Bank Mega Syariah menggenjot pembiayaan emas di tengah tingginya permintaan masyarakat melalui produk Flexi Gold yang fleksibel dan terjangkau.

Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan nasabah dapat memiliki emas logam mulia 24 karat secara bertahap, dengan pilihan tenor pembiayaan mulai dari 1 hingga 5 tahun serta gramasi yang beragam, mulai dari 5 gram hingga 100 gram.

"Melalui Flexi Gold, kami ingin membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap," kata Benadicto dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4).

Flexi Gold telah disusun sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah, dengan mengacu pada sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait jual beli emas, pembiayaan berbasis rahn, serta akad murabahah.

Ke depan, perusahaan optimistis bahwa tren investasi emas akan terus meningkat, seiring dengan dinamika global serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi dan perlindungan nilai aset.

"Dengan cicilan yang ringan dan terjangkau, nasabah dapat membangun portofolio investasi jangka panjang secara disiplin sekaligus memanfaatkan momentum penguatan harga emas," jelasnya.

Produk pembiayaan emas Flexi Gold Bank Mega Syariah mencatatkan kinerja positif sepanjang tiga bulan pertama 2026. Hingga Maret 2026, penyaluran Flexi Gold melesat lebih dari 756 persen dibandingkan posisi Desember 2025.

Minat masyarakat terhadap Flexi Gold tercatat cukup tinggi di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa serta Sumatera. Secara khusus, Jakarta mendominasi pasar dengan kontribusi terbesar mencapai 41,79 persen dari total nilai booking nasional.

Lalu, disusul oleh Tangerang yang mencatatkan proporsi signifikan sebesar 14,08 persen, dan Palembang di posisi ketiga dengan andil sebesar 7,15 persen.

Selain ketiga kota utama tersebut, pembiayaan ini juga diminati oleh masyarakat di berbagai kota strategis lainnya seperti Bandung, Semarang, Depok, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, serta Medan dan sekitarnya, yang secara akumulatif mencakup sisa 36,98 persen dari total portofolio pembiayaan emas perusahaan.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar polemik potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengenai memori kolektif peristiwa Ambon untuk dihentikan demi menjaga harmoni dan kohesi sosial di tengah masyarakat sebagai bentuk refleksi kebangsaan.

“MUI menegaskan kembali bahwa sejatinya seluruh ajaran agama berpijak pada nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap kemanusiaan. Dalam situasi apa pun, nilai-nilai luhur ini harus tetap menjadi ruh utama dalam setiap narasi publik. Agama hadir sebagai penyembuh dan perekat, bukan pemisah antar-sesama anak bangsa,” ungkap Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).

Zainut mengungkapkan bahwa MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan JK perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif.

“Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi yang menyimpang dari maksud aslinya,” katanya.

Zainut juga mengungkapkan bahwa MUI memandang sejarah perjalanan bangsa hendaknya diletakkan sebagai sumber kearifan (ibrah) untuk memperkuat pondasi kebangsaan. “Penting bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai hikmah dari setiap peristiwa masa lalu agar menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam merajut masa depan yang lebih harmonis dan penuh persaudaraan.”

Lihat video: Ceramah Kontroversi, Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polisi



Dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, Zainut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi yang menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan dalam berbangsa tercermin dari kemampuan mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.

MUI, kata Zainut, mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap informasi yang beredar. “Di tengah derasnya arus informasi media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas.”

Pada kesempatan itu, Zainut juga mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan yang berlarut-larut di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat beragama yang telah dibangun bersama.

“Mari kita tutup celah adu domba dan kembali fokus pada agenda kebangsaan yang lebih strategis. Tugas utama kita hari ini adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kebersamaan dan saling menghormati adalah modal utama Indonesia untuk terus melangkah maju sebagai bangsa yang beradab,” kata Zainut.

“Tokoh-tokoh bangsa adalah guru bagi kita semua. Mari kita rawat pesan-pesan perdamaian dengan lisan yang santun dan hati yang jernih. Masa depan Indonesia yang damai adalah amanah kolektif yang harus kita jaga dengan penuh kebijaksanaan,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons operasi pembasmian ikan sapu-sapu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diduga ketika proses penguburan ikan sapu-sapu masih dalam keadaan hidup. Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda mengingatkan penguburan massal ikan sapu-sapu dalam keadaan masih hidup menyalahi dua prinsip.

