Jakarta (ANTARA) - TotalEnergies, perusahaan energi asal Prancis dan Masdar, perusahaan energi bersih asal Uni Emirat Arab, menandatangani perjanjian mengikat untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) senilai 2,2 miliar dolar AS dengan kepemilikan masing-masing 50:50.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, disebutkan JV ini akan menggabungkan portofolio energi terbarukan darat (onshore) kedua perusahaan di sembilan negara Asia, yakni Azerbaijan, Indonesia, Jepang, Kazakhstan, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Uzbekistan.

Pembentukan JV ini dilakukan seiring meningkatnya permintaan listrik di Asia, yang diproyeksikan menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan listrik global dalam dekade ini.

Melalui kolaborasi tersebut, kedua perusahaan menargetkan percepatan pengembangan proyek energi terbarukan dalam skala besar.

Setelah transaksi rampung, JV ini akan menjadi kendaraan utama bagi TotalEnergies dan Masdar dalam mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan proyek energi terbarukan onshore, termasuk tenaga surya, angin, dan penyimpanan energi baterai di sembilan negara tersebut.

Secara portofolio, JV ini akan memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3 gigawatt (GW) dari aset yang sudah beroperasi, serta 6 GW proyek dalam tahap pengembangan lanjut yang ditargetkan beroperasi pada 2030.

Kedua pihak akan menyumbangkan aset dengan nilai yang sebanding ke dalam JV tersebut.

Chairman Masdar sekaligus Menteri Industri dan Teknologi Uni Emirat Arab Sultan Al Jaber mengatakan Asia akan menjadi pusat pertumbuhan permintaan listrik global sehingga kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat ekspansi energi bersih di kawasan.

“Kolaborasi dengan TotalEnergies akan mempercepat langkah kami di Asia dan membuka peluang baru untuk menyediakan solusi energi yang kompetitif dan andal,” ujar Al Jaber.

Sementara itu, Chairman dan CEO TotalEnergies Patrick Pouyanné menyebut kerja sama ini akan memperkuat posisi kedua perusahaan di pasar energi terbarukan Asia.

“Perjanjian ini memungkinkan kami menggabungkan kekuatan untuk menciptakan nilai lebih besar dibandingkan jika berjalan sendiri,” katanya.

CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi menambahkan JV ini juga akan memperkuat posisi Abu Dhabi sebagai pusat global energi, sekaligus memperluas portofolio Masdar di pasar dengan pertumbuhan tinggi.

JV tersebut akan berkantor pusat di Abu Dhabi Global Market (ADGM) dan akan diisi sekitar 200 karyawan dari kedua perusahaan. Susunan manajemen akan diumumkan kemudian.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — TotalEnergies bersama Petronas dan Pertamina berencana melakukan pengeboran sumur eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) Bobara, Papua Barat pada 2027.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pengeboran itu diproyeksi dapat menemukan cadangan minyak yang besar.
"Total tahun depan akan ngebor bersama Petronas dan Pertamina di Bobara. Mudah-mudahan ini juga calon discovery oil terbesar," kata Djoko dalam siniar yang ditayangkan di kanal YouTube Kementerian ESDM, dikutip Senin (23/2/2026).
WK Bobara saat ini dikelola oleh Petronas dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE). WK Bobara berlokasi di perairan laut dalam (ultra-deepwater) yang memiliki potensi sumber daya gas dan minyak bumi signifikan.
Asal tahu saja, TotalEnergies memang telah kembali berinvestasi di sektor hulu migas RI sejak 2024 lalu. Perusahaan asal Prancis itu sepakat mengakuisisi 24,5% hak partisipasi (participating interest/PI) blok migas Bobara dari Petronas.
Akuisisi PI TotalEnergies dari Petronas ditandai dengan Penandatanganan Farm Out Agreement (FOA) antara Petronas dan TotalEnergies yang berlangsung pada gelaran Energy Asia 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Kementerian ESDM mencatat masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang menyimpan cadangan migas selain WK Bobara, misalnya WK Gaea I dan II di Papua Barat, WK Akimeugah I dan II di Papua Selatan dan Papua Pegunungan, yang dapat digarap oleh TotalEnergies di Indonesia.
Adapun, WK Bobara dengan luas area 8.444,49 km2, memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 6,8 billion barrel oil equivalent (Bboe).
Kontrak bagi hasil WK Bobara merupakan WK eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun yang ditandatangani pada Mei 2024, dengan komitmen pasti senilai US$16,92 juta, terdiri atas tiga studi geologi dan geofisika (G&G) dan survei seismic resolution seluas 2.000 km2, serta bonus tanda tangan sebesar US$50.000.
Sebelumnya, Chairman dan CEO TotalEnergies Patrick Pouyanne menyambut baik kerja sama dalam mengelola blok migas di Indonesia. Hal ini selain akan mendatangkan keuntungan di masa depan juga akan meneguhkan posisi TotalEnergies sebagai produsen gas, baik di Malaysia maupun negara lainnya.
"TotalEnergies telah memantapkan dirinya sebagai produsen gas yang signifikan di Malaysia. Kami senang dapat memperluas kehadiran kami di negara ini, yang kami lihat sebagai platform strategis untuk produksi berbiaya rendah dan rendah karbon serta pertumbuhan arus kas kami di masa mendatang, yang didukung oleh paparan terhadap pasar LNG Asia," ujar Patrick beberapa waktu lalu.

