JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan kepatuhan terhadap regulasi disebut menjadi landasan utama dalam operasional Bank Jakarta sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan.

Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat posisi perusahaan di industri perbankan.

Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai mengatakan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi upaya perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, mitra bisnis, dan regulator.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank. Bank terbesar di dunia.

“Dengan penerapan tata kelola yang baik, Bank Jakarta optimistis dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, mitra bisnis, dan regulator,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Ateng menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi perbankan menjadi bagian penting dalam upaya perusahaan meningkatkan standar tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menyebut konsistensi penerapan good corporate governance (GCG) diyakini dapat menjaga kinerja perusahaan tetap sehat dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

“Dengan konsisten menerapkan GCG kami yakin dapat menjaga kinerja perusahaan yang sehat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkokoh posisi Bank Jakarta sebagai institusi perbankan yang profesional dan berdaya saing tinggi,” kata Arie.

Penilaian kepatuhan dan tata kelola

Bank Jakarta menyebut penerapan kepatuhan hukum dan tata kelola berkelanjutan dilakukan melalui sejumlah aspek, mulai dari evaluasi dan monitoring kepatuhan, sosialisasi peraturan kepada internal perusahaan, inovasi dan penggunaan teknologi untuk mendukung kepatuhan hukum, hingga strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari metodologi penilaian Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) yang menggunakan pendekatan self-assessment secara terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan peserta.

Pada ajang tersebut, Bank Jakarta meraih penghargaan Gold Regulatory Compliance dalam Indonesia Regulatory Compliance Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Hukum Online di Jakarta, Kamis (22/5/2026).

Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu menjadikan kepatuhan hukum sebagai nilai inti dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Elnusa Tbk (Elnusa) kembali menegaskan posisi tata kelola perusahaan yang unggul dengan membukukan skor 96,66 poin pada penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2025, berdasarkan kinerja tahun buku 2024.

Capaian ini menempatkan Perseroan pada predikat “Very Good” (Level 4), sekaligus memperkuat kredibilitas Elnusa sebagai perusahaan jasa energi dengan standar governance berkelas global.

Kinerja tersebut juga menunjukkan outperformance dibandingkan rata-rata emiten Big Cap di Indonesia sebesar 82,60 poin, menegaskan bahwa praktik GCG Elnusa berada pada level yang kompetitif dan di atas benchmark pasar.

Secara konsisten, Elnusa juga mencatatkan kinerja lebih tinggi dibanding kelompok Mid Cap, memperkuat positioning Perseroan di lintas kategori kapitalisasi.

Corporate Secretary Elnusa, Rustam Aji, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan refleksi dari strategi tata kelola yang terintegrasi dengan arah bisnis Perseroan.

“GCG di Elnusa tidak hanya kami posisikan sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi sebagai enabler untuk meningkatkan kualitas keputusan bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujarnya lewat keterangan pers, Selasa (5/5/2026).

Rustam menambahkan penguatan GCG di Elnusa mencakup peningkatan kualitas keterbukaan informasi, optimalisasi peran Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan RUPS dan engagement dengan investor.

Pendekatan ini memastikan bahwa praktik governance tidak hanya comply, tetapi juga adaptif terhadap dinamika industri dan ekspektasi pasar.

Selain itu, tingkat kepatuhan yang tinggi dalam perlindungan hak pemegang saham semakin memperkuat komitmen Perseroan dalam menjunjung prinsip keadilan dan keterbukaan.

Pada penilaian tingkat lanjut, Elnusa juga mencatatkan capaian positif dengan memperoleh bonus sebesar 7 poin tanpa penalti, juga mencerminkan keberhasilan Elnusa dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, penguatan sistem pengendalian internal, serta minimnya eksposur terhadap praktik yang berisiko (bad practices).

Hal ini menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai kualitas manajemen dan ketahanan jangka panjang Perseroan.

Dengan capaian ini, Elnusa semakin memperkuat kepercayaan pasar, di mana tata kelola yang kuat menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga kinerja operasional, stabilitas keuangan, serta keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri energi yang terus berkembang.

