Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) berbasis koperasi di Aceh.

SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang berlokasi di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

Langkah ini juga dinilai strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir melalui akses BBM yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi nelayan.

SPBUN berbasis koperasi diyakini mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, dengan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat meresmikan SPBUN tersebut, pada Selasa (28/04/2026).

"Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN ini Insyallah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan harapannya nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Sabtu (2/5).

Menkop menegaskan bahwa SPBUN akan terus diupayakan untuk diperbanyak pendiriannya terutama di wilayah-wilayah pantai atau pesisir yang banyak nelayan.

"Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah (melalui pembangunan SPBUN)," katanya.

Selain itu, Menkop Ferry juga menyoroti pentingnya sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keduanya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus penyangga distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.

Menkop Ferry mengapresiasi atas kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina (Persero) melalui entitas usahanya PT Pertamina Patra Niaga. Ia memastikan bahwa konsep pembangunan SPBUN yang disatukan di dalam ekosistem KDKMP akan direplikasi lebih banyak untuk berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan peresmian SPBU Nelayan di Aceh Selatan tersebut adalah langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat khususnya para nelayan.

"SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan," kata Didit.

Sementara itu Bupati Aceh Selatan H. Mirwan menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi yang luar biasa di sektor kelautan dan perikanan dimana terdapat 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000 orang. Besarnya jumlah nelayan tersebut menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian Aceh Selatan dalam hal pemenuhan pangan berupa produk perikanan dan kelautan.

Oleh sebab itu dibutuhkan keberpihakan dan dukungan dari pemerintah agar kehidupan para nelayan dapat turut meningkat sejalan dengan besarnya kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga siap mendukung pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nelayan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian program BBM Satu Harga.

"Kami siap mendukung pengembangan SPBU nelayan di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari program BBM Satu Harga guna memastikan masyarakat di wilayah 3T dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau," ujar Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan penyediaan energi merupakan faktor penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Eko Ricky menambahkan keberadaan SPBUN di Kecamatan Bakongan Timur, menjadi stasiun ke-6 di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

"Di Aceh Selatan, sudah ada 6 SPBU nelayan, 19 di Provinsi Aceh, dan ada 416 SPBU nelayan di seluruh Indonesia," katanya.

Menurut dia, Pertamina Patra Niaga akan terus memperluas layanan SPBU nelayan (SPBUN) melalui kolaborasi dengan koperasi nelayan, termasuk Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), sebagai mitra strategis dalam memastikan distribusi energi dapat menjangkau wilayah pesisir secara lebih merata.

Kehadiran SPBU nelayan berbasis koperasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses BBM subsidi bagi nelayan secara lebih dekat dan tepat sasaran, sehingga mendukung aktivitas melaut yang lebih efisien serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"SPBUN ini programnya Bapak Presiden, yaitu beliau ingin memastikan semua pelosok negeri mendapatkan energi dalam bentuk BBM subsidi yang diperuntukkan bagi konsumen, bagi masyarakat Indonesia, baik itu nelayan maupun masyarakat di wilayah 3T," kata Eko Ricky menjelaskan.

Sebelumnya, sebagai upaya mendorong pemerataan energi dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus mendukung program koperasi merah putih, Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan meresmikan SPBUN di Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Selasa (28/4).

Peresmian dilakukan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dengan dihadiri antara lain Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dan Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembangunan SPBUN menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran SPBUN ini diharapkan mempermudah nelayan memperoleh BBM bersubsidi secara tepat sasaran, sehingga aktivitas melaut menjadi lebih lancar dan kesejahteraan masyarakat pesisir semakin meningkat,

Jakarta (ANTARA) - Nelayan di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan, Provinsi Aceh, kini dapat melaut lebih tenang setelah stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di wilayahnya resmi beroperasi.

Salah satu nelayan, Harmani mengatakan, keberadaan SPBUN membuat akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi semakin dekat, mudah, dan terjangkau untuk mendukung aktivitas melaut.

