa Pening.

"Borobudur, Kopeng, Rawapening ini menjadi satu aglomerasi yang akan kita kembangkan. Namun memang harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak, karena Rawapening juga kawasan konservasi," katanya.

Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi Bupati Semarang, Ketua DPRD Kota Salatiga, serta perwakilan calon investor dalam negeri yakni PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir.

Perseroan itu merupakan investor asal Cilacap yang berminat ikut mengembangkan destinasi wisata di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang sarat legenda.

Luthfi menyambut baik minat investasi untuk pengembangan destinasi wisata tersebut, namun mewanti-wanti agar tetap memperhatikan fungsi konservasi dan melalukan koordinasi lintas sektor.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan calon investor tersebut berencana mengembangkan destinasi wisata di kawasan Rawa Pening, mulai dari rumah makan apung, vila, keramba, hingga permainan air.

"Harapannya, Rawa Pening menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Tengah," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir Miskun mengatakan perusahaannya melihat potensi besar Rawa Pening untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis perairan.

Ia mengatakan bahwa Gubernur Jateng meminta agar proses pengembangan dapat segera direalisasikan.

"Beliau tadi menyampaikan supaya secepatnya disegerakan, jangan terlalu lama," katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jateng Hanung Triyono mengatakan pengembangan Rawa Pening harus dilakukan secara hati-hati karena kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan konservasi.

Menurut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menentukan zonasi kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata maupun yang harus dipertahankan sebagai kawasan konservasi.

Selain itu, di Rawa Pening juga akan masuk investasi terkait sistem pengelolaan air dari Shiga, Jepang sehingga aspek pariwisata, konservasi, dan pengelolaan air dapat berjalan beriringan.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lihat site plan-nya. Karena Rawa Pening ini kewenangan Kementerian PU, tapi tetap kita bisa masuk," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan kemudahan visa, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian pernyataan resmi Kemenpar dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Kemenpar menyebut kemudahan akses perjalanan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan agar tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurut Kemenpar, Indonesia sebelumnya telah memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa secara luas. Pada 2016, Indonesia memberikan fasilitas BVK kepada 169 negara dan dinilai berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Kemenpar juga menyebut hasil penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 menunjukkan dampak BVK bahkan diperkirakan mencapai 32,4% terhadap peningkatan permintaan wisatawan asing.

Selain itu, kajian WTTC menunjukkan kebijakan bebas visa memiliki dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan jenis visa baru yang berada di level 8,1% per tahun.

Kemenpar menegaskan kebijakan visa tetap harus dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional. Namun, pemerintah juga perlu memastikan Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata global.

Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) turut menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan arus wisatawan mancanegara sebesar 7,2% hingga 27%. Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui travel authorization dalam situasi bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan hingga 29,3%.

Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Dengan akses perjalanan yang lebih mudah, wisatawan diharapkan datang lebih banyak, tinggal lebih lama, serta meningkatkan belanja wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, UMKM, dan tenaga kerja sektor pariwisata.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara.

Menurut Kemenpar, kebijakan bebas visa tidak hanya berkaitan dengan pengaturan keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat aksesibilitas, mempermudah perjalanan, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

Kementerian menilai kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan perjalanan, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan.

Kemenpar memandang Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas sebagai kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian keterangan Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Pernah berlaku untuk 169 negara

Indonesia sebelumnya memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa dalam cakupan yang luas.

Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.

Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil karena berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen.

Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Kemenpar menyebut, berdasarkan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara pada 2018, dampak kebijakan BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan bahkan diperkirakan mencapai 32,4 persen.

Menurut kementerian, angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi yang kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan asing.

Dampak bebas visa dinilai lebih besar

Kajian WTTC juga menunjukkan kebijakan bebas visa memiliki dampak lebih besar dibandingkan berbagai bentuk fasilitasi visa lainnya.

Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6 persen per tahun.

Sementara itu, kebijakan berupa jenis visa baru (new visa types) menghasilkan median peningkatan kedatangan wisatawan sebesar 8,1 persen per tahun.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pandangan Kementerian Pariwisata bahwa kebijakan kemudahan akses perjalanan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Indonesia dinilai perlu lebih kompetitif di ASEAN

Dari perspektif kawasan, Kemenpar menilai kebijakan visa Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga.

Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara ASEAN, jumlah negara yang saat ini memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia masih relatif lebih terbatas dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, maupun Vietnam.

