IDXChannel - PT Wahana Konstruksi Mandiri (WKM) selaku pengendali baru PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) telah merampungkan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) kepada pemegang saham publik.

WKM menawarkan pembelian hingga 2,33 miliar saham dengan harga Rp204 per saham. Periode pelaksanaan tender offer berlangsung pada 5 Maret hingga 3 April 2026.

Dalam laporan hasil penawaran tender wajib yang dipublikasikan, Kamis (16/4/2026) tidak terdapat pemegang saham publik yang melepas sahamnya dalam periode tersebut. Dengan demikian, tidak ada saham yang berhasil dibeli oleh pengendali baru melalui mekanisme tender wajib tersebut.

Seiring hasil tersebut, komposisi kepemilikan saham WKM tidak berubah, yakni sebanyak 3,92 miliar saham atau setara 62,72 persen dari total saham beredar, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan tender offer.

Sebelumnya, WKM merampungkan proses akuisisi 62,72 persen saham ASLI melalui mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Januari 2026.

Dalam transaksi ini, WKM mengakuisisi 3,92 miliar saham ASLI dari pemegang saham pengendali sebelumnya, Sudjatmiko atau setara 62,72 persen dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh ASLI.

Adapun Wahana Konstruksi Mandiri memiliki kerja sama konstruksi dengan PT Jhonlin Baratama, perusahaan tambang batu bara swasta yang berada di bawah naungan Jhonlin Group.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA—Jumlah pemegang saham PT Leyand International Tbk. (LAPD) mengalami peningkatan signifikan seiring dengan aksi tender wajib yang dilakukan oleh PT JSI Sinergi Mas selaku pemegang saham pengendali (PSP).

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (LBRE) per 28 Februari 2026 yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor LAPD meningkat menjadi 8.832 pihak, bertambah sekitar 1.829 pemegang saham dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang tercatat 7.003 pihak.

Saat ini, struktur kepemilikan saham perseroan menunjukkan sekitar 51% saham dikuasai oleh pengendali baru, yakni JSI Sinergi Mas, sementara sekitar 49% lainnya dimiliki oleh publik atau free float.

Masuknya pengendali baru tersebut terjadi setelah JSI Sinergi Mas menuntaskan pengambilalihan saham pada November 2025 dengan membeli sekitar 2,08 miliar saham LAPD dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd.

Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, pengendali baru saat ini juga tengah melaksanakan Mandatory Tender Offer (MTO) atas saham LAPD. Tender wajib tersebut berlangsung selama 30 hari, yakni sejak 28 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan harga penawaran sebesar Rp51 per saham.

Melalui tender offer tersebut, JSI Sinergi Mas menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 1,65 miliar saham atau sekitar 41,62% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai maksimum transaksi mencapai sekitar Rp84,2 miliar.

Pengendali baru juga menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam pelaksanaan tender wajib tersebut.

Di sisi lain, manajemen perseroan juga tengah menyiapkan langkah transformasi bisnis dengan merambah sektor energi dan pertambangan. Salah satunya melalui rencana akuisisi perusahaan kontraktor pertambangan PT Bersaudara Sinergi Sejahtera yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan.

Jamal Abdul Sasir Bamadhai, Direktur Utama LAPD, dalam keterbukaan informasi menyebutkan perseroan bersama dengan Pengendali Baru PT JSI Sinergi Mas mulai melakukan beberapa langkah sinergi strategis guna meningkatkan kinerja operasional dan pengembangan usaha.

Hal itu meliputi transfer pengetahuan dan teknologi penguatan jaringan supply chain termasuk penjajakan akses terhadap pemasok dan mitra strategis, kemudian melakukan kolaborasi dalam kegiatan Riset dan Pengembangan (R&D) serta koordinasi strategis dalam perencanaan pengembangan usaha Perseroan.

“Sinergi tersebut sampai dengan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan implementasi secara bertahap, dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja ke depannya,” paparnya, Kamis (12/3/2026).