Ke depan, Elnusa akan terus meningkatkan kualitas implementasi GCG melalui penguatan aspek transparansi, sustainability governance, dan digital governance, sekaligus menjadikan hasil ACGS sebagai strategic benchmark untuk mendorong continuous improvement.

Langkah itu sejalan dengan komitmen Perseroan untuk terus menghadirkan pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mulai merealisasikan pembelian kembali (buyback) saham sejak 28 April 2026. Langkah ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Maret lalu.

Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, mengatakan pelaksanaanbuybackmerupakan bentuk keyakinan perseroan terhadap kondisi bisnisnya.

“Pelaksanaanbuybackmerupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini merupakan wujud keyakinan kami atas fundamental bisnis perseroan,” ujar Hendra dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Programbuybacktersebut direncanakan berlangsung selama 12 bulan, terhitung sejak 12 Maret 2026 hingga 11 Maret 2027, kecuali dihentikan lebih awal sesuai ketentuan yang berlaku.

BCA menegaskan pelaksanaan aksi korporasi ini tidak memiliki dampak material terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan usaha perseroan. Manajemen juga menyatakan akan tetap memperhatikan kondisi pasar selama periode pelaksanaanbuyback.

Hendra menambahkan, perseroan berkomitmen menjalankan seluruh proses sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) serta peraturan yang berlaku.

“Kami mengungkapkan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari segenap pemegang saham. BCA senantiasa berfokus pada fundamental bisnis perseroan, serta melangkah dengan pruden pada 2026,” katanya.

Per akhir Maret 2026, BCA melayani sekitar 44 juta rekening nasabah dan memproses lebih dari 122 juta transaksi per hari, didukung jaringan kantor cabang, ATM, serta layanan digital.

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) terus memperkuat langkah transformasi bisnis dan fondasi keuangan perseroan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja jangka panjang di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

Sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta dorongan untuk menghadirkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan kondisi secara wajar, PTPP melakukan penyempurnaan penyajian atas laporan keuangan tahun buku 2024. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelaahan menyeluruh guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk pencadangan berdasarkan evaluasi atas proses penyelesaian klaim sesuai mekanisme kontraktual.

Pada tahun 2025, perseroan juga melakukan langkah kehati-hatian melalui pengakuan penurunan nilai (impairment) atas asset tertentu pada entitas anak, termasuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas piutang serta penyesuaian nilai persediaan, sebagai bagian dari penguatan kualitas aset dan penerapan manajemen risiko yang lebih prudent.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola perusahaan, serta penyesuaian terhadap dinamika industri. Hal ini tidak mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan operasional PTPP. Kebijakan tersebut memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan konsolidasian perseroan pada periode pelaporan tahun 2025.

Kendati demikian, manajemen menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi PTPP untuk memperkuat fundamental keuangan dalam jangka panjang. Langkah ini juga merupakan bagian dari proses penataan dan penguatan struktur keuangan perseroan secara menyeluruh guna memastikan keberlanjutan usaha serta meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, langkah ini sejalan dengan arah Danantara alam merasionalisasi jumlah BUMN, termasuk inisiatif integrasi BUMN Karya guna memperkuat kapasitas usaha dan meningkatkan stabilitas keuangan industri konstruksi nasional. Selain itu, perseroan juga mengedepankan prinsip keterbukaan penuh dalam penyajian laporan keuangan sebagai fondasi penting dalam melakukan bisnis konsolidasi tersebut.

Dia memastikan, penyajian kembali dan penyesuaian yang dilakukan perseroan merupakan langkah yang terukur dan berbasis prinsip kehati-hatian untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat fundamental keuangan dan meningkatkan kualitas bisnis PTPP secara menyeluruh.

"Kami meyakini langkah ini menjadi fondasi penting agar PTPP dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan ke depan,” ujar Joko, Jumat (3/4/2026).

