JAKARTA - Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto membangun tim komunikasi pemerintahan yang solid atau dream team di lingkaran Istana. Ini dapat memperkuat orkestrasi komunikasi publik di tengah tantangan derasnya arus informasi dan disinformasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai keputusan Prabowo mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik yang terintegrasi dan efektif.

“Ini keputusan yang tepat dari Presiden Prabowo. Penempatan Pak Qodari menunjukkan pemerintah ingin membangun orkestrasi komunikasi yang lebih kuat, terintegrasi, dan efektif,” ujar Iwan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, rekam jejak Qodari selama memimpin Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi modal penting dalam mengemban tugas barunya sebagai Kepala Bakom. “Pak Qodari selama menjadi Kepala Staf Kepresidenan sukses mengelola berbagai isu strategis nasional dan mengawal narasi kebijakan prioritas Presiden Prabowo. Itu menjadi modal penting untuk memimpin Bakom,” katanya.

Selama berada di KSP, Qodari dinilai mampu menghadirkan komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika isu publik, khususnya dalam pengelolaan isu strategis nasional.

Selain memiliki pemahaman mendalam terhadap birokrasi pemerintahan, Qodari juga dinilai memiliki keunggulan dalam membaca opini publik didukung latar belakangnya sebagai peneliti politik dan pendiri lembaga survei.

Menurut Iwan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan program, tetapi juga memastikan publik memahami substansi kebijakan secara utuh, terutama di tengah meningkatnya penyebaran Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di ruang digital.

Karena itu, pengalaman Qodari dalam mengelola komunikasi strategis di KSP diyakini akan memperkuat koordinasi komunikasi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Bakom.

“Harapannya di bawah kepemimpinan Pak Qodari komunikasi pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat, cepat merespons isu, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program prioritas presiden,” kata Iwan.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan signifikan. Qodari menyatakan Bakom akan tampil lebih aktif dan agresif dalam mengawal narasi publik terkait kebijakan pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Qodari dalam sambutannya pada acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Auditorium Bakom, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah harus selalu bersikap pasif saat menghadapi kritik atau serangan di ruang publik.

Mulanya, Qodari menceritakan ada pengamat yang mengkritik penunjukannya dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. “Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini. Karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu,” kata Qodari dalam sambutannya.

Qodari pun menegaskan bahwa sikap agresif harus dikeluarkan pemerintan kadang diperlukan agar informasi berimbang. “Saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus nggak ada yang jawab gitu ya? Enak aja, sorry ye,” tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebut bahwa pola komunikasi saat ini telah berubah drastis dibandingkan 10 hingga 20 tahun lalu. Pasalnya, saat ini muncul media sosial. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah tidak bisa hanya bersikap pasif. Dibutuhkan komunikasi yang aktif untuk memberikan keseimbangan informasi kepada masyarakat. “Sekarang ini mungkin era di mana ‘your words against my words, gitu loh. Dan saya sudah pengalaman, saya percaya bahwa dengan satu niat baik Bapak Presiden,” ujarnya.

“Jadi bukan cuma proaktif, tapi harus agresif. Nah ini bakal dikutip ramai ini nanti. Nggak apa-apa, your words against my words. Saya yakin dan percaya bahwa publik punya rasionalitasnya sendiri dan mayoritas akan mendukung program-program yang kita kerjakan karena betul-betul ditujukan untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Qodari meyakini bahwa dengan niat baik Presiden Prabowo serta kebermanfaatan program yang sudah dirasakan masyarakat, mayoritas publik akan tetap memberikan dukungan meski ruang publik riuh dengan perdebatan.

“Saya juga berharap seluruh tenaga profesional di Bakom akan bekerja dengan apa yang saya sebut sebagai erudisi. Apa itu erudisi? Yaitu ketajaman dan kedalaman berpikir. Jadi ada data, ada teori ya, ada artikulasi, semuanya harus lengkap ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa memberikan keyakinan baik keputusan maupun juga komunikasi dengan publik baik ke dalam maupun ke luar,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Abdul Kadir Karding merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Karding tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode, yakni 2009 hingga 2024, dengan keterlibatan dalam pembahasan berbagai kebijakan publik.