Perseroan saat ini sedang melakukan penjajakan terhadap beberapa peluang aksi korporasi strategis, termasuk potensi akan mengakuisisi beberapa perusahaan yang dinilai dapat memberikan nilai tambah serta mendukung peningkatan kinerja perseroan ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) memberikan klarifikasi terkait kelanjutan aksi korporasi dan rencana strategis perusahaan pasca berakhirnya masa Penawaran Tender Wajib (MTO) oleh PT Morris Capital Indonesia (MCI).

PIPA menegaskan tidak ada rencana untuk memperpanjang masa tender tersebut meski target kepemilikan belum tercapai.

Berdasarkan surat jawaban permintaan penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen PIPA menyampaikan beberapa poin mengenai arah bisnis ke depan.

Hingga saat ini, PT Morris Capital Indonesia (MCI) selaku pemegang saham pengendali tidak memiliki rencana untuk memperpanjang pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

Meskipun hasil tender belum memenuhi target kepemilikan MCI sebesar 57,37%, PIPA menilai hal tersebut tidak memberikan kendala signifikan terhadap operasional perusahaan.

Beberapa faktor yang dinilai mempengaruhi absennya pemegang saham yang melakukan tender antara lain, preferensi pemegang saham untuk tetap mempertahankan kepemilikan, dan persepsi positif terhadap prospek usaha perseroan di masa depan. Selain itu, kondisi pasar modal yang dinamis dan harga penawaran yang mungkin belum sesuai ekspektasi.

Sebagai bagian dari strategi masa depan, PIPA tengah menyiapkan rencana besar berupa perubahan nama, logo, serta penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Langkah rebranding ini bertujuan untuk mencerminkan arah bisnis dan pengembangan usaha baru, sementara penambahan KBLI dimaksudkan untuk memperluas ruang lingkup kegiatan usaha.

“Perseroan menargetkan untuk meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang direncanakan akan diselenggarakan sebelum akhir semester I/2026,” tulis pengumuman manajemen PIPA.

Selain pengembangan usaha, PIPA juga mengkonfirmasi adanya rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Rencana penambahan modal melalui mekanisme HMETD tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan pasar yang ada. Oleh karena itu, manajemen terus mencari alternatif mekanisme penambahan modal dan atau pendanaan lain untuk memperkuat struktur keuangan.

Saat ini, jumlah dana dan jadwal pelaksanaan masih dalam tahap kajian internal dan akan segera diumumkan setelah mendapatkan persetujuan regulator serta internal perusahaan.

Menanggapi pantauan Bursa terkait Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek, PIPA menjelaskan bahwa saat ini sedang melakukan proses identifikasi dan verifikasi data Pemilik Manfaat (Ultimate Beneficial Owner) tingkat perorangan.

Belum tercantumnya nama individu secara spesifik disebabkan oleh struktur kepemilikan yang saat ini masih berbentuk badan hukum.

Perseroan memastikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat informasi atau kejadian material lainnya yang dapat memengaruhi harga efek perusahaan yang belum diungkapkan kepada publik.

IDXChannel - Pengendali baru PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) mengumumkan rencana pelaksanaan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) kepada pemegang saham publik sebagai tindak lanjut dari proses pengambilalihan yang telah dilakukan sebelumnya.

Aksi ini merupakan kewajiban dari pengendali baru sebagai kelanjutan dari proses akuisisi yang sebelumnya dilakukan untuk memberi kesempatan pemegang saham publik untuk dapat melepas saham ke pengendali baru.

Direktur ASLI Yudra Saputra mengatakan, pengambilalihan dilakukan oleh PT Wahana Konstruksi Mandiri (WKM), perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dengan rekam jejak dan hubungan bisnis yang solid di industri nasional.

Untuk diketahui, WKM memiliki kerja sama konstruksi dengan PT Jhonlin Baratama, perusahaan tambang batu bara swasta di bawah naungan Jhonlin Group, yang memperkuat posisi strategis pengendali baru dalam memperluas jaringan usaha. Sebagai pemilik manfaat atau UBO dari WKM adalah Hariono.

