Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

Ilusi Pembebasan Tarif-Intervensi Geopolitik

Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono mewanti-wanti risiko yang akan dihadapi Indonesia akibat kesepakatan ART tersebut, terutama terkait ilusi pembebasan tarif dan intervensi kebijakan geopolitik.

Riandy menyoroti janji tarif 0% untuk produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia. Syarat yang dipatok AS sangat berat yaitu produk tersebut harus menggunakan bahan baku kapas atau serat buatan dari Amerika Serikat.

Dia mencontohkan, harga bahan woven fabric of cotton (HS 5208) mencapai US$19,9 per kilogram (Kg) di AS. Sementara itu, bahan serupa berharga hanya US$6,25 per kg di China alias sekitar tiga kali lipat lebih murah dibandingkan AS.

Begitu juga bahan man-made fiber seperti woven fabric of cotton dengan HS 5211 memiliki harga US$16,04 di AS, namun cuma US$7,8 di China.

"Melihat seperti ini, akan bisa jadi tarif 0% tadi, itu cancel out [membatalkan keuntungan] dengan lebih mahalnya bahan baku dari Amerika," jelasnya dalam media briefing CSIS di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Tak sampai situ, sambung Riandy, risiko yang jauh lebih berbahaya terletak pada klausul penyelarasan keamanan (security alignment). Dalam Article 5.1 ART, jika AS menjatuhkan pembatasan impor ke negara ketiga dengan alasan keamanan nasional maka Indonesia diwajibkan mengadopsi langkah pembatasan dengan efek setara (equivalent restrictive effect).

Artinya, jika AS menjadikan China sebagai musuh dagang maka Indonesia terpaksa harus mengekor. Padahal, Riandy mengingatkan bahwa seperempat bahan baku impor yang digunakan industri Tanah Air untuk ekspor berasal dari China sehingga Indonesia berpotensi kehilangan daya saing apabila terpaksa memboikot Negeri Panda itu karena AS.

"Kalau kita disuruh membenci negara yang dibenci sama Amerika, menurut saya ini sudah red flag, karena ini it goes against our national interest [tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita]," lanjutnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga diwajibkan menerapkan mekanisme penyaringan investasi masuk (inbound investment screening) terkait risiko keamanan nasional.

Di sisi lain, ruang gerak pemerintah untuk melindungi industri lokal yang kalah bersaing akibat liberalisasi ini justru ditutup. Indonesia dilarang memberikan bantuan nonkomersial atau subsidi yang mendistorsi perdagangan dan investasi dengan AS.

"Kita bukan lagi ruangnya sempit, ruangnya enggak ada untuk melakukan industrial policy. Bisa jadi seperti itu," jelas Riandy.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) telah mengirimkan surat keberatan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) atau Agreement of Reciprocal Trade (ART). Celios meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut menjadi peraturan resmi.

Dalam surat keberatannya itu, Celios menyertakan 21 poin keberatan kepada presiden agar perjanjian perdagangan tersebut dibatalkan untuk dijadikan Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Undang-Undang (UU). Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa surat keberatan tersebut telah diserahkan pada Senin (23/2/2026) pagi .

“Dalam waktu 10 hari notifikasi ini dijawab [atau] tidak dijawab, kami berencana melakukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [PTUN] terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah presiden,” ujar Bhima dalam diskusi Celios secara daring, Senin (23/2/2026).

Dia dan timnya menganggap bahwa prosedur maupun isi dari ART melanggar kaidah dari peraturan perundang-undangan.

Celios menyatakan kritiknya mengenai ART dalam berbagai bidang. Lembaga penelitian tersebut menilai bahwa perjanjian tersebut bisa menyebabkan banjir impor dan macetnya industrialisasi nasional serta adanya kepemilikan asing tanpa divestasi dan mineral kritis.

Kemudian, mereka melihat bahwa ART bisa menjadi pil beracun mengenai eksklusivitas kerja sama dengan AS. Celios pun memprotes sertifikasi halal versi AS yang bisa mematikan industri dalam negeri, terutama dalam hal sulitnya mendapat sertifikasi halal dari dalam negeri.

Selanjutnya, Celios mempertanyakan ekspor tekstil yang dinilai bersifat semu. Mereka juga mengkritisi pembelian pesawat Boeing, terutama dalam jumlah dan kegunaanya. Lalu, Celios juga melihat bahwa pencampuran bioetanol E10 dapat memicu adanya deforestasi.

