Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan regulasi baru di bidang ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku pada 29 April 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, poin utama perubahan pengaturan ini mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat nonsanksi administratif.

"Perubahan ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, kepentingan umum, kelancaran program pemerintah, serta pelaksanaan arahan Presiden. Kami ingin memastikan aktivitas ekspor tetap berjalan selaras dengan pemenuhan kebutuhan domestik," ujar Busan.

Sebelumnya, ketentuan ekspor pada Permendag Nomor 23 Tahun 2023 telah diubah menjadi Permendag Nomor 5 Tahun 2026. Namun, aturan tersebut hanya mengatur sanksi administratif atas ketidakpatuhan eksportir.

Untuk itu, Permendag Nomor 12 Tahun 2026 menjadi upaya mendukung pemenuhan kebutuhan barang tertentu di dalam negeri demi kepentingan nasional. Dengan penerbitan aturan terbaru, inisiasi penangguhan, pembekuan, hingga pencabutan perizinan tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Perdagangan, tetapi juga dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga terkait.

Selanjutnya, keputusan masih akan dibahas melalui Rapat Koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai dengan kewenangan.

"Hal ini merupakan wujud penguatan sinergi antarinstansi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekspor," kata Busan.

Keputusan rapat koordinasi nantinya akan dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan, yang lalu disampaikan secara elektronik melalui sistem INATRADE sebelum diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINW). Untuk menjamin transparansi, eksportir juga akan menerima notifikasi elektronik secara otomatis terkait status perizinannya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana menyampaikan, Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dirancang dengan prinsip fleksibilitas.

"Kebijakan penangguhan, pembekuan, hingga pencabutan ini bersifat dinamis. Kami juga telah mengatur mekanisme pengaktifan kembali izin yang dibekukan maupun pembatalan penangguhan layanan," ujar Tommy.

Adapun untuk menjamin kelancaran arus barang, terdapat ketentuan peralihan, yang mengatur barang yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) sebelum berlakunya keputusan penangguhan, pembekuan, maupun pencabutan izin akan tetap dilayani proses ekspornya oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Tommy menambahkan, penyusunan aturan ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari dunia usaha. Ia berharap, kebijakan ini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kami berharap eksportir dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kinerja perdagangan Indonesia sekaligus tetap mendukung kepentingan nasional," kata Tommy.

Sosialisasi Permendag

Kemendag telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 12 Tahun 2026 secara daring pada Kamis (30/4), yang diikuti perwakilan kementerian dan lembaga teknis, asosiasi, pelaku usaha, serta surveyor. Dihadirkan pula narasumber Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag, Muhammad Rivai Abbas.

Dalam sosialisasi itu, Rivai memaparkan pokok-pokok perubahan dalam Permendag Nomor 12 Tahun 2026. Ia menjelaskan, Permendag Nomor 23 Tahun 2023 belum mengatur mekanisme penangguhan atau pembekuan perizinan di luar sanksi administratif atas ketidakpatuhan eksportir. Pada perubahan terbaru ini, pemerintah telah menambahkan mekanisme pengendalian ekspor melalui penangguhan layanan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan perusahaan.

"Pengendalian ekspor ini dapat diinisiasi oleh Menteri Perdagangan maupun berdasarkan usulan atau rekomendasi kementerian dan lembaga terkait, yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi di kementerian koordinator sesuai kewenangannya," jelas Rivai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Ojak Simon Manurung mengatakan, Permendag 12 Tahun 2026 juga memuat pengaturan mekanisme pengaktifan kembali izin usaha. Ojak menyebut, meskipun perubahan dalam Permendag ini tidak bersifat masif, kebijakan tetap disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global serta kondisi geopolitik yang berkembang.

"Kemendag akan terus adaptif dalam melakukan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan nasional," tambahnya.

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyediakan layanan konsultasi daring bagi pelaku usaha guna memberikan informasi lebih lanjut terkait ketentuan dalam regulasi ini. Layanan dapat diakses di sini.

Adapun Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dapat diakses melalui tautan ini.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memberlakukan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha per 1 April 2026.

Kebijakan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, serta Permendag Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag merupakan upaya menyederhanakan proses ekspor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

"Pemerintah melakukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan ekspor untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi. Kedua Permendag tersebut merelaksasi kebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas)," ujar Busan.