Ke depan, perseroan akan secara konsisten mendorong perbaikan kinerja melalui sejumlah langkah strategis yang terukur, antara lain fokus pada bisnis inti konstruksi serta melakukan divestasi pada aset-aset tertentu, penguatan arus kas operasional melalui percepatan pencairan piutang usaha guna menjaga cash flow, partisipasi aktif dalam berbagai peluang proyek strategis, termasuk proyek pemerintah, BUMN, dan sektor swasta yang prospektif, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan proyek dan pengelolaan portofolio dengan mengedepankan manajemen risiko.

Dengan langkah-langkah tersebut, PTPP optimistis dapat memperkuat posisi keuangan serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang. Perseroan akan terus menyampaikan perkembangan informasi secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Rahmat Fiansyah/ADV)

Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, PT TASPEN (Persero) menegaskan komitmennya menjaga integritas institusi dengan mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekanan perusahaan untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel kepada jajaran insan TASPEN maupun anak perusahaan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan pada momentum hari raya.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan implementasi standar ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan integritas organisasi.

"Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat 'Zero Gratification' dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idulfitri ini," ujar Henra.

TASPEN juga mengajak masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut sejalan dengan ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pelaporan gratifikasi.

Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel.Apabila masyarakat menemukan adanya oknum dari jajaran TASPEN yang meminta atau menerima hadiah berkaitan dengan jabatan, laporan dapat disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS) yang telah disediakan perusahaan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui beberapa kanal, antara lain melalui email [email protected], SMS/WhatsApp 08111446666, serta melalui website wbs.taspen.co.id. Seluruh identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor.

Sepanjang 2025, TASPEN juga menjalankan berbagai program untuk memperkuat budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi antikorupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), program Compliance Movie Day, sosialisasi budaya kepatuhan dan GCG di kantor pusat maupun cabang, program e-learning integritas, hingga kampanye digital internal.

Dalam kampanye tersebut, perusahaan menekankan penerapan prinsip 5 NO, yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, dan No Conflict of Interest.

Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN dalam membangun ekosistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui langkah ini, TASPEN berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari langkah TASPEN dalam memperkuat budaya integritas perusahaan sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara, yang senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik serta pelayanan profesional bagi seluruh peserta.

Dalam implementasinya, TASPEN menargetkan terwujudnya Zero Fraud di lingkungan perusahaan, sehingga partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk turut mengawasi serta melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran integritas.

PT Taspen (Persero) memeroleh skor GCG kategori 'sangat baik' selama hampir satu dekade dengan perolehan 99,191 pada 2025.

Dalam rilis resminya, peningkatan juga terjadi pada Skor Maturitas GRC dari 3,69 pada 2022 menjadi 4,89 pada 2024.

"Kenaikan Skor CGPI hingga mencapai 86,4 pada 2025 dengan predikat "Most Trusted"," demikian rilis perseroan beberapa waktu lalu.

Taspen juga menyatakan Penerapan tata kelola ini juga diperkuat melalui sertifikasi ISO 37301:2021 Kepatuhan, ISO 9001:2015 Manajemen Mutu, dan ISO 37001:2021 Anti Penyuapan, serta kompetensi karyawan Divisi Kepatuhan yang ditunjang berbagai sertifikasi profesional.

"Seluruh pencapaian ini membuktikan bahwa TASPEN mengelola pelayanan, dana, dan inovasi digital secara profesional, akuntabel, dan berintegritas," demikian Taspen.

Perseroan menyatakan kebahagiaan Pensiunan dibangun melalui kepastian perlindungan, penyaluran manfaat pensiun yang tepat dan berkelanjutan, serta kemudahan layanan yang mendukung kualitas hidup di masa pensiun.

PT BNI Sekuritas meraih predikat Trusted Company pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Awards 2025, yang menempatkan BNI Sekuritas dalam jajaran Perusahaan Efek yang dinilai konsisten menerapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan, juga sebagai fondasi dalam menjalankan strategi bisnis.

Direktur Operasional BNI Sekuritas, Yoga Mulya menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan disiplin perusahaan dalam menjadikan tata kelola sebagai fondasi utama setiap pengambilan keputusan, dengan fokus utama pada tata kelola yang kuat dan mempertahankan kepercayaan investor.

