JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan bermutu untuk generasi emas berkarakter melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 bertema Pendidikan Bermutu untuk Generasi Emas Berkarakter.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengajak seluruh kader PKS menjadi center of excellence atau pusat keunggulan dalam pendidikan dengan menanamkan ruh pendidikan sesuai amanat Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI 1945, yakni pendidikan yang meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita ingin seluruh kader PKS bekerja dari apa yang bisa kita lakukan; rumah tangga kita benahi, lingkungan masyarakat kita warnai, dan kegiatan digital kita diisi hal-hal positif karena anak-anak kita lebih banyak menggunakan HP,” ujar Almuzzammil saat menjadi keynote speaker dan membuka acara, Sabtu (9/5/2026).

Almuzzammil menegaskan pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah formal, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal. Almuzzammil juga mengapresiasi perjuangan Fraksi PKS DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru serta mengawal pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, PKS menyerahkan bantuan pendidikan secara simbolis kepada 24 pelajar dari tingkat TK hingga perguruan tinggi dan memberikan apresiasi secara simbolis kepada 24 guru inspiratif dari beberapa kota kabupaten yang hadir secara online maupun daring.

Lihat video: Duka Hardiknas, Siswa Meninggal Gegara Luka Akibat Kekecilan Ukuran Sepatu



“AlhamduliLlaah, acara Hardiknas dihadiri pengurus bidang pendidikan dan kesehatan serta guru-guru dari kota kabupaten se-Indonesia, secara hybrid. Secara simbolik, Presiden PKS memberikan batuan pendidikan untuk 24 siswa dan apresiasi guru inspiratif kepada 24 guru. Angka 24 merupakan angka simbolik Milad PKS ke 24. Dalam kegiatan ini, Presiden PKS juga memberikan biji sayur-sayuran untuk guru yang hadir offline sebagai bentuk peran serta PKS dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis keluarga,” jelas Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPP PKS Kurniasih.

PKS juga memberikan apresiasi kepada guru-guru inspiratif, mulai dari Penggerak Sekolah Adiwiyata di Kota Bogor, guru yang menempuh perjalanan 70 kilometer untuk mengajar, hingga penyintas banjir bandang di Aceh. Selain penyerahan bantuan, peringatan Hardiknas oleh PKS ini juga diisi dengan kegiatan talkshow Ngobrol Pendidikan (Ngopi) bersama Anggota Komisi E DPRD Jakarta Muhammad Hasan Abdullah dan Workshop Pendidikan bersama Kemendikdasmen.

HALMAHERA - Tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) gabungan menemukan satu korban erupsi Gunung Dukono pada Sabtu (9/5/2026) pukul 14.30 WIT. Korban berinisial E, warga negara Indonesia (WNI), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar 50 meter dari bibir kawah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan berdasarkan laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Utara, Hentje M.L. Hetharia, proses pencarian sempat mengalami kendala akibat material pasir vulkanik yang menutupi area pencarian dengan ketebalan bervariasi.

“Kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang masih berlangsung fluktuatif sehingga menyulitkan tim dalam melakukan penyisiran,” ungkap Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/5/2026).

Pada pukul 14.30 WIT, hujan dengan intensitas cukup deras mengguyur lokasi pencarian sehingga tim SAR gabungan menghentikan sementara operasi dan berlindung hingga kondisi memungkinkan untuk melanjutkan pencarian.

“Setelah hujan reda, jasad korban yang sebelumnya tertutup material pasir mulai terlihat. Saat ditemukan, bagian tubuh korban yang tampak hanya dari kaki hingga pinggang, sementara bagian tubuh lainnya masih tertimbun pasir vulkanik,” jelas Aam.

Lihat video: 3 Pendaki Gunung Dukono Tewas Usai Abaikan Larangan Mendaki



Mengetahui temuan tersebut, tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi secara hati-hati sesuai prosedur keselamatan. Setelah berhasil di evakuasi, jenazah korban dibawa menuju posko penanganan erupsi sebelum selanjutnya dirujuk ke RSUD Tobelo.

Usai menemukan korban pertama, tim SAR gabungan juga mendapati dua titik timbunan material pasir dalam radius sekitar tiga meter dari lokasi penemuan korban. “Dua titik tersebut diduga kuat berkaitan dengan dua korban lain yang masih dalam pencarian,” ujar Aam.

