REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyebutkan sebanyak 34.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Indonesia membangun gerai fisik, dengan 2.500 di antaranya telah selesai proses pembangunan 100 persen.

“Per sekarang sudah dibangun sejumlah 34.000 bangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapan di seluruh Indonesia, dengan yang sudah 100 persen ada 2.500 bangunan fisik,” kata Menkop dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (29/3/2026).

Ferry menyebutkan 34.000 KDKMP tersebut merupakan bagian dari total sekitar 83.000 KDKMP di seluruh Indonesia yang telah terbentuk dan sudah berbadan hukum atau memiliki akta koperasi.

Ia menjelaskan, untuk memiliki akta koperasi bukan merupakan langkah yang mudah bagi suatu KDKMP karena harus melalui mekanisme musyawarah desa khusus.

“Jadi seluruh desa dan kelurahan itu ada rapat-rapat membentuk badan hukum KDKMP,” ujarnya.

Setelah memiliki akta koperasi atau berbadan hukum yang prosesnya dimulai sejak Juni 2025, kata Ferry, proses kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fisik untuk KDKMP.

Ia mengatakan, melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, Kementerian Koperasi menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk membangun fisik, gerai, dan alat kelengkapan KDKMP yang dibantu oleh TNI.

Ferry pun menargetkan pada Agustus dan September 2026 akan ada 10.000 KDKMP yang telah selesai proses pembangunan fisiknya.

“Insya Allah nanti secara bertahap pada Agustus dan September akan ada 10.000 lagi yang selesai, dan seterusnya,” ujarnya.

Nantinya, tambah dia, KDKMP yang ada di setiap desa dan kelurahan akan menjual dan menjadi gerai sembako, termasuk barang-barang bersubsidi, kebutuhan pokok, dan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, KDKMP akan menjadi gerai obat dan klinik desa, kemudian juga sebagai tempat kegiatan lembaga keuangan mikro, kegiatan pergudangan, sekaligus kegiatan logistik.

“Tetapi di luar yang tadi saya sampaikan, masing-masing KDKMP dapat melaksanakan kegiatan bisnis atau usahanya sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahan,” kata Ferry.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 melalui skema kontrak tahun jamak senilai Rp 20 triliun.

“Pada pertengahan tahun, pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah berhasil, dan kontrak multitahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama disebut hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.

Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya. Hal itu tercermin dari pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluyo yang hampir selesai serta SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026.

“Pemerintah kini secara aktif mendorong Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis dapat segera terbentuk,” ujar Basuki.

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada 2025 tersebut dipastikan tidak hanya mengandalkan pembiayaan negara, melainkan menggunakan kombinasi pendanaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk juga terus diperkuat melalui penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendalian banjir.

“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah, di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada 2026,” ujar Basuki.

Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara tersebut memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memandatkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Secara keseluruhan, seluruh peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” kata Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan skema kredit korporasi untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan skema kredit korporasi ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kredit korporasi. Jadi memang nanti kan ada Peraturan Menteri Keuangan yang akan disempurnakan, untuk mengatur tentang itu,” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry menjelaskan, gerai KopDes/Kel Merah Putih ini akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, mulai dari produksi hingga distribusi.

Dalam hal pembiayaan, Ferry menuturkan himpunan bank milik negara (Himbara) akan mengucurkan plafon pinjaman yang digunakan bukan hanya sebatas modal kerja, tetapi juga pembangunan fisik dan kelengkapan operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan fisik gerai yang ideal, sedangkan penyesuaian untuk lokasi desa akan dilakukan kemudian.

Adapun, Kemenkop menargetkan pembangunan gerai KopDes Merah Putih akan mencapai 25.000 titik pada November 2025. Di sisi lain, total tanah yang terdata di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) mencapai 30.500 titik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan pendanaan pembangunan gerai ini bersumber dari Himbara melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dalam hal pengembalian dana, Nurdin mengusulkan agar tidak bersumber dari APBN, melainkan menyisihkan dari hasil usaha koperasi itu sendiri. “Misalnya penyaluran pupuk. Dari keuntungan penyaluran pupuk itu disisihkan sebagian, entah berapa 20%–30% untuk mengembalikan dana pinjaman,” ujar Nurdin.