Lembaga riset tersebut lalu mengkritisi bahwa kesepakatan impor batu bara dari AS dan pembangunan reaktor nuklir di Kalimantan Barat merupakan kesepakatan yang bertentangan dengan proses transisi energi berkeadilan.

Mengenai dunia digital, Celios menilai ART akan memfasilitasi adanya transfer data pribadi masyarakat ke luar negeri. Kemudian, mereka juga melihat bahwa kesepakatan ini akan mengancam hak penerbit atau publisher’s right.

Celios pun memperkirakan bahwa ART akan menimbulkan kesulitan dalam penarikan pajak digital dan pungutan lainnya kepada perusahaan AS. Sama seperti sifat ART secara umum, Celios melihat bahwa kesepakatan ini dapat memberi AS klausul eksklusif dalam pembuatan perjanjian perdagangan digital. Dengan pengadaan pengadaan produk teknologi dan pembayaran dari AS, Celios berargumentasi bahwa infrastruktur digital Indonesia dapat diatur oleh AS.

Selanjutnya, Celios mengkhawatirkan bahwa perjanjian pembelian baju bekas dari AS akan menimbulkan bocornya impor pakaian bekas.

Pada akhirnya, Celios melihat bahwa akan timbul risiko retaliasi dagang dari negara lain mengenai kesepakatan perdagangan yang membuat Indonesia dan AS menjadi sangat dekat ini.

Dalam kemungkinan adanya ratifikasi dari perjanjian ini, Celios memberi perhatian khusus pada penerapan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Celios menegaskan bahwa dalam membuat perjanjian internasional, pemerintah wajib berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip dan tetap memperhatikan hukum nasional yang berlaku.

Meski begitu, Celios melihat bahwa ada indikasi bahwa perjanjian yang ditandatangani Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump ini bisa saja diratifikasi tanpa melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) alias menjadi UU. Lembaga tersebut menilai bahwa ada opsi bahwa ART akan diratifikasi menjadi Keppres.

“Jadi, karena bolanya sekarang ada di Prabowo, maka kita melihat karena efeknya cukup besar terkait dengan lingkungan, terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan energi, terkait dengan masa lapangan ,maka ini harusnya harus dikonsultasikan dengan DPR terlebih dahulu jadi tidak bisa langsung menggunakan Keputusan Presiden,” jelas Bhima.

Berikut 21 poin keberatan Celios terkait Perjanjian Dagang RI-AS:

1. Indonesia diwajibkan melakukan impor migas dari AS sebesar US$15 miliar setara Rp253,3 triliun, memicu pelebaran defisit neraca migas.
   
2. Dicabutnya hambatan sertifikasi dan non-tarif di menyebabkan banjir impor produk pangan termasuk daging sapi, susu, keju akan mematikan petani dan peternak lokal.
   
3. Penghapusan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian besar barang impor dari Amerika Serikat melanggar Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan. Aturan tersebut dibuat untuk Pemberdayaan Industri dalam negeri guna pengembangan industri bernilai tambah tinggi serta transfer teknologi. Pasal dalam ART US-Indonesia berisiko mematikan industrialisasi dalam negeri dan terjadi deindustrialisasi.
   
4. Kepemilikan absolut perusahaan asing di sektor pertambangan tanpa ada kewajiban melakukan divestasi melanggar aturan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 yang sudah diubah oleh UU Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut disebutkan ada kewajiban perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan divestasi saham.
   
5. Pasal 6.1.1 penghapusan hambatan ekspor mineral kritis ke AS dapat ditafsirkan pelonggaran ekspor bijih mentah (ore) mineral kritis. Jika pembelian bijih mentah diberlakukan maka hilirisasi akan terancam berhenti.
   
6. Klausul pengolahan limbah mineral kritis dapat menjadikan Indonesia tempat sampah elektronik dari AS sehingga menjadi solusi palsu yang terkesan pro-lingkungan.
   
7. Terdapat poison pill di mana Indonesia dibatasi melakukan kerjasama dengan negara lainnya yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Pemerintah AS seolah menjadikan Indonesia blok eksklusif perdagangan dengan memaksa Indonesia terlibat dalam memberikan sanksi terhadap negara yang dinilai merugikan kepentingan AS. Perjanjian ATR Indonesia-AS membuat stigma “Musuh perdagangan AS adalah musuh Indonesia” dan mencederai posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
   
8. Penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dari AS melanggar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pada kedua peraturan tersebut, disebutkan secara tegas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Padahal, tujuan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal adalah melindungi Umat Islam yang mendominasi penduduk Indonesia dengan 87% (BPS, 2024).
   