Meski demikian, Kemenpar menegaskan bahwa kebijakan visa tetap harus disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kementerian Pariwisata memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia," ungkap Kemenpar.

APEC sebut hambatan masuk bisa tekan kunjungan

Kemenpar juga mengutip temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) mengenai dampak kebijakan kemudahan masuk terhadap arus wisatawan.

Berdasarkan kajian tersebut, penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7,2 persen hingga 27 persen.

Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui kebijakan travel authorization dalam kondisi bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen.

Kemenpar menilai hasil kajian tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

"Dengan kemudahan akses yang tepat, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, serta tenaga kerja sektor pariwisata," sebut Kemenpar.

Dorong sinergi lintas kementerian

Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

Menurut Kemenpar, formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian serta kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

"Pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang dapat bergerak di destinasi. Karena itu, kebijakan BVK perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global," terang kementerian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Berau (ANTARA) - Di balik lembah yang terhampar luas dan deretan bukit karst yang menjulang bak istana alam, tersembunyi sebuah ruang di antara rimbun dedaunan dan jutaan pagar pohon kokoh. Ruang itu menyimpan kisah peradaban sejak ribuan tahun lalu.

Di sinilah Goa Beloyot berdiri megah, menyimpan goresan tangan dan gambar purba yang menjadi saksi bisu bagaimana manusia purba hidup, berkarya, dan memiliki keyakinan jauh sebelum catatan sejarah tertulis.

Kini, tempat yang selama ini hanya menjadi rahasia alam itu perlahan membuka diri, bukan hanya untuk dikagumi, melainkan menjadi jalan baru bagi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menuju transformasi ekonomi lebih berkelanjutan.

Perjalanan menuju Goa Beloyot, paling dekat dimulai dari Kampung Merabu, permukiman yang dikelilingi hutan tropis lebat dan aliran sungai kecil yang jernih. Jaraknya sekitar 5 kilometer, dan hampir separuh jalur itu harus ditempuh dengan menyusuri dasar lembah yang sering tergenang air dangkal.

Di kanan kiri jalan setapak, banyak terlihat jamur putih yang bisa dikonsumsi. Langkah demi langkah, suara gemericik air berpadu dengan kicau burung dan suara angin yang berembus di celah pepohonan.

Saat sampai dekat mulut goa, suasana berubah hening. Cahaya matahari hanya bisa menembus sebagian rimbun daun diiringi embusan angin tipis, menciptakan bayangan seolah tari erotis di dinding batu.

Begitu masuk goa dengan penuh perjuangan di lorong sempit, volume tak beraturan, tanjakan terjal, ke luar pintu goa pertama, masuk mulut goa berikutnya dengan posisi terus menanjak, akhirnya sampai juga ke bagian penting istana alam.

Di tengah sengal nafas, setelah naik tangga menuju goa utama, keajaiban terlihat. Di dinding dan langit-langit goa terlukis telapak tangan, sosok, serta simbol-simbol kuno yang diperkirakan berusia antara 10.000 hingga 40.000 tahun. Tampak 26 jenis gambar di ruang itu yang didominasi telapak tangan manusia.

Goresan tersebut bukan sekadar bekas. Ia adalah bukti bahwa ribuan tahun silam, manusia purba yang mendiami wilayah itu sudah mengenal seni, mengembangkan budaya, dan memiliki pandangan hidup serta kepercayaan spiritual.

Bagi mereka, gua ini mungkin menjadi tempat tinggal, tempat berkumpul, hingga tempat memohon perlindungan kepada kekuatan alam yang mereka anggap sebagai Pencipta.

Kini, jejak-jejak itulah yang menjadi harta tak ternilai, sekaligus modal dasar bagi Berau untuk melangkah ke arah pembangunan yang berbeda dari sebelumnya.

Transformasi ekonomi

Selama puluhan tahun, perekonomian Berau sangat bergantung pada sektor pertambangan. Kekayaan yang diambil dari dalam perut bumi memang memberikan kemajuan, namun membawa risiko, sumber daya dari tambang, suatu hari akan habis.

Menyadari hal itu, pemerintah daerah bertekad melakukan perubahan besar, melakukan transformasi ekonomi secara bertahap, dari yang mengandalkan apa yang dikeluarkan dari bumi, menuju apa yang bisa dijaga dan dimanfaatkan secara terus-menerus, yakni kekayaan alam dan warisan budaya.

