nasabah dapat turut berkontribusi mengumpulkan donasi dengan meningkatkan transaksi kartu kredit dan debit serta meningkatkan saldo atau membuka tabungan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Tbk menyalurkan donasi senilai Rp127,6 juta kepada 820 penyintas bencana di Aceh Tamiang dalam bentuk paket sembako serta paket pendidikan berupa buku dan alat tulis.

Donasi tersebut dikumpulkan perseroan melalui program #MegaBerkahnya yang berlangsung pada 18 Februari 2026 hingga 31 Maret 2026. Program ini bertujuan untuk mengajak nasabah berbagi kebaikan pada saat Ramadhan.

Regional Head Bank Mega Medan Lina Wu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa nasabah dapat turut berkontribusi mengumpulkan donasi dengan meningkatkan transaksi kartu kredit dan debit serta meningkatkan saldo atau membuka tabungan di Tabungan Mega Dana, Mega Maxi dan Mega Zaver.

Bank Mega bersinergi dengan CT Arsa Foundation dalam menyalurkan donasi kepada masyarakat yang terdampak pasca bencana di Aceh Tamiang.

CT Arsa Foundation melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan serta jenis bantuan yang diprioritaskan.

Melalui program ini, Bank Mega berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan pascabencana serta mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.

Dengan berakhirnya program #MegaBerkahnya, Bank Mega menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Masyarakat tetap dapat menyalurkan donasi melalui Tabungan Mega Berbagi. Produk ini memungkinkan nasabah menyisihkan sebagian bunga tabungan untuk kegiatan sosial.

Nasabah dapat menyisihkan minimal 1 persen dari bunga yang diterima, dengan tambahan kontribusi 1 persen dari Bank Mega.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong integrasi kebijakan dan program antara pemerintah dan sektor energi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana melalui forum Sustainability Day 2026.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kebijakan dan program antara pemerintah dan sektor energi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong integrasi kebijakan dan program antara pemerintah dan sektor energi, terutama dalam memperkuat ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan terhadap dampak perubahan iklim serta bencana hidrometeorologi,” kata Darmawan berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Forum yang diselenggarakan pada Selasa (28/4) tersebut juga menjadi wadah berbagi praktik dan inovasi dalam mendukung transisi energi berkelanjutan yang tangguh terhadap risiko bencana.

Dalam acara tersebut, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Andre Notohamijoyo mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan PLN dalam menjaga keandalan layanan dasar bagi masyarakat, terutama pada situasi krisis.

“Diperlukan langkah antisipatif yang terintegrasi lintas sektor,” ujar Andre.

Menurut dia, sektor ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional terhadap risiko bencana.

Ia menekankan sektor ketenagalistrikan merupakan infrastruktur vital yang perlu dipastikan tetap andal, termasuk dalam kondisi darurat maupun pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga memaparkan sejumlah inisiatif keberlanjutan, antara lain penguatan infrastruktur kelistrikan yang tangguh, pengembangan energi baru terbarukan, serta penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

Kegiatan yang digelar di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, itu turut menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor termasuk perwakilan lembaga internasional, yaitu Perwakilan Wanita Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ulziisuren Jamsran dan Country Director Indonesia Agence Française de Développement (AFD) Yann Martres.

Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menciptakan sistem energi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim di masa mendatang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Kerusakan lingkungan di Jawa Barat kian mengkhawatirkan seiring meluasnya lahan kritis di sejumlah wilayah. Kondisi lahan gundul dan minim vegetasi terlihat di Pangalengan, Cisanti, Cikembang, Puncak Gede, hingga wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya rehabilitasi hutan dinilai mempercepat degradasi kawasan sekaligus meningkatkan ancaman longsor, banjir, dan kekeringan di berbagai daerah.

Tekanan terhadap ekosistem paling terasa di Bandung Raya yang berada di antara wilayah utara dan selatan. Di kawasan Bandung Utara, pembangunan properti dan destinasi wisata mengubah bentang alam yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.