9. Indonesia dapat melakukan ekspor sebagian produk tekstil dengan tarif 0%, namun harus membeli bahan baku katun dari AS. Jika harga katun dari AS lebih mahal dibanding sumber lainnya, ini tetap merugikan pelaku usaha dan pekerja di sektor garmen dan pakaian jadi.
   
10. Pembelian 50 unit pesawat Boeing menimbulkan pertanyaan terkait konsekuensi kebutuhan jumlah pesawat dan kondisi keuangan Garuda Indonesia.
    
11. Pemerintah AS memaksa Indonesia mencampurkan bioethanol sebesar 10% pada 2030 (E10) dimana situasi ini dapat mendorong ekspansi pembukaan lahan besar- besaran terutama di Food Estate Papua.
    
12. Indonesia harus membeli dan memfasilitasi importasi batubara (metalurgical coal-coking coal) dari AS, disaat pemerintah sedang melakukan pemangkasan produksi batubara domestik. Ketergantungan batubara dapat menambah beban subsidi energi, menghambat proses transisi energi, dan merugikan kesehatan masyarakat.
    
13. Indonesia dipaksa membangun small-modular nuclear reactor di Kalimantan Barat yang berisiko tinggi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kami memandang opsi nuklir bertentangan dengan transisi energi berkeadilan. Biaya pembangunan reaktor nuklir yang mahal berisiko terhadap keuangan PLN dan APBN.
    
14. Pemerintah AS memaksa Indonesia untuk memperbolehkan transfer data pribadi dari dalam negeri ke wilayah AS dengan mengakui bahwa peraturan perlindungan data pribadi AS setara dengan peraturan di Indonesia. Hal ini melanggar aturan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam beleid tersebut, dijelaskan bahwa negara tujuan transfer data pribadi mempunyai tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP. Terlebih, terdapat kasus pembobolan data di AS, seperti di tahun 2024 berupa kebocoran di beberapa pemilik data pribadi warga AS. Selain itu, data keuangan masyarakat Indonesia dapat diakses ke luar wilayah Indonesia juga melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Indonesia yang mewajibkan sistem elektronik perbankan ditempatkan di wilayah Indonesia.
    
15. Indonesia tidak bisa membatasi dominasi platform asing atas pendapatan iklan karena Indonesia tidak boleh mewajibkan platform AS membayar lisensi, berbagi data pengguna, atau berbagi keuntungan. Hal ini akan menjadikan platform global dari AS bisa dengan mudah menguasai pangsa pasar Indonesia khususnya dalam hal iklan digital. Negara kehilangan alat koreksi pasar. Akibatnya, Indonesia tidak boleh memaksa profit-sharing, sedangkan di sisi lain platform AS bebas transfer data dan bisa terlindungi dari pajak tertentu yang menyasar perusahaan asal AS (seperti Meta, Google dan Youtube).
    
16. Pemerintah AS juga melarang Pemerintah Indonesia untuk menerapkan pajak digital ataupun pungutan lainnya kepada perusahaan digital dan teknologi AS. Larangan ini melanggar aturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
    
17. Dalam ART Indonesia-AS juga menyebutkan Indonesia harus berkomunikasi dengan pihak AS sebelum membuat perjanjian perdagangan digital dengan negara lainnya yang membahayakan kepentingan AS. Aturan tersebut berpotensi menghambat perjanjian terkait ekonomi digital yang sudah berjalan, termasuk Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang sudah berjalan. Pemerintah AS berpotensi memasukkan kepentingan AS ke dalam perjanjian tersebut.
    
18. Pengadaan produk teknologi dan infrastruktur 5G, 6G, satelit dan kabel bawah laut harus melalui konsultasi dengan AS. Praktik ini dapat melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menimbulkan potensi adanya Persekongkolan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan tangan Pemerintah AS. Selain itu pengembangan semikonduktor sebagai potensi ekonomi Indonesia menjadi terhambat karena klausul tersebut.
    
19. Indonesia wajib terus mengizinkan jaringan pembayaran internasional milik perusahaan AS memproses transaksi domestik secara lintas batas. Ketentuan ini secara langsung menguntungkan Visa dan Mastercard. Ruang kebijakan untuk memperkuat switching domestik menjadi terbatas.
    