TotalEnergies dan Google telah menandatangani Perjanjian Pembelian Daya (PPA) selama 21 tahun untuk memasok pusat data Google dengan total volume 1 TWh energi terbarukan bersertifikat dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Citra Energies di Provinsi Kedah Utara, Malaysia.

PLTS ini dijadwalkan mulai dibangun pada awal tahun 2026. Komisi Energi Malaysia memberikan proyek ini kepada TotalEnergies (49%) dan mitra lokalnya MK Land (51%) pada Agustus 2023, sebagai bagian dari Program Tenaga Hijau Korporat Malaysia (CGPP).

Perjanjian ini mencerminkan strategi Google untuk memungkinkan energi baru dan bersih ke sistem jaringan tempat mereka beroperasi. Kerja sama ini dibangun berdasarkan PPA yang diumumkan oleh TotalEnergies pada November untuk memasok daya terbarukan ke pusat data (data center) Google di Amerika Serikat (AS).

Kerja Sama Strategis

“Perjanjian ini merupakan bagian penting dari strategi kami untuk melakukan investasi yang berarti dan bermanfaat bagi perekonomian tempat kami beroperasi. Dengan memungkinkan kapasitas bersih baru ini, kami mendukung pertumbuhan lokal sistem kelistrikan yang menampung infrastruktur kami,” kata Giorgio Fortunato, Kepala Energi Bersih & Tenaga Listrik, Asia Pasifik, Google, dalam siaran pers di laman TotalEnergies, Rabu (17/12).

Sophie Chevalier, Wakil Presiden Senior Tenaga Fleksibel & Integrasi di TotalEnergies mengatakan pihaknya senang dapat memperkuat kolaborasi dengan Google melalui perjanjian ini untuk memasok listrik terbarukan ke pusat data baru mereka di Malaysia.

“PPA ini menggambarkan kemampuan Perusahaan kami untuk menawarkan solusi tenaga listrik yang kompetitif yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok teknologi besar, baik di pasar yang sudah mapan, seperti Amerika Serikat dan Eropa, maupun di negara-negara berkembang seperti Malaysia. Ini juga berkontribusi untuk mencapai target profitabilitas 12% kami di sektor tenaga listrik,” kata Chevalier.

PPA akan berlaku setelah proyek mencapai financial close, yang diharapkan tercapai pada kuartal pertama 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru yang dirilis Climate Action Against Disinformation (CAAD) dan Climainfo Institute mengungkap lonjakan signifikan iklan Google Ads oleh perusahaan-perusahaan minyak raksasa selama 10 bulan menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil. Jumlah iklan yang ditayangkan di Brasil bahkan melonjak hingga 2.900% hanya dalam kurun September dan Oktober 2025.

CAAD dan Climainfo menyebutkan lonjakan iklan tersebut menunjukkan bagaimana industri energi fosil memanfaatkan kekuatan finansial untuk mempertahankan legitimasi sosial dalam menyumbang polusi, tepat menjelang pembukaan perundingan COP30.

