Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021–2023 Alfian Nasution divonis pidana penjara 6 tahun setelah terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2013–2024.

“Menyatakan terdakwa Alfian Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum,” kata Hakim Ketua Adek Nurhadi dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.

Hakim Ketua menyatakan Alfian bersama terdakwa lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara sebesar US$2,73 miliar Serikat dan Rp25,44 triliun.

Dalam perkara yang sama, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina periode 2012–2014 Hanung Budya Yuktyanta juga dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

Keduanya juga dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan subsider pidana kurungan selama 160 hari apabila denda tidak dibayar.

Hakim menjelaskan, perbuatan para terdakwa dilakukan dalam tiga tahapan, yakni pengadaan sewa terminal BBM oleh Pertamina, pemberian kompensasi jenis BBM khusus penugasan (JBKP) RON 90 pada 2022–2023, serta penjualan solar nonsubsidi pada 2020–2021.

Dalam pertimbangan majelis hakim, perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain dengan meminta penunjukan langsung kepada PT Oiltanking Merak (OTM) dalam kerja sama sewa terminal BBM, meski tidak memenuhi kriteria pengadaan.

Atas perbuatannya, para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum menjatuhkan vonis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan hal meringankan. Kondisi memberatkan, yakni perbuatan Alfian dan Hanung tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sementara hal meringankan, yaitu para terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, masih memiliki tanggungan keluarga, belum pernah dihukum, dan sudah lanjut usia," tutur Hakim Ketua.

Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, vonis Majelis Hakim pun menjadi lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Alfian dan Hanung masing-masing dituntut pidana penjara selama 14 tahun dan 8 tahun, denda Rp1 miliar subsider pidana 190 hari penjara, serta dibebankan uang pengganti Rp5 miliar subsider 7 tahun dan 4 tahun penjara.

Terkait uang pengganti, Majelis Hakim tidak membebankannya kepada Alfian dan Hanung lantaran keduanya terbukti tidak memperoleh uang hasil korupsi dalam tiga tahapan yang menyimpang tersebut.

Dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah, Alfian dan Hanung didakwa melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2024-2025 Arief Sukmara beserta Vice President (VP) Crude, Product Trading, and Commercial (CPTC) Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero) periode 2019-2020 Dwi Sudarsono.

Kemudian, Business Development Manager Trafigura Pte, Ltd periode 2019-2021 Martin Haendra Nata, Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi Indra Putra, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga pada Pertamina Patra Niaga periode 2020-2021 Hasto Wibowo, serta Senior Vice President (SVP) ISC Pertamina periode 2017-2018 Toto Nugroho.

Putusan keenam terdakwa tersebut dibacakan terpisah setelah sidang pembacaan vonis terhadap Alfian dan Hanung.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fathul Nugroho mengatakan kapasitas "Integrated Terminal" (IT) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akan ditingkatkan menjadi 64 ribu kiloliter (KL).

Fathul mengatakan saat ini di IT Banjarmasin sedang dilakukan penambahan tangki baru sebesar 10 ribu kiloliter (KL), serta peningkatan kapasitas menjadi 5.000 KL.

"Dengan langkah ini, kapasitas total (tangki) yang semula 42.000 KL akan meningkat menjadi 52.000 KL. Ke depan, IT Banjarmasin merencanakan penambahan kembali sebesar 12.000 KL, sehingga total kapasitas terminal ini nantinya akan mencapai 64.000 KL," kata Fathul dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikan Fathul dalam kunjungan lapangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk memantau ketahanan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) usai periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2026.

Peninjauan difokuskan pada penguatan stok di IT Banjarmasin, keandalan pasokan Avtur di Aviation Fuel Terminal (AFT) Syamsudin Noor, serta pelayanan masyarakat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banjarmasin.

Fathul menjelaskan peran penting IT Banjarmasin sebagai simpul distribusi energi di Kalimantan. Terminal tersebut menyuplai BBM ke 11 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan empat wilayah di Kalimantan Tengah.

Fathul juga menyampaikan dukungan BPH Migas terkait penambahan tangki baru dan peningkatan kapasitas penyimpanan sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan kebutuhan di masa mendatang. Upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan stok BBM di wilayah tersebut.