Langkah strategis itu terwujud dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan Geopark Kabupaten Berau untuk periode 2026–2032.

Kegiatan pengumpulan data dan presentasi laporan pendahuluan dilaksanakan pada Jumat, 19 Juni 2026, di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Pemkab Berau.

Acara itu menjadi tonggak awal, dihadiri oleh perangkat daerah, tim pengelola Geopark Sangkulirang-Mangkalihat, serta tim akademisi dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kepala Bapelitbang Pemkab Berau Endah Ernani Triariani, menegaskan bahwa kajian ini merupakan bagian dari visi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pemkba Berau ingin mengubah arah pembangunan. Tidak lagi hanya bergantung pada hasil tambang, tapi mulai mengandalkan potensi pariwisata dan jasa lingkungan yang bisa dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Kerja sama dengan UGM diharapkan dapat menghasilkan konsep pengelolaan yang matang, sehingga kawasan itu tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga penggerak utama kesejahteraan masyarakat.

Untuk kunjungan wisatawan ke Geopark Sangkulirang-Mangkalihat lewat Kampung Merabu, pada 2024 tercatat 8.240 orang, pada 2025 menjadi 11.750 orang atau naik 42,6 persen.

Sementara pada Januari – Mei 2026 tercatat ada 6.890 orang, dengan proyeksi akhir 2026 sebanyak 14.000–15.000 orang, setelah akses dengan kapal di Danau Nyadeng beroperasi penuh.

Sementara itu, untuk keseluruhan pengunjung ke Geopark Sangkulirang-Mangkalihat yang masuk dari berbagai pintu, bukan hanya dari Kampung Merabu, pada 2024 sebanyak 19.300 orang.

Pada 2025 menjadi 26.400 orang atau naik 36,8 persen. Posisi pengunjung periode Januari – Mei 2026 sebanyak 15.200 orang, dengan proyeksi akhir 2026 antara 32.000 hingga 35.000 orang.

Jumlah pengunjung sebanyak itu didominasi oleh wisatawan lokal atau Nusantara sebesar 92 persen, sisanya yang 8 persen merupakan pengunjung mancanegara, terutama dari Prancis, Belanda, Jerman, Australia, dan Jepang.

Puncak kunjungan per tahun rata-rata terjadi pada Juli - Agustus dan Desember – Januari. Faktor pendorong kenaikan kunjungan tiap tahun karena seringnya publikasi terkait Goa Beloyot dan persiapan penetapan status Geopark Nasional.

Peneliti dari Pusat Studi Pariwisata UGM Destha Titi Raharjana mengatakan bahwa pengembangan geopark ini memiliki makna yang jauh lebih luas.

Bagi dia, konsepnya sederhana, namun mendalam. Masa depan Berau tidak harus diambil dari dalam bumi, melainkan dijaga dari permukaannya. Melalui pelestarian alam dan warisan budaya, kita dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Karena itu, semua pihak harus mendukung upaya agar kawasan tersebut segera diakui sebagai Taman Bumi Nasional, hingga akhirnya meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark.

Dukungan provinsi

Dukungan juga datang dari tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi, menyatakan bahwa pengembangan ekowisata di Kampung Merabu sudah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Di antaranya adalah dukungan pembangunan infrastruktur dan bantuan dua kapal untuk wisata di Danau Nyadeng di Kampung Merabu yang akan diserahkan pada Juli tahun 2026 ini.

Sementara jalan ke arah Goa Beloyot, di beberapa titik yang sulit dilintasi oleh pengunjung karena melewati sungai kecil atau dikhawatirkan merusak keanekaragaman hayati, direncanakan dibuat jalan semacam jembatan, dengan anggaran diusulkan dari Deputi Destinasi Kemenpar 2027.

Goa Beloyot sudah dikenal hingga ke mancanegara karena jejak sejarahnya yang luar biasa. Jika aksesnya lebih baik, semakin banyak wisatawan yang bisa datang melihat langsung bukti peradaban itu.

Kunjungan wisatawan yang meningkat akan membuka peluang ekonomi yang luas bagi warga sekitar. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku utama, mulai dari menjadi pemandu wisata, mengelola penginapan atau homestay, menyediakan makanan khas, hingga membuat kerajinan tangan dan oleh-oleh.