Petrobras, perusahaan minyak milik negara yang bertanggung jawab atas 86% insiden minyak di Brasil, tercatat menayangkan 665 iklan selama 10 bulan pertama 2025.

Secara global, jumlah iklan Google oleh perusahaan minyak meningkat 218% pada Oktober, dari 1.939 iklan atau rata-rata 65 iklan per hari pada September, menjadi rata-rata 206 iklan per hari di Oktober, atau sekitar 6.384 iklan secara total.

Aramco yang didukung pemerintah Arab Saudi meningkatkan jumlah iklan sebesar 469,2% dalam sebulan dengan total lebih dari 10.000 iklan. TotalEnergies meningkatkan iklannya sebesar 106,5%, ExxonMobil sebesar 156,3%, meski kenaikan terlihat lebih kecil karena volume iklan mereka memang sudah tinggi. Sebaliknya, BP yang memulai tahun dengan jumlah iklan rendah, mencatat lonjakan terbesar dengan kenaikan 1.369,2%.

“Setiap tahun industri minyak menghabiskan dana besar untuk greenwashing dan disinformasi, dan sudah saatnya pembuat kebijakan berhenti membiarkan perusahaan Big Tech seperti Google meraup keuntungan dari kebohongan yang digunakan untuk membenarkan polusi yang membunuh manusia dan planet ini,” ujar Philip Newell, Co-Chair Komunikasi CAAD.

Peneliti Climainfo, Renata Albuquerque Ribeiro, yang memimpin analisis tersebut, mengemukakan peningkatan intensitas iklan Google Ads terjadi pada momen krusial di bulan-bulan menjelang COP30.

“Mereka tahu ini adalah momen krusial ketika negara-negara akan menentukan langkah berikutnya dalam transisi energi. Negara-negara harus memanfaatkan momentum strategis ini untuk merancang dan menyetujui peta jalan menuju penghentian bahan bakar fosil,” katanya.

“Kami menilai praktik greenwashing dalam iklan perusahaan fosil menjadi ancaman serius terhadap integritas informasi iklim,” tambah Travis Coan dari C3DS.

Sementara itu, salah satu pendiri ACT Climate Labs, Florencia Lujani menilai periklanan bahan bakar fosil perlu dihentikan secara bertahap dan segera. Dia berpandangan bahwa industri fosil berbeda secara fundamental dari industri lainnya karena mereka menyesatkan publik tentang perubahan iklim selama puluhan tahun, menjadi penyumbang terbesar emisi global, dan secara aktif menghambat aksi iklim.

“Tidak seharusnya agensi maupun pemilik media bekerja sama dengan klien bahan bakar fosil, karena tidak ada industri lain yang menggabungkan dampak langsung sebesar ini dengan greenwashing dan ancaman terhadap integritas informasi dalam skala serupa,” kata Lujani.

Penelitian dilakukan oleh CAAD bersama Centre for Climate Communication and Data Science (C3DS) di University of Exeter serta Climainfo Institute. Basis data yang digunakan mencakup informasi iklan Google dari 42 perusahaan di sektor ekstraktif dan industri berat, termasuk 24 perusahaan minyak.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Sepanjang tahun 2025 sektor hulu minyak dan gas (migas) nasional dilaporkan mencatatkan kinerja positif. SKK Migas memproyeksikan bahwa hingga akhir 2025, produksi minyak dan gas nasional akan melampaui target APBN.

Produksi minyak diproyeksi akan mencapai 608 ribu barel minyak per hari (MBOPD), melampaui target APBN 605 MBOPD. Sementara produksi gas diperkirakan sebesar 6.910 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD), melampaui target 5.628 MMSCFD. Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi produksi tahun 2024, yaitu 578 MBOPD untuk minyak dan 6.633 MMSCFD untuk gas.

Dari sisi investasi, total investasi hulu migas nasional pada 2025 diproyeksi mencapai US$16,5 miliar, lebih tinggi dibandingkan kisaran realisasi investasi tahun 2020 - 2024 yaitu US$10,5 - US$14,4 miliar. Secara khusus, investasi eksplorasi mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dari US$ 0,5-0,9 miliar pada 2020-2023 menjadi US$1,3 miliar pada 2024 dan diproyeksi mencapai US$1,5 miliar pada 2025.