"Kami sangat terbantu dengan hadirnya SPBUN ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah," ucapnya, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi penopang utama peningkatan produktivitas nelayan sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi keluarga pesisir.

SPBUN Kecamatan Bakongan Timur, Aceh, diresmikan pada Selasa (28/4/2026) oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fathul Nugroho.

Fathul menegaskan, BPH Migas terus mengawal distribusi energi hingga wilayah terluar Indonesia, termasuk ujung barat Tanah Air di Aceh Selatan.

"SPBUN ini telah diresmikan oleh Bapak Menteri Koperasi dan Bapak Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Tentu saja, BPH Migas dalam hal ini menjalankan amanat serta instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri ESDM agar distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia, termasuk bagian terluar sisi barat Indonesia di Aceh Selatan," ujarnya.

Ia pun berharap kehadiran SPBUN dapat membantu operasional penangkapan ikan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Fathul melanjutkan, peresmian SPBUN di Aceh Selatan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat pesisir terpenuhi.

Menurut dia, akses BBM yang lebih dekat dan terjangkau akan membantu nelayan meningkatkan produktivitas melaut serta memperkuat perekonomian keluarga.

"Kehadiran SPBUN ini diharapkan mempermudah nelayan memperoleh BBM bersubsidi secara tepat sasaran, sehingga aktivitas melaut menjadi lebih lancar dan kesejahteraan masyarakat pesisir semakin meningkat," tuturnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pembangunan SPBUN menjadi langkah nyata pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan SPBUN nelayan. Ini merupakan terobosan yang kami lakukan bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas, dan juga Pertamina Patra Niaga. Tujuannya adalah memberikan fasilitas solar untuk melaut. Ini juga bagian dari implementasi program prioritas nasional," ungkapnya.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengungkapkan, pembangunan SPBUN ini merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan BUMN.

Menurut dia, fasilitas ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden RI melalui Kampung Nelayan Merah Putih.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan program prioritas Bapak Presiden, yaitu membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang di dalamnya terdapat SPBUN dan dikelola koperasi milik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Bupati Aceh Selatan Mirwan, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, dan Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan komitmen memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di berbagai wilayah pesisir guna menekan biaya operasional melaut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan SPBUN berbasis koperasi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui akses bahan bakar yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran.

“Kehadiran negara melalui pendirian SPBUN ini insyaallah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan mengatasi berbagai kondisi yang sebelumnya kurang menguntungkan bagi nelayan,” kata Ferry saat meresmikan SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan.

Ferry menekankan SPBU nelayan tidak hanya mempermudah akses BBM, tetapi juga menekan biaya operasional, meningkatkan pendapatan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan.

Ia memastikan pembangunan SPBUN akan terus diperluas, terutama di wilayah pesisir dengan tingkat kesejahteraan nelayan yang masih rendah.

“Kelompok masyarakat nelayan di pesisir merupakan kelompok yang relatif miskin sehingga membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah,” ujar dia.

Selain itu, Ferry menyoroti pentingnya sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penopang distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui model pengembangan SPBUN yang terintegrasi dalam ekosistem Kopdes, yang menurutnya akan direplikasi di berbagai daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menyebut peresmian SPBUN di Aceh Selatan sebagai langkah konkret pemerintah menghadirkan keadilan energi bagi nelayan.

“SPBUN ini hadir untuk menurunkan biaya operasional dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir,” kata Didit.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mengatakan daerahnya memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan dengan 71 desa pesisir dan sekitar 7.000 nelayan.

Menurut dia, sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian daerah sehingga diperlukan dukungan berkelanjutan agar kesejahteraan nelayan meningkat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir merupakan bagian upaya penguatan ekonomi daerah melalui akses bahan bakar minyak (BBM) yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi nelayan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam peresmian SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan. Ia menyatakan bahwa SPBUN merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.

SPBUN berbasis koperasi ini dinilai mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, dengan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.

"Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN) ini InsyaAllah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan harapannya nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya," kata Ferry, Selasa (28/04).