“Tujuan dan latar belakang Pengambilalihan ini adalah sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha Pengendali Baru, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3/2026).

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan usaha serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perseroan dalam jangka menengah hingga panjang. Perseroan juga menegaskan, seluruh proses akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

WKM tercatat memiliki pengalaman mengerjakan proyek bersama PT Jhonlin Baratama, meliputi pembangunan Workshop & Office Plant di Kalimantan Selatan, pembangunan Tangki CPKO PT Kodeco Agrojaya Mandiri, serta pembangunan mess dan perumahan karyawan.

Di sisi lain, berdasarkan data kepemilikan saham perusahaan terbuka di atas 1 persen yang dirilis Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI), pemilik manfaat WKM yakni Hariono juga tercatat memiliki saham di sejumlah perusahaan yang berada dalam kelompok usaha milik Haji Isam.

Selain itu, terdapat nama Welly Susanto yang juga memiliki kedekatan dengan kelompok usaha tersebut.

Meski demikian, Yudra menegaskan tidak terdapat hubungan afiliasi antara WKM dan PT Jhonlin Baratama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

"Hubungan yang ada merupakan hubungan partner bisnis yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, terkait adanya nama- nama tersebut sebagai pemegang saham dan keterkaitan dalam perusahaan yang terafiliasi dengan Jhonlin Group kami kira itu merupakan investasi pribadi masing-masing individu tersebut," kata Yudra.

Dalam pelaksanaannya, Penawaran Tender Wajib akan dilakukan atas sebanyak-banyaknya 2.330.000.000 saham. Angka ini setara 37,28 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, dengan nilai nominal Rp50 per saham.

Harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sebesar Rp204 per saham, sehingga total nilai transaksi apabila seluruh saham publik yang ditawarkan dibeli mencapai maksimal Rp475.320.000.000 di mana pengendali baru menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penawaran tender wajib tersebut. Periode penawaran dijadwalkan berlangsung mulai 5 Maret hingga 3 April 2026.

“Dengan dukungan latar belakang pemodal yang sangat kuat, kami yakin setelah periode tender offer ini akan menjadi momen awal yang baik bagi akselerasi perusahaan. Sejumlah proyek konstruksi yang pernah dikerjakan bersama antara WKM dan PT Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan dengan latar belakang yang kuat serta kemampuan Perseroan selama ini akan menjadi kekuatan tersendiri dalam mempercepat akselerasi ini," ujar Yudra.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA— Pemegang saham pengendali (PSP) baru PT Leyand International Tbk. (LAPD), PT JSI Sinergi Mas, akan melaksanakan penawaran tender wajib (mandatory tender offer/MTO) atas saham LAPD yang dimiliki masyarakat.

Tender wajib akan berlangsung selama 30 hari yaitu mulai 28 Februari hingga 29 Maret 2026. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp51 per saham, dengan nilai maksimum transaksi mencapai Rp84,2 miliar.

“JSI juga menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam MTO tersebut,” seperti dikutip dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada Jumat (27/2/2026).

Sebagai informasi, kewajiban tender tersebut muncul setelah JSI Sinergi Mas resmi menuntaskan pengambilalihan pengendalian perseroan pada 10 November 2025.

Dalam aksi korporasi ini, JSI Sinergi Mas membeli sebanyak 2,08 miliar saham Leyand International dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd dan beberapa investor individu.

Selanjutnya, sebagai bagian dari penyesuaian porsi kepemilikan, pengendali baru melakukan aksi sell-down melalui pasar sekunder sebanyak 57,5 juta saham kepada publik. Dengan langkah itu, kepemilikan bersih JSI Sinergi Mas tercatat sebanyak 2,02 miliar saham atau setara 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh LAPD.

Mengacu pada ketentuan POJK No. 9/2018, JSI Sinergi Mas wajib menggelar Penawaran Tender Wajib atas saham publik.

JSI menyatakan akan menawarkan pembelian hingga maksimal 1,65 miliar saham atau sekitar 41,62% dari total saham beredar.