Sejalan dengan capaian tersebut, publikasi IHS Markit S&P Global (Juni 2025) mencatat bahwa dalam aspek overall attractiveness rating, Indonesia mengalami peningkatan dari di bawah 4,75 pada 2021 menjadi 5,35 pada 2025.

Kinerja positif hulu migas pada 2025 menjadi pijakan penting bagi pencapaian target peningkatan produksi selanjutnya. Berdasarkan data SKK Migas (2025), dalam skenario moderat, target produksi migas pada 2030 diperkirakan sebesar 746 ribu barel per hari untuk minyak dan 8.212 MMSCFD untuk gas.

Sementara pada skenario yang optimis (high), produksi minyak diproyeksi dapat mencapai 1,007 juta barel per hari dan produksi gas adalah sebesar 10.249 MMSCFD. Pencapaian target tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hulu migas sebesar US$17-US$26 miliar per tahun (SKK Migas, 2024).

Investasi Hulu Migas Global
Merujuk laporan International Energy Agency (2025), investasi hulu migas global cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, total investasi hulu migas global tercatat sebesar US$468 miliar, kemudian meningkat menjadi US$487 miliar pada 2021, US$538 miliar pada 2022 dan US$594 miliar pada 2023. Pada 2024, realisasi investasi hulu migas global dilaporkan berada pada kisaran US$593 miliar, sementara untuk 2025 diperkirakan akan sebesar US$567 miliar.

Investasi hulu migas global lebih banyak dialokasikan untuk aktivitas produksi dan pengembangan pada wilayah kerja yang sudah beroperasi. Porsi investasi untuk eksplorasi relatif tidak terlalu besar. Berdasar aktivitas dan jenis lapangan, yaitu

1. Eksplorasi di lapangan minyak dan gas konvensional
2. Pengembangan lapangan minyak dan gas konvensional baru
3. Lapangan minyak dan gas konvensional yang sudah ada (existing conventional oil and gas fields)
4. US tight oil and shale gas

IEA mencatat bahwa selama periode 2020-2024 pengeluaran belanja modal hulu (capital expenditure) terbesar dialokasikan pada lapangan existing conventional oiland gas fields (US$180-250 miliar per tahun), diikuti pengembangan lapangan minyak dan gas konvensional baru (US$100-140 miliar), US tight oil/shale gas (US$70-110 miliar) dan eksplorasi di lapangan minyak dan gas konvensional (US$60-100 miliar).

Investasi hulu migas global juga dipengaruhi strategi investasi yang dilakukan perusahaan migas (ReforMiner, 2024). Secara umum, ada tiga kelompok besar perusahaan migas. Pertama, kelompok supermajors-majors. Kelompok ini cenderung berfokus pada pengembangan lapangan berskala besar dan melepas aset yang lebih kecil yang tidak masuk skala keekonomian mereka.

Kelompok perusahaan ini juga memprioritaskan stabilitas dan peningkatan tingkat produksi, sementara eksplorasi dilakukan secara sangat selektif. Sejalan dengan transisi energi, portofolio investasi hulu yang mendukung inisiatif energi rendah karbon seperti Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS) deepwater dan unconventional juga mendapat perhatian khusus.

Kedua, kelompok majors-independents dan National Oil Companies (NOC) yang beroperasi secara internasional (INOC). Kelompok ini umumnya menargetkan lapangan skala menengah hingga giant yang lebih terjangkau dari sisi kebutuhan modal.

Kelompok ini secara aktif mencari penambahan cadangan untuk kebutuhan jangka menengah-panjang dan relatif lebih agresif dalam mengalokasikan belanja eksplorasi. Untuk peningkatan produksi, kelompok ini juga lebih progresif dalam menerapkan teknologi produksi unconventional. Sementara itu aspek low-carbonenergy initiatives tetap diintegrasikan dalam portofolio hulu mereka, termasuk melalui investasi pada CCS/CCUS, lapangan unconventional dan deepwater.