Selama peningkatan kapasitas tersebut, Fathul memastikan masyarakat Kalimantan Selatan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM. Ia menyebut kondisi stok saat ini berada dalam status aman dan andal berkat penguatan infrastruktur.

Selanjutnya, Fathul juga meninjau AFT Syamsudin Noor untuk memastikan kesiapan pasokan avtur menghadapi arus balik Lebaran dan peningkatan penerbangan menjelang musim haji.

"Kami terus berkomitmen untuk memastikan seluruh kebutuhan Avtur selama periode sibuk ini terpenuhi dengan aman dan lancar demi kenyamanan masyarakat," ujar dia.

Selain itu, Fathul juga meninjau langsung salah satu SPBU di Banjarmasin guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal pascalebaran. Hasil pemantauan lapangan didapati bahwa penyaluran BBM berjalan aman dan tidak ada antrean di SPBU.

"Secara keseluruhan, pelayanan kepada masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026 ini berjalan dengan baik. Kami akan terus memastikan pengawasan di lapangan tetap ketat agar distribusi energi ke seluruh pelosok Kalimantan Selatan tetap stabil dan tepat sasaran," katanya.

Pjs Manager Reliability & Project Development Regional Kalimantan Pertamina Patra Niaga (PPN) Janatul Arif menjelaskan bahwa penambahan tangki merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah memberikan berbagai masukan.

"Masukan tersebut kami nilai sangat krusial, terutama dalam memperkuat sistem dan memastikan kesiapan stok BBM tetap optimal," ujar dia.

Turut hadir pada rangkaian kegiatan itu Sales Area Manajer Area Banjarmasin Pertamina Patra Niaga (PPN) Bondan Tri Wibowo, Sales Branch Manager Area Banjarmasin PPN Wicaksono Ardi Nugroho, IT Manager Banjarmasin Suryandri Dwi Kusuma, AFT Manager Syamsudin Noor Banjarmasin Dimas Budiman.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Perusahaan terus memantau secara cermat perkembangan global yang berpotensi mempengaruhi proses pendistribusian energi di dalam negeri,

Denpasar (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) aman di tengah krisis geopolitik di Timur Tengah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu panik dalam membeli BBM sesuai kebutuhan,” kata Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Kamis.

Saat ini, lanjut dia, rata-rata ketahanan stok BBM, khususnya di wilayah tersebut mencapai sekitar 13 hari ke depan.

Ketersediaan BBM itu terus diperkuat melalui pasokan rutin dan terjadwal sesuai perencanaan suplai dan distribusi yang telah ditetapkan.

Ahad menambahkan pendistribusian BBM ke lembaga penyalur juga masih berjalan lancar tanpa kendala.

Pihaknya terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan guna mengantisipasi dinamika maupun potensi gangguan dalam proses distribusi.

Sebagai langkah antisipatif, anak usaha BUMN minyak dan gas bumi itu mengimplementasikan metode distribusi reguler, alternatif dan darurat (RAE) dalam pengelolaan rantai pasok dan distribusi energi.

Mitigasi juga dilakukan untuk memastikan ketahanan pasokan tetap terjaga, yaitu dengan tetap memprioritaskan keselamatan pekerja, keamanan aset, serta keberlangsungan operasional melalui pemantauan intensif dan penguatan manajemen risiko.

“Perusahaan terus memantau secara cermat perkembangan global yang berpotensi mempengaruhi proses pendistribusian energi di dalam negeri,” imbuhnya.

Sementara itu, menyambut arus mudik dan perayaan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Regional akan memulai kesiapan satuan tugas Ramadhan dan Idul Fitri pada 9 Maret 2026.

Satgas dibentuk untuk memastikan kesiapan infrastruktur, suplai, serta layanan energi bagi masyarakat selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan keterbatasan kapasitas penyimpanan atau storage menjadi tantangan utama dalam upaya memperbesar cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Ia menjelaskan kemampuan daya tampung BBM Indonesia sejak lama hanya berada pada kisaran maksimal 25 hari. Oleh karena itu, standar minimal cadangan nasional berada pada rentang 20 hingga 23 hari.

“Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal 25 hari. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari,” katanya pada Rabu (5/3/2026).

Menurutnya, publik tidak bisa serta-merta menuntut agar stok diperbesar hingga 60 hari tanpa melihat kapasitas infrastruktur yang tersedia. Persoalannya, kata Bahlil, bukan pada ketersediaan pasokan minyak untuk diisi, melainkan keterbatasan fasilitas penyimpanan.

“Bukan kita tidak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Storage kita belum memadai,” ujarnya.

Bahlil mengatakan Presiden telah memberikan arahan agar pemerintah segera membangun fasilitas storage baru guna memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan penambahan infrastruktur tersebut, menurut dia, pemerintah menargetkan cadangan BBM ke depan dapat ditingkatkan hingga mencapai tiga bulan.

Terkait rencana lokasi pengembangan storage, Bahlil mengungkapkan salah satu alternatif terbaik yang pernah dikaji berada di wilayah Sumatera. Pemerintah kini tengah mematangkan langkah lanjutan untuk merealisasikan penambahan kapasitas penyimpanan tersebut.

Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah ada investor dari luar negeri untuk membangun storage atau fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude) di Indonesia.

“Investasinya sudah ada, investornya sudah ada,” ucap dia.

Ia menyampaikan investor yang nantinya akan terlibat dalam pembangunan storage di Indonesia merupakan campuran antara investor luar negeri dan investor dari dalam negeri. Ia menambahkan investor dari luar negeri itu bukan berasal dari Amerika Serikat (AS).

“Investasinya dicampur dari dalam negeri dan dari luar, tetapi bukan AS. Yang membangun storage swasta,” ucap dia.

Dengan demikian, pihak swasta juga akan terlibat dalam pembangunan storage minyak mentah di Indonesia.

Pembangunan storage minyak mentah bertujuan meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Melalui pembangunan storage, pemerintah ingin menambah kapasitas maksimal penyimpanan minyak dari 25–26 hari menjadi 90 hari atau tiga bulan.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memberikan arahan agar segera bangun storage. Kita butuh survival. Kalau tidak, nanti kita tergantung terus,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan selama masa jabatannya tidak ada laporan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan sistem pengadaan, termasuk dalam isu sewa kapal yang kini didakwakan.

Saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa, dia menekankan jika ada temuan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat itu, prosedurnya pasti akan ditindaklanjuti oleh dewan komisaris kepada direksi atau aparat penegak hukum.

"Kami tidak pernah dapat, tidak ada pak. Di masa saya tidak ada," ujar Ahok.

Keterangan Ahok tersebut menjadi sorotan mengingat dakwaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menyebutkan adanya kerugian negara dalam kegiatan sewa kapal (ship chartering) dan sewa terminal BBM (TBBM).

Meskipun mengaku tidak menerima laporan temuan BPK soal pengadaan kapal, Ahok mengeklaim sistem pengawasan internal yang dibangunnya di Pertamina sangat ketat.

Ia mengatakan telah membangun sistem digitalisasi yang memungkinkannya memantau pergerakan minyak dan keuangan secara real-time melalui gawai pribadinya.

"Saya bisa ikuti semua, minyak, uang, semua saya bisa ikuti, sehingga mereka enggak bisa bohongi kami. Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana, sampai kapal delay berapa hari saja saya bisa curiga ada 'kencing' atau enggak," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di sisi lain, Ahok juga menyinggung terbatasnya wewenang dewan komisaris dalam menindak direksi yang bermasalah karena adanya intervensi langsung dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dirinya menyampaikan keputusan mengangkat atau mengganti direksi kerap dilakukan oleh menteri BUMN tanpa melalui dewan komisaris.

"Sayangnya 2 tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui dewan komisioner sama sekali, langsung di-by pass oleh menteri BUMN," tuturnya.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta jaksa untuk tidak ragu memeriksa berbagai pihak lain yang lebih tinggi jika ingin membongkar kasus korupsi tersebut secara tuntas.

Ahok bersaksi pada sidang pemeriksaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023, yang menyeret sembilan terdakwa.

Sembilan terdakwa dimaksud meliputi pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tahun 2023–2024 Agus Purwono, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping tahun 2022–2024 Yoki Firnandi, Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, serta Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati.

Terdapat pula terdakwa lainnya dalam persidangan yang sama, yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Riva Siahaan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Maya Kusuma, Vice President Trading Produk Pertamina Patra Niaga Edward Corne periode 2023–2025, serta Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) periode 2022–2025 Sani Dinar Saifudin.

Kesembilan terdakwa diduga telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan negara senilai Rp285,18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sewa kontrak terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto di sidang perkara tata kelola minyak digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026).

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu, dalam hal sewa terminal, perjanjian dengan OTM telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke dalam persidangan pada Selasa (20/1/2026).

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Dia juga mengaku tidak ingat detail terkait OTM dan tidak bisa membandingkan kapasitasnya dengan terminal BBM lain.

"Saya kurang mengetahui untuk detailnya, hanya mengetahui total jumlah 113 terminal Pertamina tersebar di Indonesia," ujar Nicke.

Sebagaimana diketahui, perkara tata kelola minyak itu menyeret pemilik penerima manfaat atau beneficial owner OTM, Kerry Adrianto. Skema sewa terminal BBM antara OTM dan Pertamina dinilai telah menyalahi aturan.

Kerry juga dinilai terlibat dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN). Dalam pengadaan sewa tiga kapal itu, terdapat penambahan kalimat kebutuhan pengangkutan domestik. Tujuannya, hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT Pertamina International Shipping.

Selain Kerry, terdapat sejumlah terdakwa lain atas kasus tersebut, di antaranya Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Perbuatan Kerry dan terdakwa lainnya itu dianggap memperkaya diri sendiri dan korporasi hingga menyebabkan kerugian negara. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati menjadi saksi dan memberikan keterangan terkait tata kelola minyak seiring dengan kasus yang menyeret anak Riza Chalid, Kerry Andrianto.

Nicke diberondong sejumlah pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di antara pertanyaan ke Nicke sebagai saksi adalah keberadaan subholding Pertamina dan pendelegasian kewenangannya.

Menurut Nicke, transformasi holding subholding Pertamina telah disetujui oleh Kementerian BUMN dan DPR. Kemudian, terbentuk enam subholding Pertamina saat pandemi Covid-19, yakni subholding upstream, subholding refining and petrochemical, subholding commercial and trading, subholding gas, subholding integrated marine logistics, hingga subholding power and new renewable energy.

JPU pun menanyai Nicke perihal fungsi Integrated Supply Chain (ISC). Dalam penjelasannya, menurut Nicke unit tersebut dibentuk sebelum struktur holding subholding dijalankan. Tugasnya sebagai pengelola pengadaan minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan kilang.

Nicke pun menjelaskan terkait upaya menekan defisit perdagangan minyak. Terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri sebagai upaya menekan defisit neraca perdagangan dengan mengurangi ketergantungan impor.

"Presiden meminta kementerian dan lembaga berupaya menurunkan defisit. Saya mewakili Pertamina berpandangan bahwa ada peluang di sektor migas dalam menurunkan defisit perdagangan," katanya dalam kesaksian di sidang perkara tata kelola minyak pada Selasa (20/1/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nicke saat itu memberikan usulan agar ada ketentuan yang memudahkan Pertamina membeli. Di dalam kontrak, bagian dari operator diberikan keleluasaan untuk menjual.

"Usulan yang kami sampaikan perlu ada regulasi dari pemerintah," ujar Nicke.

Nicke pun dicecar oleh JPU terkait dengan kerja sama antara Pertamina dengan terminal bahan bakar minyak (BBM) PT Orbit Terminal Merak (PT OTM) milik anak Riza Chalid, Kerry Andrianto.

Menurutnya, dalam hal sewa terminal, perjanjian telah dilakukan sejak 2014 sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke pun mengaku tidak pernah mengunjungi terminal BBM itu.

"Tidak pernah mendapatkan laporan," ujar Nicke.

Nicke juga menjelaskan sewa terminal BBM tidak masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebab, sewa terminal BBM masuk dalam ranah operasional.

Sebagaimana diketahui, kehadiran Nicke sebagai saksi terkait dengan kasus praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kasus itu disebutkan telah merugikan negara Rp285 triliun.