Dalam perjalanan politiknya, ia dikenal aktif menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, yang kemudian membawanya dipercaya menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Ia menjabat sebagai menteri pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengalami pergantian pada 2025.

Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro (Undip) pada jenjang sarjana dan magister.

Selain pengalaman di legislatif dan eksekutif, ia juga merupakan kader lama PKB yang telah berkiprah di tingkat nasional.

Rekam jejak tersebut menjadi modal dalam memimpin Badan Karantina Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Lembaga ini juga menjadi garda depan dalam menjaga biosekuriti nasional serta mendukung ketahanan pangan.

Dengan latar belakang tersebut, Karding diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam sistem karantina nasional sekaligus mendukung kelancaran arus perdagangan komoditas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Jabatan baru Qodari ini menggantikan Angga Raka Prabowo.

Sedangkan, posisi KSP yang ditinggalkan Qodari diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikelola KPK, Qodari tercatat memiliki kekayaan Rp261 miliar (Rp261.937.383.652).

Jumlah tersebut di laporkan pada 19 Januari 2025 sebagai laporan khusus awal menjabat Wakil Kepala KSP. Harta Qodari ini didominasi berupa tanah dan bangunan sebanyak 176 bidang.

Jumlah tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Palangkaraya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, Jakarta Pusat, dan Lampung Utara yang nilai totalnya Rp182.792.200.000.

Dalam laporan tersebut, Qodari tercatat memiliki tiga mobil dan satu motor yang nilainya Rp933.000.000. Adapun, mobil itu terdiri dari Kijang Innova 2018, Neta V-II 2024, Wuling Air EV Long Range 2022 dan motor Honda Rebel 2022.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp9.864.000.000, surat berharga Rp475.000.000, kas dan setara kas Rp70.718.520.875, serta harta lainnya Rp11.109.280.

Dalam laporan kekayaan itu, Qodari juga mencantumkan utang sebesar Rp2.856.446.503. Dengan demikian, kekayaan Qodari di angka Rp261.937.383.652.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding menyatakan siap menjalankan amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto dengan fokus memperkuat pengawasan karantina nasional sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan.

Karding mengatakan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk memastikan penyakit maupun organisme pembawa penyakit pada hewan dan tumbuhan, khususnya yang berasal dari luar negeri tidak masuk ke wilayah Indonesia.

"Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut atau carrier dalam hewan maupun tumbuhan, terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia," kata Karding usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pengawasan karantina akan diperketat, namun tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kelancaran aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, pengetatan pengawasan tidak boleh menghambat proses ekspor dan impor yang berpotensi memperlambat pergerakan perdagangan serta berdampak terhadap perekonomian.

"Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor-impor yang berjalan. Jadi, jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor-impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita," jelasnya.

Karding juga akan melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat sistem karantina nasional.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bea Cukai.

Selain menjalankan program baru, Karding juga akan melanjutkan berbagai kebijakan dan langkah yang telah dibangun oleh kepala badan sebelumnya, sambil melakukan pembenahan pada aspek nilai yang masih perlu ditingkatkan.

Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 PPA Tahun 2026 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding untuk menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026) hari ini.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Usai pembacaan Keppres, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Setelahnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Karantina Nasional, Abdul Kadir Karding pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Saat itu, posisinya digantikan oleh Mukhtarudin.

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari diisukan bakal kena reshuffle kabinet atau dirotasi oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang saat ini masih diemban oleh Angga Raka Prabowo. Dikabarkan, Presiden Prabowo bakal melakukan perombakan kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).

Reshuffle tersebut bakal dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB. “Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” kata Qodari saat dihubungi awak media.