Sementara di wilayah selatan, aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.

Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) M Taufan Suranto menilai situasi tersebut perlu direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.

Dia mendukung percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah, terutama melalui penanaman pohon di kawasan rawan longsor, penghijauan daerah aliran sungai, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Pentingnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menjaga ketersediaan air, menekan potensi bencana, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat," kata Taufan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, kawasan hulu perlu dijaga agar sumber air di Jawa Barat terus berlangsung. "Pemulihan kawasan hulu memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang menjadi sumber air penting bagi Jabar," ucapnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 814 kejadian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 1 Januari hingga 24 April 2026. Dalam laporannya, kejadian bencana hidrometeorologi basah khususnya banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi.

“Jumlah kejadian bencana per tanggal 24 April 2026 tercatat sebanyak 814 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi 99,26% dan bencana geologi 0,74% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan gelombang pasang atau abrasi,” tulis BNPB dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

BNPB melaporkan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan total 384 kejadian. Disusul oleh cuaca ekstrem sebanyak 253 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 85 kejadian, serta tanah longsor sebanyak 72 kejadian. Selain itu, tercatat 8 kejadian gelombang pasang atau abrasi dan 6 kejadian kekeringan.

Untuk kategori bencana geologi, BNPB mencatat telah terjadi 5 kali gempa bumi dan 1 kali erupsi gunungapi selama periode hampir empat bulan pertama di tahun ini.

Rentetan bencana ini membawa dampak kemanusiaan yang signifikan. Data BNPB menunjukkan sebanyak 214 orang dinyatakan meninggal dunia, 13 orang hilang, dan 1.670 orang mengalami luka-luka. Dampak yang paling masif terlihat pada jumlah warga yang menderita dan harus mengungsi, yakni mencapai 2.352.265 jiwa.

Lihat video: CUACA EKSTREM MENGINTAI! Apakah Kita Siap Hadapi Bencana Hidrometeorologi?



Kerusakan materiil juga tercatat cukup besar. Sebanyak 8.962 rumah dilaporkan rusak, dengan rincian 1.661 rusak berat, 1.879 rusak sedang, dan 5.422 rusak ringan. Bencana juga merusak fasilitas publik, di antaranya 95 tempat ibadah, 52 jembatan, 43 bangunan satuan pendidikan, 35 fasilitas pelayanan kesehatan, dan 11 kantor pemerintah.

Secara geografis, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi. BNPB mencatat Jawa Tengah dengan angka kejadian terbanyak yakni 156 bencana, disusul Jawa Barat dengan 138 kejadian, dan Jawa Timur dengan 115 kejadian. Wilayah lain yang menunjukkan angka cukup tinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTT) dengan 53 kejadian.

Cianjur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung menghentikan sementara enam perjalanan Kereta Api Siliwangi relasi Cipatat-Sukabumi karena perlintasan di petak Jalan Cibeber–Lampegan tepatnya di KM 73+9/0 terkikis atau gogosan.

Manajer Humasda Daop 2 Bandung Kuswardojo saat dihubungi, Kamis, mengatakan pembatalan perjalanan KA Siliwangi sudah dilakukan sejak Rabu (22/4) malam dan perjalanan kereta hanya sampai ke Stasiun Cibeber.

Pihaknya mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mempercepat proses penanganan di lokasi terdampak, hal tersebut dilakukan agar jalur dapat kembali normal dan perjalanan kereta api dapat beroperasi dengan aman.

"Saat ini petugas prasarana masih melakukan penanganan dan pemulihan jalur agar dapat segera dilalui kembali perjalanan kereta api," katanya.

Dia menjelaskan perjalanan sudah dihentikan sejak Rabu malam, sedangkan pada Kamis ada enam jadwal perjalanan KA Siliwangi yang dibatalkan karena masih dilakukannya perbaikan di lokasi gogosan.