Pertama prinsip rahmatan lil ‘alamin dan prinsip kesejahteraan hewan atau kesrawan (kesejahteraan hewan). Namun, dia mengakui kebijakan Pemerintah DKI dalam mengendalikan ikan sapu-sapu atau pleco itu baik atau ada maslahah, karena itu termasuk hifẓ al-bī’ah (Perlindungan Lingkungan).

Hal itu karena ikan sapu-sapu atau pleco itu dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam ikan lokal. “Itu sejalan dengan maqāṣid syariah yaitu masuk kategori ḍharūriyyāt ekologis modern”, kata Kiai Miftah dikutip dari laman resmi MUI, Minggu (19/4/2026).

Kiai Miftah menerangkan, selain itu kebijakan lingkungan tersebut juga masuk Hifẓ an-Nasl (Keberlanjutan makhluk hidup), karena dapat menjaga biodiversitas dan mencegah kepunahan spesies local, sehingga keseimbangan generasi makhluk hidup dapat terjaga.

Namun dari perspektif syariah ada problem, yaitu bahwa membunuh hewan dibolehkan jika ada maslahat, namun metode mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup-hidup terdapat unsur penyiksaan karena termasuk memperlambat kematian. Kiai Miftah mengaskan, hal itu tidak sesuai dengan prinsip ihsan (baik). Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW.

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.” (HR Muslim, no 1955)

Kiai Miftah, begitu akrab disapa, problem berikutnya adalah dari sisi etika kesejahteraan hewan. Mengubur ikan hidup-hidup itu dianggap tidak manusiawi. Salah satu dari prinsip umum kesejahteraan hewan adalah meminimalkan penderitaan. “Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu," katanya.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah mengaku sangat prihatin dengan kasus pelecehan seksual yang diduga melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Putri Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin ini menegaskan, kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik tidak dapat dibenarkan. Hal itu menurut norma agama, moral maupun hukum.

"Sangat prihatin. Kekerasan seksual baik verbal maupun fisik atau apa pun namanya tidak dapat dibenarkan baik menurut norma agama, moral, maupun hukum," kata Siti Ma'rifah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, peristiwa ini bisa terjadi karena pengaruh dan bahaya pornografi. Meski begitu, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Siti Ma'rifah mengapresiasi langkah UI yang telah menonaktifkan status 16 mahasiswa FH UI yang diduga kuat melakukan kekerasan seksual. Menurutnya, FH UI juga sudah tepat melakukan proses investigasi penyebab dan kronologi serta akibat yang ditimbulkan.

"Dari hasil investigasi penyebab dan kronologi serta akibat yang ditimbulkan baru bisa disimpulkan tindakan lanjutan apakah DO atau proses hukum," ujarnya.

Namun demikian, Siti Ma'rifah mendorong adanya pembinaan kepada 16 mahasiswa tersebut. Mereka juga bisa direhabilitasi apabila kecanduan pornografi.

Siti Ma'rifah juga mendorong adanya perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan. "Dalam sistem pendidikan kita lebih dikuatkan lagi pembinaan mental, spiritual, penerapan kurikulum berbasis budaya dan akhlak, termasuk di perguruan tinggi," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu dilakukan di perguruan tinggi sangat penting agar mahasiswa tidak hanya memiliki kecerdasan pikiran, tetapi juga sehat jiwanya, menjungjung tinggi martabat dan kehormatan dirinya dan orang lain.

Siti Ma'rifah meminta kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid agar lebih menertibkan lagi situs-situs berbau pornografi. "Kemendiknas dan kampus terus meningkatkan mutu pendidikan terkait pembentukan karakter, pentingnya memberikan kegiatan positif bagi mahasiswa agar timbul simpati dan empati kepada orang lain," ujarnya.

