Semarang, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Prefektur Shiga, Jepang, untuk berbagai bidang, salah satunya membenahi Danau Rawapening di Kabupaten Semarang.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Jateng, Rabu, menyatakan hubungan Indonesia dan Jepang telah melalui perjalanan sejarah panjang, dan kini kolaborasi diarahkan pada semangat saling menguntungkan dan membangun masa depan bersama.

"Kami ingin hubungan ini saling menguntungkan. Apa yang menjadi kebutuhan Jepang bisa kami dukung di Jateng, dan potensi Jateng juga bisa memberikan manfaat bagi Jepang," katanya, saat bertemu delegasi Prefektur Shiga, Jepang.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan Central Java Investment Business Forum yang digelar pada 8 Oktober 2025.

Sebelum bertemu Gubernur Luthfi, delegasi Shiga telah melakukan peninjauan lapangan dari hulu hingga hilir kawasan Rawapening, serta telah menerima paparan data terkait kondisi dan tantangan yang dihadapi danau tersebut.

Danau Rawapening memiliki fungsi vital sebagai penyangga ekosistem, sumber air baku, pengendali banjir, hingga penopang ekonomi masyarakat.

Namun, danau tersebut menghadapi persoalan serius, mulai dari sedimentasi, pertumbuhan eceng gondok yang masif, hingga beban pencemaran dari aktivitas domestik, pertanian, dan perikanan.

Bagi Pemprov Jateng, kata Gubernur, pembenahan Danau Rawapening bukan sekadar proyek lingkungan, melainkan agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan air, energi, dan ekonomi masyarakat.

"Tadi sudah membuat MoU dengan Jepang terkait dengan ekonomi terbarukan, kemudian beberapa investasi yang nantinya akan didatangkan dari Jepang ke tempat kita," katanya.

Menurut Luthfi, kerja sama tersebut sebagai upaya penguatan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi baru, termasuk pengembangan kawasan danau sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

"'Green economy' dan ekonomi baru menjadi prioritas utama. Jepang lebih maju di bidang itu dan akan kita manfaatkan,” katanya.

Pemprov Jateng juga mendorong Rawapening menjadi lokasi proyek percontohan, dengan dukungan hibah maupun transfer teknologi dari Prefektur Shiga, yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan Danau Biwa, danau terbesar di Jepang.

Sementara itu, Kepala Seksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, dan Tenaga Kerja Prefektur Shiga Takeshi Tominaga mengatakan pihaknya melihat potensi kolaborasi jangka panjang karena kesamaan karakteristik kedua wilayah.

Dalam kerja sama internasional, kata dia, salah satu kata kunci penting adalah lingkungan Jateng dan Shiga memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki danau.

Ia menegaskan bahwa kunjungan itu bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal menuju kerja sama konkret.

"Kami telah melihat langsung kondisi di lapangan dan mendapatkan sejumlah ide untuk ditindaklanjuti bersama," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pelaku usaha eceng gondok di kawasan Waduk Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengikuti program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BRI Life berkolaborasi dengan BRI Research Institute.

Program ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya dan dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha UMKM melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan sarana produksi dan pemasaran, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan waduk dari pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali.

Kegiatan pemberdayaan ini menyasar pelaku UMKM pengrajin eceng gondok yang mayoritas dikelola oleh perempuan dan bermukim di sekitar Waduk Rawa Pening. Sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti rangkaian program yang dilaksanakan selama periode Oktober 2025 hingga Desember 2025, mencakup tahapan pelatihan, pembentukan dan penguatan rumah produksi, serta pendampingan usaha secara luring dan daring.

Koordinator pelaku UMKM eceng gondok Rawa Pening Firman Setyaji berharap program ini dapat menjadi titik awal bagi UMKM untuk bergerak lebih maju, meningkatkan pendapatan, serta memperluas pasar produk kerajinan eceng gondok.

“Program ini memberi kami harapan baru untuk mengembangkan usaha secara lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi menjaga lingkungan Waduk Rawa Pening,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/1/2026)

Seluruh kegiatan dilaksanakan di kawasan Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan memanfaatkan fasilitas rumah produksi dan lokasi pelatihan yang telah disepakati bersama para pemangku kepentingan setempat.

Ade Nasution, Kadiv Corporate Secretary PT Asuransi BRI Life, menuturkan melalui Program Pemberdayaan Bersama BRILife Tahap II, pihaknya ingin mendorong UMKM eceng gondok agar memiliki kapasitas produksi yang lebih baik, inovasi produk yang mengikuti tren pasar, serta pengelolaan keuangan dan pemasaran yang lebih profesional.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, tetapi juga menjadi bagian dari solusi pengelolaan lingkungan Waduk Rawa Pening secara berkelanjutan,” ujarnya.