Lebih lanjut, JSI Sinergi Mas juga menegaskan tidak memiliki rencana untuk melikuidasi perseroan, mengubah kebijakan dividen, melakukan delisting dari Bursa Efek Indonesia, maupun mengubah status LAPD menjadi perusahaan tertutup.

Apabila di kemudian hari terdapat rencana ke arah tersebut, pengendali baru menyatakan akan sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai catatan, penawaran tender wajib ini tidak berlaku atas saham-saham tertentu, antara lain saham yang telah menjadi bagian dari transaksi pengambilalihan sebelumnya serta saham milik pemegang saham yang secara tertulis menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam MTO.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) membeberkan rencana jadwal pelaksanaan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer (MTO), setelah merampungkan pengambilalihan saham PT Personel Alih Daya Tbk (PADA).

Manajemen INET dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan pengumuman keterbukaan informasi terkait tender wajib dijadwalkan pada 3 Maret 2026.

“Proses penawaran tender wajib diperkirakan berlangsung mulai 4 Maret 2026 dan berlangsung hingga ditutup pada 6 April 2026,” tulis manajemen INET. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran atas transaksi tersebut direncanakan jatuh pada 10 April 2026.

Namun, INET menegaskan seluruh jadwal tersebut masih bersifat tentatif dan bergantung pada turunnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan juga menjelaskan penentuan harga pelaksanaan tender wajib akan mengacu pada Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dalam beleid tersebut, harga penawaran ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi antara harga pengambilalihan dan rata-rata harga perdagangan tertinggi harian saham di bursa.

“Perseroan belum mendapatkan konfirmasi OJK terkait perhitungan harga MTO dan oleh karenanya, demi menghindari spekulasi pada level pemegang saham, maka perseroan belum dapat mengungkapkan harga MTO tersebut,” ujar INET.

Manajemen INET juga memastikan harga final MTO yang telah disetujui OJK akan disampaikan perseroan secara lengkap dalam kesatuan dokumen keterbukaan informasi terkait MTO yang akan diterbitkan satu hari kerja menjelang MTO dimulai.

Sebagai informasi, pada 2 Februari lalu, INET resmi menjadi pemegang saham pengendali PADA dengan porsi kepemilikan sebanyak 53,57%.

Mengacu pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), INET tercatat telah melakukan transaksi akuisisi 1,68 miliar (1.687.455.000) lembar saham PADA milik Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. (Kopindosat) pada 2 Februari 2026.

“Tujuan transaksi adalah akuisisi, status kepemilikan langsung, dengan harga Rp63 [per lembar],” demikian bunyi laporan tersebut, Rabu (4/2/2026).

Setelah transaksi tersebut, INET yang sebelumnya tidak memiliki hak suara di Personel Alih Daya kini menggenggam sebanyak 1,68 miliar lembar saham PADA.

Pada saat yang sama, kepemilikan Koperasi Pegawai ISAT di Personel Alih Daya berkurang dari 1,88 miliar (1.885.452.800) lembar atau setara dengan 59,86% menjadi 197,99 juta (197.997.800) lembar atau setara dengan 6,29%. Setelah proses transaksi divestasi tersebut, Koperasi Pegawai ISAT sebagai pengendali saham PADA tidak akan mempertahankan pengendalian di Personel Alih Daya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten aktivitas perusahaan holding, PT Leyand International Tbk. (LAPD) menyiapkan pelaksanaan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer (MTO) menyusul adanya perubahan pemegang saham pengendali (PSP).

Dalam keterbukaan informasi, manajemen LAPD mengumumkan perubahan logo resmi perusahaan yang mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Februari 2026. Perubahan ini menjadi simbol dari transformasi strategis yang tengah dijalani perseroan.

Direktur Utama LAPD Jamal Abdul Nasir Bamadhaj menyatakan bahwa identitas baru ini mencerminkan semangat perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Fokus masa depan LAPD akan diarahkan pada ekspansi ke sektor-sektor krusial, yaitu sektor energi dan pertambangan.