Siti Ma'rifah juga mengajak kepada semua pihak untuk tidak menormalkan obrolan yang tidak pantas, candaan vulgar yang isinya tidak pantas dan merendahkan martabat orang lain, termasuk perempuan. "Peran orang tua dan lingkungan kampus sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat lahir batin," katanya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan penghentian perang (stop war) serta penegakan hukum internasional dan keadilan kemanusiaan di tengah eskalasi konflik global. Seruan tersebut disampaikan melalui taujihat MUI yang dibacakan secara bergantian oleh pimpinan MUI di Kantor MUI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Taujihat itu dibacakan oleh Wakil Ketua Umum MUI KH. Marsudi Syuhud, Ketua MUI Buya Pasni Rusli, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Hj. Safira Machrusah dan KH. Arif Fahrudin, serta Ketua HLNKI MUI H. Bunyan Saptomo.

MUI menegaskan bahwa ajaran Islam memiliki landasan kuat untuk menolak segala bentuk kerusakan dan kemudaratan. Dalam Islam, perdamaian (islah) disebut jauh lebih utama dibandingkan konflik bersenjata.

"Penghentian agresi merupakan bagian dari perintah agama, yaitu upaya menghentikan kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berperang," tulis MUI dalam taujihatnya.

Wakil Ketua Umum MUI, KH. Marsudi Syuhud mengatakan, pihak yang memulai perang memiliki tanggung jawab moral untuk mengakhirinya. Ia menilai Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang memulai konflik.

MUI menyarankan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menyatakan secara terbuka penghentian perang. "Pernyataan sederhana namun kuat seperti, 'Saya yang memulai perang, maka saya yang mengakhirinya,' memiliki kekuatan moral dan wibawa untuk menghentikan konflik," ujar Kiai Marsudi.

Menurutnya, jika Iran terus diserang, maka perlawanan akan terus berlanjut. Karena itu, penghentian konflik harus dimulai dari pihak yang menginisiasi perang.

10 Poin Taujihat MUI

Dalam taujihatnya, MUI menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan terwujud tanpa penghentian kezaliman dan penegakan keadilan. MUI juga menyoroti dampak agresi militer di kawasan Timur Tengah yang menyebabkan korban jiwa, kehancuran infrastruktur, serta instabilitas global.

Berikut poin-poin utama taujihat MUI:

1. Mengutuk keras segala bentuk agresi militer, invasi, dan kekerasan terhadap negara berdaulat, warga sipil, dan fasilitas publik.

2. Menyerukan negara-negara dunia untuk mengambil langkah konkret melalui tekanan politik, diplomatik, dan ekonomi guna menghentikan perang.

3. Menegaskan pentingnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional tanpa standar ganda.

4. Mendesak PBB menjatuhkan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan agresi dan kejahatan perang.

5. Meminta perlindungan maksimal bagi warga sipil, tenaga medis, jurnalis, dan pasukan penjaga perdamaian.

6. Menolak praktik politik kekuasaan yang eksploitatif dan hegemonik.

7. Mengajak negara-negara OKI memperkuat persatuan umat Islam dan solidaritas global.

8. Meminta pemerintah Indonesia mengambil kebijakan strategis menghadapi dampak krisis energi akibat konflik.

9. Mendorong masyarakat Indonesia mengawal kebijakan negara terkait krisis energi.

10. Mengajak umat Islam dan masyarakat dunia memperkuat solidaritas kemanusiaan serta mendoakan penghentian kezaliman.

MUI menegaskan bahwa taujihat ini sejalan dengan ajaran Islam, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta amanat Pembukaan UUD 1945 yang menekankan pentingnya perdamaian dunia.

"Melalui seruan ini, MUI mengajak seluruh elemen masyarakat internasional untuk bersatu menghentikan perang dan membangun tatanan dunia yang adil, setara, serta menghormati kedaulatan setiap bangsa," kata Kiai Marsudi.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras aturan hukuman mati bagi tahanan Palestina dalam sebuah undang-undang yang disahkan oleh Knesset (parlemen Israel). Ia pun menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) turun tangan

“Atas nama MUI saya mengecam keras dan mendalam atas pengesahan undang-undang oleh Knesset yang memberlakukan hukuman mati terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak yang berada dalam tahanan Israel,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI), Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, dikutip Senin (6/4/2026).

