IDXChannel - PT Wahana Konstruksi Mandiri (WKM) selaku pengendali baru PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) telah merampungkan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) kepada pemegang saham publik.

WKM menawarkan pembelian hingga 2,33 miliar saham dengan harga Rp204 per saham. Periode pelaksanaan tender offer berlangsung pada 5 Maret hingga 3 April 2026.

Dalam laporan hasil penawaran tender wajib yang dipublikasikan, Kamis (16/4/2026) tidak terdapat pemegang saham publik yang melepas sahamnya dalam periode tersebut. Dengan demikian, tidak ada saham yang berhasil dibeli oleh pengendali baru melalui mekanisme tender wajib tersebut.

Seiring hasil tersebut, komposisi kepemilikan saham WKM tidak berubah, yakni sebanyak 3,92 miliar saham atau setara 62,72 persen dari total saham beredar, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan tender offer.

Sebelumnya, WKM merampungkan proses akuisisi 62,72 persen saham ASLI melalui mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Januari 2026.

Dalam transaksi ini, WKM mengakuisisi 3,92 miliar saham ASLI dari pemegang saham pengendali sebelumnya, Sudjatmiko atau setara 62,72 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh ASLI.

Adapun Wahana Konstruksi Mandiri memiliki kerja sama konstruksi dengan PT Jhonlin Baratama, perusahaan tambang batu bara swasta yang berada di bawah naungan Jhonlin Group.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menegaskan penilaian kredit tetap menjadi kewenangan pihak bank meski ada pelonggaran SLIK, karena keputusan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank dalam menjaga kualitas risiko.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

"Saya seringkali bicara hal yang sama dan saya konsisten akan mengatakan hal yang sama, bahwa biarkan bank yang memutus keputusan kredit. Karena keputusan kredit pada akhirnya adalah tanggung jawab bank dan tanggung jawab pengurus kalau ada apa-apa," kata Nixon menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Secara umum, Nixon mengatakan pihaknya menghormati kebijakan terbaru yang ditetapkan regulator karena lahir dari kebutuhan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta asosiasi perumahan.

Namun, ia menekankan bahwa bank memiliki ruang untuk menilai secara selektif, khususnya terhadap debitur dengan pinjaman di bawah Rp1 juta, apakah merupakan korban sistem atau mencerminkan karakter pembayaran.

Ia mencontohkan apabila seorang debitur memiliki banyak pinjaman kecil dengan kualitas macet, hal tersebut dapat menjadi indikasi perilaku kredit yang berisiko, sehingga tidak serta-merta layak mendapatkan pembiayaan baru.

"Kami dengar bahwa banyak sekali yang di bawah Rp1 juta ini, (punya) lebih dari satu rekening. Jadi, kalau misalnya dia punya 30 rekening, (ada kredit) Rp200 ribu, Rp300 ribu, itu kan di bawah Rp1 juta semua. Tapi semuanya NPL. Apakah orang seperti ini layak? Pertanyaannya kalau (kredit) Rp200 ribu saja tidak dibayar, bagaimana kita kasih ratusan juta? Kalau sudah menyangkut karakter," jelas Nixon.

Ia menambahkan dampak kebijakan pelonggaran SLIK terhadap penambahan debitur KPR subsidi juga masih belum dapat dipastikan.

Nixon pun menegaskan bahwa penilaian tetap harus dilakukan secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan data dan profil masing-masing debitur.

"Jadi balik lagi, judgement atau keputusannya biar saja diserahkan ke bank, karena bank mengerti sekali keputusannya harus seperti apa," kata dia.

Sementara itu, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan bahwa bahwa dalam praktik perbankan, penilaian kredit mengacu pada prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition.

SLIK, jelas Setiyo, hanya merupakan salah satu indikator untuk melihat riwayat dan perilaku pembayaran debitur, sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam keputusan kredit.