Ferry kemudian mendorong penyelenggaraan lebih banyak SPBUN, khususnya di wilayah-wilayah pantai atau pesisir yang memiliki banyak nelayan.

Ia mengingatkan, dalam upaya menghadirkan SPBUN itu, dibutuhkan sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keduanya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, serta berperan sebagai penyangga distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.

"Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah (melalui pembangunan SPBUN)," katanya.

Lebih jauh, Ferry mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina (Persero) melalui entitas usahanya PT Pertamina Patra Niaga. Ia memastikan bahwa konsep pembangunan SPBUN yang disatukan di dalam ekosistem KDKMP akan direplikasi lebih banyak untuk berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan peresmian SPBU Nelayan di Aceh Selatan merupakan langkah mewujudkan keadilan energi bagi nelayan.

"SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan," kata Didit.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi luar biasa di sektor kelautan dan perikanan, terdapat 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000 orang. Para nelayan itu menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian Aceh Selatan guna pemenuhan pangan produk perikanan dan kelautan.

Untuk itu, masih dibutuhkan keberpihakan dan dukungan dari pemerintah agar kehidupan para nelayan dapat turut meningkat, sejalan dporsi kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Kalau koperasi mau ayo kita upayakan SPBUN-nya, maupun pihak swasta yang berminat silakan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka kolaborasi bagi koperasi maupun pihak swasta dalam penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), termasuk Desa Bumiharjo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat meninjau KNMP Bumiharjo, Jumat, mengatakan keberadaan SPBUN menjadi fasilitas penting yang melengkapi sarana perikanan yang sudah tersedia di KNMP Bumiharjo, seperti pabrik es slurry, cold storage, shelter pendaratan ikan dan bengkel nelayan.

Menurut dia, akses bahan bakar yang dekat dengan pusat aktivitas hulu perikanan akan menjadi kunci efisiensi biaya operasional nelayan.

“Kalau koperasi mau ayo kita upayakan (SPBUN-nya), maupun pihak swasta yang berminat silakan,” kata Trenggono dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta.

Ia menegaskan KKP membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar pembangunan SPBUN dapat segera terealisasi.

Dengan adanya fasilitas tersebut, ia menyebut nelayan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan bahan bakar, sehingga waktu melaut lebih efisien dan biaya operasional lebih ringan.

KKP mencatat Desa Bumiharjo saat ini memiliki sekitar 250 nelayan aktif dengan kapal tradisional berukuran 5–10 GT. Komoditas utama hasil tangkapan berupa ikan bernilai tinggi seperti layur dan tongkol.

Potensi ini dinilai cukup besar untuk mendukung pengembangan kawasan KNMP sekaligus memperkuat kontribusi Jepara terhadap produksi perikanan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono juga meninjau fasilitas bengkel nelayan yang akan dilengkapi mesin penarik kapal ke darat agar nelayan tidak perlu mendorong kapal secara manual saat perbaikan.

Selain itu, penggunaan teknologi es slurry menjadi fokus KKP untuk menjaga kualitas ikan tetap segar sehingga nilai jual komoditas perikanan dari Jepara dapat meningkat di pasar yang lebih luas.

“Harapannya nelayan jadi lebih sejahtera. Nanti ikan dari sini kualitasnya baik dan sehat melalui penggunaan peralatan pendukung yang memadai,” ujar Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini yang juga sangat krusial adalah sedikitnya atau minimnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan atau SPBUN,

Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengusulkan agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan atau SPBUN dapat lebih diperbanyak.

"Ini yang juga sangat krusial adalah sedikitnya atau minimnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan atau SPBUN," ujar Ketua Umum KNTI Dani Setiawan dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Jika SPBUN ini ditambah maka penyaluran BBM untuk nelayan akan lebih mudah dan nelayan dapat memperoleh BBM di daerah yang terjangkau sehingga tidak menambah beban ongkos bagi nelayan.