20. Indonesia dipaksa membeli cacahan baju bekas dengan tujuan recycle namun terdapat kekhawatiran dalam kegiatan importasinya berpotensi menimbulkan kebocoran impor pakaian bekas.
21. Kekhawatiran adanya retaliasi dagang dari mitra negara lain yang merasa perjanjian Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade memberikan diskriminasi terhadap produk negara diluar AS.

(Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan bakal ada pembicaraan lanjutan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) usai putusan Mahkamah Agung AS atau Supreme Court yang menyatakan tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump ilegal.

Untuk diketahui, putusan MA yang menyatakan tarif Trump kepada mitra dagangnya ilegal itu muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement of Reciprocal Trade (ART) di Washington DC. Indonesia mendapatkan tarif impor 19%, tetapi 0% untuk komoditas asli seperti sawit, kopi dan kakao, serta ditambah dengan produk tekstil.

Sebagai respons atas putusan tersebut, Presiden Trump justru memperkenalkan tarif baru 10% untuk global.

Atas dinamika tersebut, Kemenko Perekonomian menyatakan bakal terus mengamati perkembangan kondisi terkini. Kelanjutan atas penerapan ART disebut akan bergantung pada keputusan kedua belah pihak.

"Artinya terhadap perjanjian ini pihak Indonesia juga masih perlu proses ratifikasi dan perjanjian ini belum langsung berlaku, serta pihak Amerika Serikat juga perlu proses yang sama di negaranya dengan perkembangan terbaru ini," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Sabtu (21/2/2026).

Haryo juga menegaskan bahwa akan ada pembicaraan selanjutnya antara kedua belah pihak terkait dengan perkembangan dinamika terkini. Sebagaimana diketahui, di Indonesia suatu perjanjian dagang masih harus diratifikasi oleh DPR sebelum berlaku secara operasional.

"Akan ada pembicaraan selanjutnya antarkedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya," lanjut Haryo.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani ART dengan Presiden Donald Trump yang merupakan hasil negosiasi panjang atas pengenaan tarif impor yang pertama kali diperkenalkan pada April 2025 sebagai 'Liberation Day'. Indonesia mendapatkan tarif lebih kecil yakni 19% dari awalnya 32% setelah sejumlah proses negosiasi.

Di samping itu, AS juga mengecualikan tarif atau bea masuk impor untuk komoditas asli yang ditanam di Indonesia seperti di antaranya sawit, kakao, dan kopi. Pada penandatanganan ART Kamis lalu, pemerintah juga mengumumkan produk tekstil Indonesia mendapatkan bea masuk 0%.

Hanya selang sehari, MA AS atau Supreme Court menyatakan bahwa kebijakan tarif impor yang diluncurkan Trump di bawah undang-undang (UU) bernama International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ilegal. Mayoritas atau 6 dari 9 hakim Supreme Court menyatakan kebijakan itu ilegal karena harus juga melalui Kongres AS.

Sebagai respons atas putusan pengadilan, Trump pun mengenakan tarif baru 10% berlaku secara global. Dia menyatakan bahwa tengah memelajari aturan-aturan lain yang bisa digunakannya untuk tetap mengganjar mitra dagang AS dengan bea masuk guna mencegah pelebaran defisit neraca dagang negaranya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), namun tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Adapun, kesepakatan ART ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025. Salah satu poin kesepakatan yaitu terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel) Indonesia di pasar Negeri Paman Sam.

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," kata Airlangga.

Berdasarkan dokumen resmi perjanjian ART, mekanisme fasilitas tarif preferensi untuk sektor padat karya ini didesain secara resiprokal. AS berkomitmen membentuk mekanisme yang memungkinkan produk tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia menerima tingkat tarif resiprokal nol.

Kendati, mekanisme ini memuat prasyarat kuantitatif, yaitu volume impor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia yang diizinkan masuk ke AS dengan penurunan tarif akan ditentukan berdasarkan rasio kuantitas ekspor bahan baku tekstil dari AS ke Indonesia, seperti kapas atau serat buatan (man-made fiber) produksi AS seperti yang ditekankan pada Article 6.3 dokumen perjanjian ART.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan 1.819 pos tarif produk Indonesia yang kini menikmati akses tarif 0% di AS mencakup minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Sebagai timbal balik, pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas pembebasan tarif 0% untuk sejumlah produk agrikultur asal AS. Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa langkah ini justru sejalan dengan kepentingan pengendalian inflasi pangan domestik.