Pihaknya melayani pembatalan tiket bagi pelanggan dengan pengembalian bea tiket 100 persen di luar biaya pemesanan dengan waktu pembatalan 7x24 jam dari jadwal KA yang dibatalkan.

KAI Daop 2 Bandung juga menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pelanggan yang terdampak atas pembatalan perjalanan ini, untuk proses pembatalan dapat dilakukan melalui loket stasiun maupun pada layanan pelanggan.

"KAI Daop 2 Bandung mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan kanal resmi yang tersedia guna mempermudah proses pembatalan," katanya.

Dia menambahkan, hujan deras yang terjadi pada Rabu malam menyebabkan jalur yang sempat terkikis beberapa hari lalu meluas, sehingga perjalanan KA Siliwangi relasi Cipatat–Sukabumi hanya dapat sampai Stasiun Cibeber dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Sukabumi.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

MALUKU UTARA - Gunung Dukono di Maluku Utara mengalami erupsi pagi ini, pada 21 April 2026 pukul 07:38 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.200 m di atas puncak (± 2.287 m di atas permukaan laut).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara,

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maximum 30 mm dan durasi 53. 66 detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tulis PVMBG.

Saat ini Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi Masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

PVMBG mengungkapkan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

"Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan," tandasnya.

NTT - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di Barat Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) siang ini. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 12.19 WIB, Senin (20/4/2026). Koordinat gempa berada di 8.01 Lintang Selatan dan 124.38 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 20-Apr-26 12:19:37 WIB, Lok:8.01 LS,124.38 BT (36 km BaratLaut ALOR-NTT), Kedlmn:173 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 36 kilometer Barat Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 173 kilometer. BMKG juga menyebutkan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat pada 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan terdampak bencana di wilayah Sumatera guna mencegah risiko kesehatan lingkungan dan mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pasca bencana.

“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Penanganan tersebut mencakup 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sebelumnya mengalami gangguan operasional akibat timbunan material pasca bencana. Seluruh fasilitas tersebut kini telah kembali berfungsi pada tahap penanganan darurat.

Pada fase ini, penanganan difokuskan pada pembersihan sisa volume sampah dan material yang menghambat akses serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Upaya ini dilakukan secara intensif untuk memastikan layanan sanitasi dapat kembali berjalan dan tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Sebaran infrastruktur yang ditangani meliputi Provinsi Aceh dengan 10 IPLT dan 11 TPA, Sumatera Utara sebanyak 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumatera Barat 1 TPA.

Selain itu, Kementerian PU juga melakukan sejumlah pekerjaan teknis untuk mendukung keberlanjutan operasional, antara lain pemesanan geotekstil untuk perkuatan sel landfill, perbaikan akses jalan menuju TPA, serta rehabilitasi unit pengolahan di IPLT.

Kegiatan ini turut dilaksanakan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga terdampak.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU melakukan penanganan permanen sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi dengan target tuntas pada Oktober 2028. Hal ini bertujuan agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat beroperasi secara lebih baik dan berkelanjutan.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan layanan dasar tetap berjalan pasca bencana.

Sebagai bagian dari pengembangan ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi sosial dan lingkungan jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode 24 jam terakhir pada 17 hingga 18 Januari 2026. Kejadian bencana dilaporkan antara lain peristiwa angin kencang di Kabupaten Deli Serdang, banjir di Kota Tegal dan Jakarta, dan penambahan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Jumat (17/4), hujan disertai angin kencang melanda Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terjangan angin mengakibatkan tujuh unit rumah mengalami rusak ringan. Peristiwa ini juga mengakibatkan jaringan listrik di Desa Tanjung Anom padam.

"Sebanyak tujuh kepala keluarga atau 29 jiwa terdampak. Satu orang diantaranya mengalami luka ringan. Saat ini warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (18/4/2026).

Sebagai langkah penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang melakukan giat gotong royong bersama pemerintah desa setempat dan memberikan bantuan permakanan kepada korban terdampak.