"Jadi salah satu yang menyebabkan serapan BBM bersubsidi yang sangat rendah setiap tahun untuk sektor perikanan, menurut kami atau keyakinan kami, itu juga disebabkan karena titik-titik distribusi BBM bersubsidi itu sangat sedikit," kata Dani.

KNTI juga mengusulkan penyederhanaan birokrasi terhadap syarat-syarat administratif bagi para nelayan tradisional dan juga terkait dengan pengurusan untuk pendirian SPBUN.

"Ini terjadi karena adanya birokratisasi dalam pengurusan surat administrasi rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Selain mendapatkan surat rekomendasi, juga ada urusan surat kapal dan sebagainya yang sejak 3-4 tahun terakhir kami dorong agar ada semacam penyederhanaan terhadap pengurusan syarat-syarat administratif semacam ini," kata Dani.

Sebagai informasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan telah menghadirkan keadilan energi hingga ke wilayah pesisir Tanah Air.

Anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, setelah adanya SPBU, nelayan memperoleh BBM dengan harga seusai ketetapan pemerintah dan juga lebih dekat dari tempat tinggal.

SPBU nelayan tersebut dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga melaksanakan groundbreaking pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) milik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tukak di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menuturkan, pembangunan SPBUN menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan.

Dia menjelaskan, sebelum adanya SPBUN, nelayan di wilayah ini harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh BBM. Dengan hadirnya SPBUN di Desa Tukak, nelayan kini dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan lebih mudah, aman, dan efisien.

“Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau,” kata Eko melalui keterangan resmi, Minggu (21/12/2025).

Dia menyebut, pembangunan SPBUN ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendukung swasembada energi dan pangan nasional.

SPBUN tersebut akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih Tukak, yang berperan langsung dalam penyaluran BBM bagi nelayan setempat.

Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 416 SPBUN di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan SPBUN diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kawasan pesisir, mulai dari efisiensi operasional nelayan, penurunan biaya melaut, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

“Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus mendorong pembangunan SPBUN di wilayah pesisir, khususnya di sentra perikanan dan kampung nelayan, agar pemerataan energi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan,” ucap Eko.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pembangunan SPBUN ini merupakan pertama yang dibangun, dimiliki, dan dikelola oleh KDMP. Dia berharap SPBUN tersebut menjadi inspirasi bagi desa-desa nelayan di seluruh Nusantara.

“Kehadiran SPBUN menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar pangkalan pendaratan ikan, menciptakan lapangan kerja baru, menghidupkan ekosistem bisnis pesisir, ” ujar Ferry.

Sementara itu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Tukak Anwar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah.

“Kehadiran SPBUN ini sangat membantu aktivitas nelayan. Selain memudahkan akses BBM, manfaat ekonominya akan kami kelola kembali untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

BBM di SPBUN ini hanya untuk nelayan

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menegaskan larangan bagi penambang bijih timah membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Nelayan, karena melanggar aturan dan merugikan nelayan di daerah itu.

"BBM di SPBUN ini hanya untuk nelayan," kata Ferry Juliantono saat peletakan batu pertama pembangunan SPBU Nelayan di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, Babel, Jumat.

Ia menyatakan SPBU Nelayan ini dikelola Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendukung pengembangan usaha para nelayan dan ini akan menjadi model bagaimana koperasi mengelola yang dibutuhkan masyarakat desa pesisir ini.

"Hari ini kita khusus membicarakan bagaimana koperasi desa merah putih di daerah pesisir dan pantai memiliki unit usaha salah satunya pengelolaan SPBUN dan usaha lainnya yang didukung Pertamina Niaga dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan," katanya.

Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menekankan bahwa pembangunan SPBU Nelayan ini sejalan dengan misi Presiden untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.

"BBM di SPBUN ini hanya digunakan untuk para nelayan melaut mencari ikan dan mendukung usaha para nelayan seperti untuk bahan bakar listrik, kendaraan dan bantuan pemerintah yang ada berkaitan dengan SPBUN ini," katanya.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menyatakan Pertamina Patra Niaga selalu intensif berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Pertamina membangun SPBUN ini untuk mendekatkan dan memudahkan nelayan untuk mendapatkan akses BBM khususnya biosolar dengan harga terjangkau," katanya.