"Masyarakat Indonesia akan membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean [kedelai] ataupun wheat [gandum], dalam hal ini noodle [mie] ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan kedua negara sepakat untuk merevitalisasi Council on Trade and Investment untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan memitigasi risiko lonjakan impor ke depannya.

Menurut mantan menteri perindustrian itu, forum itu akan menjadi dewan ekonomi bilateral untuk menyelesaikan potensi sengketa perdagangan dan anomali arus barang.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), dengan salah satu poin kesepakatan terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Kesepakatan ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Berdasarkan dokumen resmi perjanjian ART, mekanisme fasilitas tarif preferensi untuk sektor padat karya ini didesain secara resiprokal. AS berkomitmen membentuk mekanisme yang memungkinkan produk tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia menerima tingkat tarif resiprokal nol.

Kendati, mekanisme ini memuat prasyarat kuantitatif, yaitu volume impor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia yang diizinkan masuk ke AS dengan penurunan tarif akan ditentukan berdasarkan rasio kuantitas ekspor bahan baku tekstil dari AS ke Indonesia, seperti kapas atau serat buatan (man-made fiber) produksi AS seperti yang ditekankan pada Article 6.3 dokumen perjanjian ART.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan 1.819 pos tarif produk Indonesia yang kini menikmati akses tarif 0% di AS mencakup minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Sebagai timbal balik, pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas pembebasan tarif 0% untuk sejumlah produk agrikultur asal AS. Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa langkah ini justru sejalan dengan kepentingan pengendalian inflasi pangan domestik.

"Masyarakat Indonesia akan membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean [kedelai] ataupun wheat [gandum], dalam hal ini noodle [mie] ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," tegasnya.

Berlaku 90 Hari Setelah Ratifikasi

Perjanjian komprehensif ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif 90 hari setelah kedua negara melakukan ratifikasi berdasarkan prosedur hukum masing-masing.

Dari sisi Indonesia, ujar Airlangga, pemerintah akan segera membawa draf kesepakatan ini untuk dikonsultasikan lebih lanjut dengan DPR.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan kedua negara sepakat untuk merevitalisasi Council on Trade and Investment untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan memitigasi risiko lonjakan impor ke depannya.

Menurutnya, forum itu akan menjadi dewan ekonomi bilateral untuk menyelesaikan potensi sengketa perdagangan dan anomali arus barang.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) masih menaruh harapan agar pemerintah mampu menegosiasikan tarif yang lebih rendah dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika SerikatDonald Trump.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berharap tarif resiprokal yang saat ini berada di level 19% bisa ditekan lebih rendah agar daya saing ekspor ke Negeri Paman Sam kembali pulih.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pasar Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan utama ekspor tekstil Indonesia. Namun, beban tarif dinilai membuat produk nasional sulit bersaing dengan negara lain yang mendapatkan perlakuan lebih kompetitif.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (17/2/2026).

Dalam negosiasi tersebut, Amerika Serikat disebut meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas (cotton) dari Negeri Paman Sam sebagai salah satu syarat penurunan tarif resiprokal dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Permintaan itu menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi industri pemintalan yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Redma, peningkatan impor kapas dari AS sulit direalisasikan apabila tingkat utilisasi industri pemintalan masih berada di bawah 50%. Dengan kapasitas produksi yang belum optimal, kebutuhan bahan baku otomatis ikut menurun.

“Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilisasinya masih di bawah 50%,” terangnya.

Data APSyFI mencatat, sebelum pandemi Covid-19 total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan sekitar 300.000 ton berasal dari Amerika Serikat. Namun, sejak 2022 tren impor terus mengalami penurunan signifikan.

Pada 2025, total impor kapas Indonesia tercatat hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari Amerika Serikat tinggal sekitar 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan lesunya aktivitas produksi di sektor pemintalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor cotton kita dari AS bisa naik,” jelasnya.

Dia menambahkan, rendahnya utilisasi industri tidak lepas dari membanjirnya produk impor yang diduga dijual dengan praktik dumping, baik dalam bentuk kain maupun benang. Kondisi ini membuat pasar domestik tertekan dan menggerus permintaan terhadap produk dalam negeri.

“Utilisasi pemintalan tidak mungkin bisa naik selama barang-barang impor dumping baik kain maupun benang masih membanjiri pasar domestik. Karena kebutuhan utama industri hanyalah pasar dan persaingannya yang fair,” ujarnya.

