REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ekonom mengkritisi pergerakan nilai tukar rupiah yang terus mengalami koreksi meski langkah intervensi bank sentral terus digulirkan. Fenomena tren pelemahan rupiah dinilai menjadi sinyal tekanan mendalam bagi Indonesia dan mengingatkan pada kasus “Baht 1997”.

Ekonom Yanuar Rizky mengungkapkan kondisi terseok-seoknya pasar obligasi Indonesia di tengah mata uang Garuda yang terus melemah. Menurut dia, kondisi tersebut tidak terlihat di permukaan sehingga pemerintah kerap mengklaim rupiah tetap stabil.

“Tabungan valas (valuta asing) di bank sudah ‘perang bunga’ karena bank mencegah crowding out nasabah. Sejak Februari ada kenaikan bunga valas, terutama dana-dana besar nasabah prioritas,” ujar Yanuar dalam keterangannya saat dikonfirmasi Republika, Jumat (29/5/2026).

Ia menyebut, Bank Indonesia (BI) kemudian membuat kebijakan threshold pembelian dolar dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan mulai April 2026, dan akan turun lagi menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan mulai Juni 2026.

“Bank juga banyak menawarkan SBN valas (Indon). Ini sebenarnya tidak tampak di permukaan, tekanan rupiah. Jadi, di permukaan yield SBN (Surat Berharga Negara) stabil, BI Rate akomodatif, tetapi realita rupiah tertekan secara persepsi di dalam negeri sendiri sejak Januari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yanuar menerangkan sinyal residen atau penduduk yang mentransfer dana ke luar negeri di neraca pembayaran mengalami kenaikan. Menurut data yang dihimpun Bright Institute, modal asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 4,2 juta dolar AS, sedangkan modal keluar oleh penduduk Indonesia (capital outflow) mencapai 9,14 juta dolar AS. Artinya, terdapat arus modal keluar sekitar 4,93 juta dolar AS.

“Jadi, ini sinyal seperti tekanan baht 1997 menarik DHE (Devisa Hasil Ekspor) pada saat kepercayaan terhadap baht sudah outflow. Ini menarik diamati, apakah akan menjadi shock therapy atau malah menjadi guncangan sendiri,” tuturnya.

Sekilas sebagai gambaran, kasus “Baht 1997” merupakan krisis nilai tukar mata uang baht di Thailand yang menjadi awal krisis keuangan Asia 1997 (1997 Asian Financial Crisis). Sebelum terjadi krisis, ekonomi Thailand terlihat sangat kuat. Pada awal 1990-an, Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, banyak investor masuk dan menanamkan modal.

Pemerintah Thailand saat itu mempertahankan nilai tukar baht terhadap dolar AS dalam kisaran relatif tetap sehingga investor merasa aman meminjam dolar AS. Bank dan perusahaan Thailand kemudian banyak berutang dalam dolar AS, sektor properti dan saham mengalami booming, sementara defisit transaksi berjalan melebar akibat impor dan investasi yang besar. Di permukaan, semuanya tampak baik-baik saja.

Masalah mulai muncul pada medio 1996-1997. Ekspor Thailand melambat, sektor properti melesu, utang luar negeri swasta sangat besar, dan banyak proyek tidak menghasilkan keuntungan setimpal. Investor kemudian mulai mempertanyakan kemampuan Thailand mempertahankan nilai tukar baht.

Saat kepercayaan terhadap baht mulai goyah, para spekulan menjauhi baht dan membeli dolar AS. Bank Sentral Thailand berusaha mempertahankan kurs dengan menjual cadangan devisa dan membeli baht. Namun, pasar jauh lebih besar dibanding kemampuan bank sentral sehingga cadangan devisa terkuras. Akhirnya, pada Juni 1997, Thailand menyerah dan membiarkan baht anjlok.

Sebelum krisis terjadi, posisi 1 baht sekitar 25 per dolar AS. Setelah krisis, nilainya mencapai 50 baht per dolar AS atau melemah hampir separuh. Kejatuhan baht menjadi berbahaya karena banyak perusahaan Thailand memiliki utang dalam dolar AS.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.997 per dolar AS pada Rabu (17/3) sore. Mata uang Garuda terpantau stagnan dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp16.982 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang melemah 0,06 persen, baht Thailand melemah 0,13 persen, yuan China menguat 0,06 persen, peso Filipina menguat 0,15 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,08 persen.

Dolar Singapura juga menguat 0,20 persen dan dolar Hong Kong terpantau stagnan pada penutupan perdagangan sore ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju juga kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,23 persen, poundsterling Inggris menguat 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,18 persen.

Dolar Australia menguat 0,12 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,18 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup stagnan karena hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak berhasil menenangkan pasar.