Namun demikian, Aam mengatakan bahwa tim SAR gabungan memutuskan untuk memprioritaskan evakuasi korban pertama dengan mempertimbangkan faktor keselamatan personel di lapangan. Selain kondisi cuaca yang mulai gelap menjelang sore, aktivitas vulkanik Gunung Dukono juga masih terpantau tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi operasi SAR hari ini, tim gabungan akan kembali melanjutkan penyisiran pada Minggu (10/5), khususnya di dua titik timbunan material yang telah ditandai menggunakan koordinat GPS (Global Positioning System).

TANGERANG - Perkembangan teknologi digital yang semakin masif mendorong perubahan besar di industri kreatif . Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap sumber daya manusia kreatif yang mampu beradaptasi dengan teknologi menjadi semakin penting.

Melihat tantangan itu, Universitas Mercu Buana melalui Fakultas Desain dan Seni Kreatif (FDSK) menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di SMAN 3 Tangerang, belum lama ini. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Transformasi Kreativitas Siswa melalui Sinergi Desain, Teknologi, dan Keberlanjutan di Era Digital.”

Program yang didukung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mercu Buana tahun 2026 itu menjadi upaya kampus dalam memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi era industri 4.0 dan Society 5.0 sejak jenjang sekolah menengah.

Melalui Program Studi Desain Produk dan Desain Interior, para siswa diperkenalkan dengan berbagai pendekatan kreatif berbasis teknologi. Materi yang diberikan meliputi pemanfaatan co-creative artificial intelligence, desain menggunakan 3D printing, fotografi artistik, pengolahan limbah kreatif berbasis prinsip 3R, hingga edukasi desain interior dan pencahayaan ruang.

Dekan Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana Agus Budi Setyawan mengatakan, literasi visual dan digital perlu dibangun sejak dini agar siswa mampu menjadi pencipta inovasi, bukan hanya pengguna teknologi.

“Industri kreatif masa depan membutuhkan SDM yang mampu berpikir desain, memahami teknologi, sekaligus memiliki sensitivitas terhadap isu keberlanjutan. Kompetensi itu harus mulai dibangun sejak jenjang sekolah menengah,” katanya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi respons atas kebutuhan industri kreatif nasional yang terus berkembang, namun masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan talenta yang memiliki kombinasi kemampuan artistik, teknologis, dan problem solving.

Para siswa diajak memahami bahwa profesi desain tidak lagi sebatas menggambar atau merancang visual, tetapi telah berkembang menjadi bidang strategis yang bersinggungan dengan kecerdasan buatan, manufaktur digital, hingga inovasi berkelanjutan.

Kepala SMAN 3 Tangerang Ruruh Wuryani menyambut positif kolaborasi ini. Kegiatan semacam ini membuka perspektif baru bagi siswa terhadap masa depan profesi kreatif.

“Anak-anak mendapat pengalaman yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Mereka bisa melihat langsung bagaimana kreativitas dapat diintegrasikan dengan teknologi untuk menghasilkan solusi inovatif,” katanya.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) resmi membuka pendaftaran SIMAK UI Tahun Akademik 2026/2027 mulai 8 Mei 2026. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi UI, @univ_indonesia.

Dalam unggahannya, UI mengajak calon mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri mengikuti jalur seleksi mandiri tersebut.

“Halo, Calon Mahasiswa Baru UI! Mari persiapkan diri untuk melangkah menuju perjalanan baru di Kampus Perjuangan, Universitas Indonesia, karena pendaftaran SIMAK UI Tahun Akademik 2026/2027 resmi dibuka hari ini!” tulis UI dalam unggahan resminya, dikutip Sabtu (9/5/2026).

SIMAK UI atau Seleksi Masuk Universitas Indonesia merupakan ujian seleksi terpadu yang diselenggarakan secara mandiri oleh UI bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari Vokasi, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister, hingga Doktor.

Melalui satu sistem ujian, peserta dapat memilih berbagai program studi sesuai minat dan jenjang pendidikan yang dituju.

Link Pendaftaran SIMAK UI 2026

Berdasarkan jadwal yang diumumkan, pendaftaran SIMAK UI 2026 dibuka mulai 8 Mei hingga 5 Juni 2026. Sementara pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2026. Hasil seleksi akan diumumkan sebelum 1 Juli 2026.

UI juga mengingatkan calon peserta untuk mencermati jadwal seleksi yang tertera pada unggahan maupun website resmi. Jika terdapat perbedaan informasi, maka jadwal yang berlaku adalah jadwal pada laman resmi enrollment UI.

Pendaftaran jalur mandiri UI dilakukan secara online melalui laman resmi enrollment.ui.ac.id.