"Perubahan logo ini merupakan bagian dari transformasi strategis bisnis untuk mencerminkan semangat baru dalam melakukan ekspansi ke sektor energi dan pertambangan," tulis manajemen dalam keterangannya, dikutip Rabu (11/2/2026).

Sejalan dengan restrukturisasi kepemilikan saham, LAPD juga mengonfirmasi rencana aksi korporasi dalam waktu dekat. Perseroan saat ini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana MTO.

Langkah ini merupakan kewajiban yang harus ditempuh sebagai konsekuensi logis dari masuknya pengendali baru, guna memberikan perlindungan dan hak yang sama kepada pemegang saham publik.

Meski demikian, pemegang saham utama LAPD saat ini menyatakan belum memiliki rencana tambahan terkait perubahan kepemilikan di luar rencana aksi korporasi yang sedang berjalan tersebut.

Selain melaporkan transformasi merek, manajemen LAPD juga memberikan klarifikasi atas fluktuasi harga saham yang terjadi pada periode 27 Januari hingga 4 Februari 2026. Dalam kurun waktu tersebut, harga saham LAPD mengalami penurunan kumulatif sebesar 28,86%, dari Rp 149 menjadi Rp 106 per lembar saham.

Menanggapi permintaan penjelasan dari Bursa, manajemen menegaskan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang belum diungkapkan yang dapat mempengaruhi nilai efek secara mendadak.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh fakta material yang relevan sesuai dengan peraturan keterbukaan informasi yang berlaku. Tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan dari pemegang saham tertentu yang melanggar ketentuan pelaporan kepemilikan saham.

Logo baru PT Leyand International Tbk. (LAPD)

IDXChannel - PT Morris Capital Indonesia telah menuntaskan pelaksanaan penawaran tender wajib (mandatory tender offer/MTO) atas saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).

Berdasarkan hasil pelaksanaan tender offer tersebut, tidak terdapat pemegang saham publik yang menjual sahamnya.

Adapun penawaran tender wajib dilakukan terhadap sebanyak-banyaknya 1.715.765.790 saham PIPA, atau setara dengan 50,08 persen dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Periode pelaksanaan penawaran tender wajib berlangsung selama 30 hari mulai 23 Desember 2025 pukul 09.00 WIB hingga 22 Januari 2026 pukul 15.00 WIB.

Sementara itu, tanggal penyelesaian transaksi atas penawaran tender wajib ditetapkan pada 3 Februari 2026.

Direktur Morris Capital Indonesia, Feb Sumandar mengatakan, selama masa pelaksanaan penawaran tender wajib tersebut, tidak ada pemegang saham yang melepas kepemilikan sahamnya.

"Selama periode pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, tidak terdapat pemegang saham yang menjual sahamnya dalam rangka Penawaran Tender Wajib," ujar Feb Sumandar dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (6/2/2026).

Seiring dengan hal tersebut, Morris Capital menegaskan bahwa tidak terdapat saham yang dibeli dalam pelaksanaan penawaran tender wajib atas saham PIPA, mengingat tidak adanya partisipasi penjualan dari pemegang saham publik.

Hingga Jumat (6/2/2025) saham PIPA anjlok 14,94 persen ke harga Rp131 dan kembali menyentuh auto reject bawah (ARB). Dalam sepekan, saham PIPA mencatatkan ARB sebanyak empat kali dengan mengakumulasi penurunan 40,99 persen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengendali baru PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) (d/h PT Sampoerna Agro Tbk) yakni AGPA dari Singapura mengumumkan menggelar tender wajib (MTO) atas saham perusahaan sawit raksasa ini di harga Rp7.903. Level harga tender wajib saham SGRO ini sama dengan nilai akuisisi dari Grup Sampoerna.

Dalam keterbukaan informasi hari ini, (20/1/2026), pengendali baru SGRO menyebut telah menyediakan dana tunai Rp4,92 triliun untuk membeli 34,27% saham milik publik. Tender wajib sendiri akan dilaksanakan selama 30 hari dari 21 Januari-19 Februari 2026 mendatang.

