Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) resmi menetapkan batas minimal penghasilan atau nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun.

Dengan demikian, bagi pekerja beragama Islam dengan gaji Rp7,6 juta yang memenuhi nisab maka wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen, yakni Rp191 ribu per bulan.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan penetapan standar nisab penting untuk memastikan kepastian hukum dan keseragaman pengelolaan zakat nasional.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Angka nisab tersebut ditetapkan melalui musyawarah pada Jumat (20/2) lalu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapat dan Jasa 2026. Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penetapan nisab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Waryono menyampaikan penggunaan standar emas sebagai acuan bertujuan menghadirkan ukuran yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kepentingan muzaki (orang yang wajib berzakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun nilai nisab tahun ini dihitung berdasarkan harga emas 14 karat setara 85 gram, dengan harga rata-rata emas sepanjang 2025. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai Rp91,68 juta per tahun atau Rp7,64 juta per bulan.

Angka tersebut meningkat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyesuaian yang disebut sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sekitar 6,17 persen.

Kemudian, ia menambahkan PMA 31/2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas sebagai acuan nisab. Oleh karena itu, Baznas memiliki kewenangan menetapkan standar jenis emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk kepentingan penerima zakat.

Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan penetapan standar emas 14 karat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketetapan ini juga mempertimbangkan dampaknya terhadap program pemberdayaan mustahik serta layanan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Baznas.

Menurutnya, standar tersebut juga dinilai relevan karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium serta tetap mempertimbangkan parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban muzaki dan perlindungan bagi penerima zakat.

"Pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur aman syar'i, aman regulasi, serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," kata Noor.

Bagi umat Islam berpenghasilan tetap dari pekerjaannya diberikan kewajiban menunaikan zakat ketika pendapatannya telah mencapai batas nisab sesuai ketentuan syariat.

Saat ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta adalah sebesar Rp5,7 juta. Dengan nominal tersebut, apakah pekerja sudah masuk kategori wajib bayar zakat penghasilan?

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan batas minimal penghasilan atau nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun.

Dengan demikian, angka tersebut menjadi acuan penghasilan bagi pekerja umat Islam yang wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan penetapan standar nisab penting untuk memastikan kepastian hukum dan keseragaman pengelolaan zakat nasional.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Adapun nisab tersebut ditetapkan melalui musyawarah pada Jumat (20/2) lalu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapat dan Jasa 2026.

Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penetapan nisab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Waryono menyampaikan penggunaan standar emas sebagai acuan bertujuan menghadirkan ukuran yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kepentingan muzaki (orang yang wajib berzakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun nilai nisab tahun ini dihitung berdasarkan harga emas 14 karat setara 85 gram, dengan harga rata-rata emas sepanjang 2025. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai Rp91,68 juta per tahun atau Rp7,64 juta per bulan.

Angka tersebut meningkat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyesuaian yang disebut sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sekitar 6,17 persen.

Kemudian, ia menambahkan PMA 31/2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas sebagai acuan nisab. Oleh karena itu, Baznas memiliki kewenangan menetapkan standar jenis emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk kepentingan penerima zakat.

Sementara itu, Noor Achmad menjelaskan penetapan standar emas 14 karat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketetapan ini juga mempertimbangkan dampaknya terhadap program pemberdayaan mustahik serta layanan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Baznas.

Menurutnya, standar tersebut juga dinilai relevan karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium serta tetap mempertimbangkan parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban muzaki dan perlindungan bagi penerima zakat.

"Pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur aman syar'i, aman regulasi, serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," ujar Noor.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh umat Islam agar tidak membeli barang yang tidak memiliki label halal.

Hal tersebut merupakan respons MUI terhadap perjanjian perdagangan resiprokal dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Dalam perjanjian itu, Indonesia akan membebaskan produk asal AS yang masuk ke Indonesia dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

"Kalau nggak ada sertifikasi halalnya, tidak usah beli," ujar Wakil Ketua MUI, Cholil Nafis dalam unggahan video di Instagram miliknya, dikutip Senin (23/2/2026).

Cholil menambahkan bahwa pembebasan label halal barang dari AS ini akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebaliknya, barang yang sudah memiliki label halal justru lebih aman.

Pasalnya, penyematan label halal memiliki badan yang bertanggung jawab atas hal itu, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Kalau tidak ada label halalnya, berarti tidak ada yang tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? BPJPH. Dan di situ ada komite halalnya, ada komisi fatwa yang menghalalkan," imbuhnya.

Di samping itu, Cholil mengemukakan bahwa MUI bakal menganalisis apakah perjanjian kerja sama dengan AS soal produk halal ini melanggar aturan di Indonesia atau tidak.

"Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal, tidak usah belanja yang ada label halalnya. Nanti kita bisa mempertimbangkan apakah ini melanggar undang-undang atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, ketentuan baru terkait sertifikasi halal dalam perjanjian perdagangan dengan AS tercantum dalam Article 2.9 dan Article 2.22 yang mengatur ketentuan halal untuk produk manufaktur, pangan, dan pertanian asal AS.