Biaya Pendaftaran SIMAK UI 2026

Untuk mengikuti seleksi SIMAK U I jenjang S1 dan Vokasi, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp650 ribu.

Selain itu, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos melalui jalur SIMAK UI akan dikenakan dua jenis biaya pendidikan, yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan setiap semester serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal yang dibayarkan satu kali pada semester pertama.

JadwalSIMAK UI 2026

1. Pendaftaran: 8 Mei–5 Juni 2026

2. Ujian SIMAK UI: 14 Juni 2026

3. Pengumuman hasil seleksi: sebelum 1 Juli 2026

Calon mahasiswa diimbau segera melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran SIMAK UI sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

JAKARTA - Hingga Jumat (8/5/2026) petang, Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 17 pendaki yang sempat terdampak erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. Tiga pendaki lainnya masih dalam proses pencarian.

Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdani mengatakan, hingga pukul 18.00 WIT total korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 17 orang yang terdiri dari tujuh Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura dan 10 Warga Negara Indonesia (WNI).

Tim SAR menyatakan pencarian dihentikan sementara pada Jumat malam dan akan dilanjutkan kembali pada Sabtu (9/5/2026). "Total korban pendaki yang berhasil dievakuasi sebanyak 17 orang. Sementara yang masih dalam pencarian yaitu tiga orang di antaranya dua WNA dan satu WNI," kata Iwan Ramdani.

Dua korban yang selamat dan masih ikut membantu proses pencarian diketahui merupakan WNI, yakni Jailan Ayub (45) warga Bastiong dan Reza Selang (35) warga Koloncucu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.

Ketiga pendaki yang hingga kini belum ditemukan masing-masing Heng Wen Qiang Timothy (30) dan Shahin Muhrez bin Abdul Hamid (27). Keduanya warga Singapura. Satu orang lainnya WNI bernama Enjel.

Tujuh WNA Singapura yang telah berhasil dievakuasi yakni Toh Yu Ming Eugene (30), Ong Shilin Selene (37), Phoebe Low Pei Qi (33), Iris (31), Venessa Lee (30), Geraldine Lee (30), dan Shan De (28).

Selain itu, 10 WNI yang telah dievakuasi yakni Hairudin Doro (26), Battiar Bahdar (24), Yusrin Latif (23), Ahmad Asmar (22), Sahrul Asim (26), Riska Miska Isbar (29), Fiki Nafila (27), Sudin Juanga (45), serta dua WNI lainnya yang turut dalam rombongan evakuasi.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperkuat ekspor ke pasar internasional guna meningkatkan pendapatan, memperluas peluang usaha, serta mengoptimalkan utilisasi pabrik di tengah persaingan industri semen domestik.

"Salah satu fokus utama SIG saat ini adalah memperkuat penetrasi pasar ekspor," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penetrasi pasar ekspor sebagai langkah strategis untuk meningkatkan utilisasi pabrik, dan memperluas peluang pasar produk derivatif bernilai tambah.

Melalui anak usaha, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bersama Taiheiyo Cement Corporation, SIG telah menyelesaikan proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi untuk ekspor di Tuban, Jawa Timur yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026.

Fasilitas tersebut akan menjadi basis penguatan ekspor perusahaan itu sekaligus membuka peluang peningkatan margin usaha di tengah kompetisi pasar domestik yang semakin ketat.

"Rampungnya fasilitas ekspor di Tuban menjadi tonggak penting bagi SIG untuk memperkuat posisi di pasar internasional," ucap Vita.

Ia menekankan ekspor akan menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan utilisasi sekaligus mendukung pertumbuhan profitabilitas perseroan.

Adapun dalam kondisi pasar yang masih dibayangi overcapacity, perusahaan tersebut berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan kinerja sekaligus menyiapkan mesin pertumbuhan baru melalui penguatan pasar ekspor.

Pada kuartal I 2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp8,29 triliun atau tumbuh 8,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat signifikan sebesar 88,7 persen menjadi Rp80 miliar. Volume penjualan juga naik 1,7 persen yoy menjadi 8,71 juta ton.

Vita mengatakan capaian tersebut menunjukkan strategi transformasi yang dijalankan perseroan berhasil menjaga resiliensi bisnis sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

"SIG tidak hanya fokus menjaga kinerja jangka pendek, tetapi juga membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Transformasi bisnis yang dijalankan secara disiplin berhasil meningkatkan daya saing perusahaan di tengah tantangan industri,” tutur Vita.