Dalam kegiatan sosialisasi kedua Permendag terbaru secara daring pada Senin (30/3), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana mengatakan, perbaikan pada kebijakan ekspor ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang menginginkan proses ekspor lebih cepat dan efisien.

Adapun ajang sosialisasi tersebut diikuti 683 orang, terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga teknis, asosiasi, pelaku usaha, hingga surveyor.

"Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha," ujar Tommy, Senin (30/3).

Relaksasi kebijakan ekspor kedua Permendag antara lain diwujudkan melalui penyederhanaan instrumen ekspor pada sejumlah komoditas strategis. Pada komoditas timah industri, persyaratan cukup melalui Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS), sedangkan persyaratan Eksportir Terdaftar (ET) dihapus.

Sementara itu, pada sektor minyak dan gas bumi, ketentuan hanya menjadi PE dan LS dari yang sebelumnya mensyaratkan ET, PE, dan LS. Namun, ekspor gas bumi melalui pipa tetap mensyaratkan adanya ET.

Ekspor batu bara juga disederhanakan melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam pengajuan ET, serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam dua tahun berikut sanksinya. Kebijakan ini diikuti pemberian fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri.

Di sisi lain, ketentuan spesifikasi teknis untuk timah solder, seperti batasan kandungan besi (Fe), dimensi, berat, dan metode pengemasan, dihapus agar proses lebih simpel, dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha.Kemudian, pemerintah mendorong digitalisasi dan otomasi layanan perizinan ekspor melalui modernisasi sistem yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Salah satu langkah adalah dengan penerapan penerbitan PE secara elektronik dan otomatis untuk komoditas tertentu, seperti beras dan produk perikanan.

Sistem perizinan ekspor pun telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) demi percepatan proses verifikasi data teknis dari kementerian dan lembaga terkait. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real-time guna meminimalisasi hambatan administratif, dan mempercepat arus barang ekspor.

"Regulasi baru ini juga mencakup harmonisasi hukum melalui penyesuaian nomenklatur dan pengalihan kewenangan penerbitan dokumen perizinan ekspor antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir," tambah Tommy.

Salah satu perubahan utama adalah pengalihan kewenangan penerbitan dokumen angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) perairan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Selain itu, PE untuk konsentrat ilmenit dan rutil hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Ketentuan baru ini menghapus persyaratan Izin Usaha Industri (IUI), karena komoditas itu dikategorikan sebagai produk sampingan tambang.

Penyesuaian yang bertujuan meningkatkan kepastian dan efektivitas regulasi turut diterapkan terhadap komoditas lainnya. Pada komoditas sarang burung walet, pemerintah mengubah nomenklatur Sertifikat Sanitasi dari kode KH-12 menjadi KH-2 sesuai ketentuan Badan Karantina Indonesia.

Adapun untuk komoditas kratom, masa berlaku ET ditetapkan selama tiga tahun dari yang sebelumnya berlaku seumur hidup. Kebijakan ini untuk menjaga kapasitas produksi, serta melalui pertimbangan akan umur ekonomis mesin dalam kegiatan usaha ekspor.

Tommy menyatakan, penyusunan aturan terbaru ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari asosiasi pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja neraca perdagangan nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global saat ini.

"Kami berharap, eksportir dapat terus menjaga kinerja neraca perdagangan dan menjadi stabilisator perekonomian Indonesia," pungkas Tommy.

JAKARTA - Bukan rahasia lagi bahwa Windows 11 telah lama dilanda berbagai masalah.

Mulai dari masalah performa bahkan pada PC yang canggih, integrasi Copilot yang tidak diminta, dan yang terbaru, pembaruan yang justru menimbulkan masalah baru.

Meskipun masih bulan Januari, tiga pembaruan Windows 11 telah dirilis, dua di antaranya tidak direncanakan karena masalah yang muncul setelah pembaruan pertama.

Dalam pernyataan resmi yang diberikan kepada The Verge, Pavan Davuluri, presiden Windows dan perangkat di Microsoft, mengatakan.

"Tahun ini, Anda akan melihat kami fokus pada penanganan masalah yang secara konsisten kami dengar dari pelanggan: meningkatkan performa sistem, keandalan, dan pengalaman Windows secara keseluruhan." ujarnya.