Ketiga, kelompok NOC di kawasan Timur Tengah. Kelompok ini umumnya fokus pada pengembangan lapangan berskala sangat besar di negara asalnya. Proyek peningkatan kapasitas produksi dalam skala besar menjadi prioritas utama. Sejalan dengan tren global, NOC Timur Tengah juga mulai mengintegrasikan inisiatif energi rendah karbon dalam proyek-proyek hulu mereka.

Posisi Investasi Hulu Migas Indonesia
Tren investasi hulu migas Indonesia pada dasarnya sejalan dengan tren investasi hulu migas global. Ketika investasi hulu migas global mengalami penurunan, investasi hulu migas di Indonesia tercatat juga mengalami tren yang sama.

Selama periode 2015 - 2024, realisasi investasi hulu migas global selama periode ini berada dalam rentang US$ 468 miliar hingga US$ 869 miliar. Pada periode yang sama, investasi hulu migas Indonesia berkisar antara US$ 10,27 miliar hingga US$ 15,34 miliar.

Pada tahun 2015 - 2018, ketika investasi global mengalami penurunan, realisasi investasi hulu migas di Indonesia juga mencatat tren serupa. Kondisi yang sama juga terjadi pada periode 2020 - 2024, di mana baik investasi hulu migas global dan Indonesia sama-sama mengalami tren positif. Jika dilihat dari porsinya, porsi investasi hulu migas Indonesia terhadap total investasi global selama periode 2015 - 2024 berada pada kisaran 1,77% hingga 2,25%.

Di kawasan Asia-Pasifik, porsi dan posisi investasi hulu migas Indonesia khususnya sepanjang periode 2015 hingga 2024 secara umum dapat dikatakan cukup signifikan. Realisasi investasi hulu migas di kawasan Asia-Pasifik selama periode tersebut berada pada kisaran US$ 86 miliar hingga US$ 148 miliar.

Porsi investasi hulu migas Indonesia terhadap total investasi kawasan ini berkisar antara 13,70% hingga 20,79%. Untuk tahun 2023-2024 porsi investasi hulu migas Indonesia di kawasan Asia Pasifik tercatat cukup stabil di kisaran 14,33% - 14,08%.

Capaian positif hulu migas nasional pada 2025, dan investasinya yang bergerak sejalan dengan tren investasi hulu migas global dan posisinya yang cukup signifikan di kawasan Asia Pasifik, pada dasarnya memberikan gambaran bahwa sejauh ini hulu migas Indonesia cukup adaptif di dalam menarik investasi yang ada.

Sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa beberapa perusahaan migas internasional supermajors-seperti Shell, Chevron, dan TotalEnergies-kembali menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang dipertimbangkan dalam rencana ekspansi investasi mereka, sedikit banyak mengonfirmasi bahwa rating attractiveness iklim investasi hulu migas kita selama setidaknya lima tahun terakhir memang membaik.

Dalam upaya memperkuat posisi investasi hulu migas nasional, penyempurnaan kebijakan yang selaras dengan strategi perusahaan migas internasional terutama kelompok supermajors-majors dan independents menjadi langkah yang strategis.

Investasi untuk pengembangan Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS) menjadi salah satu peluang yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat keberlanjutan operasi dan investasi hulu migas di tengah agenda transisi energi.

Dukungan kebijakan terhadap pengembangan CCS/CCUS dapat diberikan melalui penyederhanaan persyaratan prosedur dan dengan mengintegrasikan CCS/CCUS ke dalam kegiatan operasi hulu migas yang sudah diatur dalam KKS.

Perencanaan CCS/CCUS sebaiknya tidak lagi memerlukan kajian terpisah yang harus disampaikan secara formal. Investasi CCS/CCUS juga sebaiknya dapat diperlakukan sebagai bagian dari biaya operasi kegiatan usaha hulu migas biasa sehingga dapat secara langsung diterapkan sewaktu-waktu di masa operasi lapangan.

Selain itu, juga perlu ditetapkan bahwa pelaksanaan CCS/CCUS di hulu migas dapat diatur melalui persetujuan formal dari SKK Migas tanpa perlu mengubah struktur kontrak dasar yang telah berjalan.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petroliam Nasional Berhad (Petronas) menyepakati farm-out agreement (FOA) dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) Blok Bobara.