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menyatakan biaya untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar itu setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Penggunaan indeks konstruksi, kata dia, justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni bisa mencapai sekitar Rp600 triliun.

Dia memerinci, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Selain itu, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi atau LPG 3 kg.

Sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo, Maret-April itu bisa selesai pembangunan fisiknya Kopdes Merah Putih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ditargetkan rampung pada Maret hingga April 2026, sebagai wujud percepatan penguatan ekonomi rakyat melalui jaringan koperasi modern terintegrasi.

"Sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo, Maret-April itu bisa selesai pembangunan fisiknya (Kopdes Merah Putih)," kata Menkop dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan penyediaan gerai dan sarana pendukung kini telah mencapai 30.500 titik tanah yang siap dibangun, setelah melalui proses inventarisasi intensif setiap hari di seluruh daerah.

Upaya inventarisasi lahan dilakukan secara masif dengan target seribu titik per hari, sehingga kebutuhan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih dapat terpenuhi sesuai rencana dan arahan pemerintah pusat.

Untuk memperkuat tata kelola, Kementerian Koperasi telah merekrut dan melatih 7.867 bisnis asisten yang akan menjadi pendamping utama dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi di tingkat desa serta kelurahan.

Setiap bisnis asisten dipersiapkan bertanggung jawab mendampingi 10 koperasi desa, mulai dari penyusunan rencana bisnis, administrasi kelembagaan, hingga memastikan operasional berjalan optimal melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen.

Kehadiran para pendamping itu diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan nyata masyarakat desa, sehingga koperasi benar-benar berfungsi sebagai pusat penggerak ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Selain bisnis asisten, sebanyak 1.104 project management officer (PMO) ditempatkan di seluruh Indonesia untuk memastikan program berjalan transparan, terukur, dan sesuai standar pengelolaan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Para PMO menjadi penghubung teknis dengan dinas daerah agar seluruh proses operasional Koperasi Desa Merah Putih berada dalam pengawasan terstruktur, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Business Assistant (BA) dan PMO kini telah diturunkan ke desa-desa untuk mempercepat pemetaan lahan baru, memverifikasi kesiapan lokasi pembangunan, dan memastikan kelancaran koordinasi dengan PT Agrinas sebagai pelaksana konstruksi.

"Sudah hampir 100 persen mereka, BA dan PMO, sudah sebagian besar turun ke desa-desa dan kelurahan, yang dalam waktu dekat ini memang kami juga memberi mereka penugasan tentang percepatan titik-titik inventarisasi, titik-titik tanah yang akan segera dibangun oleh PT Agrinas," jelasnya.

Kementerian Koperasi juga melanjutkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melatih 42 ribu pengurus koperasi dari 19 provinsi agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.

"Kemudian pendamping juga sudah ada 11.545 orang dari 31 provinsi. Ini masih terus berlangsung. Pendekatan ini memang kita lakukan paralel bersamaan dengan proses pembangunan fisik yang dilakukan, supaya pada saat nanti harapannya pembangunan fisik selesai, kemudian pengawas, pengurus, pengelola sudah siap untuk mengelola," kata Menkop.

Sebelumnya, Menkop menyatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar per lokasi.

“Ya sekitar Rp2,5 miliar. Itu pembangunan fisiknya, kelengkapannya, sarana pendukung, termasuk kendaraan operasional. Itu sudah murah, lebih murah dari rata-rata,” kata Ferry di Jakarta, Kamis (6/11).

