Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir merupakan bagian upaya penguatan ekonomi daerah melalui akses bahan bakar minyak (BBM) yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi nelayan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam peresmian SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan. Ia menyatakan bahwa SPBUN merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.

SPBUN berbasis koperasi ini dinilai mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, dengan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.

"Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN) ini InsyaAllah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan harapannya nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya," kata Ferry, Selasa (28/04).

Ferry kemudian mendorong penyelenggaraan lebih banyak SPBUN, khususnya di wilayah-wilayah pantai atau pesisir yang memiliki banyak nelayan.

Ia mengingatkan, dalam upaya menghadirkan SPBUN itu, dibutuhkan sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keduanya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, serta berperan sebagai penyangga distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.

"Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah (melalui pembangunan SPBUN)," katanya.

Lebih jauh, Ferry mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina (Persero) melalui entitas usahanya PT Pertamina Patra Niaga. Ia memastikan bahwa konsep pembangunan SPBUN yang disatukan di dalam ekosistem KDKMP akan direplikasi lebih banyak untuk berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan peresmian SPBU Nelayan di Aceh Selatan merupakan langkah mewujudkan keadilan energi bagi nelayan.

"SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan," kata Didit.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi luar biasa di sektor kelautan dan perikanan, terdapat 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000 orang. Para nelayan itu menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian Aceh Selatan guna pemenuhan pangan produk perikanan dan kelautan.

Untuk itu, masih dibutuhkan keberpihakan dan dukungan dari pemerintah agar kehidupan para nelayan dapat turut meningkat, sejalan dporsi kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi membidik Generasi Z dan Milenial, khususnya di sektor industri kreatif, digital, dan produksi, untuk menjadikan koperasi sebagai pusat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Melalui semangat ini, LPDB Koperasi berupaya memperkuat ekosistem koperasi sebagai motor pemerataan ekonomi melalui berbagai program pembiayaan dan inkubasi koperasi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman dalam siniar Ramadan Spark menyatakan bahwa koperasi adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

"Saat ini rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia adalah 55 tahun. Padahal, kita memiliki 147 juta generasi muda yang produktif. Ini adalah senjata rahasia Indonesia. Bayangkan jika para kreator digital, penulis lagu, pekerja kreatif, hingga production house bersatu membentuk koperasi. Kekuatan ekonomi yang tercipta akan luar biasa, mirip dengan model FC Barcelona yang sukses secara global melalui sistem koperasi," ujar Deva Rachman.

Untuk mendukung regenerasi ini, LPDB Koperasi yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) satuan kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan fasilitas pembiayaan yang ramah dan jauh lebih murah dibandingkan lembaga perbankan.

Deva menyatakan, terdapat beberapa poin penting dan keistimewaan dalam Program Pinjaman atau Pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi, termasuk tarif layanan yang terjangkau daripada perbankan, baik dari sisi pinjaman pola konvensional maupun pola syariah.

"Kalau di perbankan rata-rata bunganya bisa sekitar 12 persen. Di LPDB Koperasi kita memberikan skema yang jauh lebih ramah bagi koperasi agar mereka bisa berkembang," jelasnya.

Kemudian, pembiayaan diberikan murni tanpa biaya provisi maupun biaya administrasi, yang secara spesifik diarahkan pada koperasi sektor produktif.

Lalu melalui kolaborasi dengan lembaga inkubator, LPDB Koperasi tercatat sukses menginkubasi hingga 220 koperasi per tahun agar siap naik kelas, akuntabel, dan mandiri secara digital.

Lebih lanjut, LPDB Koperasi juga menyoroti keberhasilan koperasi binaan yang telah mampu mengekspor komoditas berskala internasional, seperti manggis dan nanas. Ke depannya, seiring dengan revisi undang-undang perkoperasian, pemerintah juga mendorong agar koperasi dapat masuk ke sektor-sektor strategis yang selama ini dibatasi, seperti industri penyedia layanan kesehatan hingga penyelenggaraan haji dan umrah.

Langkah strategis LPDB Koperasi lainnya, adalah dukungan penuh terhadap inisiatif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang dibentuk melalui konsensus bersama masyarakat desa, kepala desa, dan tokoh adat.

"Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar. Jika generasi mudanya mau kembali membangun ekonomi daerah melalui koperasi, maka desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutur Deva.

LPDB Koperasi berharap, berbagai program tersebut dapat menarik generasi muda yang selama ini merantau ke wilayah urban untuk pulang ke desa dan membangun ekosistem ekonomi di daerah masing-masing.