Saat ini, potensi itu sudah mulai terasa. Tiga paket wisata unggulan telah berjalan dan semakin diminati, seperti Paket Merabu menuju Danau Nyadeng yang menawarkan keindahan danau air tawar yang jernih.

Kemudian Paket Merabu ke Puncak Ketepu yang menyuguhkan panorama hamparan karst yang memukau, serta Paket Merabu menuju Goa Beloyot yang membawa pengunjung menyusuri jejak sejarah ribuan tahun silam.

Semua paket ini dirancang agar wisatawan bisa merasakan keindahan alam, sekaligus memahami nilai geologi dan budaya yang terkandung di dalamnya.

Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata ini memiliki cabang yang sangat luas. Masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang stabil, tanpa harus merusak alam. Itulah yang diharapkan dari ekowisata ini.

Bagi warga Kampung Merabu dan sekitarnya, perubahan ini membawa harapan baru. Selama ini, kesejahteraan sering kali bergantung pada naik turunnya harga komoditas tambang.

Kini, dengan semakin matangnya pengelolaan kawasan geopark, mereka melihat masa depan yang lebih pasti. Setiap langkah yang menjaga hutan, setiap usaha yang melindungi gua, dan setiap cerita yang disampaikan kepada pengunjung menjadi aset berharga yang bisa terus dinikmati dari generasi ke generasi.

Dari goresan tangan di dinding dan langit-langit Goa Beloyot yang menyimpan kisah masa lampau, hingga rencana pembangunan yang matang untuk masa depan, semua itu menyatu dalam satu tujuan besar, menjadikan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat sebagai wajah baru menuju daerah makmur, terjaga alamnya, dan dihormati dunia karena kekayaan warisannya.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Bali per Mei 2026 mencapai Rp7,59 triliun atau tumbuh 10,25 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp6,78 triliun.

"Kinerja PAD pemda di Bali menggembirakan, tumbuh positif," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Kamis.

Adapun realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu sudah mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Dewata didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.

Realisasi itu menyentuh hampir 40 persen dari rencana target 2026 mencapai Rp11,9 triliun.

"Total pendapatan daerah di Bali itu mencapai Rp12,3 triliun dari target Rp33,5 triliun," imbuhnya.

Sedangkan, pengeluaran pemda di Pulau Dewata mencapai Rp9,7 triliun dari target Rp38,8 triliun.

Belanja pemda itu paling besar untuk biaya operasi sebesar Rp7,5 triliun yang salah satunya mencakup pembayaran gaji pegawai, kemudian belanja modal sebesar Rp1 triliun dan belanja transfer antardaerah di Bali sudah menyentuh Rp1,24 triliun.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja itu, DJPb Bali mencatat adanya surplus anggaran sebesar Rp3,6 triliun, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan netto.

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyoroti masih ada peluang besar untuk perluasan transaksi digital daerah yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pos retribusi daerah dan pajak daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Momen libur sekolah pertengahan tahun diperkirakan menjadi katalis positif bagi sejumlah emiten di sektor konsumsi, ritel, transportasi, hingga pariwisata.

Peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas belanja keluarga selama masa liburan dinilai berpotensi mendongkrak kinerja emiten-emiten yang memiliki eksposur langsung terhadap belanja rekreasi dan perjalanan.

Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis mengatakan libur sekolah merupakan salah satu katalis musiman yang secara historis mampu mendorong konsumsi masyarakat.

Selama periode tersebut, masyarakat cenderung meningkatkan aktivitas wisata, mengunjungi keluarga, hingga berbelanja kebutuhan sekunder.

"Permintaan terhadap transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan biasanya meningkat selama periode liburan sekolah," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2026).

Menurut Alrich, kondisi tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan emiten yang bergerak di sektor konsumsi, transportasi, pariwisata, dan rekreasi.

Namun demikian, dampaknya umumnya lebih terlihat pada kinerja kuartalan dan belum tentu mengubah fundamental perusahaan secara signifikan dalam jangka panjang.

Sejumlah sektor diperkirakan menjadi penerima manfaat utama dari peningkatan mobilitas masyarakat.

Pada sektor transportasi dan jalan tol, kenaikan volume perjalanan selama masa liburan berpotensi meningkatkan jumlah penumpang maupun lalu lintas kendaraan.

"Emiten yang terkait antara lain BIRD dan JSMR," kata Alrich.

Sementara itu, sektor konsumsi dan ritel juga diperkirakan menikmati lonjakan permintaan.