Di sisi operasi, perusahaan tersebut juga terus memperkuat efektivitas transformasi melalui pengelolaan pasar mikro, optimalisasi portofolio produk, serta efisiensi biaya.

Strategi tersebut membantu perseroan menjaga kinerja di tengah kenaikan harga energi dan permintaan pasar domestik yang baru menunjukkan geliat pada awal tahun ini.

Selain mencatat pertumbuhan penjualan domestik sebesar 5,4 persen secara yoy, perusahaan itu juga berhasil menurunkan biaya keuangan bersih sebesar 35,4 persen yoy melalui pengelolaan keuangan yang lebih optimal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

HALMAHERA UTARA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara meletus hingga asap hitam membubung tinggi dengan ketinggian kolom abu mencapai 10 Km pagi tadi. Dua pendaki gunung yang merupakan warga negara asing (WNA) dilaporkan tewas.

"Info sementara 2 korban meninggal," kata Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlicson kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Erlicson belum menjelaskan secara rinci terkait identitas korban. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, kedua WNA tersebut berasal dari Singapura.

Sementara itu, dilaporkan masih ada pendaki yang terjebak di Gunung Dukono. Dia menyebut pendaki yang terjebak sekitar 20 orang.

"Masih dilakukan evakuasi oleh tim gabungan (Polres,BPBD dan Basarnas) terhadap diduga 20 pendaki," ujarnya.

Sebelumnya, dikutip dari laman resmi PVMBG, Gunung Dukono erupsi pukul 07.41 WIT Jumat (8/5/2026). Tinggi kolom letusan teramati ± 10000 m.

"Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Jumat, 08 Mei 2026, pukul 07:41 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 10.000 m di atas puncak (± 11.087 m di atas permukaan laut)," tulis PVMBG.

Kolom abu teramati kelabu hingga hitam. Saat laporan dibuat, Gunung Dukono dilaporkan masih meletus.

"Kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung."

Di sisi lain, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar G. Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan."

Jakarta (ANTARA) - PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) mencatatkan lonjakan pertumbuhan pendapatan sebesar 196,96 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp6,78 triliun pada kuartal I 2025 menjadi Rp20,16 triliun pada kuartal I 2026.

Laba bersih perseroan turut meningkat signifikan sebesar 189,48 persen (yoy) menjadi Rp433,49 miliar pada kuartal I 2026, dari Rp149,75 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Perseroan mengawali tahun 2026 dengan kinerja yang sangat positif, didukung oleh pertumbuhan volume penjualan dan penguatan harga emas global,” kata Direktur Utama HRTA Sandra Sunanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sandra menambahkan bahwa HRTA akan terus berfokus pada penguatan ekosistem bisnis emas yang terintegrasi, optimalisasi kapasitas produksi, serta penguatan jaringan distribusi guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, volume penjualan emas murni HRTA meningkat sebesar 75,18 persen (yoy) menjadi 7,83 ton, sejalan dengan peningkatan harga jual rata-rata (ASP) sebesar 71,01 persen (yoy) menjadi Rp2.567.213 per gram.

Dari segi segmen bisnis, penjualan masih didominasi oleh segmen grosir dengan kontribusi sebesar 90,60 persen terhadap total pendapatan, termasuk kontribusi dari segmen insititusi keuangan bullion bank dan beberapa perbankan syariah, diikuti oleh segmen ritel sebesar 9,13 persen dan gadai sebesar 0,26 persen.

Sejalan dengan kondisi pasar global, pergerakan harga emas sepanjang April dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan domestik, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah, fluktuasi harga minyak, ekspektasi kebijakan The Fed, serta langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

Selama April 2026, harga emas diperdagangkan di kisaran 4.717 dolar AS per troy ounce setelah sebelumnya sempat mencapai level di atas 4.800 dolar AS per troy ounce pada awal tahun.

Di Indonesia, harga emas domestik turut menguat, didukung oleh depresiasi rupiah dan permintaan safe-haven yang berkelanjutan, dengan harga emas dalam rupiah meningkat sekitar 11 persen secara year to date (ytd) ke level Rp2,6 juta per gram.

Adapun HRTA memperoleh peningkatan peringkat kredit dari PEFINDO menjadi idA+ dengan prospek stabil dari peringkat sebelumnya idA.

Sandra menambahkan bahwa peningkatan peringkat kredit perseroan oleh PEFINDO menjadi idA+ mencerminkan penguatan fundamental dan disiplin keuangan perseroan dalam menjaga struktur permodalan yang sehat di tengah ekspansi usaha yang berkelanjutan.