Microsoft tidak lagi memiliki alasan untuk tidak memperbaiki banyak masalah lama dan baru Windows 11 karena sekarang digunakan di lebih dari 1 miliar PC di seluruh dunia.

Microsoft juga tidak perlu lagi memperbarui Windows 10, yang dukungannya berakhir pada 14 Oktober tahun lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ingin memberantas praktik manipulasi nilai impor (under-invoicing) yang merugikan negara.

Ia menyatakan pemerintah kini memiliki data yang jelas untuk menagih tambahan pajak hingga 50 persen dari nilai barang yang dilaporkan di bawah harga sebenarnya.

Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik Pejabat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara, Kamis (22/1).

"Sekarang kita sudah pakai Lembaga National Single Window (LNSW). Data pengapalan kelihatan under-invoicing-nya. Harganya setengah dari harga tujuan. Pajaknya bisa kita tagih tambahan 50 persen lebih. Sudah terbukti, tinggal dikejar," kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan data lintas negara untuk mendeteksi manipulasi harga impor.

Saat ini, sekitar 10 perusahaan terindikasi melakukan praktik tersebut, dan jumlahnya diperkirakan akan bertambah seiring proses pengawasan yang diperluas.

"Kita pakai AI dan data lintas negara. Kita beli data negara tujuan. Praktik under-invoicing sudah terdeteksi jelas. Yang di tangan kita sekarang sekitar 10 perusahaan dan akan bertambah," ujarnya.

Ia berharap langkah pemerintah dalam menindak praktik under-invoicing mampu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil dan transparan.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatatkan tingginya kebutuhan dan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik terpadu sepanjang tahun 2025.

Sebanyak 267.879 orang tercatat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dan Sentra Pelayanan Publik (SPP) yang tersebar di seluruh penjuru Kota Pahlawan.

Mengacu pada data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, MPP Siola mencatatkan kunjungan signifikan, yakni sebanyak 70.744 orang sepanjang periode 2025.

Kepala DPM-PTSP Kota Surabaya Lasidi menegaskan capaian tersebut menunjukkan peran sentral MPP Siola dalam hal pelayanan perizinan dan peningkatan investasi di Surabaya.

"MPP Siola merupakan pusat pelayanan terpadu yang menghadirkan layanan dari 26 instansi, baik dari Pemkot Surabaya, instansi vertikal, maupun BUMN dan BUMD," beber Lasidi, Senin (19/1/2026).

Dirinya menjelaskan, dari lingkup Pemkot Surabaya, MPP Siola menghadirkan sejumlah layanan yang diinisiasi oleh perangkat daerah, mulai dari DPM-PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) hingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).

Selain MPP Siola, Pemkot Surabaya juga mencatatkan kunjungan masyarakat ke sejumlah SPP. Di antaranya SPP Menur yang melayani 51.886 orang, SPP Joyoboyo 3.985 orang, SPP Pakal 3.211 orang, dan SPP Nambangan 4.367 orang.

Lebih lanjut, Lasidi menjelaskan bahwa layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat juga mencatat kunjungan hingga mencapai 121.732 orang. Selain itu, Klinik Investasi juga melayani 11.437 pengunjung, serta layanan drive-thru di SPP Menur telah dimanfaatkan oleh 517 warga.

Lasidi menyebut, pihaknya juga melayani sekitar 1.428 jenis perizinan di MPP Siola. Mayoritas layanan yang tersedia disebutnya telah terintegrasi secara daring melalui sistem Surabaya Single Window (SSW) Alpha dan Online Single Submission (OSS).

"Jadi kita melayani sekitar 1.428 jenis perizinan dari Pemkot Surabaya, itu belum termasuk dari instansi-instansi vertikal," bebernya.

Oleh sebab itu, tingginya angka kunjungan tersebut menjadi indikator penting bahwa layanan publik terpadu yang disediakan pemerintah kota telah menjadi kebutuhan penting bagi segenap masyarakat.

“Sekaligus memperkuat komitmen pemerintah kota dalam menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan terintegrasi,” pungkas Lasidi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 20 kontainer udang beku asal Indonesia senilai hampir Rp64 miliar sempat tertahan di Amerika Serikat (AS), sebelum akhirnya dibolehkan masuk oleh otoritas setempat.

Pengiriman udang beku asal Surabaya tersebut dapat kembali melanjutkan proses masuk ke pasar Negeri Paman Sam setelah eksportir menunjukkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menyebut sertifikat ini menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk memastikan produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di negara tujuan ekspor.