APSyFI pun berharap upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan tarif, tetapi juga diiringi dengan pembenahan di dalam negeri. Tanpa perlindungan pasar yang memadai dan persaingan usaha yang adil, industri menilai sulit untuk meningkatkan produksi sekaligus memenuhi permintaan tambahan impor kapas dari Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan 22 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/2/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyinggung soal upaya Indonesia Incorporated.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden selalu membuka ruang komunikasi dengan semua pihak, termasuk para pengusaha. Dalam pertemuan itu, Presiden mendapatkan banyak masukan dan input dari pengusaha.

"Yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini harus berjalan beriringan, Indonesia Incorporated disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju, harus kita bantu, kita dorong," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa salah satu kunci ekonomi adalah sektor swasta. Presiden pun menurutnya banyak mendapatkan masukan dari pengusaha seperti terkait pengembangan sektor-sektor padat karya.

"Bagaimana kita lebih kompetitif dalam hal misalnya industri tekstil, di sekitar industri sepatu. Bagaimana kemudian kita menyatukan persepsi bahwa kita harus juga berpikir untuk berkompetisi di tingkat global, karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya mengandalkan competitive market di dalam negeri," ujar Prasetyo.

Adapun, pertemuan antara Presiden dan pengusaha dari Apindo itu berlangsung sejak pukul 18.50 hingga 22.00 WIB pada Senin (9/2/2026). Terdapat deretan pengusaha Apindo yang turut hadir mulai dari Sofjan Wanandi, Sudhamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, dan Hendra Widjaja.

Selain itu, Budiarsa Sastrawinata, Ronald Walla, Adhi Lukman, Raymond Gunawan, Dedy Rochimat, Kris Adidarma, hingga Leo Julianto Sutedja, dan Harry Lukminto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menyinggung istilah Indonesia Incorporated ketika memberi sambutan di musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun lalu. Prabowo memakai istilah tersebut ketika menekankan persatuan di internal para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia.

“Kita membutuhkan Kadin yang dinamis, pengusaha berani, inovatif, bekerja sama dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Presiden.

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, dalam konsep Indonesia Incorporated, pemerintah dan pelaku bisnis harus berjalan seiringan untuk mencapai tujuan yang sama di bawah satu komando presiden. Tujuan tersebut, sambungnya, adalah menjadikan Indonesia bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

Oleh sebab itu, Prabowo juga mengaku ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta. Dia mencontohkan berbagai proyek infrastruktur, yang 10 tahun terakhir sebagian besar ditangani BUMN, akan diserahkan kepada swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/2/2026). Dalam audiensi, Prabowo mengajak para pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan laman resmi Instagram Presiden, @presidenrepublikindonesia, Prabowo menerima audiensi dengan Apindo untuk bertukar pandangan mengenai arah dan prospek dunia usaha ke depan.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, dan alas kaki, hingga mebel serta makanan dan minuman," tulis di laman Instagram @presidenrepublikindonesia pada Senin (9/2/2026).

Adapun, para pengusaha yang hadir juga menyampaikan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo dalam upaya pengentasan kemiskinan, penyediaan gizi, dan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

Selain itu, pengusaha mendukung penguatan industrialisasi yang memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara.

Terdapat sejumlah pengusaha dari Apindo yang turut hadir, yakni Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. Kemudian, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sudhamek pun turut hadir. Belasan orang lain yang ikut audiensi ke Hambalang, yaitu para pengurus Apindo.

Sejumlah pejabat pun turut hadir, di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rencana pengembangan sektor tekstil melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga saat ini masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti pelantikan dan pengucapan sumpah Hakim Konstitusi serta pelantikan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait progres BUMN tekstil, Airlangga menegaskan pemerintah masih mempelajarinya secara mendalam.

“Masih di, dipelajari,” ujar Airlangga kepada wartawan

Saat ditanya kemungkinan pembentukan BUMN tekstil baru seperti Perminas, Airlangga juga belum memberikan kepastian.

“Nanti kita lihat,” katanya singkat.

Airlangga kembali menekankan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan karena masih berada dalam tahap kajian.

“Masih dalam kajian, masih kajian,” ucapnya.

Terkait waktu penerbitan termin maupun jadwal pelaksanaan, Airlangga menegaskan belum dapat memastikan.

“Belum,” kata Airlangga saat ditanya kapan termin akan terbit.