PEFINDO menilai peningkatan peringkat tersebut didukung oleh kemampuan HRTA dalam mencatat pertumbuhan pendapatan secara konsisten, menjaga posisi utang pada level yang terkendali, serta didukung oleh fasilitas produksi yang terintegrasi dan permintaan pasar yang tetap kuat terhadap produk emas.

Dari sisi pasar modal, HRTA juga resmi bergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia untuk periode Mei-Juli 2026.

“Kami memandang pencapaian ini sebagai bentuk kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis, likuiditas saham, serta prospek jangka panjang perseroan sebagai salah satu pemain utama di industri emas nasional,” tutup Sandra.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Agus Taufiq

Politisi Muda dan inisiator @KebijakanKita

PENDIDIKAN yang sejatinya menjadi ruang pembebasan untuk membentuk peradaban, kini mengalami krisis eksistensial. Alih-alih menjadi ruang pembebasan, institusi pendidikan lambat laun berubah menjadi "ruang" komersial, di mana ilmu pengetahuan dan peserta didik direduksi tak lebih dari sekadar konsumen.

Tujuan luhur pendidikan bergeser secara fundamental; yang semula dari kebudayaan akademik yang mengutamakan kedalaman intelektual dan pembangunan karakter, menjadi budaya pragmatis yang semata-mata mengejar profit dan efisiensi korporasi. Lantas apa yang sebenarnya sedang mengganggu tujuan pendidikan kita?

Paradoks Pengangguran Terdidik

Kencangnya arus industrialisasi global telah memaksa pendidikan untuk tunduk pada logika pasar. Keberhasilan pendidikan formal kini diukur secara sempit dari seberapa cepat lulusannya terserap sebagai tenaga kerja. Pendidikan diartikan menjadi sekadar pabrik pencetak buruh yang siap pakai. Logika semacam ini justru memicu krisis di institusi pendidikan, yakni maraknya penutupan program studi yang dinilai minim prospek komersial.

Disiplin ilmu esensial yang menjadi pilar nalar peradaban, seperti sejarah, sastra, filsafat, dan humaniora, kini berada di ambang kepunahan karena dianggap membebani perguruan tinggi dan hanya menghasilkan pengangguran terdidik semata. Publik seolah didikte untuk menyepakati generasi yang cakap mengoperasikan mesin dan kecerdasan buatan, namun buta terhadap etika, empati, dan akar kemanusiaannya sendiri.

Ironisnya, kepatuhan pada dikte pasar ini justru melahirkan kenyataan yang pahit. Alih-alih mengentaskan kemiskinan, sistem ini justru menciptakan pengangguran terdidik. Dari total jutaan pengangguran di Indonesia, angka pengangguran dari kalangan sarjana dan diploma menempati proporsi yang mengkhawatirkan, yakni menembus angka di atas 1 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025).

Berbagai kajian dari data ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 30% pekerja muda terdidik di Indonesia terpaksa bekerja di sektor yang sama sekali tidak relevan dengan latar belakang keilmuannya, seringkali dengan upah rendah di bawah standar kelayakan (International Labour Organization, 2023).

Ketika akses pendidikan bermutu hanya bisa dibeli oleh kelompok bermodal, dan lulusannya pun tak mendapat jaminan kelayakan hidup, pendidikan kehilangan daya magisnya sebagai alat pemberdayaan dan justru menjadi arena alienasi baru.

Mengembalikan Khittah Pendidikan

Menutup mata dari realitas transformasi global dan kebutuhan industri tentu merupakan sebuah kenaifan. Kolaborasi antara dunia akademik dan industri adalah keniscayaan strategis. Namun, membiarkan hukum permintaan dan penawaran mendikte total arah pendidikan adalah langkah menuju kehancuran sosial.

Pendidikan memiliki tugas yang melampaui untung-rugi perusahaan; ia bertanggung jawab untuk mendewasakan nalar kritis warga negara dan merawat keberadaban. Sebagai upaya melawan dominasi pasar tersebut, pemerintah dan institusi pendidikan wajib mengambil langkah yang berani dan tegas.

Pertama, indikator kualitas institusi tidak boleh lagi menyusut pada seberapa besar angka serapan tenaga kerja di industri, melainkan harus dinilai dari seberapa jauh peran lulusan dalam mengurai problematika sosial dan lingkungan hidup.