Sudarnoto menilai, kebijakan ini bentuk eskalasi baru dari praktik kekerasan struktural yang tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga mengguncang nurani kemanusiaan global. "Ini bentuk kasat mata dari kejahatan negara yang harus menjadi musuh bersama," tegasnya.

Untuk itu, ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan hukum domestik semata, melainkan telah menjadi isu kemanusiaan universal yang menyangkut masa depan nilai-nilai keadilan global.

“MUI menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata persoalan hukum domestik suatu negara, melainkan persoalan kemanusiaan universal yang menyangkut masa depan nilai-nilai keadilan global. Ketika anak-anak menjadi sasaran legitimasi hukuman mati, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah hati nurani dunia,” ujarnya.

Sudarnoto pun mengajak seluruh elemen bangsa serta komunitas internasional untuk bersatu dalam menolak kebijakan tersebut dan memperjuangkan keadilan serta perdamaian yang hakiki.

Ia mengingatkan, pemberlakuan undang-undang hukuman mati berpotensi menimbulkan konsekuensi serius. Di antaranya seperti eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali, hancurnya kepercayaan terhadap mekanisme hukum internasional, serta semakin dalamnya luka kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina.

“MUI mengajak seluruh elemen bangsa dan komunitas internasional untuk berdiri bersama dalam menolak kezaliman ini dan memperjuangkan tegaknya keadilan serta perdamaian yang hakiki,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan itu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa dan Konvensi Hak Anak yang melarang hukuman mati terhadap anak-anak serta mewajibkan perlindungan maksimal bagi penduduk sipil dalam situasi konflik.

"Kepada PBB agar tidak berhenti pada pernyataan normatif, tapi perlu segera mengambil langkah konkret dan tegas, termasuk penggunaan mekanisme hukum internasional untuk menghentikan pelanggaran ini," ujar Sudarnoto.

"Kepada Organisasi Kerja Sama Islam untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik dan diplomatik dunia Islam guna memberikan tekanan nyata dan terukur terhadap Israel," tambahnya.

Ia juga menyerukan masyarakat internasional dan negara-negara berpengaruh agar menjadikan isu ini sebagai prioritas kemanusiaan global, serta tidak memberikan ruang impunitas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan.

Sudarnoto juga menyerukan para pemimpin lintas agama dan peradaban dunia untuk bersatu dalam suara moral yang tegas, menolak segala bentuk kebijakan yang melegitimasi pembunuhan terhadap warga sipil, terlebih anak-anak

"Kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina, termasuk dengan memperkuat diplomasi multilateral, mendorong akuntabilitas internasional, dan menggalang solidaritas global yang lebih luas," pungkasnya.

Sebelumnya, Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan RUU hukuman mati bagi warga Palestina pada Senin (30/03/2026). Sebanyak 62 suara anggota parlemen mendukung dan 48 suara menentang. UU tersebut dilaporkan berlaku untuk wilayah Palestina di Tepi Barat yang diduduki oleh Israel.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Baznas dianggap menjadi representasi kepedulian bangsa Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi bersama 121 kiai, ulama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Merdeka, Jakarta belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo bahkan tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan apresiasi mendalam atas peran besar Baznas dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Suasana hening tercipta ketika Presiden terdiam sejenak dan meneteskan air mata usai menyaksikan video dokumentasi pengiriman bantuan yang diterima langsung oleh masyarakat Palestina. Dengan suara bergetar, Prabowo menegaskan, Baznas telah menjadi representasi kepedulian bangsa Indonesia dan umat Islam di Tanah Air.

"Luar biasa, terima kasih Baznas. Anda mewakili bangsa Indonesia, Anda mewakili umat Islam di Indonesia. Bantuan Anda sangat dirasakan (oleh masyarakat Palestina)," ujar Presiden Prabowo sembari mengusap air mata, dikutip Senin (9/3/2026).

Prabowo mengungkapkan, pemerintah memberikan dukungan penuh dalam proses distribusi bantuan tersebut. Prabowo menyebutkan, pemerintah akan mendukung penuh Baznas, dengan menyiapkan sarana pengiriman udara, termasuk pesawat Hercules dan payung udara (airdrop), untuk memastikan bantuan logistik sampai dengan aman.