Saat kembali didesak mengenai waktu pelaksanaan, Airlangga kembali menegaskan belum ada kepastian.

“Belum,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengemukakan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih sulit bangkit akibat tekanan persaingan global yang kian ketat serta melemahnya daya saing domestikn

Ekonom CORE Indonesia Yusuf mengatakan bahwa perlambatan industri TPT tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Dari sisi eksternal, persaingan global semakin ketat dengan munculnya negara-negara produsen baru seperti Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja yang menawarkan struktur biaya lebih kompetitif.

Dia menjelaskan, negara-negara tersebut memiliki posisi tawar yang lebih baik, terutama dari sisi upah tenaga kerja yang relatif murah dan efisiensi produksi yang tinggi.

"Akibatnya, banyak buyer internasional mengalihkan pesanan ke sana,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (30/1/2026).

Sementara itu, di dalam negeri, industri TPT justru dibebani kenaikan biaya produksi yang berkelanjutan. Peningkatan upah, mahalnya energi dan logistik, serta ketergantungan pada bahan baku impor yang sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar membuat margin industri semakin tertekan dan ruang ekspansi kian terbatas.

Yusuf menjelaskan, tantangan kebangkitan industri TPT saat ini berada pada dua sisi sekaligus, yakni pasar dan struktur industri. Dari sisi pasar, produk tekstil impor murah—termasuk yang masuk secara ilegal atau melalui praktik undervalued—membanjiri pasar domestik dan membuat produk lokal kalah bersaing.

“Tekanan ini menggerus utilisasi pabrik dan pada akhirnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya,” katanya.

Sementara itu, secara struktural, investasi di sektor TPT dinilai tidak menarik bagi investor. Hal ini karena karakter industri TPT Indonesia yang padat karya dengan tingkat pengembalian relatif tipis serta ketidakpastian regulasi.

Kondisi tersebut diperparah oleh banyaknya mesin produksi yang sudah tua. Hal ini, lanjut Yusuf, membuat produktivitas industri nasional tertinggal dibandingkan negara pesaing.

“Tanpa peremajaan teknologi dan kepastian iklim usaha, investor akan terus ragu masuk ke sektor ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusuf menegaskan kebijakan pemerintah untuk menggenjot industri TPT ke depannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Dia menjelaskan, pengawasan impor harus diperkuat dan dijalankan secara konsisten. Upaya tersebut mencakup penertiban barang ilegal dan praktik dumping agar pasar domestik tidak terus dibanjiri produk murah yang merusak harga.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif nyata untuk mendorong investasi TPT, antara lain melalui fasilitas tax allowance, kemudahan pembiayaan, serta dukungan peremajaan mesin. Dia menambahkan, penurunan biaya logistik dan energi juga menjadi kunci untuk memperbaiki struktur biaya industri agar lebih kompetitif.

“Penguatan kualitas SDM dan integrasi hulu-hilir penting supaya industri tidak terlalu bergantung pada bahan baku impor,” katanya.

Meski menghadapi tantangan besar, Yusuf menilai prospek industri TPT nasional masih terbuka. Dia mengatakan, besarnya pasar domestik menjadi modal utama bagi keberlangsungan industri, terutama jika dibarengi dengan pembatasan barang ilegal dan kebijakan penggunaan produk dalam negeri.

Di sisi lain, Yusuf mengingatkan peluang tersebut hanya akan terwujud jika kebijakan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Industri TPT harus bergerak dari sekadar bertahan menjadi lebih produktif, efisien, dan bernilai tambah,” kata Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah guna membangkitkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional mengingat potensinya sebagai pemain di pasar global.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menuturkan, pemerintah melihat industri TPT Indonesia potensial untuk diintegrasikan dan dikembangkan. Hal tersebut seiring dengan potensi jumlah penduduk dunia yang akan mencapai 8 miliar orang kedepannya.

Menurutnya, dengan pengembangan tersebut, Indonesia nantinya dapat menjadi pemain besar tekstil dunia. Dia juga mengatakan, industri tekstil Indonesia akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Prospek ini perlu dibarengi dengan peningkatan teknologi, peningkatan skill SDM, serta butuh investasi untuk revitalisasi," katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (29/1/2026).

Seiring dengan hal tersebut, Haryo mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah program dan insentif guna memulihkan industri tekstil nasional.