"Rupiah gagal mempertahankan penguatan terhadap dolar AS setelah Gubernur BI dalam RDG BI masih terkesan dovsih dengan mengatakan bahwa ruang pelonggaran kebijakan tetap terbuka," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Jumat, menguat 13 poin atau 0,08 persen menjadi Rp 16.710 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.723 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan penguatan rupiah dipengaruhi sentimen global berupa data inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih lemah dari perkiraan pasar.

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat di kisaran Rp 16.680 hingga Rp 16.730, dipengaruhi sentimen global berupa data inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan,” ujar Rully di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Mengutip Anadolu, Consumer Price Index (CPI) tahunan AS tercatat sebesar 2,7 persen pada November 2025, lebih rendah dari proyeksi pasar 3,1 persen dan turun dari 3 persen pada September 2025. Adapun tingkat inflasi bulanan tercatat 0,2 persen pada November, menurun dari 0,3 persen pada September. Sementara itu, data inflasi Oktober tidak dirilis akibat penutupan pemerintahan federal AS.

Menurut Rully, pelemahan inflasi AS kembali menguatkan ekspektasi penurunan suku bunga acuan oleh Federal Reserve pada Januari 2026. “Angka tersebut memang belum sepenuhnya meyakinkan The Fed karena terdapat jeda penarikan data akibat shutdown pemerintah AS. Namun, pelaku pasar sudah meyakini The Fed akan memangkas suku bunga hingga tiga kali tahun depan, termasuk pada awal tahun,” katanya.

Dari sisi domestik, keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen turut memunculkan kekhawatiran terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. “Mengacu pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebaiknya suku bunga diupayakan serendah mungkin. Namun, di sisi lain BI juga memiliki kepentingan menjaga stabilitas rupiah,” ujar Rully.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan nilai tukar rupiah tercatat relatif stabil pada pertengahan Desember 2025 dibandingkan akhir November 2025.

“Nilai tukar rupiah pada 16 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 16.685 per dolar AS, relatif stabil bila dibandingkan dengan level akhir November 2025,” kata Perry di Jakarta, Rabu (17/12/2025) lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada Senin (24/11/2025) atau pada pekan terakhir November 2025, rupiah dibuka pada level Rp 16.706 per dolar AS. Rupiah kemudian bergerak menguat hingga menyentuh level terendah pada pekan tersebut sebesar Rp 16.634 per dolar AS pada Kamis (27/11/2025), sebelum melemah menjadi Rp 16.641 per dolar AS pada Jumat (28/11/2025).

“Perkembangan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia, bahkan tercatat menguat dibandingkan mata uang negara maju, kecuali Amerika Serikat,” ujar Perry.

Ia menjelaskan, stabilitas rupiah tersebut didukung kebijakan Bank Indonesia melalui intervensi di pasar non-delivery forward (NDF), baik di luar negeri maupun domestik (domestic non-delivery forward/DNDF), pasar spot, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Perry menuturkan, faktor lain yang mendukung stabilitas nilai tukar adalah tambahan pasokan valuta asing (valas) dari korporasi. Hal itu seiring meningkatnya konversi valas ke rupiah oleh eksportir sebagai dampak positif penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

“Nilai tukar rupiah diperkirakan tetap stabil, didukung imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” kata Perry.

Sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar, BI juga memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 16–17 Desember 2025.

“Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global, dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional,” ucap Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan belum ada rencana melakukan redenominasi mata uang Rupiah.

Rencana ini muncul dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Beleid ini ditetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

"Ohh ya? nanti kita lihat, belum-belum ada rencana," kata Airlangga saat ditanya wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).

Airlangga juga mengatakan bahwa ada pembicaraan lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai hal ini.

"Belum ada pembicaraan," kata Airlangga.

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Lalu, urgensinya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Penyusunan RUU Redenominasi ini Purbaya tetapkan penanggung jawabnya ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Selain RUU Redenominasi, Purbaya juga merancang pembentukan tiga RUU lainnya, yakni RUU tentang Perlelangan yang selesai 2026, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara pada 2026, dan RUU tentang Penilai pada 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana merampungkan kebijakan redenominasi melalui penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi.

Rencan itu telah ia tetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan, penanggung jawab penuntasan penyusunan RUU Redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Dalam PMK itu, Purbaya juga mengungkapkan urgensi atau keharusan RUU Redenominasi dituntaskan, meski kebijakan redenominasi telah digulirkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sejak 2013 silam.