Kedua, solusi atas ketidaksesuaian kompetensi di dunia kerja bukanlah penyusutan disiplin ilmu humaniora atau sains murni, melainkan penerapan kurikulum interdisipliner. Sekat-sekat keilmuan wajib dijembatani; mahasiswa eksakta perlu dipertajam nurani dan kepekaan sosialnya, sementara mahasiswa humaniora harus diperkaya dengan literasi digital mutakhir.

Ketiga, pemerintah wajib hadir sebagai pelindung yang memberikan afirmasi serta subsidi penuh bagi disiplin ilmu mendasar yang mungkin tak memikat pasar, tetapi esensial sebagai fondasi intelektual bangsa.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sepatutnya menjadi alarm untuk kembali meresapi visi pembebasan Ki Hadjar Dewantara. Melalui napas Sekolah Rakyat dan Taman Siswa, pendidikan sejak awal diwariskan sebagai jalan pencerahan, alat perlawanan terhadap ketidakadilan, serta jembatan kesetaraan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar privilege bagi kelompok elite.

Pada masa kini, agenda negara semacam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang layak diapresiasi sebagai langkah nyata menekan angka stunting fisik dan kesenjangan nutrisi. Kendati demikian, investasi masif untuk gizi raga ini berisiko tidak optimal jika negara justru membiarkan wabah "stunting intelektual” yakni kondisi mengkerdilkan daya kritis anak bangsa akibat terjebak dalam sistem pendidikan yang berorientasi komersial.

Pada akhirnya, diperlukan evaluasi struktural yang mendalam untuk mempertanyakan esensi pendidikan kita saat ini: apakah sistem tersebut dirancang untuk membentuk subjek yang otonom dan berdaulat secara intelektual, atau murni memproduksi tenaga kerja mekanis demi menyokong sistem ekonomi pasar.

Upaya mengembalikan khittah pendidikan mengharuskan kita membebaskan ilmu pengetahuan dari belenggu komersialisasi, serta memposisikannya kembali sebagai instrumen pencerahan menuju tatanan masyarakat yang adil.

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), anak usaha PT Pertamina (Persero), mencatatkan laba bersih sebesar Rp265,62 miliar serta total aset senilai Rp29,69 triliun pada kuartal I tahun 2026.

Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Asuransi Tugu Fitri Azwa mengatakan pencapaian tersebut merupakan bukti kemampuan pihaknya untuk tetap fokus menjaga kualitas pertumbuhan bisnis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga energi global.

“Disiplin underwriting, penguatan portofolio, serta pengelolaan risiko yang terukur menjadi fondasi penting bagi Tugu Insurance untuk mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Fitri Azwa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sesuai pencatatan menggunakan panduan baru Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, ia mengatakan perusahaan membukukan Pendapatan Jasa Asuransi sebesar Rp2,57 triliun, meningkat 5,96 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy)yang tercatat Rp2,42 triliun.

Sedangkan Hasil Jasa Asuransi mencapai Rp461,01 miliar, meningkat 2,18 persen yoy dari Rp451,16 miliar pada kuartal I 2025.

Pencapaian tersebut didorong oleh pengelolaan portofolio yang selektif pada lini usaha asuransi fire & property, offshore, dan marine cargo, yang juga menjadi salah satu kontributor utama pendapatan perseroan selama ini.

Fitri mengatakan peningkatan juga terjadi pada aspek Pendapatan Operasional Lainnya sebesar 31,25 persen yoy menjadi Rp156,02 miliar per akhir Maret 2026, yang menunjukkan peran entitas anak dalam memperkuat diversifikasi sumber pendapatan perseroan.

Sementara Pendapatan Investasi Perseroan tercatat sebesar Rp88,17 miliar pada kuartal I-2026, mencerminkan pengelolaan portofolio yang tetap prudent di tengah dinamika pasar keuangan.

Ia juga menyampaikan bahwa struktur permodalan pun tetap kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnis dengan Total Ekuitas senilai Rp10,17 triliun dan Risk-Based Capital (RBC) berada pada level 420,5 persen.

“Struktur permodalan yang solid memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk menjaga stabilitas kinerja sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ke depan. Perseroan akan terus memastikan pengelolaan modal dilakukan secara prudent, sejalan dengan komitmen untuk menjaga fundamental dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Fitri.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang tetap memberikan insentif kepada sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus suspend dalam program makan bergizi gratis (MBG) memunculkan perdebatan di tengah publik.

Di satu sisi, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan layanan bagi jutaan penerima manfaat. Namun di sisi lain, kebijakan itu memicu pertanyaan mengenai disiplin fiskal dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Situasi ini muncul di tengah ambisi besar pemerintah memperluas implementasi program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait perluasan cakupan layanan, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola dan pengawasan terhadap unit pelaksana di lapangan.