Dijelaskan juga, setelah tender wajib rampung, AGPA menyebut SGRO akan difokuskan pada keberlanjutan dan pengembangan kegiatan usaha, tanpa rencana perubahan status maupun struktur fundamental perusahaan terbuka itu.

"Pengendali Baru tidak berencana untuk mengusulkan pengajuan delisting Saham Perusahaan Sasaran dari BEI kecuali setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat," dikutip dari pengumuman.

Dalam pernyataan tertulis tertanggal 24 November 2025, AGPA menegaskan akan tetap menjalankan kegiatan operasional SGRO sesuai dengan lini usaha yang telah ada setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Pengendali baru juga menyatakan komitmennya untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis SGRO dengan mempertimbangkan strategi usaha perusahaan secara umum serta kepentingan terbaik AGPA dan grup POSCO.

Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan sinergi antara SGRO dan grup POSCO, tanpa mengubah arah utama kegiatan usaha perusahaan perkebunan tersebut.

Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kontrak material yang ditandatangani antara AGPA dan Twinwood Family Holdings Limited selaku pengendali lama SGRO.

Selain itu, tidak terdapat aktivitas yang menyebabkan penggunaan sumber daya perusahaan dalam jumlah material, perubahan atas perjanjian yang telah ada, maupun perubahan standar prosedur operasional yang termasuk dalam transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42 Tahun 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Pengendali baru PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) (d/h PT Sampoerna Agro Tbk) yakni AGPA dari Singapura mengumumkan menggelar tender wajib (MTO) atas saham perusahaan sawit raksasa ini di harga Rp7.903. Level harga tender wajib saham SGRO ini sama dengan nilai akuisisi dari Grup Sampoerna.

Dalam keterbukaan informasi hari ini, (20/1/2026), pengendali baru SGRO menyebut telah menyediakan dana tunai Rp4,92 triliun untuk membeli 34,27% saham milik publik. Tender wajib sendiri akan dilaksanakan selama 30 hari dari 21 Januari-19 Februari 2026 mendatang.

Dijelaskan juga, setelah tender wajib rampung, AGPA menyebut SGRO akan difokuskan pada keberlanjutan dan pengembangan kegiatan usaha, tanpa rencana perubahan status maupun struktur fundamental perusahaan terbuka itu.

"Pengendali Baru tidak berencana untuk mengusulkan pengajuan delisting Saham Perusahaan Sasaran dari BEI kecuali setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat," dikutip dari pengumuman.

Dalam pernyataan tertulis tertanggal 24 November 2025, AGPA menegaskan akan tetap menjalankan kegiatan operasional SGRO sesuai dengan lini usaha yang telah ada setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Pengendali baru juga menyatakan komitmennya untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis SGRO dengan mempertimbangkan strategi usaha perusahaan secara umum serta kepentingan terbaik AGPA dan grup POSCO.

Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan sinergi antara SGRO dan grup POSCO, tanpa mengubah arah utama kegiatan usaha perusahaan perkebunan tersebut.

Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kontrak material yang ditandatangani antara AGPA dan Twinwood Family Holdings Limited selaku pengendali lama SGRO.

Selain itu, tidak terdapat aktivitas yang menyebabkan penggunaan sumber daya perusahaan dalam jumlah material, perubahan atas perjanjian yang telah ada, maupun perubahan standar prosedur operasional yang termasuk dalam transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42 Tahun 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Pengendali baru PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) (d/h PT Sampoerna Agro Tbk) yakni AGPA dari Singapura mengumumkan menggelar tender wajib (MTO) atas saham perusahaan sawit raksasa ini di harga Rp7.903. Level harga tender wajib saham SGRO ini sama dengan nilai akuisisi dari Grup Sampoerna.