Dalam Article 2.9 tentang Ketentuan Halal untuk Produk Manufaktur, disebutkan bahwa dengan tujuan memfasilitasi ekspor AS atas produk kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya yang saat ini mungkin diwajibkan memiliki sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk asal AS dari setiap persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal.

Sementara itu, dalam Article 2.22 tentang Ketentuan Halal untuk Produk Pangan dan Pertanian, Indonesia menyatakan akan menerima praktik penyembelihan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).

PT Pegadaian mendukung peluncuran Fatwa Nomor 166 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peluncuran fatwa tersebut digelar di Ballroom Pegadaian Tower, Jakarta, Jumat (13/2).

Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas perkembangan pasar emas dan kebutuhan pedoman syariah yang lebih spesifik bagi regulator serta pelaku industri. Penerbitannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 yang membuka ruang kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah.

Pegadaian merupakan lembaga jasa keuangan pertama yang mengantongi izin usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan layanan bank emas.

Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI, sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian, M Cholil Nafis mengatakan, fatwa ini diharapkan dapat mendorong emas menjadi instrumen investasi yang lebih produktif dan menjaga nilai aset masyarakat dari inflasi. Menurut dia, potensi emas yang dimiliki masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 1.800 ton dan dapat menjadi sumber permodalan domestik apabila dimonetisasi melalui skema bulion syariah.

Ia menyebut DSN-MUI menyediakan kerangka syariah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menuturkan, fatwa tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap produk bulion syariah. Ia menyatakan perusahaan siap mengimplementasikan fatwa secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Damar menjelaskan, dalam layanan Cicil Emas maupun Tabungan Emas, setiap gram emas yang ditransaksikan didukung fisik emas dengan rasio satu banding satu yang disimpan di tempat penyimpanan berstandar internasional. Nasabah dapat mencetak atau mengambil emas fisik melalui ATM Emas maupun outlet Pegadaian dengan ketentuan biaya dan waktu pemrosesan tertentu.

Fatwa Nomor 166 mengatur empat kegiatan utama usaha bulion beserta akad yang diperbolehkan. Pertama, simpanan emas menggunakan akad qardh, mudharabah, atau akad lain sesuai prinsip syariah. Kedua, pembiayaan emas menggunakan akad musyarakah, mudharabah, atau wakalah bi al-istitsmar untuk kegiatan produktif. Ketiga, perdagangan emas menggunakan akad bai’ al-murabahah atau bai’ al-musya’. Keempat, penitipan emas menggunakan akad ijarah atau wadi’ah.

Salah satu poin yang diatur adalah konsep emas musya’, yakni kepemilikan emas secara kolektif. Dalam skema ini, misalnya 100 nasabah masing-masing menabung 10 gram, maka disediakan emas fisik seberat 1 kilogram yang menjadi milik bersama para nasabah tersebut dan disimpan di vault. Kepemilikan tetap diakui secara sah meski fisik emas tercampur.

Menurut Damar, meskipun emas tidak disiapkan dalam denominasi per keping sesuai transaksi nasabah, hak kepemilikan tetap terjamin dan dapat dicetak sesuai jumlah yang dimiliki dengan proses produksi dan distribusi tertentu.

Pegadaian menilai fatwa ini menjadi landasan normatif dan pedoman operasional bagi industri jasa keuangan dalam menjalankan usaha bulion secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

JAKARTA, iNews.id– PT Pegadaian menjadi saksi hadirnya Fatwa No.166 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah yang diluncurkan oleh DSN-MUI. Peluncuran fatwa yang menjadi tonggak sejarah baru dalam penguatan literasi, inklusi, serta kepastian hukum bagi industri keuangan syariah di Indonesia tersebut diselenggarakan di Ballroom Pegadaian Tower, pada hari Jumat (13/2/2026).

Fatwa ini lahir sebagai respons terhadap dinamika pasar emas modern dan kebutuhan pedoman syariah yang spesifik bagi regulator dan pelaku industri. Dasarnya adalah mandat hukum dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta POJK Nomor 17 Tahun 2024 yang membuka ruang kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah.

Fatwa ini tentunya semakin mendukung perusahaan yang menjalankan usaha bulion, seperti PT Pegadaian yang merupakan lembaga jasa keuangan pertama di Indonesia yang mengantongi izin usaha Bulion dari OJK dalam menjalankan Layanan Bank Emasnya.

Urgensi fatwa ini tentu sangat krusial, mengingat besarnya potensi emas sebagai instrumen lindung nilai aset bagi masyarakat. Berdasarkan data industri, potensi emas yang dimiliki masyarakat Indonesia mencapai sekitar 1.800 ton, yang jika di monetisasi melalui usaha bulion syariah, akan menjadi kekuatan modal domestik yang luar biasa.

Baca Juga

Pegadaian Serahkan Grand Prize Emas 1 Kg, Wujudkan Impian Nasabah!

Dalam proses penyusunannya, tim DSN-MUI bahkan melakukan kunjungan lapangan ke pabrik emas untuk memastikan aspek keberadaan fisik barang (wujud) dan mekanisme serah terima (qabdh) sesuai dengan kaidah syariah, terutama untuk produk emas digital.