Meskipun riwayat kredit baik, ia mengatakan pengajuan tetap dapat ditolak apabila kapasitas pembayaran tidak memadai, misalnya pendapatan tidak mencukupi untuk membayar angsuran.

Selain itu, aspek kemampuan capital debitur menjadi pertimbangan, yang tercermin dari kemampuan menabung maupun besaran uang muka yang dimiliki.

Faktor agunan juga menjadi aspek penilaian, termasuk lokasi dan tingkat risiko aset, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur ke depan.

"Itu adalah dari sisi risk management. Jadi itu (SLIK) bukan satu-satunya indikator kita melakukan approval kredit," kata Setiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) siap untuk mengikuti kebijakan pelonggaran SLIK dari OJK untuk mempermudah proses pengajuan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

“Di sisi konteks bahwa OJK sudah mempertimbangkan itu (SLIK hanya menampilkan kredit di atas Rp1 juta), itu memang kemudian artinya OJK sudah menghitung (risiko) beberapa kali. Kita sebagai pelaku, ya, mengikuti regulasi itu,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta saat dijumpai wartawan di BSI Tower Jakarta, Selasa.

Bob menambahkan bahwa SLIK tetap diperlukan sebagai informasi awal untuk melihat rekam jejak nasabah, yang selama ini menjadi salah satu dasar dalam proses penilaian kredit, di samping pertimbangan risiko lainnya sesuai regulasi.

Ia juga menyebutkan bahwa informasi dalam SLIK, termasuk apabila terdapat catatan yang kurang baik, tetap membantu dalam mengelola risiko pembiayaan.

Namun demikian, Bob mengingatkan bahwa risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit.

“Tetapi di konteks itu, mungkin ada deviasi-deviasi tertentu yang dipertimbangkan oleh OJK,” kata Bob.

Di samping penyesuaian pelaporan dalam SLIK, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ambang batas Rp1 juta dalam SLIK tidak akan banyak berpengaruh terhadap pengajuan KPR.

Ia menilai pinjaman di bawah Rp1 juta relatif kecil dan jarang ditemui di perbankan. Menurutnya, pembaruan SLIK sejauh ini juga belum menjadi hambatan dalam pengajuan KPR.

“Prinsipnya SLIK merupakan alat bantu untuk melihat track record pembayaran, dan selama ini sangat membantu bank untuk melakukan analisis kualitatif. Bila pembaruan SLIK hanya terkait batasan Rp1 juta yang akan dilaporkan, tidak akan banyak pengaruh ke proses yang sudah ada saat ini,” kata Trioksa.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut.

Penguatan kebijakan SLIK tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin (13/4).

Untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang relaksasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi pembeli rumah bersubsidi hingga harga Pertamax yang masih stabil memasuki pertengahan April 2026 mengisi kanal pemberitaan ekonomi pada Senin (13/4) kemarin.

Berikut rangkuman berita Senin (13/4) yang menarik dibaca kembali pada Selasa pagi ini.

1. Kebijakan baru SLIK OJK permudah MBR mengajukan kredit rumah subsidi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

“Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK Rp1 juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. RI–China kerja sama pengentasan kemiskinan, adopsi industrialisasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memperkuat kerja sama dengan China dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dengan mengadopsi praktik terbaik berbasis industrialisasi dan hilirisasi yang dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara usai melalukan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Wang Lutong di Jakarta, Senin menyampaikan penguatan kerja sama itu merupakan implementasi arahan Presiden untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Menkop: Penerima PKH secara bertahap bisa masuk jadi anggota KDMP

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara bertahap.

“Sudah ada kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk secara bertahap, para penerima manfaat yang sementara ini baru penerima PKH untuk bisa masuk menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Menkop Ferry di sela pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenkop RI, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. OJK dan pemerintah jajaki skema asuransi untuk program 3 juta rumah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait tengah menjajaki skema asuransi untuk program 3 juta rumah guna melindungi debitur dan aset properti dari berbagai risiko jangka panjang.