Ia mengatakan untuk memastikan penyaluran BBM di SPBUN ini tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Badan Pengatur BBM Migas dan kepala daerah dalam pengawasan BBM khusus nelayan ini.

"Dengan adanya pengawasan ini, maka kita pastikan BBM di SPBUN ini tidak akan diselewengkan ke penambang," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Per hari ini sudah 82.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki badan hukum

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menyatakan sebanyak 82.000 Koperasi Merah Putih (KMP) sudah memiliki badan hukum sehingga dapat mempercepat Program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat perekonomian desa.

"Per hari ini sudah 82.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki badan hukum," kata Ferry Juliantono saat peletakan batu pertama pembangunan SPBU Nelayan di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Jumat.

Ia menyatakan saat ini sudah 41.000 titik tanah yang sudah siap untuk pembangunan bangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia yang akan dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara Persero.

"PT Agrinas Pangan Nusantara Persero yang mendapatkan kuasa untuk melakukan pembangunan fisik KMP ini sedang melakukan pembangunan 21.000 KMP," katanya.

Ia mendorong Kodim, Polres, Kejati dan instansi terkait lainnya terutama Kodim di daerah untuk dapat membantu percepatan pembangunan fisik gudang, gerai dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini.

"KMP ini menjadi instrumen penting untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, karena koperasi ini akan ada usaha atau gerai-gerai, pergudangan, lembaga mikro, apotek, klinik desa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai potensi dan kebutuhan desa tersebut," katanya.

Menurut dia, hikmah dari Program KMP ini sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yaitu membangun ekonomi masyarakat dari desa dan kelurahan.

"Kami banyak sekali menemukan fakta bahwa masih ada desa-desa yang belum ada listrik, belum memiliki akses internet dan desa pesisir yang belum ada sarana pengisian bahan bakar minyak khususnya solar," katanya.

Ia menyatakan Kemenkop bersama kementerian dan instansi lainnya tengah mencari solusi, bagaimana desa-desa yang belum ada listrik, internet dan SPBU ini bisa segera diatasi, guna meningkatkan perekonomian masyarakat ini.

"Pembangunan SPBU Nelayan Desa Tukak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menterjemahkan masalah-masalah-masalah mendasar yang selama ini belum tersentuh atau terjawab dan Insya Allah dalam periode ini kita akan selesaikan," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bangka Selatan (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Republik Indonesia, Ferry Juliantono melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan SPBU Nelayan dan Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Di Desa Tukak Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir daerah itu.

"Kolaborasi dan kerja sama ini menjadi role model dan akan terus dilanjutkan supaya nanti pendirian SPBU Nelayan bisa kita replikasi di desa pesisir di seluruh Indonesia," kata Ferry Juliantono di Desa Tukak, Jumat.

Ia menyatakan kehadiran SPBU Nelayan yang nantinya akan dikelola oleh Kopdes Tukak Kabupaten Bangka Selatan diharapkan dapat meringankan biaya operasional nelayan sekaligus memudahkan akses terhadap biosolar bahan bakar minyak kapal nelayan di daerah ini.

"Semoga pembangunan SPBU Nelayan yang di Desa Tukak ini bisa segera dimulai dan berjalan lancar sehingga bisa memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan anggota koperasi," katanya.

Ia menyatakan peletakan batu pertama SPBU Nelayan di Tukak ini, sebagai jawaban atas kebutuhan energi nelayan yang selama ini belum terakomodasi.

"Kita optimis pembangunan SPBUN dan gerai Kopdes Merah Putih Desa Tukak ini akan memberi multiplier effect bagi pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masayarakat di daerah ini," katanya.

"SPBU Nelayan ini akan memberi manfaat besar bagi koperasi dan nelayan, terutama dalam menekan biaya dan memperkuat distribusi energi,” ujarnya.