"Banyak bahan-bahan yang diterjunkan adalah bahan-bahan melalui Baznas. Saya berterima kasih atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia atas bantuan saudara-saudara Baznas yang mengorganisirnya," ucapnya.

Lihat video: Kumpulkan Bantuan untuk Palestina Rp452 M, Kepala Baznas: Berkat Pidato Presiden



Momen emosional tersebut disambut tepuk tangan haru dari para kiai dan tokoh Islam yang hadir. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penguatan komitmen dan solidaritas kemanusiaan Indonesia di tengah krisis yang melanda Gaza.

Keberhasilan Baznas dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dinilai Presiden sebagai prestasi luar biasa dalam membawa amanah umat Islam Indonesia untuk perdamaian dunia.

Selama Ramadan 1447 H, Baznas juga turut menghadirkan program bantuan untuk Palestina, antara lain paket makanan (food packages), makanan siap saji (hot meals), layanan kesehatan, penyediaan air bersih, pakaian, tenda permukiman dan tenda rumah, selimut, tenda masjid, hingga tenda kelas bagi anak-anak di wilayah terdampak konflik.

Bisnis.com, JAKARTA — Dai kondang Dedeh Rosidah atau yang akrab disapa Mamah Dedeh mengungkap sebagian isi pembicaraan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah ulama saat agenda buka puasa bersama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Mamah Dedeh menjadi salah satu tamu yang lebih dahulu meninggalkan acara karena memiliki agenda syuting di sebuah stasiun televisi swasta. Kepada wartawan, dia menjelaskan bahwa Presiden banyak memaparkan kondisi global terkini kepada para ulama.

"Alhamdulillah beliau menerangkan tentang luar negeri, kondisi luar negeri, tentang negara kita, tentang bagaimana sekarang peperangan yang terjadi, itu yang dia sampaikan," kata Mamah Dedeh di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Mamah Dedeh mengatakan dirinya meninggalkan lokasi ketika diskusi di dalam forum masih berlangsung. Menurutnya, pembahasan dalam pertemuan tersebut masih berfokus pada situasi dunia yang tengah berkembang.

"Belum selesai, belum ada pesan khusus. Jadi, baru menyampaikan tentang kondisi dunia saat ini. Habis ini kata dia menyampaikan tentang krisis bangsa," kata Mamah Dedeh.

Dia menambahkan, Kepala negara berencana melanjutkan penjelasan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah dinamika global saat ini.

Awali Buka Puasa dengan Tiga Pimpinan Ormas Islam

Sebelum acara yang lebih besar digelar, Presiden Prabowo memang terlebih dahulu mengadakan buka puasa bersama dalam format terbatas di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, kepala negara duduk satu meja dengan tiga tokoh penting organisasi Islam nasional.

Ketiganya adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Miftachul Achyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Anwar Iskandar.

Suasana pertemuan berlangsung santai. Presiden terlihat berbincang dengan para ulama sebelum azan magrib berkumandang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Anwar Iskandar bahkan sempat terlihat mencatat beberapa poin pembicaraan.

Setelah berbuka di ruang terbatas, Prabowo bersama para ulama kemudian menuju tenda yang didirikan di halaman tengah kompleks Istana, tepatnya di antara Istana Merdeka dan Istana Negara.

Di lokasi tersebut, Presiden kembali menggelar buka puasa bersama dengan jumlah ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang lebih luas.

Prabowo tampak menyapa satu per satu tamu undangan yang hadir. Dia juga terlihat menyalami sejumlah tokoh agama dengan penuh kehangatan.

Dalam salah satu momen yang menarik perhatian, Presiden bahkan mencium tangan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, KH Nurul Huda Djazuli, saat menyambutnya.

Selain itu, hadir pula sejumlah ulama lainnya seperti pengasuh Pondok Pesantren Gontor KH Hasan Abdullah Sahal serta Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri KH Kafabihi Ali Mahrus.

Bahas Persiapan Lebaran dan Situasi Global

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa momen buka puasa bersama tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan Presiden untuk berdiskusi mengenai berbagai isu aktual.