"Ini bukan sekadar tonggak kontraktual, tetapi merupakan wujud nyata dari kemitraan energi Malaysia-Indonesia, sinergi kapabilitas yang saling melengkapi, serta tanggung jawab bersama kita dalam memperkuat ketahanan energi kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Direktur Utama/CEO PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Farm out agreement adalah perjanjian penyaluran hak atau pengalihan sebagian hak suatu perusahaan migas (pemilik) kepada pihak lain (penerima) sebagai imbalan atas pelaksanaan kegiatan kerja tertentu, seperti eksplorasi, seismik, atau pengeboran.

Dalam kemitraan di Blok Bobara, PHE akan memiliki 24,5 persen participating interest bersama Petronas dan TotalEnergies.

Blok atau wilayah kerja (WK) Bobara terletak di perairan laut dalam (ultra-deepwater) Papua Barat, Indonesia Timur.

Lebih lanjut, Simon menyampaikan permintaan dukungan untuk pertumbuhan bisnis Pertamina di Malaysia, sejalan dengan portofolio jangka panjang Petronas di Indonesia.

Dukungan tersebut termasuk peluang untuk Pertamina menjadi operatorship di Malaysia Balingian PSC dan PSC lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi mengatakan kemitraan di Blok Bobara mencerminkan sinergi kuat dan komitmen bersama di antara Pertamina, Petronas, dan TotalEnergies untuk melangkah maju.

"PSC Bobara selaras dengan fokus strategis PHE dalam mengeksplorasi dan mengembangkan peluang baru di area frontier," ujarnya.

WK Bobara dengan luas area 8.444,49 km2, memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 6,8 billion barrel oil equivalent (BBOE).

Kontrak bagi hasil WK Bobara merupakan blok eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun yang ditandatangani pada Mei 2024 lalu, dengan komitmen pasti senilai 16,92 juta dolar AS, terdiri atas tiga studi geologi dan geofisika (G&G) dan survei seismik resolution seluas 2.000 km2, serta bonus tanda tangan sebesar 50 ribu dolar AS.

Sebelum PHE, TotalEnergies telah mengakuisisi 24,5 persen participating interest (PI) atau hak partisipasi Petronas di WK Bobara, Papua Barat.

Akuisisi PI Total Energies dari Petronas ditandai dengan penandatanganan FOA antara Petronas dan Total Energies, yang berlangsung pada gelaran Energy Asia 2025 di Kuala Lumpur, Minggu (26/10/2025).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) dan Petroliam Nasional Berhad atau Petronas menandatangani Farm-Out Agreement (FOA) dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) Blok Bobara, Papua Barat.

Penandatanganan FOA tersebut dilakukan oleh afiliasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi Bobara dan afiliasi Petronas, Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa penandatanganan FOA Blok Bobara tersebut bukan sekadar tonggak kontraktual, melainkan wujud nyata dari kemitraan energi Malaysia dan Indonesia.

“[Penandatanganan FOA Blok Bobara juga bentuk] Sinergi kapabilitas yang saling melengkapi, serta tanggung jawab bersama kita dalam memperkuat ketahanan energi kawasan dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Simon dalam keterangan, Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, Simon menyampaikan permintaan dukungan untuk pertumbuhan bisnis Pertamina di Malaysia, sejalan dengan portofolio jangka panjang Petronas di Indonesia.

“Dukungan tersebut termasuk peluang untuk Pertamina menjadi operatorship di Malaysia Balingian PSC dan PSC lainnya,” ujar Simon.

Untuk diketahui, penandatanganan FOA PSC Blok Bobara dilakukan bertepatan dengan perhelatan KTT ASEAN Summit ke-47 Tahun 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10/2025).

Penandatanganan kesepakatan pengalihan sebagian atau seluruh hak kepemilikannya PSC Blok Bobara itu juga bertepatan dengan dua hari menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 pada 28 Oktober 2025.

Adapun, dalam kemitraan di Blok Bobara, PHE akan memiliki 24,5% hak partisipasi (participating interest/PI) bersama Petronas dan TotalEnergies. Wilayah Kerja Bobara terletak di perairan laut dalam (ultra-deepwater) Papua Barat.