"SMKHP sebagai official declaration yang dibutuhkan otoritas negara tujuan bahwa produk perikanan dihasilkan melalui proses rantai produksi yang sesuai dengan standar sanitasi, higiene serta keamanan pangan global sehingga memenuhi ALOP atau apropriate level of protection pangan di negara tersebut dan dengan mudah masuk pasar mereka," ujar Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/1).

Kasus tersebut terjadi pada pengiriman 20 kontainer udang beku asal Surabaya yang tertahan di salah satu pelabuhan di AS. Setelah dokumen SMKHP ditunjukkan dan dilakukan konfirmasi oleh Badan Mutu KKP, seluruh kontainer akhirnya dilepas oleh otoritas setempat.

"Waktu itu ada shipment kami sebanyak 20 kontainer udang beku yang tertahan di Pelabuhan Chicago Amerika Serikat, lalu FDA kirim email notifikasi kepada kami melalui Customs Broker mengatakan bahwa ada dokumen yang belum lengkap," ujar Manajer Ekspor dan Impor PT Bumi Menara Internusa (BMI) Clorinda secara terpisah.

"Kemudian setelah kami kirimkan SMKHP yang diterbitkan UPT Badan Mutu Surabaya I akhirnya hari itu juga semua kontainer dirilis oleh FDA," lanjutnya.

Kepala UPT Badan Mutu Surabaya I Laode membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan total volume ekspor udang beku yang dapat diselamatkan saat itu mencapai 263 ribu ton dengan nilai Rp63.415.544.700 atau hampir Rp64 miliar.

"Saya sudah menerima laporan mengenai kontainer udang beku PT BMI yang akhirnya bisa masuk pasar Amerika setelah menunjukkan SMKHP. Saat ini mengurus SMKHP bagi eksportir sangat mudah dan bahkan sudah online melalui aplikasi Siap Mutu dan kami ada 46 UPT di seluruh Indonesia, selain itu Siap Mutu juga terkoneksi INSW (Indonesia National Single Window-red)," ujar Ishartini.

Badan Mutu KKP sendiri dibentuk untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu guna memastikan rantai produksi perikanan dari hulu hingga hilir memenuhi standar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pelaporan keuangan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menuturkan divisi penilaian perusahaan BEI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pelaporan keuangan single window tersebut.

“Sekarang masih koordinasi ya [dengan Kemenkeu]. Kami belum tahu teknisnya, nanti disampaikan ya,” ujar Jeffrey pekan lalu.

Sebelumnya, Jeffrey juga menuturkan kebijakan ini menjadi bagian dari modernisasi tata kelola pelaporan keuangan nasional. Jeffrey menuturkan BEI mendukung financial report single window tersebut.

Sebagaimana diketahui, mulai 2027, pemerintah mewajibkan entitas pasar modal menyampaikan laporan keuangan ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Kewenangan pengelolaan platform ini langsung di bawah Menteri Keuangan (Menkeu).

Poin tentang integrasi data laporan keuangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan regulasi ini dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya.

LONDON - Microsoft memperkenalkan pembaruan Windows 11 Build 26220.7523 yang mengurangi penggunaan memori dan pemrosesan di aplikasi File Explorer, membuatnya lebih ringan untuk mencari file dan perangkat lunak.

Fitur pra-aktivasi File Explorer sebelumnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penggunaan aplikasi.

Pembaruan terbaru ini ditawarkan kepada pengguna program Windows Insider dengan janji penggunaan sumber daya komputer yang lebih ringan, terutama dalam mempercepat proses pencarian melalui File Explorer.

Sebelumnya, Microsoft memperkenalkan fitur pra-aktivasi File Explorer yang diharapkan dapat mempercepat penggunaan aplikasi, tetapi pengujian tidak menemukan perbedaan yang signifikan.

Pembaruan terbaru ini ditawarkan kepada pengguna program Windows Insider, dengan janji penggunaan sumber daya komputer yang lebih ringan. Pencarian di File Explorer tidak lagi diduplikasi, sehingga mempercepat proses pencarian.

Biasanya, fitur dan pembaruan dalam program Windows Insider akan diluncurkan ke rilis umum Windows 11 di masa mendatang.