Menurut Teddy, dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, Presiden dan para tokoh Islam turut membahas kesiapan masyarakat menghadapi masa libur Lebaran di Tanah Air.

Selain itu, pembicaraan juga menyentuh perkembangan geopolitik dunia yang tengah menjadi perhatian berbagai negara.

“Sembari berbuka, Presiden Prabowo berbincang dan berdiskusi terkait persiapan liburan Lebaran di Tanah Air, sekaligus membahas dinamika geopolitik dunia,” kata Teddy.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. MUI mendoakan Ali Khamenei menjadi penghuni surga.

Ucapan belasungkawa dan doa untuk Ali Khamenei tertuang dalam Tausiyah MUI tentang Eskalasi Serangan Israel-Amerika terhadap Iran. Tausiyah MUI tersebut dikeluarkan melalui surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Ahad, (1/3/2026).

"MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai akibat serangan Israel-Amerika pada (28/2/2026). Kita menyampaikan inna ilaihi raji'un. Sebagai syahada kita doakan semoga menjadi penghuni surga, Aamin," ungkap Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menyampaikan Taushiyah tersebut.

Kiai Anwar menyampaikan, MUI mengutuk serangan Israel yang didukung oleh Amerika karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

MUI memahami bahwa serangan Iran ke negara teluk adalah sebuah pembalasan atas serangan Amerika dan Israel. Menurut MUI, serangan balasan Iran ini dibenarkan dan dilindungi oleh hukum internasional karena yang diserang adalah pangkalan militer. Sementara serangan bom dari Israel dan Amerika malah menyasar sekolah dasar di Iran yang membuat sekitar 160 anak-anak wafat terbunuh.

"Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, maka Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB," ujar Ketua Umum MUI menyampaikan taushiyah tersebut.

MUI memahami bahwa serangan Iran ke negara teluk adalah sebuah pembalasan atas serangan Amerika dan Israel. Menurut MUI, serangan balasan Iran ini dibenarkan dan dilindungi oleh hukum internasional karena yang diserang adalah pangkalan militer. Sementara serangan bom dari Israel dan Amerika malah menyasar sekolah dasar di Iran yang membuat sekitar 160 anak-anak wafat terbunuh.

"Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, maka Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB," ujar Ketua Umum MUI menyampaikan taushiyah tersebut.

Selain itu, MUI menilai yang terjadi justru sebaliknya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran dan memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi.

MUI mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia agar terus melakukan qunut nazilah secara sungguh-sungguh berdoa dalam shalat untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT terhadap umat Muslim yang sedang mengalami kesulitan, penindasan, atau musibah di berbagai belahan dunia.

"MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global," tegas Kiai Anwar menyampaikan Taushiyah MUI.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) resmi menetapkan batas minimal penghasilan atau nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun.

Dengan demikian, bagi pekerja beragama Islam dengan gaji Rp7,6 juta yang memenuhi nisab maka wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen, yakni Rp191 ribu per bulan.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan penetapan standar nisab penting untuk memastikan kepastian hukum dan keseragaman pengelolaan zakat nasional.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Angka nisab tersebut ditetapkan melalui musyawarah pada Jumat (20/2) lalu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapat dan Jasa 2026. Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penetapan nisab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Waryono menyampaikan penggunaan standar emas sebagai acuan bertujuan menghadirkan ukuran yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kepentingan muzaki (orang yang wajib berzakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun nilai nisab tahun ini dihitung berdasarkan harga emas 14 karat setara 85 gram, dengan harga rata-rata emas sepanjang 2025. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai Rp91,68 juta per tahun atau Rp7,64 juta per bulan.

Angka tersebut meningkat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyesuaian yang disebut sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sekitar 6,17 persen.

Kemudian, ia menambahkan PMA 31/2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas sebagai acuan nisab. Oleh karena itu, Baznas memiliki kewenangan menetapkan standar jenis emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk kepentingan penerima zakat.

Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan penetapan standar emas 14 karat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketetapan ini juga mempertimbangkan dampaknya terhadap program pemberdayaan mustahik serta layanan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Baznas.