Penandatangan FOA PSC Bobara dilakukan oleh Direktur Pertamina Hulu Energi Bobara, Muhamad Arifin dan Direktur Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd., Yuzaini Md Yusof, serta disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, Direktur Utama PHE Awang Lazuardi, Direktur Investasi & Pengembangan Bisnis PHE, Dannif Utojo Danusaputro, dan Petronas President dan Group CEO Tan Sri Tengku Muhammad Taufik.

Direktur Utama PHE Awang Lazuardi mengatakan bahwa kemitraan di Blok Bobara mencerminkan sinergi kuat dan komitmen bersama antara Pertamina, Petronas, dan TotalEnergies untuk melangkah maju.

“PSC Bobara selaras dengan fokus strategis PHE dalam mengeksplorasi dan mengembangkan peluang baru di area frontier,” ujarnya.

Untuk diketahui, Petronas dan TotalEnergies sebelumnya juga telah menandatangani FOA PSC Blok Bobara pada gelaran Energy Asia 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Petronas nantinya akan tetap menjadi operator di Blok Bobara melalui anak perusahaannya, Petronas Energy Bobara Sdn Bhd. Sementara itu, TotalEnergies, dengan keahlian teknis dan pengalaman global, akan memperkuat eksekusi program eksplorasi dan pengembangan blok tersebut.

Adapun, WK Bobara dengan luas area 8.444,49 km2, memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 6,8 billion barrel oil equivalent (Bboe). Kontrak bagi hasil WK Bobara merupakan WK eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun yang ditandatangani pada Mei 2024, dengan komitmen pasti senilai US$16,92 juta, terdiri atas tiga studi geologi dan geofisika (G&G) dan survei seismic resolution seluas 2.000 km2, serta bonus tanda tangan sebesar US$50.000.

Jakarta, CNBC Indonesia - Suriname, negara kecil bekas koloni Belanda yang juga dikenal sebagai rumah bagi diaspora Jawa, kini di ambang lonjakan ekonomi berkat potensi minyak bumi yang luar biasa. Bahkan, penggalian ini dapat meningkatkan PDB negara itu hingga di atas 50%.

Mulai tahun 2028, Suriname diperkirakan akan menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan proyeksi kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang melonjak hingga lebih dari 50%. Ledakan ini didorong oleh dimulainya produksi minyak lepas pantai yang dipimpin oleh perusahaan energi raksasa Prancis, TotalEnergies.

Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 220.000 barel per hari. Meskipun jumlah ini tidak menjadikan Suriname kekuatan energi global, dampaknya terhadap negara berpenduduk sekitar 650.000 jiwa ini akan sangat transformatif.

Kisah sukses ini mengikuti jejak tetangganya, Guyana, yang ekonominya telah melaju kencang, bahkan dengan pertumbuhan tahunan melebihi 40% setelah ekspor minyak melonjak. Suriname telah mengamati drama di seberang perbatasan itu dan bersiap-siap.

Namun, Suriname memiliki titik awal yang berbeda. Meskipun telah berjuang dengan inflasi dan utang, indikator pembangunan manusianya sudah jauh lebih unggul dari Guyana, didukung oleh ikatan institusional yang lebih dalam, terutama dengan Belanda.

"Hal ini berarti, pendapatan minyak yang lebih kecil sekalipun berpotensi untuk menjangkau dan mengangkat lebih banyak rakyat secara berkelanjutan," ujar wartawan senior, Arick Wierson, Senin (20/10/2025).

Tantangan Utang dan Kesenjangan

Meski begitu, tantangan mendesak yang harus dihadapi adalah waktu. Sebagian besar utang Suriname sudah jatuh tempo sebelum aliran minyak dimulai. Pemerintah harus segera melakukan pembiayaan ulang utang tanpa menakut-nakuti investor atau memicu gagal bayar.

"Pasiennya jelas sedang tidak baik secara ekonomi, ia membutuhkan obat. Obat yang Anda berikan kepada pasien, untuk memperbaiki pasien, harus diberikan dengan cara yang memang harus diberikan," kata Presiden Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, dalam wawancara dengan Newsweek.