Terdapat sejumlah terdakwa dari kasus itu di antaranya pemilik penerima manfaat atau beneneficial owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati.

Selain itu, terdakwa lainnya Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

PT Pertamina (Persero) mencatat tiga terminal bahan bakar minyak (BBM) di Aceh masih terkendala akses imbas banjir besar yang melanda wilayah Sumatra.

Meski demikian, secara umum penyaluran energi di wilayah terdampak disebut telah berangsur pulih dan mendekati kondisi normal.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan dari total 156 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Aceh, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97 persen telah kembali beroperasi. Sisanya, masih terkendala akibat keterbatasan akses distribusi ke lokasi terdampak.

"Situasi saat ini dari 156 SPBU ada 151 yang sudah beroperasi. Artinya untuk Aceh SPBU-nya sudah 97 persen. Kenapa ada yang masih belum? Karena memang akses ke sana masih ada yang terbatas," ujar Arya dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Jumat (9/1).

Kendala akses tersebut terutama terjadi di wilayah yang dilayani Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe.

Akses menuju Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Kuta Blang, dan Meureudu sudah dapat dilalui, namun belum sepenuhnya normal karena sebagian jalur masih dalam perbaikan sementara.

Kondisi ini membuat distribusi BBM harus menyesuaikan kapasitas armada, dengan truk tangki maksimal membawa 8 kiloliter.

Selain IT Lhokseumawe, kendala akses juga tercatat di Fuel Terminal (FT) Sibolga dan IT Teluk Kabung. Untuk FT Sibolga, pasokan BBM ke wilayah Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba, dan Mandailing Natal sempat terputus, sehingga suplai dialihkan dari IT Dumai, FT Siantar, dan IT Teluk Kabung.

Sementara akses menuju wilayah Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara kini kembali dilayani dari FT Sibolga.

Adapun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Arya menyebut seluruh lembaga penyalur telah beroperasi penuh. Di Sumatera Utara, seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) telah kembali normal. Sementara di Sumatra Barat, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE dilaporkan beroperasi 100 persen tanpa kendala.

Arya menjelaskan selama masa darurat banjir, Pertamina menerapkan tiga pola distribusi energi, yakni jalur darat, laut, dan udara. Distribusi udara dilakukan untuk menjangkau wilayah yang sempat terisolasi total, termasuk pengiriman BBM dalam drum menggunakan pesawat serta tabung LPG melalui metode sling load helikopter.

"Stok dalam posisi aman. Yang sempat mengalami kendala adalah jalur distribusinya karena kondisi saat itu tidak normal," kata Arya.

Selain menjaga pasokan energi, Pertamina juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Sumatra.

Hingga awal Januari, perusahaan telah menyalurkan sekitar 2,2 juta liter air bersih, 1.578 tabung LPG Bright Gas, 654 kiloliter BBM, serta mengoperasikan 12 unit genset dan 15 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung kebutuhan darurat masyarakat terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan pasokan BBM dan LPG dari The Integrated Terminal Jakarta (ITJ) akan memenuhi 15% kebutuhan cadangan nasional.

Adapun, terminal BBM dan LPG yang berlokasi di Plumpang itu juga memenuhi 45% permintaan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

“Untuk stok BBM nasional kita di atas standar minimum 18 hari, ada yang 17 hari dan maksimum 21 hari, tetapi saat ini rata-rata 20 hari,” kata Bahlil di ITJ Plumpang, Minggu (28/12/2025).

Dalam hal ini, dia memastikan cadangan untuk solar, bensin mulai dari Pertamax hingga Pertalite telah memenuhi kebutuhan, khususnya untuk periode libur Tahun Baru 2026.

Adapun, terminal ini didukung jaringan pipa sepanjang 212 kilometer berdiameter 16 inci dengan kemampuan alir mencapai 500 kiloliter per jam. Selain itu, tersedia dua unit jetty dengan kapasitas kapal hingga 17.500 DWT dan 35.000 DWT, yang memungkinkan bongkar muat BBM dari jalur laut berjalan secara optimal.