Menurutnya, standar tersebut juga dinilai relevan karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium serta tetap mempertimbangkan parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban muzaki dan perlindungan bagi penerima zakat.

"Pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur aman syar'i, aman regulasi, serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," kata Noor.

Bagi umat Islam berpenghasilan tetap dari pekerjaannya diberikan kewajiban menunaikan zakat ketika pendapatannya telah mencapai batas nisab sesuai ketentuan syariat.

Saat ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta adalah sebesar Rp5,7 juta. Dengan nominal tersebut, apakah pekerja sudah masuk kategori wajib bayar zakat penghasilan?

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan batas minimal penghasilan atau nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun.

Dengan demikian, angka tersebut menjadi acuan penghasilan bagi pekerja umat Islam yang wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan penetapan standar nisab penting untuk memastikan kepastian hukum dan keseragaman pengelolaan zakat nasional.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Adapun nisab tersebut ditetapkan melalui musyawarah pada Jumat (20/2) lalu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapat dan Jasa 2026.

Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penetapan nisab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Waryono menyampaikan penggunaan standar emas sebagai acuan bertujuan menghadirkan ukuran yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kepentingan muzaki (orang yang wajib berzakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun nilai nisab tahun ini dihitung berdasarkan harga emas 14 karat setara 85 gram, dengan harga rata-rata emas sepanjang 2025. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai Rp91,68 juta per tahun atau Rp7,64 juta per bulan.

Angka tersebut meningkat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyesuaian yang disebut sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sekitar 6,17 persen.

Kemudian, ia menambahkan PMA 31/2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas sebagai acuan nisab. Oleh karena itu, Baznas memiliki kewenangan menetapkan standar jenis emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk kepentingan penerima zakat.

Sementara itu, Noor Achmad menjelaskan penetapan standar emas 14 karat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketetapan ini juga mempertimbangkan dampaknya terhadap program pemberdayaan mustahik serta layanan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Baznas.

Menurutnya, standar tersebut juga dinilai relevan karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium serta tetap mempertimbangkan parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban muzaki dan perlindungan bagi penerima zakat.

"Pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur aman syar'i, aman regulasi, serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," ujar Noor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menjalin kerja sama ekonomi setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani apa yang disebut "agreement toward a new golden age Indo-US alliance".

Penandatanganan ini dilakukan pada Kamis (19/2/2026) pagi waktu AS di sela-sela pertemuan bilateral kedua negara.

Dalam kesepakatan tersebut terdapat sejumlah aturan baru dalam perdagangan kedua negara, termasuk soal sertifikasi halal.

Menyikapi hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk tetap selektif dalam memilih produk konsumsi, khususnya memastikan kehalalannya, di tengah kabar kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS yang memuat penyesuaian aturan sertifikasi halal.

Menyikapi hal tersebut Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan, umat Islam wajib menghindari produk yang tidak halal atau yang tidak jelas status kehalalannya, termasuk produk impor.

"Hindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal," ujarnya, dilansir dari situs resmi MUI pada Minggu (22/2/2026).

Menurut Ni’am, kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia merupakan amanat undang-undang dan tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak mana pun.

"Undang-undang kita mengatur jaminan produk halal. Salah satunya disebutkan setiap produk yang masuk, yang beredar, dan atau yang diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal," jelasnya Ia menjelaskan, jaminan produk halal merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragama yang dijamin secara konstitusional.

Oleh karena itu, aturan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut prinsip dasar perlindungan masyarakat.

Lebih lanjut dalam perspektif fikih muamalah, yang menjadi prinsip utama bukan mitra dagang, melainkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ni’am juga menyoroti bahwa konsumsi produk halal merupakan kewajiban agama yang tidak dapat dikompromikan dengan alasan apa pun, termasuk faktor harga.

“Dan itu tidak bisa dinegosiasikan, apalagi dibarter dengan harga. Misalnya kita beli barang dengan harga murah, tetapi tidak halal. Dikasih gratis saja, jika tidak halal, maka tidak boleh dikonsumsi”, ujarnya.

Meski demikian, ia membuka ruang kompromi dalam aspek administratif, seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta efisiensi waktu dan biaya pengurusan sertifikasi halal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang