Bisnis.com, JAKARTA — Pemidanaan terhadap para pembuat kebijakan, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus mempertimbangkan unsur niat jahat atau mens rea secara utuh, bukan semata-mata berdasarkan adanya kerugian negara.

Hal itu disampaikan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam peluncuran buku berjudul Kriminalisasi Kebijakan yang digelar di Kompas Institute, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

“Bagaimana mengetahui kebijakan melawan hukum atau tidak, itu harus dilihat mens rea-nya, tidak semata-mata memenuhi unsur perbuatannya, tapi juga harus ada unsur niat jahat, iktikad tidak baik,” ujar Alexander yang juga mantan hakim tindak pidana korupsi, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Dia mencontohkan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk turunannya di PT Pertamina (Persero), subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018—2023 yang turut menyeret mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi.

Dalam perkara tersebut, para terdakwa dijerat menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Alexander, yang juga menjadi ahli dalam persidangan perkara tersebut, mengatakan pasal-pasal itu harus dibaca secara utuh dan tidak dipisahkan dari unsur mens rea.

“Enggak bisa dipenggal-penggal, harus dibaca dalam satu tarikan nafas, rangkaian tidak terputus. Mens rea harus ada sejak awal ketika seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum,” katanya.

Menurut dia, kasus tata kelola minyak tersebut masih menyimpan sejumlah asumsi dan ketidakpastian, termasuk terkait audit tata kelola dan perhitungan kerugian negara.

Dia bahkan menyoroti pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyewaan fasilitas tangki penyimpanan atau storage BBM oleh Pertamina.

“Ketika putusannya enggak nyambung dengan fakta persidangan, maka hakim itu tidak profesional,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, sejumlah mantan pejabat Pertamina dan anak usahanya telah dijatuhi hukuman penjara. Di antaranya mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusuma yang divonis 9 tahun penjara.

Adapun, Yoki Firnandi dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Alexander juga menyinggung kasus mantan Direktur PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan yang sempat dipidana akibat kerugian perusahaan dari kasus penyewaan pesawat.

Menurut dia, perkara tersebut seharusnya dilihat melalui prinsip business judgment rule (BJR), yakni perlindungan hukum terhadap direksi dalam mengambil keputusan bisnis selama dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian.

“Saya berhasil meyakinkan Ketua Majelis [Hakim], ini tidak bersalah Hotasi, kalau mengacu pada BJR. Hotasi tidak punya iktikad jahat. Betul uang itu tidak tertagih, merugikan Merpati, tapi dia itu tertipu,” ujarnya.

Meski demikian, Hotasi akhirnya tetap dinyatakan bersalah di tingkat kasasi dengan vonis 4 tahun penjara.

Alexander menjelaskan konsep business judgment rule yang diadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97 ayat (5).

Aturan tersebut menyebut direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaian, tindakan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil langkah untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perburuan saudagar minyak kesohor di Tanah Air, Riza Chalid masih terus diupayakan aparat penegak hukum di Indonesia.

Riza Chalid sendiri saat ini telah berstatus dua tersangka dalam dua perkara mega korupsi yang berbeda. Pertama, terkait dengan kasus tata kelola minyak mentah dan produk periode 2018-2023.

Dalam perkara tersebut, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka kasus minyak mentah jilid II pada (11/4/2026). Dia jadi tersangka lantaran diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Kemudian, usai tak pernah menghadiri pemeriksaan penyidik, Riza Chalid pun telah ditetapkan sebagai buronan. Di samping itu, status red notice Interpol Riza Chalid juga telah terbit pada Januari 2026.

Meskipun berstatus buronan internasional, Riza Chalid masih tak kunjung menginjakan kaki di Indonesia. Terlebih, keberadaannya pun masih dilacak oleh penyidik yang bekerja sama dengan Hubinter Polri.

Selang tiga bulan dari penetapan red notice itu. Kini, Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Petral periode 2008-2015. Perannya hampir sama, ayah Kerry Andrianto itu diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.

Dampak Punya 2 Status Tersangka

Pengamat Hukum, Aan Eko Widiarto mengatakan dengan dua status tersangka yang melekat kepada seseorang, maka proses pertanggung jawaban tersangka semakin mendesak.

Terlebih, dengan adanya dua status hukum terhadap Riza Chalid ini telah memberikan kans kepada penegak hukum untuk memburu aset tersangka lebih luas.

"Dampaknya dengan semakin banyak status tersangka apalagi intensitas kejahatannya extra ordinary maka semakin urgen meminta pertanggungjawaban pidananya dengan mengikuti proses hukum," ujar Aan kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan, kans penangkapan Riza Chalid bisa berpeluang besar apabila proses perburuan ini bisa dibarengi dengan kemauan pemerintah.

"Agar bisa segera ditangkap diperlukan kemauan/willingness dari pemerintah yang akan menggerakkan polisi dan jaksa berikut jaringan interpol. Kalau soal kemampuan, saya yakin mumpuni," pungkasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan sejatinya tidak ada yang "spesial" dari dua status tersangka yang melekat pada Riza Chalid.

Namun demikian, menurut Fickar, dua status tersangka yang dimiliki seseorang berdampak pada pembebanan hukum saat vonis di pengadilan nantinya.

"Ya istimewanya pelaku kejahatan diberbagai urusan, sehingga bisa lebih dari sekali ditetapkan," tutur Fickar kepada Bisnis.

Langkah Kejagung

Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah mengemukakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Interpol untuk memboyong Riza Chalid ke Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Febrie menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan perburuan aset terhadap Riza Chalid. Sebab, dengan adanya dua status tersangka terhadap Riza Chalid, maka peluang menyita aset pengusaha minyak itu lebih besar.

"Dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset lagi dikejar," ujar Febrie di Kejagung, dikutip Senin (13/4/2026).

Sementara itu, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa perburuan Riza Chalid tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pasalnya, posisi Riza Chalid yang berada di luar negeri telah menghambat penangkapan karena berada di luar yurisdiksi Indonesia.

"Tapi karena memang ini menyangkut yurisdiksi negara lain ya, di luar yurisdiksi Indonesia memang sepertinya kita memang perlu waktu tapi semua upaya yang terbaik sudah kita lakukan," tutur Syarief.

Diduga di Malaysia

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Riza Chalid diduga berada di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian lokasi tersebut masih perlu didalami lebih lanjut.

“Yang kami dengar ada di Malaysia. Tapi pasti atau tidaknya mesti diselidiki,” ujar Yusril di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Yusril menjelaskan, apabila keberadaan Riza Chalid di Malaysia terbukti, maka pemerintah Indonesia dapat menempuh jalur ekstradisi untuk memulangkannya.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa dirinya tidak menangani langsung perkara tersebut. Proses hukum dan diplomasi terkait pemulangan tersangka akan melibatkan kementerian teknis terkait.

“Saya tidak menangani langsung masalah ini ya, saya kira mungkin Pak Menlu sama Pak Menkum akan menangani masalah ini,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan saudagar minyak Riza Chalid (MRC) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini, dia menjadi tersangka dalam kasus Petral periode 2008-2015.

"Salah satu tersangka lainnya yaitu saudara MRC sebagai BO [Beneficial Owner] dari beberapa perusahaan," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Kamis (9/4/2026).

Syarief menjelaskan Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.

Peristiwa ini bermula dari kebocoran informasi rahasia internal PT Petral terkait kebutuhan pengadaan minyak dan informasi lainnya. Kemudian, Riza Chalid sebagai pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi proses pengadaan.

Hal tersebut dilakukan Riza Chalid dengan IRW selaku direktur perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Chalid. Dalam proses memengaruhi pengadaan ituu, Riza melalui IRW telah berkomunikasi dengan sejumlah tersangka.

Perinciannya, BBG selaku eks Managing Director Pertamina Energy Service (PES); AGS selaku eks Head Of trading Pertamina Energy Services; MLY mantan Senior Trader PES; TFK selaku mantan Dirut PT PIS.

"Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS, sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," imbuh Syarief.