Aktivitas belanja keluarga, khususnya untuk kebutuhan rekreasi dan produk discretionary seperti pakaian, alas kaki, hingga perlengkapan gaya hidup, cenderung meningkat selama musim liburan.

Beberapa emiten yang dinilai berpotensi mendapatkan sentimen positif antara lain MAPI, MAPA, dan ACES.

Dari sisi rekomendasi, Phintraco Sekuritas memberikan rekomendasi beli untuk saham PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) dengan area masuk di atas Rp2.900 per saham. Target harga pertama berada di level Rp3.150 dan target kedua Rp3.300, dengan batas stop loss di bawah Rp2.800.

Senada, analis Mirae Asset Sekuritas Rully menyebut libur sekolah dapat menjadi penopang konsumsi rumah tangga di tengah berbagai sentimen global yang masih membayangi pasar keuangan.

"Secara domestik, momen libur sekolah biasanya mendukung konsumsi rumah tangga, terutama di sektor pariwisata, transportasi, ritel, dan makanan-minuman karena ada peningkatan aktivitas bepergian dan belanja keluarga," ujarnya.

Meski demikian, Rully menilai dampak positif tersebut tidak bersifat spektakuler. Namun setidaknya dapat membantu menahan pelemahan sentimen pasar yang dipengaruhi faktor eksternal.

Menurutnya, emiten yang paling sering menikmati sentimen musiman libur sekolah adalah perusahaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata, konsumsi, dan ritel.

Di antaranya pengelola pusat perbelanjaan dan ritel discretionary seperti MAPI, serta emiten consumer seperti AMRT.

Namun para analis mengingatkan investor untuk tidak hanya mengandalkan sentimen musiman dalam mengambil keputusan investasi. Setelah musim liburan berakhir, konsumsi dan mobilitas masyarakat umumnya kembali ke level normal sehingga momentum pertumbuhan pendapatan dapat melambat.

Tantangan

Namun para analis mengingatkan investor untuk tidak hanya mengandalkan sentimen musiman dalam mengambil keputusan investasi.

Setelah musim liburan berakhir, konsumsi dan mobilitas masyarakat umumnya kembali ke level normal sehingga momentum pertumbuhan pendapatan dapat melambat.

"Tantangan terbesar setelah periode libur sekolah adalah normalisasi permintaan. Aktivitas konsumsi dan mobilitas yang meningkat selama masa liburan berpotensi kembali ke level normal pada bulan berikutnya," ujar Alrich.

Selain itu, Rully menambahkan bahwa arah pasar ke depan masih akan dipengaruhi faktor-faktor eksternal seperti pergerakan dolar AS, kebijakan suku bunga global, arus dana asing, hingga isu terkait klasifikasi pasar oleh MSCI.

Investor perlu memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan, kualitas laba pada semester II/2026, efisiensi biaya, kekuatan arus kas, arah kebijakan suku bunga The Fed, pergerakan dana asing, serta stabilitas nilai tukar rupiah.

Untuk strategi investasi, para analis menilai saham-saham yang diuntungkan oleh momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan untuk perdagangan jangka pendek.

Adapun untuk investasi jangka menengah hingga panjang, fokus tetap diarahkan pada emiten yang memiliki fundamental kuat, pertumbuhan laba berkelanjutan, dan valuasi yang masih menarik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BATAM - Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten. Peningkatan ini terutama didorong oleh transaksi inbound dari Malaysia yang mendominasi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto mengatakan bahwa tren tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan wisatawan dan pelintas batas terhadap sistem pembayaran digital Indonesia.

"QRIS Cross Border di Kepri terus menunjukkan performa yang menggembirakan. Hingga April 2026, volume transaksi inbound dari Malaysia, Thailand, dan Singapura terus meningkat secara year on year. Ini menjadi bukti nyata bahwa integrasi pembayaran lintas negara semakin diminati masyarakat," ujar Rony Widijarto, Kamis.

Menurut data BI, transaksi QRIS inbound dari Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling impresif. Pada 2024, volume transaksi di Kepri mencapai 30.009 transaksi atau melonjak 1.089 persen dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini terus meningkat hingga 186.116 transaksi sepanjang 2025, dan hingga April 2026 telah mencapai 130.193 transaksi.