"Penghargaan CGPI 2025 menegaskan bahwa tata kelola bukan sekadar kewajiban formal, melainkan fondasi strategi jangka panjang BNI Sekuritas untuk menjaga stabilitas, integritas, dan kepercayaan investor. Dengan prinsip ini, kami siap menghadapi dinamika pasar, mendorong inovasi, dan terus menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Yoga.

Dalam industri pasar modal, tata kelola diyakini sebagai salah satu elemen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas perusahaan.

CGPI yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) bersama majalah SWA telah menjadi acuan nasional dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan. Penilaian tersebut mencakup struktur tata kelola, efektivitas proses, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan, termasuk kualitas kepemimpinan, pengendalian internal, dan keterbukaan proses bisnis yang mendukung kepercayaan pasar.

Sejalan, BNI Sekuritas memastikan setiap pengembangan bisnis dan inisiatif strategis selalu berada dalam kerangka GCG. Proses identifikasi peluang dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi melalui evaluasi risiko, kepatuhan, serta dampak strategis, sehingga perusahaan tetap kompetitif sekaligus resilien di berbagai siklus pasar.

Pendekatan ini tercermin dalam transformasi aplikasi BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) menjadi smart multi-product investing platform. Transformasi dijalankan dengan dukungan tata kelola yang kuat, mencakup aspek kepatuhan, manajemen risiko, dan transparansi kepada nasabah.

Yoga menambahkan, di sepanjang periode 2024-2025, BNI Sekuritas telah mengadopsi dynamic mindset dengan terus memperkuat fungsi compliance, risk management, dan internal audit sebagai bagian dari early warning system internal.

Menurutnya, penguatan ini memungkinkan perusahaan melakukan mitigasi risiko secara proaktif, mengantisipasi perubahan regulasi, serta mengidentifikasi peluang yang muncul dari perkembangan industri dan kebutuhan nasabah.

Pada saat bersamaan, BNI Sekuritas secara strategis berinvestasi pada penguatan Human Capital dan Teknologi Informasi (TI). Pengembangan infrastruktur TI difokuskan pada peningkatan keamanan siber, percepatan analisis data, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan.

Sementara itu, pengembangan talenta adaptif yang dilakukan BNI Sekuritas memastikan organisasi mampu membaca sinyal perubahan pasar, mendorong inovasi, dan merespons kebutuhan pelanggan secara cepat dan relevan.

Bisnis.com, JAKARTA- Indonesia Financial Group (IFG) selaku holding asuransi, penjaminan, dan investasi pelat merah berkomitmen menerapkan Good Corporate Governance (GCG), salah satunya dengan mekanisme pengadaan yang lebih transparan.

Sejalan dengan arah strategis Danantara Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan penciptaan nilai jangka panjang, IFG menyelenggarakan IFG Strategic Vendor Gathering 2025 dengan tema“Strengthening Trust, Driving Sustainable Business Synergy”.

IFG memandang tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus menopang keberlanjutan bisnis jangka panjang.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi IFG dan mitra kerja dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai prinsip GCG.

Lewat acara tersebut sekaligus IFG menegaskan komitmen penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, serta mendorong sinergi bisnis berkelanjutan guna mendukung transformasi bisnis dan penguatan ekosistem induk asuransi, penjaminan, dan investasi.

Direktur SDM IFG Rizal Ariansyah menyampaikan bahwa penguatan tata kelola pengadaan merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, menjadi prasyarat utama untuk memastikan seluruh mitra kerja menjunjung standar integritas, etika bisnis, serta kepatuhan yang konsisten dalam setiap proses pengadaan.

“Kemitraan yang dibangun atas dasar integritas dan kepercayaan akan memperkuat efektivitas operasional sekaligus mendukung penciptaan nilai berkelanjutan atau long term value creation, sehingga meningkatkan ketahanan korporasi dan kepercayaan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri jasa keuangan,” tambahnya, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/12/2025).