Singkatnya, untuk mengakomodir kepentingan Riza Chalid dan IRW pada Juli 2012, sejumlah tersangka telah mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina. Sejumlah tersangka itu yakni BBG, AGS, MLY dan NRD selaku Crude trading manager di PES.

Setelah tender dilakukan sedemikian rupa, kemudian PES yang dibantu oleh perusahaan perusahaan YR, melakukan penandatanganan MOU terkait masukan produk kilang untuk tahun 2012-2014.

"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk gasolin 88 atau kita kenal dengan premium 88 dan gasolin 92 sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dipersangkakan melanggar Pasal 603 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nah, berikut ini daftar tujuh tersangka dalam kasus Petral 2008-2015 :

1. Riza Chalid selaku Beneficial Owner sejumlah perusahaan

2. IRW selaku direktur perusahaan yang terafiliasi Riza Chalid

3. BBG selaku eks Managing Director Pertamina Energy Service (PES);

4. AGS selaku eks Head Of trading Pertamina Energy Services;

5. MLY mantan Senior Trader PES; TFK selaku mantan Dirut PT PIS.

6. NRD selaku Crude trading manager di PES.

7. TFK selaku mantan Dirut PT PIS.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah mengajukan banding atas vonis terhadap sembilan terdakwa kasus tata kelola minyak mentah periode 2018-2023, termasuk anak pengusaha minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan terkait putusan atas kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan banding pada Jumat (27/2/2026).

"Namun demikian kami tetap menghormati dan mengapresiasi putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tipikor," kata Anang dalam konferensi pers pada Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa alasan mengajukan banding di antaranya adalah terdapat sejumlah poin dari tuntutan yang belum terakomodir atau belum dipertimbangkan.

"Di antaranya adalah terkait dengan kerugian perekonomian negara dan ada juga pembebanan uang pengganti yang tidak dikenakan pada beberapa terdakwa. Itu salah satu nanti poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam memori banding kita," ujar Anang.

Adapun, jika pihak terdakwa kemudian turut menyatakan banding, Kejagung akan mempersiapkan kontra memori banding.

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim telah memvonis sembilan terdakwa atas kasus tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Di antara terdakwa adalah anak pengusaha minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza yang divonis 15 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji mengatakan Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Adapun, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah divonis.

Keduanya, baik Dimas dan Gading divonis 13 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kerry Cs selama 16-18 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Selain itu, pembebanan uang pengganti khusus Kerry jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebab, jaksa meminta agar Kerry dibebankan uang pengganti Rp13,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memberikan vonis terhadap sembilan terdakwa dalam kasus korupsi tata kelola minyak dan produk kilang periode 2018-2023.

Kasus ini berkaitan dengan praktik penyimpangan dalam sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa kasus yang menyeret anak pengusaha minyak tersohor Riza Chalid, Kerry Andrianto ini telah merugikan negara sebesar Rp285 triliun.

Perinciannya, ratusan triliun itu berasal dari hitungan kerugian keuangan negara oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian negara itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Namun demikian, majelis hakim telah sepakat untuk mengesampingkan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini senilai Rp171 triliun. Sebab, hakim menilai kerugian perekonomian negara bersifat asumsi.

"Majelis hakim menegaskan bahwa perhitungan tersebut bersifat asumtif dan banyak faktor yang memengaruhi sehingga tidak pasti dan tidak nyata, sehingga belum dapat dibuktikan adanya kerugian perekonomian negara," ujar Hakim Anggota, Sigit Herman Binaji di PN Tipikor, Kamis (26/2/2026) malam.

Daftar Vonis Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak di PN Tipikor Jakarta:

1. Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan dihukum 9 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari
2. Mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN, Maya Kusmaya dihukum 9 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari
3. Mantan VP Trading Operations PT PPN Edward Corne dihukum 9 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari
4. Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi dihukum 9 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari
5. Mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Sani Dinar Saifuddin dihukum 9 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari
6. Mantan VP Feedstock Management PT KPI Agus Purwono dihukum 9 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari
7. Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Andrianto Riza dihukum 15 tahun, denda Rp1 miliar dan kewajiban pembayaran uang pengganti Rp2,9 triliun
8. Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar
9. Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM, Gading Ramadhan Joedo dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis terhadap para tersangka pada kasus tata kelolaminyak mentah dan produk kilang yang dimulai sejak Kamis (26/2/2026) hingga Jumat (27/2/2026) dini hari.