“Masalah teknis sedang kita bicarakan apakah premi itu ditanggung oleh pemerintah, memberikan subsidi. Atau itu blended di dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjawab pertanyaan wartawan usai acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Pertamina masih tahan harga Pertamax pada pekan kedua April

Memasuki pertengahan April 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina masih stabil sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series masih stabil sejak awal Maret 2026.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan baru Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut tanpa hambatan birokrasi.

Ia mengingatkan agar tidak ada “deep state” atau hambatan birokrasi yang memperlambat pelaksanaan kebijakan pro rakyat.

“Keputusan ini pasti ditunggu rakyat banyak. Saya berharap tidak ada hambatan dalam implementasinya, baik di OJK maupun perbankan,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP bersama OJK memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di SLIK OJK di bawah hingga Rp1 juta kini tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Kemudian pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Juga pembentukan Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian PKP, OJK, Tapera, dan asosiasi pengembang. Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," kata Ketua OJK.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan support dari OJK hari ini adalah sebuah kebijakan atas keberpihakan terhadap masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan kebijakan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpihak kepada rakyat.

"Kebijakan support dari OJK hari ini adalah sebuah kebijakan atas keberpihakan terhadap masyarakat. Jadi itu adalah hal yang sangat support masyarakat bawah," ujar Ketua Umum REI Joko Suranto di Jakarta, Senin.

Joko mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya mendapatkan kesempatan yang lebih luas dengan bisa memanfaatkan kebijakan SLIK tersebut.

Ketua Umum REI tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah mendukung terhadap pertumbuhan di sektor properti khususnya dan masyarakat berpenghasilan rendah pada akhirnya.

"Semoga apa yang kita lakukan akan tetap berlangsung, bertumbuh dan kita dukung, kita siap bekerja sama dengan OJK dengan dukungan dengan kementerian PKP juga BP Tapera," katanya.

Joko mengatakan Program 3 Juta Rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program yang mulia.

Dalam kesempatan sama, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari bahagia bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mendapatkan rumah subsidi dan isu SLIK sudah teratasi.

"Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri PKP dan Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK di mana perhatian kepada MBR yang selama ini menjadi terkendala dalam isu SLIK," ujar Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa OJK mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Ketua OJK juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas, juga pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta rupiah ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

“Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta rupiah ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," ujar Ara dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa OJK mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

“OJK mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia,” Friderica atau akrab disapa Kiki.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua OJK juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas, juga pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," kata Kiki.

Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK dan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem.

“Kami memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026,” katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mobil listrik jenis MPV menabrak separator jalur Transjakarta atau busway di Slipi pada Senin (13/4/2026) pagi. Akibatnya, lalu lintas Slipi-Semanggi padat.

Hal itu sebagaimana disampaikan TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya, @TMCPoldaMetro.

"09.13 Kecelakaan mobil menabrak pembatas Busway disamping GT. Slipi 2 Jakbar arah Semanggi," tulis TMC.

Berdasarkan unggahan foto TMC, kendaraan yang dimaksud mengalami ringsek di bagian depan. Di dalam foto tersebut, mobil berada di tengah jalur.

"Lalu lintas terpantau padat hingga Tomang agar pengendara menghidari ruas jalan tersebut karena masih proses penderekan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kebijakan khusus terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mendukung rumah subsidi akan mendorong pergerakan luar biasa.

"Kebijakan yang akan dikeluarkan OJK ini multiplier effect-nya di bidang perumahan khususnya rumah subsidi akan sangat besar sekali. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah gratis, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah dikasih gratis, maka kebijakan hari ini akan membuat konsumen senang sekali. Saya yakin akan ada pergerakan luar biasa," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pergerakan di sektor perumahan terutama rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Artinya ini bisa menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi seperti arahan Presiden RI. Tenaga kerja akan meningkat, pergerakan perbankan, toko bangunan, toko material, ibu-ibu yang jualan warung, toko-toko, pekerjanya juga akan makin sering bekerja, makin banyak pekerjaan. Ini yang akan terjadi dengan kebijakan tersebut," kata Ara.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam rangka mendukung rumah subsidi bagi rakyat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi berharap kebijakan khusus terkait SLIK tersebut dapat disampaikan pada pekan depan.