Terminal ini juga memiliki fasilitas penyimpanan yang besar dengan total 26 unit tangki dan kapasitas aman mencapai sekitar 324 ribu kiloliter. Penyimpanan tersebut mencakup berbagai jenis produk BBM, mulai dari Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Biosolar, hingga Pertamina Dex dan etanol, dengan daya tahan pasokan rata-rata antara beberapa hari hingga lebih dari 20 hari tergantung jenis produk.

Untuk penyaluran, Terminal BBM Terintegrasi Jakarta–Plumpang dilengkapi 34 filling point yang melayani berbagai produk BBM. Distribusi dilakukan melalui armada mobil tangki yang berjumlah lebih dari 200 unit dengan total kapasitas angkut sekitar 4.700 kiloliter, sehingga distribusi ke konsumen dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pemenuhan kebutuhan BBM harian dalam jumlah besar mencakup permintaan Pertalite mencapai lebih dari 8.600 kiloliter per hari, disusul Biosolar sekitar 5.000 kiloliter per hari dan Pertamax lebih dari 4.200 kiloliter per hari.

Sementara itu, pasokan LPG dipenuhi dari 2 unit Jetty yang impor dan domestik dengan kapasitas 35.000 DWT. Adapun, untuk fasilitas penyimpanan mencapai 17 unit storage.

Dalam kesempatan yang sama, Integrated Terminal Manager Jakarta Pertamina, Miftahul Ulum mengatakan pihaknya terus mengupayakan kelancaran penyalurkan energi selama puncak libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pihaknya juga menyebut kesiapan dirancang menyusul identifikasi berbagai potensi kendala selama periode Nataru, seperti kemacetan dan cuaca ekstrem di kawasan wisata maupun jalur utama kendaraan.

Miftahul menyebut sejumlah kawasan wisata yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas, di antaranya Ciater, Carita, hingga Merak. Sementara itu, jalur kendaraan yang diproyeksikan mengalami kepadatan meliputi jalur Nagreg, ruas tol yang mengarah ke Cikampek, serta akses menuju Bandung.

"Sebagai langkah antisipasi kami menyiapkan beberapa cara, seperti motoris atau motor yang bisa mendekat ketika ada kemacetan, kehabisan BBM kami bisa menyediakan motoris," tuturnya.

Tak hanya kemacetan, pihaknya juga mewaspadai potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, seperti banjir dan tanah longsor. Miftahul menyebut sejumlah wilayah yang kerap menjadi titik rawan bencana saat curah hujan tinggi.

"Kemudian untuk beberapa wilayah yang rawan longsor terjadi biasanya di daerah Sukabumi. Kemudian juga banjir biasa terjadi di beberapa lokasi seperti Bekasi, Tasikmalaya, Bandung dan Ciamis," tuturnya.

Namun, Miftahul memastikan pasokan bahan bakar di SPBU tetap aman selama periode Nataru, termasuk di tengah kondisi kemacetan maupun cuaca buruk.

"Kalaupun kemacetan tapi kondisi SPBU bisa kami pasok dengan aman, termasuk juga potensi cuaca seperti tanah longsor dan banjir, alhamdulillah situasinya masih aman sampai saat ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza mengklaim bahwa penyewaan terminal BBM antara PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan Pertamina berdasarkan penunjukan langsung sesuai prosedur.

Hal itu disampaikan di sela-sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Kerry juga mengklaim bahwa proses penyewaan telah sesuai dengan proses yang berlaku

"Faktanya itu dari belasan terminal BBM swasta yang disewa oleh Pertamina, hampir semuanya itu proses pengadaan sewanya itu melalui penunjukan langsung," kata Kerry, dikutip Rabu (17/12/2025).

Kerry menambahkan pernyataannya juga berdasarkan kesaksian dari Hanung Budya dan Alifian Alifian selaku mantan direksi Pertamina. Menurut Kerry pengadaan langsung telah sesuai prosedur dan evaluasi BPKP. Bahkan dia menilai penyewaan OTM menguntungkan Pertamina.

"Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa besarnya," ujarnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Kerry, Hamdan Zoelva merasa bahwa tuduhan jaksa kepada kliennya belum menemukan bukti yang cukup kuat.

Menurut mantan ketua MK itu, selama proses persidangan tidak ada bukti berkaitan dengan dugaan pengkondisian tata kelola minyak yang menyeret perusahaan pelat merah.