"Sudah saatnya anak muda tidak hanya berjuang dan berbisnis sendirian. Dengan syarat pendirian yang kini lebih mudah, mari berserikat, bentuk koperasi, dan manfaatkan dana dari pemerintah. Koperasi bukan hanya soal cuan, tapi cuan bersama untuk kebangkitan ekonomi Indonesia," kata Deva.

Ia menambahkan, Ramadan menjadi momen yang tepat untuk menghidupkan lagi semangat gotong royong dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai koperasi yang menekankan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan.

Melalui berbagai program pembiayaan, inkubasi, serta penguatan ekosistem koperasi, LPDB Koperasi mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan membangun usaha bersama dan memperkuat ekonomi nasional.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menerangkan perbedaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan koperasi konvensional.

Ferry menyampaikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar skala yang lebih kecil dibandingkan Koperasi Unit Desa (KUD).

"Kalau di Desa baru sekarang. Dulu ada KUD, tapi lokasinya di kecamatan," ujar Ferry dalam acara Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Ia menyebutkan KDKMP dibangun berawal dari banyak masalah yang harus diselesaikan dalam masyarakat dan dimulai dari badan hukum sampai pembangunan fisik.

"Kita harus memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat supaya tidak terjebak kepada praktik pinjol, ini sudah ditetapkan MUI haram. Tapi ketika tidak ada alternatif bagi masyarakat pilihannya apa?" tambahnya.

Dengan begitu, KDKMP akan berperan menjadi baitul maal wa tamwil atau lembaga keuangan mikro syariah mandiri, sehingga masyarakat dapat melakukan pinjaman dan tak tergantung dengan pinjaman online.

"Kita harus mendorong keuangan ekonomi riil di masyarakat," terang Ferry.

Kemudian, Ferry menyebut koperasi akan menjadi wadah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial bagi masyarakat desa sebagai objek penerima manfaat.

Selain itu, KDKMP juga dapat mendorong akses permodalan usaha masyarakat sekaligus menjadi off taker atau pembeli dari produk yang dihasilkan serta dipasarkan kembali.

"Dari dulu sampai sekarang petani kita jemur di lantai. Kita nggak pernah terpikirkan menyediakan dryer pengering di sawah, koperasi desa nanti akan dilengkapi alat-alat yang dibutuhkan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut peran vital Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dalam penguatan ekosistem perkoperasian nasional. Ferry mengaku akan mengajukan tambahan modal LPDB Koperasi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Memang nanti kita akan minta tambahan, kita dorong (LPDB) semakin baik. Saya akan ada pertemuan dengan Pak Menteri Keuangan untuk bisa menambah modal bagi LPDB,” ujar Ferry usai menghadiri acara Temu Mitra LPDB Koperasi untuk Mendukung Kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Ferry menyampaikan LPDB memiliki fungsi besar dalam ekosistem sektor perkoperasian nasional. Ia ingin LPDB Koperasi menjadi garda terdepan dalam pembiayaan koperasi.

“Ini kita akan dorong untuk membiayai koperasi-koperasi yang akan membuat pabrik-pabrik sendiri, mulai dari pabrik sampo, sabun, kecap, pabrik apa pun. Kita akan produksi sendiri dan kita jual di outlet-outlet-nya Kopdes Merah Putih,” sambung Ferry.

Ferry menyampaikan produksi koperasi dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan produk-produk lokal. Ia meminta LPDB Koperasi turut mendukung upaya koperasi dalam melakukan produksi tersebut.

“Kita dorong LPDB membantu rencana besar kita. Koperasi harus masuk lagi ke sektor produksi, ke sektor distribusi, dan sektor industri,” lanjut Ferry.

Ferry mengajak mitra LPDB Koperasi BUMN untuk menjadikan KDKMP sebagai offtaker dari berbagai hasil produksi. Ia juga mendorong holding BUMN pangan atau ID Food untuk mulai fokus dalam memproduksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat.

Ia mengimbau mitra LPDB Koperasi maupun BUMN mempersiapkan diri dalam menyalurkan produk ke KDKMP yang ditargetkan beroperasi penuh pada Maret atau April mendatang. Ferry memastikan KDKMP siap menampung seluruh produk, mulai dari telur, kecap, sabun, sampo, hingga obat-obatan.

“Ayo koperasi dan BUMN mulai berpikir membuat produk-produk sendiri. Sudah terlalu lama kita terlena untuk tidak membuat produk-produk sendiri. Sudah kelamaan kita mengandalkan barang-barang dari impor. Presiden ingin keberadaan KDKMP itu sejatinya bagaimana kita bisa berdaulat di bidang ekonomi,” kata Ferry.