Pada intinya OJK mendukung program mulia dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk bagaimana program 3 juta rumah untuk masyarakat terutama dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah.

SLIK OJK merupakan sistem yang memuat informasi riwayat kredit debitur, termasuk kelancaran pembayaran dan status kolektibilitas. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama lembaga jasa keuangan menentukan persetujuan kredit calon nasabah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dalam rangka mendukung rumah subsidi bagi rakyat.

"Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan harapan dan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan SLIK. Kami menyambut baik apa yang disampaikan Pak Menteri dan kami Insya Allah akan mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan SLIK," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin.

Friderica, atau akrab disapa Kiki, menjelaskan SLIK ini memiliki tujuan baik, bagaimana memberikan track record kepada pelaku jasa keuangan terkait dengan orang per orang, dan juga orang per orang bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap perilaku mereka di sektor keuangan.

"Namun demikian, kami memahami apa yang menjadi concern tersebut sehingga kami akan menetapkan threshold informasi yang disampaikan dalam SLIK tidak dari nol. Kalau sekarang satu rupiah, dua rupiah, tiga rupiah pun ada. Jadi ini adalah satu upaya kita untuk mendukung program dari Presiden RI," katanya.

Kemudian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga sangat terbantu apabila bisa memperoleh akses terkait dengan SLIK ini.

Kiki mengatakan OJK memandang BP Tapera sebagai lembaga negara yang tentunya sangat dipercaya untuk bisa juga mengakses SLIK ini untuk mempermudah, mempercepat untuk bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk kemudian mendapatkan program dari perumahan tersebut. OJK siap mendukung hal tersebut.

"Terus kemudian terkait SLIK, dulu ada aduan dari teman-teman pengembang perumahan, kalau orang sudah melakukan pelunasan informasinya itu lama munculnya di SLIK, bisa 1,5 bulan kemudian. Ini kita ada penyesuaian secara teknis, kita pastikan nanti maksimal tiga hari," ujarnya.

Menurut dia, informasi tentang mereka sudah melakukan pelunasan atau perubahan di catatan keuangan di SLIK-nya itu akan bisa dilihat oleh para pengembang yang bisa disampaikan kepada bank untuk mereka boleh mendapatkan pembiayaan dan seterusnya.

"Tadi juga ada beberapa hal lain yang disampaikan Pak Menteri PKP, kami sambut baik dan kami hanya perlu proses untuk kami konsolidasi ke dalam dan akan kami sampaikan," tambahnya.

Kiki berharap kebijakan khusus terkait SLIK tersebut dapat disampaikan pada pekan depan. Pada intinya OJK mendukung program mulia dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk bagaimana program 3 juta rumah untuk masyarakat terutama dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik rencana kebijakan khusus terkait SLIK OJK untuk mendukung rumah subsidi.

"Terus terang saya senang sekali hari ini dan saya akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden RI bagaimana Ketua OJK yang baru sangat respons terhadap masalah-masalah untuk program 3 juta rumah. Khususnya keluhan daripada masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengembang soal keberadaan SLIK OJK ini," kata Maruarar atau disapa Ara.

Kementerian PKP sudah melakukan pertemuan dengan OJK sebanyak lima kali dalam rangka membahas terkait SLIK tersebut.

"Jadi saya ini lima kali, hari ini (pertemuan) yang kelima kali. Karena selama ini kami turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat yang mau membeli rumah subsidi terhalangi oleh SLIK OJK, itu satu. Kedua juga keluhan dari pengembang perumahan, asosiasi, mereka sudah memperjuangkan ini lama," kata Ara.