Komitmen IFG terhadap tata kelola dan keberlanjutan juga tercermin dari pengakuan Indeks Integritas Bisnis Lestari (INSTAR) 2025. Pengakuan tersebut melihat konsistensi IFG dalam praktik bisnis berintegritas, penguatan aspek sosial dan HAM, serta komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Jakarta (ANTARA) - Berbicara tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) erat kaitannya dengan tiga hal, yaitu perencanaan yang baik, tata kelola yang sehat, dan kepatuhan pada good corporate governance (GCG)

Ketiganya menjadi fondasi utama untuk memastikan PMN benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja BUMN.

PMN, idealnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur keuangan, mendukung transformasi bisnis, dan mendorong perusahaan negara menjadi lebih kompetitif.

Hanya saja, dalam praktik selama ini, efektivitas PMN sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak kebijakan PMN yang tidak berangkat dari perencanaan matang, tidak memiliki target kinerja terukur, serta tidak didahului audit menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola BUMN penerimanya. Di sinilah akuntabilitas publik dan kualitas tata kelola negara menghadapi ujian serius.

Contoh, Krakatau Steel dapat menjadi cermin untuk melakukan refleksi. Perusahaan ini telah beberapa kali menerima PMN, tetapi tetap mengalami tekanan keuangan yang berat.

Bahkan, setelah memperoleh tambahan modal negara, kondisi kinerja masih belum pulih secara fundamental. Ketika kemudian muncul kembali usulan pemberian PMN, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana evaluasi atas penggunaan PMN sebelumnya dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data.

Jika pola ini berulang, PMN hanya akan menjadi siklus penyelamatan jangka pendek, tanpa menyentuh akar persoalan, mulai dari beban utang, efisiensi operasi, hingga tata kelola manajemen.

Masalah menjadi semakin kompleks karena proses persetujuan PMN melibatkan lembaga politik. Dalam praktik, arena politik sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya mengedepankan analisis bisnis, proyeksi ekonomi, dan kepentingan nasional jangka panjang.

Intervensi politik tersebut, bahkan dapat merembes hingga penentuan jabatan direksi dan komisaris. Ketika jabatan strategis ditentukan berdasarkan pertimbangan politik ketimbang meritokrasi, profesionalisme manajemen BUMN berpotensi tergerus.

Tanpa manajemen yang memiliki kompetensi, integritas, dan orientasi kinerja yang kuat, seberapa pun besar PMN disalurkan, perbaikan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Padahal inti dari efektivitas PMN terletak pada tiga pilar utama. Pertama, perencanaan yang matang dengan sasaran yang jelas, terukur, dan realistis. Kedua, tata kelola yang transparan, akuntabel, serta bebas dari benturan kepentingan.

Ketiga, kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip good corporate governance. Tanpa ketiga pilar tersebut, PMN hanya akan menjadi instrumen fiskal, tanpa arah strategis yang kuat.

PMN seharusnya dipandang sebagai investasi publik yang wajib memberikan pengembalian dalam bentuk nilai ekonomi dan manfaat sosial, bukan sekadar penyelamatan perusahaan milik negara yang sedang menghadapi tekanan.

Opsi terakhir

Dalam konteks inilah wacana pembentukan Danantara sebagai entitas pengganti Kementerian BUMN perlu dilihat secara kritis.

Perubahan kelembagaan tidak otomatis menghadirkan perubahan substansial apabila kultur birokrasi dan praktik patronase politik masih tetap berlangsung.

Reformasi kelembagaan seharusnya diarahkan untuk menciptakan pengelolaan aset negara yang lebih profesional, independen, dan berorientasi kinerja.

Salah satu prasyarat utamanya adalah meminimalkan campur tangan politik jangka pendek dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Pengalaman sejumlah negara dapat menjadi rujukan. Di Singapura, Malaysia, dan China, pengelolaan perusahaan negara berada langsung di bawah otoritas tingkat tertinggi pemerintahan.

Dengan demikian, jalur akuntabilitas menjadi lebih jelas, intervensi politik sektoral dapat diminimalkan, dan fokus pada kinerja bisnis dapat lebih terjaga. Model seperti ini hanya akan berjalan efektif apabila dilengkapi pagar tata kelola yang kuat.