Dia mengatakan, salah satu insentif yang diberikan pemerintah pada sektor ini adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja industri padat karya mencakup tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kulit dan produk kulit, serta furnitur. Haryo menuturkan, kebijakan tersebut telah berjalan sejak 2025 lalu dan akan dilanjutkan tahun ini

Selain itu, pemerintah juga memberikan program Kredit Investasi Padat Karya (KIPK). Haryo menjelaskan, skema KIPK menyediakan akses kredit/pembiayaan dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar bagi pelaku usaha di enam sektor industri padat karya tertentu.

"Dukungan pemerintah kepada penerima KIPK berupa subsidi bunga/margin sebesar 5% per tahun untuk modernisasi peralatan atau mesin," jelasnya.

Kemudian, pemerintah juga memberikan keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi perusahaan industri padat karya tertentu, mencakup pengurangan beban iuran hingga 50%

Sebelumnya, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, perlambatan industri TPT tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Dari sisi eksternal, persaingan global semakin ketat dengan munculnya negara-negara produsen baru seperti Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja yang menawarkan struktur biaya lebih kompetitif.

Dia menjelaskan, negara-negara tersebut memiliki posisi tawar yang lebih baik, terutama dari sisi upah tenaga kerja yang relatif murah dan efisiensi produksi yang tinggi.

"Akibatnya, banyak buyer internasional mengalihkan pesanan ke sana,” ujarnya.

Sementara itu, di dalam negeri, industri TPT justru dibebani kenaikan biaya produksi yang berkelanjutan. Peningkatan upah, mahalnya energi dan logistik, serta ketergantungan pada bahan baku impor yang sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar membuat margin industri semakin tertekan dan ruang ekspansi kian terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Minat investasi di industri garmen dan tekstil nasional masih terjaga di tengah isu badai PHK dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia tetap dipandang sebagai salah satu basis produksi penting dalam rantai pasok dunia, terutama bagi merek-merek internasional yang membutuhkan kapasitas besar dan standar produksi yang andal.

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia menegaskan bahwa sektor garmen dan tekstil masih menarik bagi investor asing. Daya tarik Indonesia tidak lepas dari ketersediaan tenaga kerja, pengalaman panjang industri nasional, serta kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar internasional.

“Ya industri garmen dan tekstil Indonesia masih diminati oleh investor asing. Indonesia tetap dipandang sebagai salah satu basis produksi penting dalam rantai pasok global,” kata Anne kepada Bisnis, dikutip Minggu (25/1/2026).

Anne menjelaskan, banyak perusahaan garmen nasional telah berkembang menjadi mitra strategis bagi berbagai brand internasional. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap kualitas produk, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen keberlanjutan industri garmen dan tekstil di Indonesia.

Selain faktor kepercayaan, minat investor juga didorong oleh langkah pelaku industri yang terus berinvestasi dalam efisiensi energi, digitalisasi proses produksi, serta penerapan praktik berkelanjutan.

"Sehingga Indonesia tidak hanya kompetitif dari sisi biaya, tetapi juga dari sisi kepatuhan ESG dan tuntutan pasar global," tuturnya.

Dalam konteks tersebut, industri garmen dan tekstil dinilai masih memiliki prospek yang kuat sebagai bagian penting dari penguatan rantai pasok global sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Berdasarkan data resmi dan publikasi sektor, realisasi investasi di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki pada 2024 menunjukkan peningkatan signifikan. Total investasi tercatat naik dari sekitar Rp29,9 triliun pada 2023 menjadi Rp39,2 triliun pada 2024, atau tumbuh lebih dari 30% secara tahunan.

Merujuk data terbaru Kemenperin, realisasi investasi industri tekstil dan pakaian jadi pada triwulan I-III tahun 2025 mencapai Rp16,11 triliun atau tumbuh 5,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut mencerminkan pulihnya minat investasi serta meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek industri garmen dan tekstil di Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Dari sisi komposisi, investasi berasal dari kombinasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sektor tekstil tetap menjadi salah satu kontributor utama investasi manufaktur, dengan porsi PMDN yang kuat dan kontribusi PMA yang signifikan, khususnya untuk proyek berorientasi ekspor, modernisasi mesin, serta penguatan kapasitas produksi.

"Kombinasi PMDN dan PMA ini mencerminkan bhawa baik investor domestik maupun asing masih melihat sektor garmen dan tekstil sebagai sektor strategis dan prospektif untuk jangka menengah dan panjang," pungkasnya.