Selanjutnya, hujan dengan intensitas sedang pada hari Jumat (17/4) di Kota Tegal, Jawa Tengah, juga menyebabkan banjir di empat kelurahan di Kecamatan Marganda. Kelurahan terdampak yaitu Kelurahan Kalinyamat Kulon, Krandon, Cabawan, dan Kaligangsa.

"Warga terdampak sebanyak 17 kepala keluarga atau sejumlah 36 jiwa. Sembilan unit rumah dan sembilan akses jalan terdampak. Banjir yang terjadi pada pukul 04.30 WIB ini terpantau berangsur surut pada pukul 10.00 WIB," ungkap Aam sapaan Abdul Muhari.

Lihat video: BNPB Buka Jalan Terputus di Aceh Utara, Warga Bertahan dengan Kayu Gelondongan



Wilayah Daerah Khusus Jakarta turut mengalami banjir serupa pada Jumat (17/4) setelah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya Kali Ciliwung pada pukul 01.30 WIB dini hari. Ketinggian air antara 30-90 sentimeter berdampak pada 251 unit rumah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Sebanyak 766 jiwa terdampak kejadian ini. BPBD DKI Jakarta melakukan pemantauan dan asesmen di lokasi terdampak. Pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB genangan air terpantau telah surut total," kata Aam.

Sementara itu, Aam mengungkapkan bahwa BNPB kembali menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara pada Jumat (17/4).

Karhutla terjadi di Desa Sungai Cabang Barat. Luasan lahan terbakar pada peristiwa ini seluas 2,90 hektare. BPBD Kabupaten Sukamara gerak cepat melakukan pemadaman pada tipe permukaan jenis tanah mineral ini.

"Pemadaman dilakukan secara mekanis menggunakan kopyor dan jet shooter atau pompa punggung. Kejadian ini menambah total luasan lahan terbakar akibat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal Januari 2026 menjadi total seluas 379,76 hektare," ujarnya.

Dalam menghadapi masa peralihan musim ini, Aam mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi selama musim hujan seperti angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, banjir dan gelombang tinggi serta kemungkinan bencana geologi seperti gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat, kata Aam, juga tidak boleh lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk pencegahan terjadinya karhutla, warga diimbau untuk tidak membakar sampah, membuka lahan dengan pembakaran, serta memastikan padamnya bara saat membuang puntung rokok.

"Selalu siapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan dan senantiasa pantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD dan BMKG," imbaunya.

SULUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di Barat Laut Melonguane, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa berada di 130 kilometer.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 15.45 WIB, Sabtu (18/4/2026). Koordinat gempa berada di 6.40 Lintang Utara dan 126.08 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 18-Apr-2026 15:45:48WIB, Lok:6.40LU, 126.08BT (274 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:130 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun titik gempa berada di 274 kilometer Barat Laut Melonguane, Sulawesi Utara dengan kedalaman 130 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kualitas portofolio kredit tetap terjaga meskipun terdapat kebijakan restrukturisasi kredit akibat bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera pada akhir 2025.

“Karena kita restru, tentu selama masa restru impact ke kualitas (kredit) itu bisa kita jaga dengan baik,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).

Hirwandi mencatat nilai kredit yang direstrukturisasi sekitar Rp530-550 miliar dan sebagian besar merupakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia juga memastikan bahwa kebijakan restrukturisasi dengan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran selama satu tahun mengacu pada Peraturan OJK (POJK) yang berlaku.

Mengenai proses pemulihan, Hirwandi menjelaskan bahwa tiap wilayah memiliki tingkat pemulihan yang berbeda-beda. Ia memperkirakan wilayah Aceh membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan, terutama terkait perbaikan infrastruktur dan pembersihan lingkungan, sementara Sumatera Barat dan Sumatera Utara relatif lebih cepat pulih.