Mekanisme seleksi pimpinan BUMN harus berbasis kompetensi, rekam jejak profesional, dan integritas.

Prosesnya perlu dirancang transparan dan bebas dari kepentingan politik yang tidak relevan dengan tujuan bisnis.

PMN seharusnya diposisikan sebagai opsi terakhir, setelah seluruh langkah pembenahan internal dijalankan.

Restrukturisasi utang, efisiensi operasional, penataan rantai pasok, penerapan manajemen risiko, dan modernisasi proses bisnis perlu lebih dulu dilakukan.

Setiap penyaluran PMN harus diikuti dengan kontrak kinerja yang jelas, target yang terukur, serta konsekuensi manajerial apabila target tidak tercapai.

Reformasi ekonomi

Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap rupiah PMN benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Transparansi menjadi kunci penting dalam seluruh proses tersebut. Laporan penggunaan PMN perlu disusun secara terbuka, detail, dan dapat diakses publik. Audit independen harus dilakukan secara berkala dengan hasil yang dipublikasikan.

DPR tetap memiliki peran pengawasan strategis, tetapi pendekatan yang ditempuh perlu berbasis data dan analisis ekonomi yang objektif, bukan pertimbangan politik jangka pendek. Dengan demikian, mekanisme check and balance dapat berjalan secara sehat, tanpa mengorbankan profesionalisme pengelolaan BUMN.

Perlu disadari bahwa BUMN memiliki posisi yang amat strategis dalam perekonomian nasional. Peran penting di sektor energi, pangan, infrastruktur, logistik, keuangan, dan telekomunikasi menjadikan keberhasilan atau kegagalan BUMN berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pembenahan tata kelola PMN dan manajemen BUMN bukan sekadar isu teknis manajerial, melainkan bagian dari agenda besar reformasi ekonomi nasional.

Jika BUMN dikelola berdasarkan prinsip meritokrasi, transparansi, dan orientasi kinerja, PMN akan berubah fungsi dari beban fiskal menjadi instrumen penggerak pembangunan.

Pemikiran ini penulis sampaikan melalui penelitian akademik yang diuji dalam sidang ujian terbuka promosi doktor terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Sidang yang dipimpin oleh Prof Dr Luki Kurnia tersebut menetapkan kelulusan penulis sebagai doktor terapan.

Dari sini kemudian diharapkan, konsep terkait PMN bisa menjadi semakin baik ke depan agar tata kelola BUMN semakin sehat dan kuat dalam menopang perekonomian nasional.

Sebab Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pengelolaan aset negara yang profesional dan berdaya saing tinggi. Syarat utamanya adalah keberanian menempatkan kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

Apabila PMN direncanakan secara matang, dikelola secara transparan, diawasi secara disiplin, serta didukung manajemen yang profesional, maka BUMN akan berkembang menjadi lokomotif ekonomi yang sangat kuat.

Hal ini kemudian diharapkan mampu mendorong BUMN menjadi semakin sehat, bukan hanya memberikan keuntungan finansial bagi negara, tetapi juga menjaga kedaulatan ekonomi dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

*) Dr Ter Hilmi Rahman Ibrahim, SSos, MSi adalah dosen Universitas Nasional

Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel- PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyampaikan pada tanggal 18 Desember 2025 telah menerima surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris, yaitu Raden Mas Aris Santosa selaku Komisaris Utama.

Dalam keterangan pers Senin (22/12/2025), pengunduran diri tersebut diajukan sehubungan dengan pengangkatan Raden Mas Aris Santosa sebagai Komisaris Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Pelni).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan akan menindaklanjuti pengunduran diri ini melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri dimaksud.

"Perseroan menegaskan bahwa peristiwa ini tidak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun keberlangsungan usaha Perseroan," tutur Kepala Divisi Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk Fandy Dewanto.

Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), transparansi, serta keberlanjutan usaha dalam memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

(kunthi fahmar sandy)

Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Hal tersebut sejalan dengan komitmen perseroan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana digaungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dan dibuktikan dengan diraihnya penghargaan The Most Trusted Company dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG) ini diumumkan pada Selasa (25/11/2025) di Jakarta.