Ferry menyebut hingga Kamis (6/11) sebanyak 7.923 titik kopdes telah mulai dibangun infrastruktur fisiknya secara serentak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PT Agrinas Pangan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas gudang, gerai, dan lain-lainnya dalam Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Penandatanganan ini merupakan bentuk tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan KDMP.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan pembangunan fisik KDMP akan dijalankan oleh Agrinas Pangan, sedangkan yang bertindak sebagai pengawas, pembinaan, dan evaluasi yakni Kementerian PU.

"Kami dibantu oleh Kementerian PU sebagai supervisi, karena Kementerian Koperasi tidak memiliki kapasitas untuk melalukan hal tersebut," kata Ferry dalam konferensi pers usai penandatanganan, Jumat (7/11/2025).

Foto: Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa dalam MoU ini pihaknya bakal menyediakan desain prototipe untuk pembangunan gerai tersebut. Di mana, fokusnya pada kualitas bangunan.

"Kita akan menyiapkan prototipe saja tentunya dengan Agrinas, karena Agrinas yang akan mengerjakan pembangunan fisiknya. Dan tentunya, prototipe itu kita akan mengacu kepada kualitas bangunan karena ini bicara sekian puluh ribu koperasi di seluruh Indonesia," ucap Dody.

Dody menjelaskan, karena beberapa kawasan di Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana gempa dan erupsi gunung, maka diperlukan bangunan yang tahan gempa dan sebagainya.

"Kami sadari bahwa tidak semua tempat itu mempunyai bahan-bahan yang masuk kategori tahan gempa, jadi nanti akan ada kearifan lokal sana sini dan nanti judgment itu akan di Agrinas sendiri, kami akan hanya mensupervisi," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono buka suara soal perkembangan terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang akan dibangun oleh PT Agrinas Pangan. Hal ini dalam rangka percepatan pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.

Ferry mengungkapkan kini sudah ada sekitar 11.000 lahan yang telah terinventarisir, dengan 7.923 lahan sudah dalam proses pembangunan fasilitas seperti gudang, gerai, dan lain-lainnya. Adapun 11.000 lahan yang sudah terinventarisir telah melewati verifikasi faktual, kesesuaian lahan, dan lain-lainnya.

"Data per hari ini, sudah ada sekitar 11.000 lahan yang telah terinventarisir, di mana 7.923 lahan sedang dibangun gudang, gerai, dan lain-lain. Itu artinya yang sedang dibangun dari pihak Agrinas terkonfirmasi dari yang sudah dibayarkan Sebagian DP-nya dan lain sebagainya," kata Ferry saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Koperasi, Kamis (6/11/2025).

Meski begitu, Ferry berharap banyak tanah yang sudah terdata pada November-Desember 2025, di mana targetnya pada November, diharapkan 40.000 tanah yang sudah terdata dan 20.000 dalam proses pembangunan.

"November ini, data tanah yang masuk kita harapkan bisa capai 40.000, kemudian yang dibangun harapannya bisa 20.000, itu di November ya. Kalau di Desember, targetnya bisa 80.000 tanah yang masuk ke data kami dan sekitar 40.000-50.000 yang kita akan bangun. Supaya nanti kita perkirakan, Insya Allah, bulan Maret 2026 bisa selesai," lanjutnya.

Skema pembiayaan pembangunan ini dilakukan bersama bank-bank Himbara dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi. Dana tersebut dialokasikan untuk dua kebutuhan utama, yakni pembangunan fisik dan modal kerja.

"Plafonnya Rp 3 miliar per koperasi, sebagian untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk modal kerja. Untuk kegiatan fisik akan difasilitasi bersama Agrinas, sementara modal kerjanya langsung ke koperasi," ujarnya.

Ferry menegaskan pelibatan PT Agrinas Pangan bukan karena ketidakpercayaan terhadap koperasi, melainkan karena pembangunan fisik membutuhkan kemampuan teknis khusus dan pengawasan ketat di lapangan.

"Koperasi memang belum punya kapasitas untuk pekerjaan konstruksi. Karena itu, kami bekerja sama dengan PT Agrinas dan TNI agar pembangunan bisa selesai lebih cepat," jelasnya.