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian, KH. M. Cholil Nafis, menekankan visi besar di balik fatwa ini. Beliau berharap emas dapat menjadi instrumen investasi yang besar di Indonesia karena sifatnya yang mampu menjaga inflasi.

Dia mengatakan, transformasi emas dari sekadar barang simpanan tradisional menjadi instrumen investasi strategis akan mendorong kedaulatan ekonomi umat.

“Kita punya potensi emas yang luar biasa. DSN-MUI menyediakan 'rel' syariah agar potensi ini bisa melaju cepat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Kita ingin masyarakat tidak hanya menumpuk emas, tapi menjadikannya investasi yang produktif dan membawa berkah bagi ekonomi nasional,” jelasnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyambut baik serta mendukung penuh peluncuran Fatwa Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah. Hadirnya fatwa tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap produk bulion syariah.

“Dengan adanya fatwa ini menjadi landasan yang jelas bagi pelaksanaan usaha bulion syariah sekaligus meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap keamanan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah”. 

Selain itu, Damar juga menyampaikan bahwa PT Pegadaian siap menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan fatwa tersebut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Pegadaian sebenarnya sudah menerapkan bisnis emas dengan prinsip syariah, di mana setiap gram yang ditransaksikan, baik melalui Cicil Emas hingga Tabungan Emas, ada fisik emas aslinya yang tersimpan di dalam tempat penyimpanan berstandar internasional. Rasionya satu banding satu. Artinya, saldo digital tersebut bukan hanya sekedar catatan, tapi emas fisiknya nyata. Saldo emas tersebut dapat diambil fisik, melalui ATM Emas Pegadaian secara langsung ataupun di seluruh outlet Pegadaian dengan waktu pemrosesan dan biaya ambil fisik tertentu,” tuturnya.

Struktur dan akad utama dalam fatwa ini merinci empat pilar utama kegiatan usaha bulion beserta akad-akad yang diperbolehakan:
1. Simpanan Emas : Menggunakan akad Qardh (pinjaman), Mudharabah (bagi hasil) atau akad lain yang sesuai prinsip syariah;
2. Pembiayaan Emas : Menggunakan akad Musyarakah, Mudharabah, atau Wakalah bi al-Istitsmar untuk kegiatan produktif.
3. Perdagangan Emas : Menggunakan akad Bai’ Al Murabahah (jual beli dengan margin) atau Bai’ Al Musya’ (jual beli barang milik bersama)
4. Penitipan Emas : Menggunakan akad Ijarah (sewa jasa) atau Wadi’ah.
 
Salah satu poin penting dalam tata kelola ini adalah pengaturan mengenai emas musya’, yaitu konsep pengakuan kepemilikan emas secara kolektif atau bersama. Dalam investasi emas digital, konsep ini menjadi solusi untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian), agar investasi emas digital tetap transparan dan sesuai prinsip syariah. 

“Sederhananya, jika ada 100 orang masing-masing menabung 10 gram maka terhadap transaksi ini telah disiapkan jaminan fisik emas seberat 1 kilogram emas yang tersimpan di dalam vault," katanya.

Menurutnya, emas 1 kilogram itu menjadi milik kolektif bagi 100 nasabah tersebut. Jadi, saat nasabah melakukan transaksi cicilan emas atau menabung emas melalui aplikasi, berarti nasabah telah membeli hak kepemilikan atas sebagian dari emas fisik yang tersimpan. Meskipun emas tersebut tidak disiapkan secara langsung per keping denominasi sesuai transaksi nasabah, status kepemilikan emas dan hak milik nasabah atas emas tersebut nyata dan tetap terjamin meski wujudnya bercampur dengan milik orang lain.

"Nasabah akan tetap menerima denominasi fisik emas sesuai dengan transaksi Cicil Emas atau sesuai denominasi pengajuan order cetak emas dari rekening Tabungan Emas. Tentunya dari emas 1 kilogram tadi akan membutuhkan proses pencetakan sesuai aspirasi nasabah dan selanjutnya proses distribusi hingga diterima setiap nasabah,” katanya.

Kehadiran fatwa ini tentu membawa angin segar tidak hanya bagi PT Pegadaian, namun juga bagi lembaga jasa keuangan lain yang menjalankan bisnis bulion. Fatwa ini tentunya akan menjadi landasan normatif sekaligus pedoman operasional yang strategis untuk industri dalam menjalankan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, JAKARTA — Komika Pandji Pragiwaksono telah mendatangi ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada Selasa (3/2/2026).

Dalam kedatangannya itu, Pandji mengaku telah mendapatkan nasihat dari Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh berkaitan dengan materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.

“Saya datang dengan niat menjelaskan maksud dari pertunjukan saya, termasuk sejumlah materi yang kelihatannya memang perlu dielaborasi,” ujar Pandji di kantor MUI, Selasa (3/2/2026).

Dia menyampaikan setelah mendapatkan nasihat dari MUI, maka dirinya akan lebih memperhatikan aspek perasaan khalayak umum saat dalam setiap karyanya, termasuk stand up comedy.

Lebih lanjut, Pandji sudah berjanji akan terus berkarya meski acara Mens Rea telah menuai pro-kontra. Pada intinya, Pandji menekankan bahwa setiap karya yang dibuatnya tidak memiliki niat jahat kepada pihak mana pun, dan murni untuk menghibur.