Pada ajang CGPI tahun ini, BNI meraih predikat Perusahaan Kategori Sangat Tepercaya, yang mencerminkan kemampuan perseroan menjalankan praktik tata kelola modern dan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Munadi Herlambang.

Bagi BNI, apresiasi dari IICG ini merupakan pengakuan penting terhadap komitmen perseroan dalam memperkuat budaya integritas serta tata kelola yang bersih dan transparan.

Momentum ini semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hakordia 2025 dan sejalan dengan kampanye nasional antikorupsi yang terus digelorakan KPK. Hal ini semakin menegaskan dukungan BNI terhadap upaya pencegahan korupsi serta penguatan prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada IICG dan SWA Media Grup atas predikat The Most Trusted Companies. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa langkah transformasi tata kelola yang dijalankan BNI mendapatkan pengakuan positif dan memotivasi kami untuk terus memperkuat penerapan GCG ke depan,” ujarnya, dikutip dari siaran pers BNI, Rabu (10/12).

IICG menilai bahwa transformasi BNI berhasil memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui pengembangan solusi ekosistem bisnis digital, peningkatan daya saing global, serta penguatan manajemen risiko dan operasional secara menyeluruh.

Upaya tersebut merupakan bagian integral dari strategi perseroan untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Selain itu, BNI terus memperbarui platform teknologi, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta memperluas proposisi layanan pada segmen ritel, komersial, wholesale, hingga global banking.

Dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut sejalan dengan kampanye nasional antikorupsi yang terus digaungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menegaskan bahwa perseroan selalu berkomitmen penuh menerapkan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG). Konsistensi tersebut dibuktikan melalui diraihnya penghargaan The Most Trusted Company dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Independen Cipta Governansi (IICG) ini diumumkan pada Selasa (25/11) di Jakarta.

Pada ajang CGPI tahun ini, BNI meraih predikat Perusahaan Kategori Sangat Tepercaya, yang mencerminkan kemampuan perseroan menjalankan praktik tata kelola modern dan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Munadi Herlambang.

Bagi BNI, apresiasi dari IICG ini merupakan pengakuan penting terhadap komitmen perseroan dalam memperkuat budaya integritas serta tata kelola yang bersih dan transparan.

Momentum ini semakin bermakna karena bertepatan dengan peringatan Hakordia 2025 dan sejalan dengan kampanye nasional antikorupsi yang terus digelorakan KPK. Hal ini semakin menegaskan dukungan BNI terhadap upaya pencegahan korupsi serta penguatan prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Menurutnya, predikat The Most Trusted Company menjadi dorongan bagi BNI untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

"Kami berterima kasih kepada IICG dan SWA Media Grup atas predikat The Most Trusted Companies. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa langkah transformasi tata kelola yang dijalankan BNI mendapatkan pengakuan positif dan memotivasi kami untuk terus memperkuat penerapan GCG ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

IICG menilai transformasi BNI berhasil memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui pengembangan solusi ekosistem bisnis digital, peningkatan daya saing global, serta penguatan manajemen risiko dan operasional secara menyeluruh. Upaya tersebut merupakan bagian integral dari strategi perseroan untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan.

Selain itu, BNI terus memperbarui platform teknologi, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta memperluas proposisi layanan pada segmen ritel, komersial, wholesale, hingga global banking.

Transformasi ini diarahkan untuk menjadikan BNI sebagai institusi perbankan dengan standar layanan dan tata kelola yang kompetitif di tingkat internasional.

Okki menegaskan bahwa transformasi BNI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, melainkan pada keberlanjutan jangka panjang.

"BNI kini bertransformasi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan keberlanjutan, efisiensi, serta customer experience yang semakin baik," tuturnya.

Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG yang kuat dan konsisten merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memastikan pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang.

Dengan pencapaian ini, BNI memperkuat posisinya sebagai salah satu bank dengan tata kelola terbaik di Indonesia dan terus berkomitmen meningkatkan standar GCG sesuai tuntutan industri dan ekspektasi publik.