Selain itu, kekhawatiran utama Presiden Geerlings-Simons adalah memastikan bahwa windfall (rezeki nomplok) minyak tidak hanya memperkaya segelintir orang. Pasalnya

"Rakyat Suriname dan perusahaan Suriname harus berpartisipasi dalam segala hal yang akan dibawa oleh minyak. Jika tidak, sebagian orang akan menjadi kaya, dan rakyat saya akan tetap miskin-dan itu bukan yang kami inginkan," tegasnya.

Di luar ekonomi, Suriname memiliki aset lingkungan yang langka. Sekitar 93% wilayahnya masih berupa hutan-bagian tertinggi dari negara mana pun di Bumi. Hal ini memberinya peran yang sangat besar dalam diplomasi iklim-dan aliran pendapatan potensial dari kredit karbon. Apa yang terjadi di wilayah Amazon ini akan bergema dari Brussel hingga Beijing.

Meminjam contoh dari tetangganya, Presiden Guyana Irfaan Ali, Geerlings-Simons berpendapat bahwa penerimaan minyak seharusnya menjamin perlindungan keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim. Ia tidak melihat kontradiksi antara pengeboran dan pelestarian.

"Kami pikir uang dari minyak akan ... membantu kami melindungi hutan (kami)," ujarnya. "(Pendapatan dari minyak) juga akan memberi kami waktu untuk mengembangkan cara-cara menghasilkan uang dari hutan kami. Ini akan membutuhkan waktu untuk mewujudkannya."

Bisnis.com, JAKARTA — TotalEnergies dan Siemens meminta Uni Eropa untuk menghapus salah satu regulasi utama kawasan tersebut yang mengatur praktik keberlanjutan korporasi.

Hal ini terungkap dalam surat yang ditulis oleh CEO TotalEnergies Patrick Pouyanne dan CEO Siemens AG Roland Busch mewakili 46 perusahaan Eropa dan ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Dalam surat yang dilihat Reuters itu, TotalEnergies dan Siemens menyinggung soal peningkatan daya saing perusahaan Eropa di pasar global.

“Penghapusan aturan tersebut akan menjadi sinyal simbolis dan jelas bagi perusahaan Eropa dan internasional bahwa pemerintah dan Komisi Eropa serius menyikapi peningkatan daya saing di kawasan,” demikian isi surat tertanggal 6 Oktober 2025 tersebut.

Siemens mengemukakan peningkatan kemampuan Eropa untuk bersaing secara global membutuhkan penyederhanaan regulasi di semua sektor.

Menurut surat tersebut, pencabutan aturan keberlanjutan korporasi merupakan contoh konkret di mana “langkah berarti dapat diambil untuk mengurangi beban birokrasi.”

Juru bicara TotalEnergies menjelaskan pada Kamis (9/10/2025) bahwa surat itu mencerminkan lima prioritas utama dari 46 perusahaan tersebut dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi Eropa.

Selain menyerukan penghapusan aturan keberlanjutan, surat tersebut juga meminta Uni Eropa untuk menunda rencana penghapusan izin emisi gratis bagi industri pada tahun depan, serta mereformasi aturan persaingan usaha agar penggabungan perusahaan (merger) dapat dievaluasi dalam konteks persaingan global, bukan hanya di dalam kawasan Eropa.

Aturan yang menjadi sasaran kritik ini adalah Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), yang disahkan tahun lalu. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan masalah lingkungan dalam rantai pasoknya. Terdapat ancaman denda sebesar 5% dari pendapatan global perusahaan jika aspek ini tidak dipenuhi.

Aturan ini telah menjadi salah satu elemen paling kontroversial dalam agenda hijau Uni Eropa. Brussels kini tengah merundingkan revisi untuk menyederhanakan ketentuan bagi perusahaan Eropa, setelah mendapat penolakan kuat dari Jerman dan Prancis, serta dari Amerika Serikat, Qatar, dan sejumlah korporasi besar termasuk Exxon Mobil.

Seruan Siemens dan TotalEnergies untuk mencabut aturan tersebut bahkan lebih jauh daripada usulan kompromi yang tengah dibahas oleh para legislator dan negara anggota Uni Eropa yang hanya berfokus pada pelonggaran dan pengecualian bagi lebih banyak perusahaan dari kewajiban hukum tersebut.