"Malaysia menjadi kontributor terbesar bagi QRIS Cross Border di Kepri. Hal ini sangat masuk akal mengingat kedekatan geografis antara Kepri dengan Johor, serta tingginya lalu lintas wisatawan dan pekerja lintas batas," tambah Rony.

Sementara itu, transaksi inbound dari Thailand juga menunjukkan akselerasi yang kuat. Volume transaksi di Kepri naik dari 627 transaksi pada 2024 menjadi 1.310 transaksi sepanjang 2025. Hingga April 2026, tercatat 413 transaksi dengan nilai nominal mencapai Rp59,16 miliar.

Untuk Singapura, meski skalanya lebih kecil, pertumbuhan tetap dua digit. Volume transaksi di Kepri meningkat tajam dari 5.635 transaksi pada 2024 menjadi 34.386 transaksi pada 2025, dengan nilai nominal Rp11,25 miliar.

Rony Widijarto menjelaskan bahwa pertumbuhan QRIS Cross Border memberikan multiplier effect yang positif bagi ekonomi Kepri, terutama sektor pariwisata dan UMKM.

"Dengan semakin mudahnya wisatawan asing bertransaksi menggunakan QRIS, pengeluaran mereka di Kepri semakin meningkat. Ini berdampak langsung pada pendapatan UMKM, hotel, restoran, dan destinasi wisata di Batam, Bintan, dan Karimun," katanya.

Lebih lanjut, Rony optimistis tren positif ini akan berlanjut seiring dengan semakin luasnya sosialisasi dan kemudahan akses QRIS di wilayah perbatasan.

"Bank Indonesia bersama stakeholder terkait akan terus mendorong perluasan akseptasi QRIS Cross Border, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital di Kepri. Kami yakin ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan perdagangan lintas batas," kata dia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Bisnis.com, BATAM — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, meminta agar usulan penambahan negara penerima Bebas Visa Kunjungan (BVK) dievaluasi secara matang dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Menurut Hendarsam, kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih relevan dan cukup untuk mendukung sektor pariwisata nasional. Penambahan negara penerima bebas visa, kata dia, harus tetap mengedepankan prinsip selektif serta mempertimbangkan asas timbal balik atau resiprokal.

"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan pengalaman Indonesia pada 2016 menunjukkan bahwa pemberian BVK kepada 156 negara tidak secara signifikan meningkatkan devisa negara. Sebaliknya, setelah kebijakan tersebut diperketat, pendapatan dari sektor terkait justru mengalami peningkatan.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga menyoroti kualitas wisatawan yang masuk ke Indonesia. Menurut Hendarsam, sejumlah wisatawan asing yang memanfaatkan fasilitas bebas visa tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal karena cenderung menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.

"Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya kuantitas wisatawan, tetapi juga kualitas dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Hendarsam menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menghadapi berbagai persoalan yang melibatkan warga negara asing (WNA), termasuk pelanggaran keimigrasian dan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban serta keamanan.

Dari sisi kedaulatan ekonomi, Ditjen Imigrasi juga mencermati adanya fenomena WNA yang mulai memasuki sektor-sektor pekerjaan yang semestinya menjadi ruang bagi tenaga kerja lokal.

Menurutnya, kebijakan visa juga harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan antarnegara. Pasalnya, warga negara Indonesia umumnya masih harus melalui proses dan biaya tertentu ketika mengajukan visa ke berbagai negara tujuan.

"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," katanya.

Lebih lanjut, Hendarsam menilai aspek keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Dia mencontohkan munculnya isu peringatan perjalanan (travel warning) terhadap sejumlah destinasi wisata yang dapat memengaruhi minat wisatawan mancanegara.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga agar wisatawan berkualitas merasa aman dan nyaman berkunjung ke Indonesia.

Selain faktor keamanan, kesiapan infrastruktur juga menjadi pertimbangan utama. Hendarsam mengibaratkan perluasan BVK seperti membuka keran air yang lebih besar, sementara kapasitas infrastruktur pendukung, termasuk pengawasan dan transportasi, belum sepenuhnya siap.

"Kalau kerannya dibuka lebar tetapi pipanya masih kecil, arus yang masuk tidak akan terserap dengan baik. Karena itu, perlu ada kesiapan yang matang sebelum kebijakan diperluas," ujarnya.

Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa kebijakan bebas visa ke depan harus tetap mengutamakan prinsip selective policy guna menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisatawan, keamanan nasional, dan kepentingan ekonomi Indonesia.