"Karena memang tidak datang dengan niat jahat, datangnya hanya dengan niat menghibur, untuk bikin masyarakat tertawa, maka tidak ada alasan untuk saya kapok," pungkasnya.

Sementara itu, Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan pertemuan dengan Pandji merupakan bagian dari proses tabayun atas persoalan yang sempat ramai di ruang publik.

Dari diskusi itu, Ni'am menyoroti komitmen Pandji untuk memperbaiki materi komedi yang bersinggungan dengan isu keagamaan terutama yang sensitif dan berpotensi menimbulkan multi-tafsir.

“Kami melihat adanya komitmen untuk memperbaiki. Ini hal yang baik dan patut diapresiasi,” ujar Ni'am.

Ayat Al Quran yang biasa digunakan sebagai dasar teologis poligamiadalah surat An-Nisa ayat 3. Namun, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini dan setidaknya ada 3 pandangan.

Surat An-Nisa’ ayat 3 :

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".

Abd. Moqsith dalam salah satu tulisannya "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Quran" menjelaskan bahwa tidak ada pandangan tunggal tentang kebolehan poligamidalam konteks sekarang. Kemudian ia memaparkan 3 pandangan ulama dalam menafsirkan ayat di atas itu. Berikut pandangannya:

1. Membolehkan poligami dengan batas maksimal sembilan istri sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Zhahiriyah, Ibn As-Sabbagh, Al-Umrani, Al-Qasim bin Ibrahim dan sebagian kelompok Syiah. Meskipun ada hadits yang melarang sahabat Nabi untuk menikah lebih dari empat istri, kelompok ini tetap pada pendapatnya.

Menurut mereka hadits tersebut harus dipahami dalam satu konteks, misalnya ada hubungan nasab, susuan dan sebab syar’i lainnya. Maka tidak heran jika Nabi memerintah para sahabat saat itu untuk menceraikan istri-istrinya hingga tersisa empat.

2. Ulama yang menoleransi poligami dalam keadaan darurat

Keadaan darurat yang dimaksud berbeda-beda, misal sang istri mandul, sang istri sakit atau ada dalam keadaan yang membuatnya tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Al-Maraghi dan M Quraish Shihab menambah kriteria darurat tersebut dengan keadaan seperti libido suami tinggi sementara libido istri rendah, istri sudah menopause sementara suami masih ‘segar’, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.

3. Ulama yang hanya menoleransi poligami pada zaman Nabi

Para pemikir Islam di kelompok ini beralasan bahwa toleransi ini diberikan bukan karena adanya keadaan darurat seperti pandangan kelompok kedua, tetapi lebih karena Al-Quran tidak mungkin menghapus praktik poligami secara sekaligus. Oleh karena itu cara yang strategis adalah dengan pelan-pelan, dimulai dengan membatasi jumlah poligami serta dengan syarat yang tidak mudah.

Nama-nama tokoh seperti Fazlur Rahman, Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir ada di kelompok ketiga. Mereka juga berpandangan bahwa tujuan syariah dari pernikahan itu monogami, bukan poligami.

Hal ini didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa’ ,



Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat 129 ini juga menjadi tafsir ayat poligami di ayat sebelumnya, yaitu ayat 3. Berdasar pada ayat ini, diketahui secara tekstual bahwa adil sebagai syarat poligami di ayat 3 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh seorang suami.

Hanya saja, Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam "Kitab Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram" tidak menafsirkan seperti itu. Menurutnya, dalam dua ayat tersebut tidak ada pertentangan dan ayat yang pertama (An-Nisa ayat 3) tidak dinasakh oleh ayat yang kedua (An-Nisa' ayat 129), akan tetapi yang dituntut dari sikap adil adalah adil di dalam membagi giliran dan nafkah.

Adapun sikap adil dalam kasih sayang dan kecenderungan hati kepada para istri itu di luar kemampuan manusia.

Oleh sebab itu ada sebuah hadits dari Aisyah ra bahwasanya Rasulullah SAW telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah SWT dalam do’a:



“Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan” [Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim]

Apakah suatu pungutan negara dapat dikatakan adil apabila menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat?

Jakarta (ANTARA) - Fatwa "Pajak Berkeadilan" yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas XI November 2025 sontak memantik diskusi luas, terutama di tengah naik-turunnya kondisi ekonomi, keluhan soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah, dan beban hidup yang kian berat.

Fatwa ini seolah menjadi penegasan moral bahwa negara perlu meninjau ulang sikapnya terhadap pemungutan pajak yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.

Salah satu poin yang paling menonjol adalah bumi dan bangunan yang dihuni (non-komersial) tidak layak dikenakan pajak berulang.

MUI juga mendorong agar pajak hanya dibebankan kepada masyarakat yang benar-benar memiliki kemampuan finansial, dengan standar minimal setara nishab zakat mal sebesar 85-gram emas yang apabila disetarakan dalam nilai rupiah saat ini berada di kisaran Rp110 juta–Rp120 juta sebagai total aset simpanan.