Dalam keterbukaan informasi hari ini, (20/1/2026), pengendali baru SGRO menyebut telah menyediakan dana tunai Rp4,92 triliun untuk membeli 34,27% saham milik publik. Tender wajib sendiri akan dilaksanakan selama 30 hari dari 21 Januari-19 Februari 2026 mendatang.

Dijelaskan juga, setelah tender wajib rampung, AGPA menyebut SGRO akan difokuskan pada keberlanjutan dan pengembangan kegiatan usaha, tanpa rencana perubahan status maupun struktur fundamental perusahaan terbuka itu.

"Pengendali Baru tidak berencana untuk mengusulkan pengajuan delisting Saham Perusahaan Sasaran dari BEI kecuali setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Perusahaan Sasaran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan tercatat," dikutip dari pengumuman.

Dalam pernyataan tertulis tertanggal 24 November 2025, AGPA menegaskan akan tetap menjalankan kegiatan operasional SGRO sesuai dengan lini usaha yang telah ada setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Pengendali baru juga menyatakan komitmennya untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis SGRO dengan mempertimbangkan strategi usaha perusahaan secara umum serta kepentingan terbaik AGPA dan grup POSCO.

Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan sinergi antara SGRO dan grup POSCO, tanpa mengubah arah utama kegiatan usaha perusahaan perkebunan tersebut.

Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kontrak material yang ditandatangani antara AGPA dan Twinwood Family Holdings Limited selaku pengendali lama SGRO.

Selain itu, tidak terdapat aktivitas yang menyebabkan penggunaan sumber daya perusahaan dalam jumlah material, perubahan atas perjanjian yang telah ada, maupun perubahan standar prosedur operasional yang termasuk dalam transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42 Tahun 2020

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asal Singapura, Saiko Consultancy Pte. Ltd., tengah menjajaki rencana pengambilalihan atau akuisisi saham PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk. (SPRE) melalui pembelian saham milik pemegang saham pengendali.

Direktur Utama SPRE Rizet Ramawi menyampaikan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan telah disampaikan sebagai keterbukaan informasi sesuai ketentuan pasar modal.

“Saiko Consultancy Pte. Ltd. bermaksud untuk mengambil alih saham yang dimiliki oleh Rizet Ramawi sebanyak-banyaknya 222.600.000 saham atau setara dengan 27,83% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan,” ujar Rizet dalam keterbukaan informasi, Senin (19/1/2026).

Rizet menambahkan, pada saat informasi tersebut diumumkan, calon pembeli belum memiliki kepemilikan saham di SPRE. Setelah penyelesaian transaksi, calon pengendali baru akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai ketentuan OJK.

"Pelaksanaan Rencana Pengambilalihan maupun penawaran tender wajib akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal," tambah Rizet.

Ia juga menegaskan bahwa rencana pengambilalihan ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan Perseroan.

“Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan Perseroan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Saiko Consultancy Pte. Ltd. Mark Leong Kei Wei menyatakan bahwa rencana pengambilalihan dilakukan untuk mendukung strategi ekspansi perusahaan.

“Tujuan dilaksanakannya rencana pengambilalihan ini adalah untuk menunjang strategi pengembangan usaha serta memperluas kegiatan bisnis Pembeli sebagai bagian dari ekspansi korporasi,” kata Mark.

Mark menambahkan, negosiasi rencana pengambilalihan saat ini masih berlangsung, termasuk pembahasan nilai akhir transaksi dan jadwal penyelesaian. Setelah transaksi rampung, Saiko Consultancy Pte. Ltd. akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, Saiko Consultancy Pte. Ltd. merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum Republik Singapura dan bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen serta aktivitas perusahaan holding.

Saiko Consultancy beralamat di 21 Bukit Batok Crescent, #11-80, Wcega Tower, Singapura 658065. Kegiatan usaha utama perusahaan mencakup jasa konsultasi manajemen (KBLI 70201) serta aktivitas perusahaan holding lainnya (KBLI 64202).

Pada saat pengumuman rencana pengambilalihan disampaikan, Saiko Consultancy belum memiliki kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, di PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk. (SPRE).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.