Sementara itu, kursi KSP yang ditinggalkan Qodari diisukan akan diisi oleh Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Saat ini, Dudung masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Selain itu, menurut informasi juga beredar sejumlah nama-nama yang dikabarkan masuk bursa reshuffle kabinet. Di antaranya, Jumhur Hidayat yang dikabarkan menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

Kemudian, nama yang dikabarkan juga masuk dalam kabinet adalah Hasan Nasbi yang merupakan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Dia digadang-gadang akan mengemban jabatan Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Sebelumnya, Hasan beberapa kali dipanggil oleh Presiden Prabowo yakni pada 9 Maret 2026 dan 12 Maret 2026. Namun, kala itu Hasan enggan membeberkan kapasitasnya dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dirinya pun belum membalas pesan yang dikirimkan oleh iNews Media Group mengenai kabar dirinya menjadi Utusan Khusus.

Hasan saat itu pun enggan membeberkan spekulasi kembali ke jajaran kursi Kabinet Merah Putih. “Belum ada pembicaraan soal itu. Belum ada bicara soal itu. Nanti kita lihatlah ya.”

Hukum Badal Haji untuk orang yang sudah meninggal perlu diketahui oleh kaum muslim. Terutama bagi mereka yang telah mendaftar haji dan terkena musibah tersebut.

Pelaksanaan Badal Haji biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mewakilkan anggota keluarga yang sudah meninggal, sakit atau orang tuanya yang sudah tidak kuat lagi untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji.

Meski demikian, pelaksanaan Badal Haji bagi sebagian masyarakat masih menjadi hal yang tabu dan belum sepenuhnya mengetahui hukum serta siapa saja yang boleh diwakilkan.

Seperti yang diketahui jika haji merupakan salah satu rukun Islam . Kewajiban melaksanakan ibadah haji tidak bisa gugur karena meninggalnya orang yang terkena kewajiban haji. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Shahîh beliau, bahwa :



Ada seorang wanita dari Juhainah yang mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu bertanya : “Ibuku pernah bernadzar melakukan ibadah haji, namun beliau tidak melaksanakannya sampai meninggal, apakah saya boleh menghajikannya ?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : “Ya, hajikanlah ia ! Bagaimana pendapatmu, jika ibumu memiliki tanggungan hutang, apakah engkau akan membayarnya, Allah lebih berhak untuk dilunasi.”

Dikutip dari laman resmi kemenag, menurut para ulama badal haji untuk orang meninggal hukumnya diperbolehkan dan sah pelaksanaannya. Faktor seperti terlalu lama menunggu antrian berangkat haji menjadi salah satu alasan seseorang sah untuk diwakilkan hajinya.

Menurut kesepakatan para ulama, ada dua orang yang ibadah hajinya bisa boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Berikut syaratnya.

Pertama, yaitu orang yang semasa hidupnya memiliki kewajiban atau sudah mampu untuk berhaji namun belum sempat berangkat lantaran meninggal duluan.

Kedua adalah orang yang memiliki kewajiban atau sudah mampu berhaji secara finansial namun secara fisik tidak mampu untuk berangkat dan melaksanakannya.

Dengan demikian, badal haji untuk orang yang sudah meninggal atau sakit dan telah memiliki kewajiban untuk haji, hukumnya adalah sah dan diperbolehkan.

Dalam menjalankan ibadah haji, umat muslim harus memahami hukum dan mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi. Termasuk ketika akan melaksanakan Badal Haji.

Badal Haji adalah ibadah hajiyang ditunaikan oleh seseorang atas nama orang lain yang berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk datang ke Tanah Suci.

Terkait Badal Hajiini terdapat sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan,

"Ada seorang wanita dari daerah Khats’am mengadu ke Rasulullah, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah wajib melaksanakan haji. Akan tetapi, kondisinya sudah tua renta dan tidak bisa duduk tegak di atas punggung untanya.” Maka Rasulullah menjawab, “Hajikanlah ia.”" (HR. Ahmad).