Rangkaian pelatihan dilaksanakan dalam tiga sesi utama. Pelatihan pertama pada 29 Oktober 2025 berfokus pada pemahaman tren pasar dan inovasi produk, termasuk praktik teknik decoupage untuk meningkatkan nilai estetika dan nilai jual produk eceng gondok.

Pelatihan kedua pada 20 November 2025 mengangkat materi pencatatan keuangan digital dan strategi pemasaran digital guna mendorong UMKM mengelola usaha secara lebih transparan dan memperluas jangkauan pasar.

Sementara itu, pelatihan ketiga pada 19 Desember 2025 memperkenalkan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mendukung pengembangan konten promosi, inovasi produk, dan efisiensi usaha.

Selain pelatihan, program ini juga mencakup Peresmian Rumah Produksi UMKM Eceng Gondok Waduk Rawa Pening yang menjadi sarana bersama bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.

Kehadiran rumah produksi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, konsistensi kualitas produk, serta memperkuat kolaborasi antar pengrajin eceng gondok di kawasan Rawa Pening.

Melalui Program Pemberdayaan Bersama BRILife Tahap II, BRILife dan BRI Research Institute menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan UMKM lokal berbasis potensi lingkungan. Program ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan serta dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

JAKARTA - Sengketa penataan ruang di kawasan Danau Rawa Pening, Jawa Tengah, dinilai tidak semata persoalan ekologis, melainkan krisis keadilan ruang akibat pendekatan kebijakan yang cenderung teknokratis dan kurang melibatkan masyarakat.

Kesimpulan tersebut mengemuka dalam disertasi doktoral Tondi Satria Harahap di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI), Rabu (17/12/2025).

Tondi mempertahankan disertasi berjudul "Model Harmonisasi Sengketa Penataan Ruang Lahan Basah Adil-Partisipatif (Menjaga Keseimbangan Sistem Sosio-Ekologis Danau Rawa Pening)" di hadapan tim penguji lintas disiplin nasional dan internasional. Sidang dipimpin Ketua Sidang Prof. Supriatna dengan penguji antara lain Prof. Kosuke Mizuno; Dr. Andi Renald; Dr. Sri Setiawati Tumuyu; Dr. Hayati Sari Hasibuan; serta Dr. Evi Frimawaty.

Dalam pemaparannya, Tondi menjelaskan, berbagai program revitalisasi Danau Rawa Pening yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan justru memunculkan konflik baru karena mengabaikan dimensi sosial dan hak masyarakat lokal.

"Konflik yang terjadi bukan hanya soal degradasi lingkungan, tetapi juga akibat ketidakadilan dalam penataan ruang," ujarnya.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran berbasis kerangka Driving Force–Pressure–State–Impact–Response (DPSIR) itu mengungkap adanya 4.292 bidang lahan di sekitar Rawa Pening yang berada dalam kondisi ketidakpastian tenurial. Situasi tersebut berkorelasi dengan konflik sosial dan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 325 miliar, serta berlanjutnya penurunan kualitas air danau.

Menurut Tondi, kebijakan penataan ruang yang diterapkan selama ini justru berfungsi sebagai faktor pendorong baru konflik. Hal tersebut menciptakan siklus umpan balik negatif antara kebijakan negara, kondisi lingkungan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Sebagai alternatif penyelesaian, disertasi tersebut menawarkan model harmonisasi sengketa berbasis keadilan dan partisipasi. Model ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pelembagaan forum multipihak sebagai ruang dialog setara antara negara dan masyarakat, penyelesaian hak tenurial melalui mekanisme yudisial dan partisipatif, serta strategi adaptasi sosio-ekologis berbasis mata pencaharian berkelanjutan.

Strategi adaptasi yang diusulkan mencakup pengembangan ekowisata berbasis komunitas hingga pemanfaatan eceng gondok melalui hilirisasi produk. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan sistem sosial dan ekologi danau sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Disertasi ini menegaskan bahwa tata kelola lingkungan tidak dapat bertumpu pada pendekatan top-down semata. Keadilan prosedural, pengakuan hak masyarakat, dan distribusi manfaat yang adil dinilai menjadi prasyarat utama pembangunan berkelanjutan di kawasan lahan basah seperti Rawa Pening.

Bagi pembuat kebijakan, riset ini menjadi pengingat penting untuk meninggalkan pendekatan sektoral dan membuka ruang dialog yang lebih substantif. Sementara bagi masyarakat dan organisasi sipil, temuan ini mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berbasis data dalam penyelesaian konflik lingkungan.