Ia menegaskan kerja sama Kemenkop dengan KKP dan Pertamina Patra Niaga akan memperkuat integrasi program Kampung Nelayan dan Kopdes Merah Putih. Dengan begitu, produksi, pemasaran, dan distribusi dapat berjalan dalam satu rantai nilai berkelanjutan.

“Nota kesepahaman ini adalah kelanjutan kerja sama sebelumnya, sekaligus langkah strategis untuk menyatukan program Kampung Nelayan dan Kopdes agar saling menguatkan,” jelasnya.

Wamen Kementrian Kelautan Perikanan Didit Herdiawan menekankan bahwa pembangunan SPBU Nelayan ini sejalan dengan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan.

"Percepatan pembangunan fisik SPBU Nelayan dan gerai, gudang serta sarana pendukung lainnya adalah untuk kesejahteraan rakyat terutama di pesisir nelayan. Ini merupakan bagian dari cerminan misi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebagai upaya mendorong pemerataan energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Koperasi serta Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan groundbreaking pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) KUD Bina Mina di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Prosesi tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, pada Rabu (12/11). Momentum ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat bagi para nelayan, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Kecamatan Labuhan Maringgai sendiri memiliki sekitar 7.000 nelayan dengan kebutuhan BBM mencapai 10 kiloliter per hari.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan, bahwa kehadiran SPBUN berbasis koperasi adalah wujud nyata dari ekonomi gotong royong yang berkeadilan.

"Groundbreaking SPBUN berbasis koperasi ini adalah upaya kongkret mendorong pemerataan energi bagi nelayan. Pemerintah, Pertamina Patra Niaga, dan gerakan koperasi bergerak cepat agar nelayan memperoleh BBM tepat sasaran, mudah diakses, dan efisien untuk kegiatan melaut," ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

Ferry menambahkan, SPBUN KUD Bina Mina diharapkan mampu menjadi model tata kelola energi berbasis koperasi yang berkelanjutan di daerah-daerah maritim lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyatakan, Pertamina Patra Niaga sangat mendukung upaya nelayan yang berkoperasi dan mendorong berdirinya SPBUN. Mengingat, BBM ini menjadi variabel utama nelayan dalam melaut, dengan SPBUN dimiliki koperasi nelayan tingkat produktivitas bisa bertambah dan pendapatan nelayan bisa bertambah.

"Kami memberikan dukungan penuh atas program-program yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya dalam penyediaan energi, SPBUN juga bagian dari Program Pak Presiden melalui Kampung Nelayan Merah Putih dan KDKMP, kami tentu sangat mendukung langkah Bapak Presiden ini untuk seluruh Rakyat. Lewat SPBUN, Pertamina Patra Niaga terus berupaya memberikan layanan terbaik dari sisi availability atau ketersediaan produk, accessibility atau kemudahan akses, acceptability atau kualitas yang dapat diterima, serta sustainability atau keberlanjutan bisnisnya," ujar Mars Ega.

Tidak hanya BBM subsidi, Pertamina Patra Niaga juga akan mendorong penyaluran LPG Subsidi dan Non Subsidi melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Lebih lanjut, Ega menjelaskan, khusus untuk masyarakat nelayan, kami akan terus mendekatkan layanan energi dengan terus menambah outlet layanan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan energi bersubsidi yang terjangkau, namun tetap akuntabel.

Saat ini Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 416 SPBUN di seluruh Indonesia, dengan 94 unit dalam tahap pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memberikan apresiasi terhadap kolaborasi antara Pemerintah, Pertamina Patra Niaga, dan koperasi lokal dalam mendorong perekonomian masyarakat pesisir di wilayahnya.

"Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik groundbreaking SPBUN di Lampung Timur. Sebagai Provinsi maritim dengan potensi tangkap dan budidaya yang besar, SPBUN di Lampung diharapkan menjadi titik awal penguatan ekonomi pesisir," pungkasnya.