Dalam kasus ini total ada sembilan terdakwa yang dijerat pidana korupsi mulai dari Eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan, Eks Dirut PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi hingga Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid sekaligus Pemilik Manfaat PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Ketua Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap seluruh tersangka tersebut, mulai dari vonis kurungan penjara 9 tahun hingga yang terberat vonis penjara 9 tahun.

Vonis Eks Dirut PIS Yoki Firnandi

Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji memutuskan Yoki telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoki dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Yoki juga diwajibkan untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Yoki tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain Yoki, Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional telah dituntut dalam kesempatan ini.

Sani divonis 9 tahun, sementara Agus selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Yoki Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Vonis Riva Siahaan

Sementara itu, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan telah divonis 9 tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji menilai bahwa Riva telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam rasuah tata kelola minyak itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama sembilan tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Riva juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Riva tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini lantaran Riva tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.

"Hal meringankan, sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih punya tanggungan keluarga," pungkasnya.

Selain Riva, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga juga telah divonis dalam sidang kali ini.

Maya divonis 9 tahun, sementara Edward selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Riva Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Vonis Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto

Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji mengatakan Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2,9 triliun," pungkasnya.

Adapun, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah divonis.

Keduanya, baik Dimas dan Gading divonis 13 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kerry Cs selama 16-18 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Selain itu, pembebanan uang pengganti khusus Kerry jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebab, jaksa meminta agar Kerry dibebankan uang pengganti Rp13,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu dari lima majelis hakim menyatakan dissenting opinion saat musyawarah dalam menjatuhkan vonis terhadap sembilan terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023.

Hakim yang menyatakan perbedaan pendapat itu adalah Hakim anggota Mulyono. Dia menilai bahwa unsur merugikan negara dalam perkara ini patut diragukan dan tidak meyakinkan.

"Anggota majelis empat meragukan prosedur dan jumlah dan kualitas hasil penghitungan keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi dalam kasus tata kelola perminyakan," ujar Mulyono di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Menurutnya, kerugian yang dialami BUMN tidak serta merta harus dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum.

Sebab, dia berpandangan bahwa penegak hukum harus menilai terlebih dahulu kebenaran yang menyakinkan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

"Kalau adanya kerugian negara itu bagai buah yang busuk, apakah pohon yang menghasikan juga mengandung kebusukan juga? apakah adanya kerugian bumn atau kerugian keuangan negara itu akibat dari perbuatan melawan hukum? tidak selalu begitu," imbuhnya.

Lebih jauh, Mulyono menekankan kerugian bisnis karena keputusan perusahaan tidak seharusnya langsung dinyatakan perbuatan pidana. Namun, apabila penyimpangan dalam keputusan bisnis itu maka harus ditindak.

Dia pun menyarankan agar pemerintah dapat merumuskan peraturan terkait indikator fiskal dan pengukuran kerugian sebagai standar operasional untuk penguatan ekonomi hukum, bagi penuntut, penyidik maupun hakim.

"Bila ada kerugian bisnis yang wajar atau bahkan tidak ada kerugian bisnis yang nyata, tapi ada kerugian perusahaan menurut penegak hukum, keputusan bisnis tersebut tidak dikriminalisasi atau dipidanakan, tapi kalau memang ada penyimpangan penting, beritikad buruk, tetap ditindak," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam kasus ini total ada sembilan terdakwa yang dijerat pidana korupsi mulai dari Eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan, Eks Dirut PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi hingga Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid sekaligus Pemilik Manfaat PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji memutuskan Yoki telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoki dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Yoki juga diwajibkan untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Yoki tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain Yoki, Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional telah dituntut dalam kesempatan ini.