SLIK OJK merupakan sistem yang memuat informasi riwayat kredit debitur, termasuk kelancaran pembayaran dan status kolektibilitas. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama lembaga jasa keuangan menentukan persetujuan kredit calon nasabah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bank Mandiri menghadirkan akses call center bebas pulsa melalui fitur Livin' Call di aplikasi Livin' by Mandiri, sebagai bagian dari penguatan layanan dalam ekosistem digital perseroan.

Melalui fitur ini , nasabah yang membutuhkan informasi maupun bantuan terkait layanan perbankan Bank Mandiri dapat terhubung langsung dengan call center tanpa dikenakan biaya pulsa. Layanan ini tersedia selama 24 jam sehari selama 7 hari penuh sehingga dapat mendukung kebutuhan nasabah dalam berbagai situasi.

Direktur Operations Bank Mandiri, Timothy Utama mengatakan, Livin' Call merupakan strategi perseroan untuk memperkuat kualitas layanan nasabah secara end-to-end melalui satu platform yang terintegrasi. Inisiatif ini dilakukan melalui pengembangan platform terintegrasi yang memudahkan akses layanan dalam satu kanal.

"Melalui Livin' Call, kami ingin memastikan nasabah dapat mengakses layanan secara lebih mudah dan efisien dalam satu platform terintegrasi," ujar Timothy dalam keterangan resminya, Rabu (1/4).

Fitur Livin' Call juga dapat diakses dari mancanegara tanpa biaya sambungan langsung internasional (SLI). Sehingga, nasabah tetap dapat terhubung dengan bank tanpa biaya tambahan meski sedang berada di luar negeri.

Di sisi teknologi, platform ini turut diperbarui dengan integrasi kapabilitas artificial intelligence (AI) dan straight-through verification untuk memperkuat secured services bagi nasabah, serta menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dan lengkap. Optimalisasi ini menghadirkan layanan instant, response time optimal, aksesibilitas yang andal serta solutif dalam dan menyelesaikan kebutuhan nasabah.

Fitur Livin' Call dapat diakses dengan mudah sebelum login pada tombol "Livin' Call by Mandiri Bebas Pulsa" di bagian pojok kanan atas.

Selain itu, layanan juga dapat diakses dengan membuka aplikasi Livin' by Mandiri, kemudian memilih menu "Lihat Semua" pada bagian Transaksi Favorit, dan menekan fitur Livin' Call.

Setelah terhubung ke fitur Livin' Call, pilih menggunakan bahasa Indonesia maupun Inggris, serta jenis layanan yang dibutuhkan, dan fitur akan langsung tersambung dengan agent call center Bank Mandiri. Layanan ini memberikan pengalaman perbankan yang fleksibel dengan akses ke berbagai kanal yang berorientasi pada service excellent.

Penguatan fitur Livin' Call ini sejalan dengan peran Livin' by Mandiri sebagai kanal utama interaksi nasabah dalam ekosistem layanan retail perseroan. Hingga Februari 2026, Livin' by Mandiri telah mencatatkan lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun atau tumbuh sekitar 28 persen secara tahunan, seiring perluasan pemanfaatan layanan digital untuk berbagai kebutuhan transaksi harian.

Timothy menambahkan, dukungan ekosistem digital yang terintegrasi ini memungkinkan penyampaian informasi secara lebih responsif dan terukur, sekaligus mendukung konsistensi kualitas layanan di seluruh kanal digital perseroan.

"Dengan ekosistem layanan digital yang terus kami perkuat, Bank Mandiri ingin memastikan pengalaman nasabah semakin efisien dan relevan dengan kebutuhan transaksi yang kian dinamis," pungkas Timothy.