Jika pengujian ini berhasil, diharapkan akan diperkenalkan dalam salah satu pembaruan mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menunda atau menskors rapat koordinasi terbatas penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 yang seharusnya digelar Selasa (9/12) pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut diskors karena tidak satu pun menteri yang diundang hadir secara langsung.

"Iya, (seharusnya) rapat NK (neraca komoditas), tapi menterinya enggak ada yang datang, ya saya skors. Kan enggak ada yang datang," ujar Zulhas saat ditemui usai keluar dari ruang rapat sekitar pukul 14.33 WIB di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Rapat tersebut sejatinya dijadwalkan berlangsung di Kemenko Pangan dengan agenda utama penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026.

Dalam undangan resmi, rapat dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulhas dan mengundang tujuh pejabat tinggi negara, yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Lembaga National Single Window Oza Olavia.

Namun, hingga lebih dari setengah jam sejak jadwal dimulai, tidak satu pun menteri terlihat hadir di ruang rapat. Menteri KP Trenggono baru tiba ketika waktu rapat sudah lewat lebih dari setengah jam.

Sementara itu, menteri lainnya sama sekali belum hadir hingga rapat akhirnya diputuskan untuk diskors.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, rapat hanya dihadiri oleh pejabat eselon I dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Sejumlah pejabat yang terlihat hadir antara lain Bos BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, serta Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika.

Zulhas kemudian menjelaskan alasan ketidakhadiran para menteri yang diundang dalam rapat tersebut.

"Mentan lagi di Papua. (Menteri) Perindustrian katanya lagi di luar negeri. Pak Menteri Kelautan baru hadir. Menteri Perdagangan lagi (mengurus) soal bencana. Jadi saya minta, eselon I rapat lagi untuk menyamakan apa yang diperlukan dan kapan menterinya bisa datang. Kan gitu ya?" ujarnya.

"Jadi belum, (rapat) diskors sampai mereka kapan bisa menentukan rapat lagi," tambah Zulhas.

Dengan kondisi tersebut, penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 belum dapat diputuskan. Pemerintah akan menunggu kesiapan para menteri untuk kembali menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan agar pembahasan neraca komoditas dapat dilakukan secara utuh di tingkat pengambil kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan menekankan bahwa pendekatan sistemik menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah praktik manipulasi nilai transaksi barang alias underinvoicing dalam kegiatan ekspor-impor.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan bahwa strategi utama lembaganya bukan sekadar mengejar target penerimaan negara semata, melainkan membangun ekosistem yang memaksa tingkat kepatuhan pengguna jasa meningkat secara otomatis.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah penerapan superset data dalam Indonesia National Single Window (INSW). Melalui mekanisme ini, sambung Oza, integrasi data antar-kementerian/lembaga (K/L) diperkuat sehingga dokumen yang disampaikan pelaku usaha menjadi lebih komprehensif dan sulit dimanipulasi.

"Jadi secara LNSW, bagaimana kita untuk yang underinvoicing-nya? Kita lihat dengan upaya antar K/L. Kita gunakan superset data yang kita mintakan kepada pengguna jasa, agar mereka mengisi dokumen dengan baik," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Oza menekankan bahwa peran LNSW berada pada penyediaan infrastruktur data dan dokumen. Seluruh informasi yang diinput oleh pelaku usaha akan menjadi basis data bagi unit teknis terkait untuk melakukan analisis mendalam.

Dalam konteks penindakan underinvoicing, Oza menegaskan adanya pembagian peran yang jelas di lingkungan Kementerian Keuangan. LNSW bertugas memastikan ketersediaan dan validitas data dalam sistem, sementara kewenangan analisis nilai pabean dan penindakan tetap berada di tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Dokumen dan data mereka infokan semua [ke LNSW]. Selanjutnya yang melakukan analisa adalah unit-unit yang berkepentingan dan memang diberikan mandat. Sepanjang mereka diberikan mandat, ya itu dilakukan," jelasnya.

Pemanfaatan AI

Terkait penggunaan teknologi, Oza tidak menampik bahwa Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) atau akal imitasi.

Kendati demikian, implementasi AI di LNSW saat ini belum difokuskan secara langsung untuk mendeteksi underinvoicing secara spesifik, mengingat hal tersebut merupakan ranah pengawasan teknis Bea Cukai. Di samping itu, dia tidak menutup peluang integrasi sistem di masa depan.