Sani divonis 9 tahun, sementara Agus selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Yoki Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Sekadar informasi, Yoki dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Adapun, temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Namun demikian, majelis hakim telah sepakat untuk mengesampingkan kerugian perekonomian negara dalam perkara ini senilai Rp171 triliun. Sebab, hakim menilai kerugian perekonomian negara bersifat asumsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim PN Tipikor mengabaikan kerugian perekonomian negara sebesar Rp171 triliun yang didakwakan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Hakim Anggota, Sigit Herman Binaji mengatakan perhitungan kerugian perekonomian negara yang diperkuat oleh ekonom Nailul Huda dan Wiko Saputra perlu diabaikan karena masih bersifat asumtif.

"Majelis hakim menegaskan bahwa perhitungan tersebut bersifat asumtif dan banyak faktor yang memengaruhi sehingga tidak pasti dan tidak nyata, sehingga belum dapat dibuktikan adanya kerugian perekonomian negara," ujar Sigit di PN Tipikor, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, majelis hakim telah sependapat dengan perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) senilai US$2,7 miliar dan Rp25,4 triliun.

Dari jumlah itu, terdapat total kerugian keuangan negara dalam penjualan solar non-subsidi PT Pertamina dan PT PPN yang seluruhnya mencapai Rp9,4 triliun pada 2018-2023.

"Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan investigatif oleh BPK RI Nomor 26 dan seterusnya, yang dilakukan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara tata kelola minyak Kementerian ESDM, terdapat kerugian keuangan negara PT Pertamina sebesar Rp2.545.277.386.935, yang merupakan bagian dari keseluruhan kerugian keuangan negara dalam penjualan solar non-subsidi PT Pertamina dan PT PPN tahun 2018-2023 seluruhnya Rp9.415.196.905.676,86," kata Sigit.

Sekadar informasi, dalam perkara ini total tiga terdakwa telah divonis bersalah melakukan korupsi pada kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini.

Tiga terdakwa itu, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) dan Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

Riva dan Maya divonis sembilan tahun penjara, sementara Edward divonis pidana 10 tahun penjara. Selain itu, ketiganya dibebankan untuk membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan telah divonis sembilan tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji menilai bahwa Riva telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam rasuah tata kelola minyak itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama sembilan tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Riva juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Riva tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini lantaran Riva tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.

"Hal meringankan, sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih punya tanggungan keluarga," pungkasnya.

Selain Riva, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga juga telah divonis dalam sidang kali ini.

Maya divonis sembilan tahun, sementara Edward selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Riva Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Sekadar informasi, Riva Siahaan dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza bakal menjalani sidang vonis perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang hari ini, Kamis (26/2/2026).

Selain Kerry, delapan terdakwa lainnya juga akan diadili dalam perkara ini, mereka yakni Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian, Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga; dan Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; dan Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Selanjutnya, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak juga akan menjalani sidang tuntutan.

"Untuk putusan, kita tunda pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul 13.00 WIB," ujar ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Di samping itu, Dirtut Jampidsus Kejagung RI Riono Budisantoso menyatakan bahwa pihaknya melalui jaksa penuntut umum (JPU) siap membawa seluruh terdakwa klaster pertama dalam perkara ini.

"Iya [menghadirkan terdakwa pada 13.00 WIB]," tutur Riono saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (26/2/2026).

Sekadar informasi, sebelum menjalani sidang tuntutan, seluruh terdakwa telah dituntut oleh JPU dengan pidana 14-18 tahun penjara denda denda masing-masing Rp1 miliar.

Selain itu, sembilan terdakwa ini juga dituntut membayar uang pengganti dengan variasi yang berbeda. Khusus Kerry, diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp13,4 triliun dalam perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF) dituntut hukuman 14 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Yoki telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara itu.

"Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoki Firnandi dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2026).

Yoki juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Selain pidana badan, dia juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar. Namun, apabila Yoki tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun pidana.

Selain Yoki, terdapat nama Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional telah dituntut dalam kesempatan ini.

Keduanya sama-sama dituntut untuk menjalani pidana 14 tahun dengan denda Rp1 miliar. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar dengan subsider tujuh tahun.

Sejauh ini, Yoki dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.