Salah satu perhatian utama adalah kebijakan suspend (penangguhan) terhadap SPPG, yakni unit yang bertugas mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dalam sejumlah kasus, unit yang operasionalnya dihentikan sementara masih tetap memperoleh insentif dari pemerintah.

Kondisi tersebut memunculkan dua pandangan berbeda. Sebagian pihak melihat kebijakan itu sebagai bentuk fleksibilitas agar layanan publik tidak lumpuh total selama proses evaluasi berlangsung.

Namun, sebagian lainnya menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan tidak semua SPPG yang ditangguhkan otomatis kehilangan hak menerima insentif. Menurutnya, keputusan pemberian insentif sangat ditentukan oleh jenis pelanggaran dan tingkat keparahan masalah yang ditemukan.

Dia menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan pendataan lebih rinci terhadap penerima manfaat yang membutuhkan layanan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bersifat hitam-putih, melainkan berdasarkan klasifikasi persoalan di masing-masing unit.

“Kami [BGN] sedang mendata lebih detil penerima manfaat yang membutuhkan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya, penentuan insentif dilakukan berdasarkan sumber permasalahan. Jika pelanggaran berasal dari pihak mitra atau yayasan—seperti fasilitas dapur yang tidak layak, tidak memenuhi standar, atau penggunaan bahan baku bermasalah—maka insentif tidak diberikan.

Dadan menegaskan bahwa praktik monopoli pemasok maupun permainan harga bahan baku juga termasuk kategori pelanggaran berat yang berujung pada penghentian insentif.

Namun, pendekatan berbeda diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat teknis operasional. Kesalahan seperti tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses memasak masih dianggap dapat diperbaiki, sehingga unit terkait tetap dapat menerima insentif selama menjalani masa suspend.

“Perbaikannya bisa memakan waktu satu bulan atau lebih karena menyangkut aspek yang cukup luas, baik dari sisi fasilitas, sistem, maupun kesiapan operasional,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, terdapat 1.720 SPPG yang berstatus suspend. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.356 unit masuk kategori mayor dan tidak menerima insentif. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar pelanggaran masih tergolong serius dan membutuhkan pembenahan mendasar sebelum layanan dapat kembali dijalankan secara normal.

Sorotan terhadap kebijakan ini juga datang dari lingkaran Istana. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah akan meninjau ulang praktik pemberian insentif kepada unit yang disuspend.

“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Dia juga membuka kemungkinan untuk mengungkap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran kepada publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara.

“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pelaksanaan program dan penegakan disiplin anggaran.

Fleksibilitas vs Akuntabilitas

Dari sisi ekonomi, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan tersebut ibarat pedang bermata dua.

Menurutnya, pemberian insentif saat masa suspend memang dapat membantu menjaga kesinambungan layanan dalam program MBG yang pada 2026 memiliki pagu anggaran sekitar Rp268 triliun dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat.

Namun, dia mengingatkan bahwa fleksibilitas tanpa pengawasan ketat dapat menciptakan moral hazard. Dalam program dengan skala anggaran sangat besar, lemahnya kontrol berpotensi membuat insentif berubah fungsi dari instrumen pengendali kinerja menjadi sekadar kompensasi rutin.

“Dalam kondisi ruang fiskal yang makin terbatas, kualitas belanja negara menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar percepatan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Data menunjukkan belanja pemerintah pada kuartal I/2026 tumbuh sekitar 21,8 % secara tahunan. Sementara itu, defisit APBN hingga Maret 2026 telah mencapai 0,93 % terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam situasi tersebut, efektivitas penggunaan anggaran menjadi sorotan, terutama untuk program yang bertujuan menekan angka stunting nasional yang masih berada di kisaran 19,8 % berdasarkan SSGI 2024.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, melihat pemberian insentif selama masa suspend sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem layanan MBG.

Menurutnya, sebagian besar suspend hanya bersifat sementara untuk keperluan evaluasi dan perbaikan fasilitas. Dalam masa tersebut, insentif tetap diperlukan agar penyedia layanan memiliki kemampuan finansial melakukan pembenahan.

“Paling lama 2 bulan atau 3 bulan. Tidak mungkin sampai satu tahun. Itu hanya sementara,” ujarnya.