Hukum badal haji ini bisa menjadi wajib jika memenuhi beberapa kategori. Seperti, orang yang memiliki uzur naik haji meninggal dunia dan telah mewasiatkan ke ahli warisnya untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Karena pada dasarnya, seorang muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan ibadah haji adalah wajib hukumnya. Namun jika kondisi finansial itu tidak didukung dengan kondisi kesehatan maka orang tersebut wajib mewakilkan pada orang lain.

Jika disimpulkan, maka haji nazar atau haji wasiat hukumnya wajib untuk dibadalkan haji karena hal tersebut merupakan hak Allah yang harus dibayar.

Namun jika yang bersangkutan tidak berwasiat ke ahli waris, keluarganya boleh saja menunaikan dengan harta benda yang ditinggalkan. Dengan syarat orang yang sudah meninggal beragama Islam dan orang yang mewakilinya sudah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.

Syarat Badal Haji

1. Meninggal Dunia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, orang yang meninggal dunia jika memberi wasiat maka badal haji harus dilaksanakan. Jika tidak, maka ahli waris, keluarganya boleh saja menunaikan dengan harta benda yang ditinggalkan.

2. Tidak Mampu Secara Fisik

Badal haji juga diperbolehkan untuk menggantikan seseorang yang masih hidup namun tidak bisa melaksanakan rukun haji di Tanah Suci karena secara fisik tidak mampu terutama yang memiliki sakit dan tidak bisa diharapkan sembuh.

3. Orang yang Melaksanakan Badal Haji harus Sudah Pernah Haji

Jika ingin membadalkan haji, pastikan sudah pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya. JIka belum, maka badal hajinya tidak sah serta hajinya jatuh kepada dirinya sendiri.

4. Satu Orang Hanya Boleh Membadalkan Satu Haji

Badal haji hanya boleh dilakukan untuk satu orang dalam satu kali waktu. Tidak diperbolehkan bagi seseorang membadalkan haji langsung dua orang atau lebih.

5. Dilarang Mencari Keuntungan

Badal haji demi meraup keuntungan ini akan membuat ibadah tersebut tidak sah.

6. Syarat Orang yang Membadalkan Haji

Orang yang membadalkan haji sebaiknya tidak sembarang orang. Orang terdekat bisa menjadi pilihan sebagai orang yang membadalkan haji, misalnya anak ataupun kerabat dekatnya. Akan tetapi, jika tidak memiliki kerabat dekat, maka tak masalah orang lain yang membadalkan hpaji.

Selain itu, seseorang yang membadalkan haji baiknya adalah orang yang paham atau mengerti perihal agama. Terutama pengetahuannya lebih tentang ibadah haji atau umrah sehingga proses badal haji bisa terlaksana dengan lancar.

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengungkapkan 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara. Hal itu dilakukan setelah ditemukan pengurangan porsi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah di-suspend oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan," kata Aris Marsudiyanto di acara APPMBGI National Summit, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Aris menekankan, penghentian sementara itu merupakan wujud keseriusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola SPPG susuai standar yang ada. Dia mengingatkan SPPG tak ada yang mengurangi kualitas menu MBG dengan mengurangi porsi MBG tersebut.

"Pada prinsipnya tadi saya sampaikan kepada seluruh SPPG tetap menjaga spesifikasi makanan yang sudah diberikan standar oleh BGN. Jadi jangan mengurangi ukuran, bahkan kualitasnya pun juga harus sama-sama dijaga, ya baik kualitas makanan, kualitas air, kualitas penyajian, kualitas dapur dan lain sebagainya. Supaya apa yang dimakan anak-anak kita ini dalam keadaan higienis, sehat dan bergizi," ujar Aris.

Aris mengatakan pengurangan porsi MBG yang ditemukan di antaranya pengurangan ukuran lauk. Contohnya, daging ayam yang seharusnya menjadi 8 potong tapi dipotong menjadi 20 bagian sehingga ukurannya menjadi kecil.