Namun, dalam konteks Indonesia, pajak bukan hanya sebuah kewajiban individual. Ia adalah darah bagi APBN dan napas utama bagi keuangan daerah. Memang ada keadilan yang ingin ditegakkan, tetapi ada pula beban fiskal negara yang harus dipikul.

Di sinilah pentingnya mencari jalan tengah: Keadilan yang hidup dalam syariat dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Ketika fatwa memasuki ranah fiskal

Fatwa "Pajak Berkeadilan" yang dikeluarkan MUI pada Munas XI 2025 sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menantang keberadaan pajak itu sendiri. Fatwa tersebut berusaha mengembalikan diskursus perpajakan ke pertanyaan dasar yang sering terlupakan: Apakah suatu pungutan negara dapat dikatakan adil apabila menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat?

Dengan nada yang lebih filosofis, MUI mengingatkan bahwa pajak seharusnya tidak membebani rakyat pada titik di mana mereka justru sedang berusaha mempertahankan kehidupan yang layak.

Salah satu perhatian utamanya ialah posisi rumah tinggal dalam struktur perpajakan. Bagi MUI, rumah adalah kebutuhan primer atau dharuriyat yang tidak seharusnya diperlakukan sebagai objek pajak berulang seperti PBB-P2.

Dalam perspektif syariah, mengenakan pungutan tahunan atas sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup dianggap tidak selaras dengan prinsip maslahah atau kemaslahatan publik. Karena itulah MUI menilai pajak atas hunian harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi beban yang menekan keluarga kecil maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, MUI menegaskan bahwa pemungutan pajak penghasilan hendaknya hanya dibebankan kepada mereka yang benar-benar memiliki kemampuan finansial. Prinsip ini diterjemahkan melalui acuan syariah berupa nishab zakat mal, yakni 85-gram emas, sebagai ukuran minimum seseorang dianggap mampu.

Ketentuan tersebut sejatinya tidak bertentangan dengan teori perpajakan modern, yang juga mengakui perlunya asas ability to pay agar beban fiskal tidak jatuh pada kelompok yang paling rentan. Dengan demikian, MUI menempatkan pajak dalam kerangka etika sosial yang lebih luas.

Lebih jauh, fatwa ini memberi penekanan kuat bahwa pajak adalah amanah yang diberikan rakyat kepada negara. Karena itu, pemungutannya harus memenuhi unsur transparansi, proporsionalitas, dan kemaslahatan. Penarikan pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Di sinilah MUI mendorong evaluasi atas regulasi perpajakan yang ada—termasuk PPh, PBB, PPN, BPHTB, PKB, hingga pajak waris—serta membuka ruang integrasi antara zakat dan pajak. Hasil akhirnya adalah sebuah visi reformasi: Menghadirkan sistem pajak yang lebih terbuka, lebih adil, dan lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.

Legitimasi moral sistem pajak

Fatwa MUI mengenai “pajak berkeadilan” tidak berdiri di ruang hampa. Ia bersinggungan langsung dengan struktur fiskal Indonesia yang kompleks dan bergantung kuat pada pajak sebagai sumber pembiayaan negara.

Pada tahun-tahun terakhir, lebih dari 70 persen APBN ditopang oleh penerimaan perpajakan, dengan PPh dan PPN sebagai kontributor terbesar. Ini berarti bahwa desain pajak yang meliputi bauran tarif, objek pajak, hingga kelompok wajib pajak akan secara langsung menentukan kemampuan negara menyediakan layanan publik.

Dalam konteks ini, seruan MUI agar pajak tidak membebani kebutuhan dasar masyarakat menjadi kritik moral bagi negara yang sering kali mengalami defisit dan harus mengambil kebijakan menaikkan tarif atau memperluas basis pajak.

Ketika fatwa menekankan pentingnya tidak memajaki kebutuhan dasar, sesungguhnya ia sedang mengingatkan negara bahwa stabilitas fiskal tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kelompok paling rentan.

Selain tingkat pusat, struktur fiskal daerah juga sangat terpengaruh oleh kebergantungan pada pajak, retribusi, dan transfer pusat. Selain PBB-P2, terdapat pula BPHTB, PKB, pajak restoran, hotel, hiburan, dan pajak bahan bakar yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di banyak daerah, terutama di luar Jawa, PAD cenderung rendah karena minimnya sektor komersial dan industri, sehingga kebergantungan pada transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) semakin kuat.

Bila fatwa MUI dibaca sebagai dorongan mengurangi pemajakan atas rumah tinggal dan harta primer, maka dampaknya di daerah semacam ini bisa lebih luas daripada sekadar hilangnya PBB. Ia bisa memperbesar kebergantungan pada pusat dan mempersempit ruang fiskal daerah dalam menyediakan layanan dasar.

Pada titik inilah fatwa MUI berjumpa dengan realitas fiskal, bahwa pemda wajib melindungi warga, namun di sisi lain juga harus membiayai kebutuhan publik setiap hari.

Pada level nasional, fatwa MUI juga menyentuh isu penting: Siapa yang seharusnya menjadi pembayar pajak utama.

Struktur penerimaan Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan. Sebagian besar PPh ditopang oleh kelompok pegawai formal, sementara sektor informal dan kelompok kaya sering tak tergarap optimal.