"Ke depannya, kita akan lihat konektivitasnya seperti apa," jelas Oza.

Maraknya Praktik Underinvoicing

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap jumlah wajib pajak (WP) yang diduga terlibat dalam praktik underinvoicing terus bertambah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya akan memeriksa 282 WP Badan yang diduga terlibat praktik underinvoicing dimaksud. Teranyar, ada dugaan bahwa jumlah perusahaan yang terindikasi melakukan praktik serupa ini mencapai 463 WP.

Bimo menegaskan bahwa pihaknya menerapkan azas praduga tak bersalah kepada para WP dimaksud. Namun, sejauh ini otoritas pajak mengendus adanya modus penghindaran pungutan ekspor serta dividen yang terselubung.

"Jadi targetnya dari kemarin 282 [WP], setelah kami coba telusuri, ini ada sekitar dugaan ya, ini masih dugaan, prejudice of innocent itu sekitar 493 wajib pajak. Tentu tadi modusnya untuk menghindari pungutan ekspor, kewajiban domestic market obligation, kemudian pajak dalam negeri dan dugaan dividen yang terselubung," terangnya pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Temuan indikasi praktik tersebut bermula saat pengungkapan dugaan underinvoicing oleh sejumlah perusahaan dengan total nilai pemberitahuan ekspor barang (PEB) senilai Rp47,98 triliun dari 282 perusahaan.

Bimo mengaku sudah melaporkan dugaan praktik underinvoicing itu ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar mereka bisa segera melakukan pemeriksaan.

Dia menjelaskan ada dua modus yang digunakan oleh 282 perusahaan tersebut. Pertama, modus penyamaran komoditas ekspor sebagai fatty matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) sendiri sudah mengamankan 87 kontainer berisi produk turunan minyak sawit mentah (CPO), namun dilaporkan sebagai fatty matter. Puluhan kontainer itu sendiri diekspor ke China oleh PT MMS.

Adapun dari data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun.

"Potensi kerugian negara, kami estimasi dari Rp2,08 triliun, dari sisi pajak itu sekitar Rp140 miliar," ungkap Bimo usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Kedua, modus pelaporkan ekspor sebagai POME Oil (HS Code 230690) untuk menghindari kewajiban bea keluar dan pungutan ekspor. Padahal, POME (palm oil mill effluent) sejatinya merupakan limbah cair hasil pengolahan CPO dengan kadar minyak hanya sekitar 0,7% dan tidak layak secara ekonomis untuk diekspor dalam jumlah besar.

Data menunjukkan bahwa volume ekspor POME justru melampaui volume ekspor CPO nasional, serta ditemukan perbedaan signifikan antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan (mirror gap).

Bimo mengungkapkan sepanjang 2021-2024, diidentifikasi 257 perusahaan yang diduga melakukaN praktik underinvoicing lewat modus POME, dengan nilai PEB sekitar Rp45,9 triliun.

"Ini masih dugaan apakah itu sebenarnya POME atau bukan. Saat ini masih dalam proses investigasi tim di Direktorat Jenderal Pajak [DJP], khususnya di Direkturat Penegakan Hukum di DJP," jelasnya.

IDXChannel - Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan sistem Indonesia National Single Window (INSW) memiliki kapabilitas untuk mencegah praktik importasi ilegal. Kunci pencegahan ini terletak pada implementasi dan pertukaran data internasional secara elektronik untuk dokumen Electronic Certificate of Origin (e-COO) atau sertifikasi digital asal barang.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan melalui sistem e-COO, pihaknya telah menjalin pertukaran data dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Keunggulan utama sistem digital ini merupakan transparansi dan jaminan data yang tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.

"Kalau mungkin dia menyampaikan data itu secara manual, dikirim dengan hardcopy, itu data tuh bisa ditukar, bisa lepas, bisa diubah, yang berikutnya A diganti B gitu kan, ada penipuan-penipuan, penyalahgunaan misalnya jumlah, jenis, bisa saja ditukar Itu kalau dia manual, dan dulu pernah kejadian jika dokumen dikirim tidak elektronik," kata Oza dalam Media Gathering LNSW, Kamis (4/12/2025).

Dengan adanya e-COO di INSW, data Surat Keterangan Asal (SKA) tidak mungkin dipalsukan karena pihak yang mengirimkan data adalah otoritas yang berwenang dari negara pengekspor secara langsung.