"Ternyata setelah mendengar dakwaan dari jaksa, dan juga proses persidangan yang sudah sampai kepada pembuktian saksi-saksi ini, itu sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan oplosan minyak yang disampaikan dalam konferensi pers yang awal itu," jelasnya.

Termasuk, katanya, pembuktian terkait penyewaan tangki Bahan Bakar Minyak di Merak dan kapal milik PT Jenggala Maritim Muda Nusantara (PT JMN). Menurutnya, hal itu didasari setelah pihaknya membaca seluruh dokumen persidangan.

Namun, pihaknya tetap menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian persidangan sesuai prosedur yang berlaku.

Kerry sebelumnya disebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp3 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Kerry di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Selain Kerry, tersangka yang didakwa dalam sidang ini adalah Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Bisnis.com, JAKARTA — Hamdan Zoelva selaku pengacara dari Muhammad Kerry Adrianto Riza menyebut kegiatan sewa menyewa terminal BBM antara PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan Pertamina tak merugikan negara.

Hal itu dia sampaikan di sela-sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Persidangan ini merupakan lanjutan dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret Kerry selaku pemilik OTM.

Hamdan pun mengklaim kerja sama antara Pertamina dengan OTM malah menguntungkan negara. Pasalnya, OTM memberikan efisiensi bagi Pertamina dan juga menghilangkan ketergantungan impor BBM dari Singapura.

Dia bahkan mengklaim, kegiatan penyewaan terminal BBM masih berlangsung atau digunakan Pertamina.

"Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa besarnya," ucap Hamdan.

Hamdan juga membantah penunjukan langsung OTM sebagai terminal BBM yang disewa Pertamina melanggar aturan. Menurutnya, belasan terminal BBM swasta lain yang disewa oleh Pertamina juga dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

"Faktanya itu dari belasan terminal BBM swasta yang disewa oleh Pertamina, hampir semuanya itu proses pengadaan sewanya itu melalui penunjukan langsung," katanya.

Dalam sidang sebelumnya, Kerry juga mengungkapkan hal serupa. Dia mengklaim kegiatan sewa menyewa terminal BBM ini justru telah menguntungkan PT Pertamina. Sebab, perusahaan pelat merah itu bisa melakukan efisiensi Rp145 miliar per bulan.

“Usaha ini memberikan manfaat yang besar kepada Pertamina, sebagaimana saksi dari Pertamina di persidangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan terminal saya, Pertamina mendapatkan efisiensi sampai Rp145 miliar per bulan,” katanya pada persidangan Selasa (25/11/2025).

Kerry sebelumnya disebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp3 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Kerry di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Selain Kerry, tersangka yang didakwa dalam sidang ini adalah Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Mulanya, Agus Purwono dan Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional telah menerima permintaan Kerry Adrianto dan Dimas Werhaspati.

Permintaan itu berkaitan dengan pengaturan sewa kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) dengan cara menambahkan kalimat kebutuhan “pengangkutan domestik” agar kapal tersebut hanya bisa disewa PT Pertamina International Shipping (PIS).

"Dengan maksud agar dalam proses pengadaan tersebut kapal asing tidak dapat mengikuti tender, yang tujuannya untuk memastikan hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT PIS," ujar jaksa dalam dakwaan Kerry Adrianto.

Selanjutnya, Agus dan Sani bersama Kerry dan Dimas melakukan proses pengadaan sewa kapal Jenggala Bango jenis MRGC yang bersifat formalitas untuk syarat izin usaha pengangkutan migas. Padahal, kapal Jenggala Bango itu tidak memiliki izin usaha pengangkutan migas.

Selain Jenggala Bango, kapal VLGC Gas Beryl dan Suezmax Ridgebury Lessley B juga turut disewakan dalam dugaan proses tender fiktif ini.

Dalam kegiatan sewa kapal ini, Kerry dan Dimas didakwa telah mendapatkan untung melalui perusahaannya PT JMN sebesar US$9,8 juta (Rp163 miliar dalam kurs Rp16.560) dan Rp1,07 miliar.

"Memperkaya terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara sebesar US$9.860.514,31 dan Rp1.073.619.047,00 dalam pengaturan Pengadaan Sewa Tiga Kapal Milik PT. Jenggala Maritim Nusantara," dalam dakwaan jaksa.