Data Kemenkeu beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi PPN terus meningkat, sehingga beban pajak bergeser ke konsumsi. Padahal PPN bersifat regresif yang semakin rendah penghasilan seseorang, semakin besar proporsi pajak yang ia tanggung.

Fatwa MUI yang menyerukan pajak hanya dipungut dari mereka yang "mampu" secara prinsip mendorong reformasi untuk mengurangi regresivitas pajak konsumsi dan memperkuat pemajakan terhadap aset dan kelompok kaya. Di sinilah letak relevansinya dengan agenda tax fairness global: memastikan bahwa beban fiskal tidak bertumpu pada masyarakat menengah bawah.

Pada akhirnya, ketika fatwa MUI menekankan pentingnya amanah, transparansi, dan kemaslahatan dalam pemungutan pajak, ia menyinggung persoalan yang menjadi pekerjaan rumah panjang bagi Indonesia, yaitu tingkat kepatuhan yang dipengaruhi oleh kepercayaan publik.

Riset-riset perpajakan menunjukkan bahwa kepatuhan formal sering meningkat ketika negara menunjukkan penggunaan pajak secara jelas dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan baik dalam distribusi beban maupun dalam integritas pengelolaan bisa menurunkan penerimaan negara.

Karena itu, fatwa MUI tidak boleh dilihat sebagai ancaman fiskal, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat legitimasi moral sistem pajak: memperbaiki struktur tarif, memperluas basis pajak yang adil, mengurangi regresivitas, dan memastikan setiap rupiah pajak kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik.

Dengan cara ini, dialog antara syariah dan kebijakan fiskal dapat menjadi jalan tengah menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkeadaban.

Manfaat dan tantangan

Fatwa MUI tentang pajak berkeadilan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang selama ini menanggung beban fiskal yang tidak proporsional.

Fatwa ini tidak hanya menyinggung PBB-P2, tetapi juga pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak waris. Dengan menegaskan bahwa PPh hanya dikenakan pada mereka yang memiliki kemampuan finansial di atas nishab emas (85 gram), fatwa ini mendorong prinsip ability-to-pay, sehingga pajak tidak membebani pekerja informal atau rumah tangga subsisten.

Selain itu, kebijakan terkait PPN yang bersifat regresif dapat ditinjau kembali agar tidak menekan masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara BPHTB dan pajak waris lebih relevan dikenakan pada pemilik aset besar, sejalan dengan tujuan keadilan distributif.

Riset nasional menunjukkan bahwa struktur perpajakan saat ini masih belum sepenuhnya adil, di mana pajak konsumsi sering menekan masyarakat berpenghasilan rendah dengan lebih berat dibandingkan kelompok kaya.

Selain itu, fatwa MUI membuka peluang integrasi zakat dengan pajak, yang memiliki implikasi sosial dan fiskal besar. Di sejumlah negara dengan sistem perpajakan berbasis syariah, zakat dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan, sehingga membebaskan rakyat miskin dari kewajiban pajak berlebih dan sekaligus memperkuat dana sosial untuk pelayanan publik.

Jika diterapkan di Indonesia, hal ini dapat memperluas kapasitas fiskal negara untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial, sambil menjaga prinsip keadilan.

Namun, penerapan manfaat ini bukannya tanpa risiko. Banyak daerah, terutama kota kecil atau kabupaten yang basis ekonominya sebagian besar perumahan, sangat bergantung pada PBB-P2 dan pajak lokal lainnya sebagai sumber PAD stabil.

Data empiris menunjukkan, misalnya, di Kabupaten Gorontalo realisasi PBB-P2 hanya mencapai 59–78 persen dari target tahunan karena rendahnya kesadaran dan kapasitas administrasi masyarakat. Ini menegaskan bahwa penghapusan atau pembebasan pajak harus disertai strategi kompensasi agar PAD tetap terjaga.

Tantangan berikutnya menyangkut ketimpangan antarwilayah dan kompleksitas administrasi. Kota besar seperti DKI Jakarta memiliki basis pajak lebih beragam sehingga kemampuan fiskal relatif aman, sementara daerah berbasis hunian tanpa industri atau pariwisata berisiko kehilangan sumber penerimaan utama jika fatwa diterapkan secara kaku.

Masalah administratif juga muncul dalam membedakan rumah tinggal murni dari rumah indekos, warung, toko kelontong, atau rumah sewa. Kualitas administrasi dan tingkat inklusi keuangan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak, sehingga wilayah dengan akses keuangan rendah menghadapi kesulitan tambahan.

Ditambah lagi, fatwa MUI bersifat moral-religius dan tidak membatalkan ketentuan undang-undang yang mengatur pajak, sehingga perubahan legal harus melalui revisi UU agar implementasinya sah dan efektif.

Tantangan-tantangan ini menekankan pentingnya jalan tengah terhadap reformasi perpajakan yang tetap menjaga keberlanjutan fiskal nasional dan daerah, sambil menegakkan prinsip keadilan sesuai fatwa MUI.