"Secara untuk dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)-nya enggak mungkin dia akan palsukan lagi, karena sudah dikirim langsung. Apakah bisa mencegah impor ilegal? Sangat bisa, khusus untuk yang tadi yang pertukaran data. Jadi semakin banyak data yang dipertukarkan dengan elektronik ini, ya orang enggak akan mungkin bisa mengubah. Karena yang mengirim otoritas yang berwenang dari negara pengekspor," kata dia.

Fungsi Utama e-COO yang pertama yaitu mempermudah perdagangan internasional yang menjadi syarat bea masuk preferensial (tarif lebih rendah/nol persen) dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement - FTA).

Kedua, membuktikan keaslian barang yang menjamin bahwa produk benar-benar diproduksi, diolah, atau diproses di negara asal.

Kemudian efisiensi administrasi dengan menghilangkan kebutuhan untuk mencetak dan mengirim fisik dokumen, cukup melalui sistem elektronik antar-negara. Terakhir untuk mengurangi pemalsuan, maka dokumen digital lebih mudah diverifikasi secara online.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan berupaya optimalisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dengan penutupan celah kebocoran penerimaan hingga efisiensi ekosistem logistik lewat pengintegrasian sistem.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan bahwa meskipun lembaganya tidak melakukan pemungutan penerimaan negara secara langsung, ekosistem digital yang dibangun LNSW yaitu Indonesia National Single Window (INSW) menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan pelabuhan.

Salah satu instrumen andalannya adalah Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Sejak diluncurkan pada 2022, sambung Oza, sistem ini telah mengintegrasikan proses bisnis dari hulu hingga hilir, sehingga meminimalisir peluang pelaku usaha untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Simbara akan mencatat informasi mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, hingga pemenuhan kewajiban PNBP dan devisa hasil ekspor.

"Kalau dulu, orang bisa enggak ketahuan PNBP-nya tidak bayar, kemudian dia bisa melakukan ekspor dengan data berbeda. Kalau sekarang tidak bisa lagi," ujarnya dalam media briefing di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Oza menekankan bahwa dengan Simbara, data pembayaran kewajiban negara akan terkunci otomatis. Sistem akan mendeteksi apakah pelaku usaha telah melunasi PNBP sesuai dengan volume yang ditambang sebelum izin ekspor diterbitkan.

"Nanti pada saat ekspor dia ketahuan bahwa dia sudah membayarkan penerimaan negara bukan pajak untuk minerba yang dia tambang," tambahnya.

Efisiensi Logistik

Selain pengamanan penerimaan, LNSW juga fokus pada efisiensi biaya dan waktu logistik nasional melalui Single Submission Quarantine Customs (SSm QC).

Mekanisme ini memangkas redundansi pemeriksaan fisik barang oleh Bea Cukai dan Karantina. Jika sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan waktu berbeda sehingga memicu biaya tinggi maka kini pemeriksaan dilakukan secara bersamaan.

"Dengan single submission QC ini, waktunya sama, pelaksanaan langsung berbarengan, jadi biayanya murah, waktunya akan lebih singkat. Jadi penerimaan negara kita juga sama-sama periksa, enggak ada pemeriksaan yang beda," jelas Oza.

Efisiensi juga didorong melalui penerapan Single Billing, di mana pelaku usaha kini cukup membayar satu tagihan untuk berbagai layanan pelabuhan seperti biaya tunda kapal dan biaya terkait lainnya, yang sebelumnya harus dibayar terpisah di tiga tempat berbeda.

Di sisi lain, untuk menjaga neraca perdagangan, LNSW telah menerapkan Neraca Komoditas yang mencakup data persediaan, kebutuhan impor, hingga kuota. Saat ini, terdapat 8 komoditas yang sudah masuk dalam skema wajib (mandatory) Neraca Komoditas.

Adapun dalam ranah perdagangan internasional, Oza menyebut pihaknya telah mengintegrasikan pertukaran data Electronic Certificate of Origin (e-COO) dengan negara mitra, terutama implementasi ATIGA e-Form D (A3) yang sudah berjalan dengan negara-negara Asean beserta China, Jepang, dan Korea Selatan.

"Semuanya agar kepatuhan dari pengguna jasa meningkat sehingga pada akhirnya mendukung penerimaan negara," pungkasnya.