Setidaknya ada empat urgensi pembentukan RUU Redenominasi, pertama ialah efisiensi perekonomian yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Kedua, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Ketiga, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan keempat, meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Dalam Indonesian Treasury Review Vol.2, No.4, 2017 disebutkan bahwa Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sejak 2013 telah merancang tiga tahapan redenominasi.

Tahap pertama adalah persiapan aturan perundang-undangan, infrastruktur dan strategi komunikasi. Dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni masa transisi melalui pelaksanaan penukaran secara bertahap Rupiah "lama" dan Rupiah "baru" (dual price tagging).

Tahap ketiga, yaitu tahap phasing out di mana seluruh transaksi menggunakan Rupiah "baru". Seluruh tahapan itu dirancang memerlukan waktu sekitar 6 tahun lamanya.

"Waktu yang dibutuhkan diperkirakan kurang lebih 6 tahun, mulai dari tahapan Persiapan, Masa Transisi, hingga tahapan Phasing Out dimana semua uang yang beredar melalui transaksi yang ada di masyarakat adalah mata uang dengan denominasi baru," dikutip dari Indonesia Treasury Review, Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana kebijakan redenominasi kini kembali bergulir, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rampungnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias Redenominasi pada 2026-2027 dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Jumat (7/11/2025).

Dalam PMK 70/2025 disebutkan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, yang dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional.

Lalu, urgensi lainnya untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas Rupiah.

Dalam PMK 70/2025, Purbaya juga menetapkan penanggung jawab penyusunan RUU Redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Meski begitu, kebijakan penyederhanaan penulisan nominal mata uang rupiah dengan menghilangkan tiga digit nol bukanlah hal baru, sebab sejak 2013 rencana ini telah digulirkan bersama dengan Bank Indonesia. Redenominasi itu dilakukan seperti mengubah angka Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Meski terdengar sederhana, kebijakan redenominasi bisa gagal membuat perekonomian suatu negara mengalami guncangan. Dikutip dari Bulletin of Monetary Economics and Banking, Vol. 17, No. 2 [2014] redenominasi akan dianggap gagal jika negaranya berakhir mengalami inflasi tinggi atau hiperinflasi setelah kebijakan diterapkan.

Contohnya ialah Ghana saat memberlakukan kebijakan redenominasi pada 2007 silam. Tingkat inflasinya meningkat sebesar lima persen satu tahun setelah redenominasi. Dalam buletin itu disebutkan Salah satu faktor penyebab kegagalan redenominasi di Ghana adalah 70% uang beredar yang di Ghana berada di luar sistem perbankan.

Transaksi tunai di Ghana lebih dominan dibandingkan dengan transaksi melalui perbankan. Kondisi ini diperparah oleh pemerintah yang belum juga dapat mengganti mata uang yang baru dengan mata uang yang lama setelah dua tahun redenominasi.

Sementara itu, dalam Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Indonesia Treasury Review Volume 2 Nomor 4 Tahun 2017, contoh negara lain yang disebut gagal dalam melakukan redenominasi ialah Brazil.

Brazil tercatat telah melakukan 6 kali redenominasi yaitu pada 1967 1970, 1986, 1989, 1993, dan 1994. Pelaksanaan redenominasi Brazil di periode 1990an tidak berhasil karena buruknya fundamental perekonomian dan tidak mampunya pemerintah Brazil mengelola indikator makroekonomi. Inflasi yang tinggi hingga 500% per tahun menyebabkan perekonomian Brazil hanya tumbuh pada kisaran 0-1% pada periode 1990-1992.

Selain itu, Pemerintah Brazil mengambil kebijakan defisit fiskal untuk membiayai pembangunan dengan money creation atau mencetak uang, sehingga terjadi ketidaksesuaian pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kapasitas perekonomian Brazil.

Rusia juga disebut gagal dalam melakukan kebijakan redenominas pada 1998, namun penyebabnya dilaksanakan saat perekonomian internasional tidak stabil sehingga membuat pelaksanaannya tidak berhasil.

Jatuhnya mata uang Asia mengakibatkan efek spillover yang menyebabkan pemerintah tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya karena tekanan
terhadap Rubel sebagai dampak Redenominasi.

Rusia pun tidak mampu meyakinkan masyarakat akan manfaat Redenominasi mata uangnya sehingga efek domino dari sentimen negatif atas ketidakmampuan pemerintah Rusia dalam mengelola kebijakan semakin membuat mata uangnya terpuruk.

"Oleh karena itu, dari dua kasus ini setidaknya ada 3 faktor yang dibutuhkan agar kebijakan Redenominasi bisa berhasil: (1) Indikator makroekonomi yang kuat, (2) Kondisi eksternal yang mendukung (3) Strategi komunikasi kebijakan publik yang baik," dikutip dari Indonesia Treasury Review.