Jalan tengah menuju perbaikan

Fatwa MUI tentang pajak sesungguhnya adalah ajakan untuk introspeksi kebijakan. Ia mengingatkan negara bahwa pajak bukan hanya soal pendapatan, melainkan keadilan. Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa pajak adalah amanah, bukan sekadar kewajiban.

Namun, agar fatwa ini tidak menimbulkan salah tafsir, ia harus dibaca dalam konteks yang tepat: Rumah warga tidak boleh dibebani pajak yang memberatkan, tetapi negara juga harus tetap memiliki sumber daya untuk menjalankan tugas pelayanan publik.

Dengan menegaskan bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan primer dan tidak boleh diperlakukan sebagai objek pajak berulang, fatwa ini memberikan perlindungan langsung bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah.

Namun penghapusan atau penyesuaian tarif PBB-P2 dapat diatur tanpa menghancurkan struktur fiskal, asalkan ada kompensasi dari sektor pajak lain atau transfer pemerintah pusat.

Prinsip ability to pay yang diterapkan pada PPh melalui acuan nishab emas memastikan bahwa hanya wajib pajak yang benar-benar mampu yang wajib membayar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian nasional yang menunjukkan bahwa struktur pajak saat ini masih mengandung regresivitas, di mana pajak konsumsi dan PPh bagi pekerja informal sering kali membebani lebih berat dibandingkan kelompok kaya.

Kebijakan atas PPN juga dapat diarahkan agar kebutuhan dasar seperti sembako tidak dikenakan tarif tinggi.

Selain itu, integrasi antara zakat dan pajak menjadi salah satu manfaat penting fatwa ini. Di sejumlah negara, zakat dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan sehingga warga miskin terbebas dari kewajiban pajak berlebih, sementara pemerintah tetap memiliki dana untuk pelayanan sosial. Jika diterapkan di Indonesia, mekanisme ini dapat memperkuat dana sosial sekaligus menjaga keadilan distributif di seluruh sektor pajak.

Fatwa MUI juga membuka ruang evaluasi pajak atas BPHTB dan pajak waris, yang selama ini terkadang memberatkan kelompok menengah ketika melakukan transaksi properti atau mewariskan harta. Dengan pembaruan regulasi, pajak ini bisa diarahkan agar lebih menitikberatkan pada mereka yang memiliki aset besar, bukan rumah tinggal untuk kebutuhan primer.

Meski demikian, tantangan fiskal dan administratif tetap nyata. Banyak daerah bergantung pada PBB-P2 dan pajak lokal lain, sementara kompleksitas muncul dalam mendefinisikan objek pajak antara rumah tinggal dan rumah usaha.

Selain itu, fatwa MUI bersifat moral dan tidak membatalkan kewajiban hukum dalam undang-undang. Oleh karena itu, revisi regulasi menjadi prasyarat agar implementasi fatwa dapat sah dan efektif.

Dengan pendekatan terukur dan komprehensif, gagasan dalam fatwa MUI dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, realistis, dan berpihak pada rakyat, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal negara maupun daerah.

*) Dr M Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak - Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan fatwa rumah yang dihuni tidak layak dikenakan pajak berulang alias Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kemendagri belum membahas fatwa MUI tersebut.

Pihaknya bakal mengkaji lebih dulu fatwa itu. "Kami belum melakukan pembahasan. Nanti kami kaji dulu, itu harus hati-hati sekali," ujar Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa pada Munas XI MUI di Jakarta, Minggu (23/11/2025). MUI menilai rumah yang dihuni tidak layak dikenakan pajak berulang alias Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan fatwa itu tentang pajak berkeadilan bagi umat. Fatwa dikeluarkan merespons kenaikan PBB-P2 yang tidak adil.

“Fatwa ini ditetapkan sebagai respons hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi," ujar Niam, Minggu (23/11/2025).

Dia menegaskan pajak seharusnya dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan merupakan kebutuhan sekunder dan tersier atau hajiyat dan tahsiniyat.

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok seperti sembako dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," katanya.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan salah satu fatwa yang ditetapkan dalam Munas MUI yang berlangsung 20-23 November 2025 adalah fatwa tentang Pajak Berkeadilan. Munas MUI ini berlangsung di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara.

“Fatwa ini ditetapkan sebagai respon hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi”, kata Niam dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini menegaskan bahwa objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak”, ujar Niam.

Niam menuturkan, karena pada hakekatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial. “Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP,” ungkapnya.

Di samping fatwa tentang Pajak Berkeadilan, Munas MUI XI juga menetapkan empat fatwa lainnya, yaitu Fatwa tentang Kedudukan Rekening Dormant dan Perlakuan Terhadapnya, Fatwa tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut, untuk Kemaslahatan, Fatwa tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik yang Hilang atau Rusak, dan Fatwa tentang Kedudukan Manfaat Produk Asuransi Kematian pada Asuransi Jiwa Syariah.

Berikut redaksi Fatwa tentang Pajak Berkeadilan secara lengkap:

Pajak Berkeadilan

Ketentuan Hukum (H2)

1. Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuansecara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gramemas.

b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas.

d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.

e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

3. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah(ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

4. Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang. (double tax)

5. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

6. Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

7. Warga negara wajib ?menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 2 dan 3.

8. Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

9. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

Rekomendasi (H2)

1. Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilandan berpemerataan maka pembebanan pajakseharusnya disesuaikan dengan kemampuanwajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap bebanperpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

2. Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

4. Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajakpenghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajakwaris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

5. Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagaipedoman.

6. Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum(maslahah ‘ammah).

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak menerbitkan Fatwa Dam Haji di dalam Munas ke-XI yang digelar di Ancol, Jakarta Utara. Hal ini lantaran fatwa Dam Haji telah ada sejak 2011.

"Kalau fatwanya kan sudah ditetapkan di 2011 yang lalu, dan itu juga atas dasar permintaan dari Kementerian Agama (Kemenag)," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, saat ditemui usai Sidang Komisi Fatwa, Sabtu (22/11/2025).

Asrorun menjelaskan, pelaksanaan Dam Haji hanya tinggal menunggu regulasi dan implementasi. Pasalnya, masalah Dam Haji bukan terletak pada tempat penyembelihan hewan kurban.

"Problemnya itu adalah kepastian kehadiran negara di dalam memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji, yang salah satunya penyelenggaraan penyembelihan Dam," kata Asrorun.

"Karena apa? Karena desain penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ini adalah namanya Haji Tamattu’, yaitu melaksanakan umrah dulu, baru kemudian melaksanakan haji. Dan ini memang melahirkan kewajiban adanya Dam," tambahnya.

Desain haji Tamattu, kata Asrorun, diatur oleh pemerintah. Namun, kewajiban haji Tamattu seperti Dam, tidak diatur. "Nah, di sinilah pentingnya kehadiran negara mengatur, memfasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penyembelihan Dam yang menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan ibadah," ucap Asrorun.

Arab Saudi memiliki infrastruktur dan penyelenggaraan Dam Haji sudah siap. "Taklimat hajinya juga sudah ada. Komunikasinya juga sudah jalan. Tinggal memastikan adanya semacam gentlemen agreement," kata Asrorun.

"Kalau toh seandainya, nih seandainya, secara fikih diizinkan untuk disembelih di Indonesia, maka enggak perlu lagi negara hadir. Karena itu cukup disembelih di rumah masing-masing oleh jemaah hajinya. Enggak ada kesulitan apa-apa," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah KH Muhammad Yusuf Irfan atau Gus Irfan berharap MUI membahas fatwa Dam haji di Musyawarah Nasional (Munas) XI. Pemerintah Arab Saudi kerap menanyakan fatwa Dam Haji kepada pemerintah Indonesia.

Gus Irfan mengungkapkan, pemerintah Indonesia masih menunggu fatwa dari MUI tentang boleh atau tidaknya Dam disembelih di Indonesia sampai saat ini.

"Kita sampai hari ini masih menunggu fatwa dari MUI tentang boleh atau tidaknya Dam disembelih di Indonesia. Kita menunggu MUI," kata Gus Irfan dalam Sidang Pleno VII Munas XI MUI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 21 November 2025.

Gus Irfan mengatakan, hingga saat ini belum ada kejelasan dari MUI mengenai fatwa tersebut. Gus Irfan berharap fatwa tersebut bisa segera dibahas, bahkan berharap bisa dibahas di Munas XI MUI. "Mudah-mudahan di Munas juga dibahas, mudah-mudahan. Kita kan hanya sekadar berharap," tegasnya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa barang konsumtif maupun primer, haram dikenakan pajak. MUI juga mengusulkan, umat yang membayar zakat bisa menjadi pertimbangan untuk mengurangi nilai kewajiban pajak.

Fatwa itu diterbitkan dalam Sidang Komisi Fatwa di forum Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI MUI di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (22/11/2025).

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan, pihaknya telah menyepakati fatwa pajak berkeadilan. "Pajak berkeadilan, bagaimana hubungan antara rakyat dan penguasa, dalam hal ini pemerintah, itu diikat dalam hubungan timbal balik yang saling menguatkan untuk tujuan perwujudan kemaslahatan. Dan pajak, ditujukan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Asrorun usai sidang.

Dalam sidang itu, pihaknya telah menerbitkan konsepsi pajak. Pertama, pajak hanya dikenakan pada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial. "Secara syar’i besarannya setara dengan nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas," mata Asrorun.

Kedua, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan, atau merupakan kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier "Jadi kalau di dalam fikih itu masuk kategori yang hajiyat dan juga tahsiniyat, bukan kebutuhan dharuriyat, bukan kebutuhan primer," ucap Asrorun.

Ketiga, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu secara syar’i milik rakyat. Adapun pengelolaan pajak diamanahkan kepada pemerintah melalui, Ditjen Pajak. "Yang keempat, barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat itu tidak boleh dibebani pajak secara berulang. Kemudian barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak," kata Asrorun.

"Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni, dalam pengertian dia non-komersial, tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang," tambahnya.

Ketujuh, warga negara wajib menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan. Meski begitu, ia berkata, pemungutan pajak yang tak sesuai dengan ketentuan diatas termasuk haram.

"Nah yang terakhir, zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajak. Nah ini hal yang baru saya kira, untuk menjamin keadilan, termasuk juga keadilan partisipatif ya," ucapnya.