"Termasuk ukuran-ukurannya, ya misal tadi itu apa daging, ya harusnya ukurannya katakanlah ayam dipotong menjadi 8, ini dipotong menjadi 12 atau 16 atau 20 kan jadi kecil. Lele, harusnya ukurannya ya yang berapa gram cuma lele ya, ini semuanya harus disesuaikan spesifikasi supaya standar gizi dan kualitas makan anak-anak serta ibu hamil, lansia, dan segala macam ya itu terpenuhi," pungkasnya.

JAKARTA - Jemaah Haji asal Jakarta Timur (Jaktim) Pramasya dengan penuh semangat akan menjalani proses ibadah haji. Ia berangkat ke Tanah Suci dengan niat khusus menggantikan almarhum ayahnya yang telah meninggal dunia pada tahun lalu.

"Kebetulan saya gantiin almarhum ayah saya yang meninggal tahun lalu," kata Pramasya di Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Dalam ibadah ini, ia akan membadalkan ibadah haji bagi ayahnya. Tak hanya itu, setibanya di Tanah Suci, ia juga akan memanjatkan doa agar sang ayah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Ya nanti akan doain ayah dan badalin haji," ucap dia.

Di sisi lain, ia mengaku sempat merasakan khawatir menjalankan ibadah haji tahun ini lantaran adanya konflik di Timur Tengah. Namun, karena ketegangan tersebut dirasa mulai membaik, rasa cemasnya pun perlahan berkurang.

"Sebelumnya waktu lagi panas-panasnya sempat khawatir, karena ke sini situasinya sudah mulai membaik jadi sudah mulai rada tenanglah," ucapnya.

Embarkasi Jakarta Pondok Gede memberangkatkan 442 jemaah haji menunju Bandara Soekarno-Hatta, pada Sabtu (25/4/2026) siang. Setelah tiba di bandara, ratusan jemaah ini akan melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat menuju Mekkah, Arab Saudi.

Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Sugito menjelaskan kloter 5 seharusnya memberangkatkan 445 jemaah. Namun, jumlah tersebut berkurang karena tiga jemaah terpaksa menunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan.

"Ya, untuk kloter 5 ini asal Jakarta Timur itu sejumlah 442 ya. Karena ada tiga jemaah yang nggak bisa berangkat," kata Sugito kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Satu jemaah yang tidak bisa berangkat masih menjalani perawatan di rumah karena sakit. Sementara dua jemaah lainnya yang telah tiba di Asrama Haji harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Satu sejak masuk asrama sudah enggak bisa karena sakit di rumah. Kemudian yang masuk di sini itu ada dua yang masih dirujuk di rumah sakit," ucap dia.

JAKARTA - Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR Fraksi PDIP Cornelis menyampaikan catatan mendalam terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai ketahanan energi nasional. Cacatannya itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Selain mengesahkan berbagai produk legislasi, rapat paripurna tersebut juga menjadi wadah strategis bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Di antara berbagai laporan yang dibahas, Cornelis memberikan sorotan khusus pada isu ketahanan energi nasional, terutama temuan mengenai belum memadainya cadangan energi, khususnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Penyampaian laporan BPK ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola energi nasional. Kami melihat pentingnya penguatan cadangan BBM dan LPG sebagai pilar stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi catatan konstruktif agar pencapaian target ketahanan energi di sektor minyak dan gas bumi dapat semakin optimal di masa mendatang," ujar Cornelis.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menekankan bahwa temuan BPK harus dijadikan momentum berharga untuk mempererat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia mendorong agar dilakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh mitra kerja agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga mendukung program-program strategis pemerintah.

"Kami berharap hasil audit BPK ini betul-betul diperhatikan secara serius dan jangan dianggap angin lalu. Perlu diingat bahwa ketahanan energi ini merupakan salah satu program unggulan Presiden yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tindak lanjut atas temuan ini bersifat krusial dan mendesak," tegas Cornelis.