Dia juga menilai pembangunan fasilitas SPPG membutuhkan investasi besar, sehingga penghentian insentif secara total dapat membuat banyak penyedia layanan gulung tikar sebelum sempat memperbaiki operasional mereka.

Meski demikian, Trubus menegaskan pelanggaran berat tetap harus berujung pada penghentian permanen tanpa kompromi.

Pandangan lebih kritis disampaikan peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet. Dia menilai kebijakan tersebut memang rasional dalam jangka pendek karena memberikan ruang perbaikan bagi penyedia layanan.

Namun dalam perspektif teori principal-agent, fleksibilitas seperti itu juga dapat membuka ruang penyimpangan apabila tidak diimbangi sistem kontrol yang kuat.

“Ketika sanksi tidak sepenuhnya menghentikan aliran dana, sebagian penyedia bisa melihat pelanggaran sebagai risiko yang masih bisa ditoleransi,” ujarnya.

Dia menilai skema yang membedakan jenis pelanggaran sebenarnya sudah mengarah pada pendekatan berbasis kinerja. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan verifikasi independen.

Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, ruang interpretasi terhadap jenis pelanggaran berpotensi menjadi terlalu longgar dan memicu alokasi insentif yang tidak optimal.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut juga dapat memunculkan adverse selection, yakni situasi ketika penyedia layanan yang tidak kompeten tetap bertahan dalam sistem. Dampaknya tidak hanya pada kualitas layanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan mengurangi peluang perluasan cakupan penerima manfaat.

Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, kebijakan insentif bagi SPPG yang ditangguhkan pada akhirnya menjadi cerminan kualitas tata kelola program MBG secara keseluruhan.

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pendidikan berkualitas di Indonesia. Di hadapan ribuan wisudawan Universitas Trisakti, dia menekankan bahwa gelar sarjana merupakan amanah intelektual yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dia menuturkan bahwa gelar akademik tidak boleh dimaknai sekadar sebagai simbol pencapaian pribadi. Menurut dia, gelar tersebut merupakan bentuk kontrak sosial yang menuntut kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

“Untuk para wisudawan dan wisudawati, gelar yang kalian dapat bukan sekadar tinta di atas ijazah. Gelar itu adalah kontrak sosial antara kalian dengan kemanusiaan,” kata Anwar Hafid di Jakarta Convention Center, Selasa (5/5/2026).

Pernyataan itu mempertegas konsistensi kepemimpinan dia dalam menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan. Menurut dia pendidikan bukan sekadar upaya meraih titel akademik, melainkan proses membentuk manusia yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.

Mantan Bupati Morowali dua periode ini mengingatkan para alumni Trisakti agar tidak terjebak pada kebanggaan simbolik sebagai lulusan kampus ternama. Menurutnya, kebanggaan sejati terletak pada sejauh mana ilmu yang dimiliki mampu memberi manfaat nyata.

“Jangan pernah bangga kalian lulus dari universitas ternama ini. Berbanggalah jika kalian menjadi alasan seseorang kembali bahagia, kembali sembuh, atau sebuah kebijakan menjadi lebih adil karena buah pikiran kalian,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dunia tidak akan menilai seseorang dari cepat atau lambatnya menyelesaikan pendidikan. Penilaian utama, kata dia, terletak pada dampak yang berhasil diciptakan bagi kehidupan sosial. “Dunia tidak akan bertanya berapa lama kalian kuliah, tetapi akan menagih apa yang bisa kalian berikan untuk mereka yang terpinggirkan,” katanya.

Dia juga mengajak para wisudawan untuk meneladani sejarah Universitas Trisakti sebagai simbol perjuangan reformasi Indonesia. Semangat perubahan yang diwariskan kampus, menurut dia, harus terus hidup dalam setiap langkah para alumninya.

“Berdiri di bawah panji Trisakti ini, saya tidak hanya melihat barisan toga yang rapi. Saya melihat masa depan Indonesia yang sedang mekar,” ungkapnya.

“Di sinilah, di tanah para pahlawan reformasi, anak-anak kita ditempa seperti baja yang tak termakan zaman,” pungkasnya.

Komitmen Anwar Hafid mendorong kemajuan pendidikan tercermin melalui realisasi Program Berani Cerdas yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan masyarakat. Program itu memberikan beasiswa bagi pelajar SMA, sederajat, hingga SLB di Sulawesi Tengah.

Lanjutnya, program tersebut akan diperluas hingga jenjang Magister (S2) dan Doktoral (S3). Hingga kini, sebanyak 19.000 siswa tercatat telah menerima manfaat dari program pendidikan tersebut.