Selanjutnya, Kerry bersama ayahnya Riza Chalid melalui Gading selaku direktur PT Tangki Merak, menawarkan kerja sama ke pihak Pertamina melalui Hanung Budya selaku direktur pemasaran.

Kerry dkk kemudian mendesak Hanung dan Alfian Nasution untuk mempercepat proses kerja sama ini dengan meminta dirut PT Pertamina untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Oiltanking Merak meskipun kerja sama terminal dengan PT OTM tidak memenuhi kriteria pengadaan.

Tak hanya itu, Kerry dan Gading juga telah meminta kepada Hanung agar memasukkan seluruh aset PT Oiltanking Merak sebagai komponen dalam perhitungan biaya thruput fee yang harus dibayar Pertamina. Namun, hal itu justru mengakibatkan biaya penyewaan BBM menjadi lebih mahal.

Kerry dan Gading juga meminta Alfian Nasution agar menghilangkan klausul kepemilikan aset OTM dalam kerja sama dengan Pertamina agar pada akhir perjanjian aset terminal BBM itu tidak menjadi milik Pertamina.

Dalam hal ini, jaksa telah mendakwa Kerry, Gading, dan Riza Chalid melalui PT OTM telah diuntungkan Rp2,9 triliun dalam kegiatan sewa terminal bahan bakar Merak.

Alhasil, jika ditotal dengan keuntungan saat penyewaan tiga kapal dan penyewaan terminal BBM, total keuntungan yang diperoleh Kerry Cs ini mencapai sekitar Rp3 triliun.

Selain itu, seluruh terdakwa juga telah didakwa merugikan negara Rp285 triliun akibat dari praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ini.

PT Pertamina (Persero) terus memastikan keamanan dan kelancaran operasional infrastruktur strategis terutama kilang dan Terminal BBM (TBBM) dengan menggelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis pada Senin (1/12).

Apel Kesiapsiagaan dilakukan serentak di 8 lokasi meliputi RU V Balikpapan (Kalimantan), Pertamina Hulu Rokan (Riau), IT Jakarta-Plumpang (DKI Jakarta), RU II Dumai (Riau), RU VI Balongan (Jawa Barat), RU IV Cilacap (Jawa Tengah), PIS/PET LPG Tanjung Sekong (Banten) dan RU III Plaju (Sumatra Selatan).

Senior Vice President HSSE PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan mengatakan, Apel Kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait pengamanan Kilang dan TBBM Pertamina sebagai instalasi strategis yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara.

"Apel Kesiapsiagaan ini menunjukkan sinergi penting seluruh komponen pengamanan meliputi TNI, Polri, Pemerintah dan Security dan Perwira Pertamina dalam memastikan keamanan objek vital nasional di lingkungan Pertamina Group," ujar Wenny dalam keterangannya Rabu (3/12).

Wenny menambahkan, Apel Kesiapsiagaan melibatkan 2.100 personel terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Satpol PP, BPBD, Damkar, Security Pertamina, Pekerja & Manajemen Unit Operasi, serta unsur BKO Satgas Obvit (Objek Vital Nasional).

Dalam gelaran ini, Pertamina menampilkan demonstrasi berbagai alutsista lengkap seperti kendaraan tempur lapis baja 6×6 buatan PT Pindad yakni Anoa, kendaraan taktis ringan Maung, Rudal Starstreak, Patwal PM, Kendaraan PMK & Ambulance.

"Demonstrasi ini untuk menguji kesiapan pengamanan berlapis pada kilang, terminal, dan fasilitas strategis Pertamina sekaligus memperkuat interoperabilitas Pertamina-TNI-Polri dalam pengamanan energi nasional," imbuh Wenny.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menambahkan, Pertamina mengapresiasi kolaborasi dalam pengamanan instalasi strategis tersebut. Kolaborasi akan memperkuat peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional di seluruh Indonesia.

"Pertamina terus memastikan sinergi lintas pemangku kepentingan berjalan solid jelang masa Natal dan Tahun Baru sehingga akan memperkuat kinerja Satgas Nataru yang telah aktif sejak 13 November 2025," tandas Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.