“Kalau kita lihat di Aceh, rumah-rumahnya itu sudah dipenuhi oleh tanah. Beda dengan kasus di Aceh pada saat tsunami. Pada saat tsunami, itu yang masuk ke rumah, di jalan, itu adalah berupa pasir yang pembersihannya relatif lebih mudah,” jelasnya.

Ia juga mencatat rasio non-performing loan (NPL) BTN berada dalam tren membaik secara bulanan hingga posisi Maret 2026. Secara khusus, NPL pada KPR subsidi berada di bawah 1,4 persen per posisi Maret 2026, menunjukkan manajemen perkreditan yang semakin membaik.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi ditetapkan secara seragam dengan jangka waktu satu tahun sebagai respons cepat atas kondisi darurat di lapangan.

Pada saat awal bencana, jelasnya, akses ke sejumlah wilayah terdampak masih sangat terbatas sehingga pihaknya belum benar-benar melakukan penilaian yang lebih rinci terkait kebutuhan masing-masing debitur.

“Menembus lokasinya itu sulit di beberapa titik. Jadi bagaimana kita mau kasih judgement? Akhirnya kita buat peraturan, ya sudah, sama dulu satu tahun,” kata dia.

Nixon menambahkan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan mendekati akhir periode restrukturisasi untuk melihat perkembangan pemulihan di tiap wilayah. Menurut perkiraannya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mulai menunjukkan pemulihan, sementara kondisi di Aceh masih relatif lebih berat di beberapa titik.

“Saya rasa nanti baru bisa kita lihat menjelang satu tahun, kita hitung ulang lagi mana yang bisa tidak diperpanjang karena sudah recovery, mana yang memang masih bisa lanjut (masih membutuhkan restrukturisasi), dan mana yang harus jatuh (tidak bisa dipulihkan). Jadi total problemnya adalah Rp530-550 miliar,” kata Nixon.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kebijakan khusus terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Berdasarkan data OJK per akhir Desember 2025, restrukturisasi kredit yang diberikan mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah terdampak bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir,

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.

"Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Penegasan itu disampaikan Mentan dilatarbelakangi lambatnya penanganan sektor pertanian terdampak bencana di Sumbar terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Padahal, Kementerian Pertanian sudah mencairkan bantuan pada Januari 2026 namun tidak terealisasi dengan baik.

Mentan khawatir jika pemerintah daerah tidak sigap dan serius menindaklanjuti arahan Presiden mengenai percepatan penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana, maka akan berdampak langsung pada masyarakat dan ketahanan pangan di daerah.

"Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Andi Amran menjelaskan, faktor birokrasi dan komunikasi menjadi penyebab lambatnya penanganan sektor pertanian yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Ranah Minang.

"Komunikasi dan birokrasi kita," kata dia.

Saat di lapangan, Andi Amran Sulaiman juga berkomunikasi langsung dengan operator alat berat yang sedang mengeruk areal pertanian yang masih tertimbun material banjir bandang.

Kepada Mentan, operator alat berat mengakui bahwa pengerukan itu baru ia kerjakan sesaat sebelum kedatangan Andi Amran Sulaiman bersama rombongan. Tidak hanya itu, Mentan juga berdialog dengan salah seorang petani dan mendapati informasi yang sama.

Menurutnya, kondisi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman tidak boleh lagi terjadi karena berdampak langsung kepada masyarakat terutama warga yang selama ini mengandalkan sawah sebagai mata pencarian utama.

Padahal, saat ia bertemu dengan Bupati Padang Pariaman di Kota Batam, Kementerian Pertanian langsung mencairkan bantuan pada Januari 2026. Namun, hingga kini penanganan masih jauh dari maksimal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui, penanganan sektor pertanian pascabencana khususnya di Kabupaten Padang Pariaman mengalami keterlambatan yang berkaitan dengan birokrasi.

"Anggaran dari pusat itu sudah sampai di provinsi, namun karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas," ujar Vasko.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026