Bisnis.com, CIREBON - Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peredaran uang palsu yang kerap meningkat seiring melonjaknya transaksi tunai selama Ramadan.Bank Indonesia(BI) Perwakilan Cirebon mengimbau warga menukarkan uang hanya di lembaga resmi yang telah ditunjuk guna memastikan keaslian rupiah.

Kepala PerwakilanBank IndonesiaCirebonWihujeng Ayu Rengganismengatakan peningkatan aktivitas ekonomi selama Ramadan hingga Lebaran membuat kebutuhan uang tunai di masyarakat melonjak. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan uang palsu melalui berbagai transaksi sehari-hari.

“Untuk mengantisipasi potensi tersebut, kami mengimbau masyarakat melakukan penukaran uang di Bank Indonesia maupun di lembaga atau bank yang telah ditunjuk secara resmi. Dengan begitu, masyarakat dapat memastikan uang yang diterima adalah uang rupiah yang asli,” kata Wihujeng Ayu, Senin (9/3/2026).

Menurut dia, BI telah bekerja sama dengan berbagai bank di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning)untuk memperluas layanan penukaran uang menjelang Lebaran.

Kolaborasi tersebut bertujuan membuka lebih banyak titik layanan, sehingga masyarakat tidak perlu menukarkan uang melalui pihak tidak resmi yang berpotensi menimbulkan risiko peredaran uang palsu.

Wihujeng Ayu menjelaskan akses layanan penukaran uang di perbankan akan memudahkan masyarakat memperoleh uang dengan pecahan sesuai kebutuhan, terutama untuk tradisi berbagi uang baru saat Lebaran. Selain itu, jalur resmi tersebut juga memastikan uang yang beredar di masyarakat dalam kondisi layak edar.

Meski demikian, dia mengakui potensi penyebaran uang palsu tetap ada, terutama pada transaksi tunai di sektor informal seperti pasar tradisional atau warung kecil. Kerawanan biasanya terjadi ketika transaksi berlangsung cepat atau pada waktu menjelang sore hingga malam hari, ketika pedagang kurang teliti memeriksa uang yang diterima.

“Biasanya potensi itu muncul di tempat-tempat dengan transaksi cepat, misalnya di pasar atau warung. Apalagi kalau sudah menjelang sore, pedagang kadang tidak sempat memeriksa secara detail uang yang diterima,” ujarnya.

Untuk itu, BI terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah secara sederhana. Edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi maupun kampanye literasi keuangan.

Wihujeng Ayu menuturkan masyarakat dapat menggunakan metode sederhana yang dikenal dengan istilah3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Melalui cara tersebut, masyarakat dapat mengenali ciri keaslian uang rupiah dengan lebih mudah.

Uang dapatdilihatdari warna, gambar pahlawan nasional, serta ornamen pengaman yang tercetak pada desainnya. Kemudian uang dapatdirabauntuk merasakan tekstur kasar pada bagian tertentu yang dicetak menggunakan teknik khusus.

Sementara itu, uang juga dapatditerawanguntuk melihat tanda air atau watermark serta benang pengaman yang tertanam pada kertas uang.

“Dengan metode 3D itu masyarakat sebenarnya sudah bisa mendeteksi secara sederhana apakah uang yang diterima asli atau tidak,” kata dia.

Selain mengedukasi soal keaslian uang, BI juga mengingatkan masyarakat agar memperlakukan uang rupiah dengan baik agar masa edarnya lebih panjang. Kebiasaan merusak uang, seperti melipat berlebihan, membasahi, atau menstaples uang, sebaiknya dihindari.

Menurutnya, perawatan uang yang baik akan menjaga kualitas uang, sehingga masyarakat dapat menggunakan uang dalam kondisi layak edar lebih lama.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk memperlakukan uang dengan baik. Jangan dilipat, jangan dibasahi, dan jangan distaples. Dengan begitu uang bisa digunakan lebih lama dan tetap dalam kondisi layak edar,” ujarnya.