JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting memberikan pandangannya soal Komponen Cadangan ( Komcad ). Menurutnya, kalau situasinya memang mengharuskan, Komcad bisa menjadi wajib militer .

"Kalau memang mengharuskan Komcad itu menjadi wajib militer, jadi wajib militer saja," kata Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurut Ginting, jika biayanya mahal, lama wajib militer bisa dikurangi. "Idealnya tiga tahun, ya sudah dikurangi jadi satu setengah tahun. Sekarang di beberapa negara juga nggak sanggup (tiga tahun) karena biayanya mahal, wajib militer hanya satu atau satu setengah tahun, sambil berlatih. Situasinya seperti itu, kenapa juga anti terhadap militer. Bukan persoalan militernya. Kita menjaga kedaulatan kita. Ancamannya nyata," jelasnya.

Diketahui, sebanyak 1.773 calon Komponen Cadangan (Komcad) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi menjalani latihan dasar militer (latsarmil). Pelatihan itu resmi dilakukan ditandai dengan upacara pembukaan yang digelar di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema menyampaikan, 1.773 calon anggota Komcad dari 55 Kementerian/Instansi di tingkat pemerintah pusat. Gabriel menyampaikan mereka yang menerima latsarmil artinya telah melewati tahap pemeriksaan administratif, pemeriksaan jasmani dan pemeriksaan data jasmani, psikologi, dan mental ideologi.



Pengamat militer Selamat Ginting. Foto/Dok SindoNews

"Puji syukur, hari ini di tingkat pusat, seluruh Kementerian/Lembaga terepresentasi lewat 55 Kementerian/Lembaga yang tadi sudah kita resmikan untuk pembukaan latihan sejumlah 1.773. Ini gelombang pertama sebagaimana awal tahun Bapak Menteri Pertahanan sudah menegaskan bahwa tahun 202 4.000 ASN akan kita bentuk dalam Komcad," ujar Gabriel kepada wartawan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Gabriel menyampaikan, calon anggota Komcad ini akan menjalani pelatihan selama satu setengah bulan (45 hari). Selanjutnya, mereka akan resmi ditetapkan sebagai Komcad.

"Ini wujud nyata kebersamaan yang melahirkan sikap karakter mental yang baik dari para ASN sehingga kita berharap modal awal secara kebersamaan ini dalam pelaksanaan. Latihan nanti selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dibuka hari ini, nanti diharapkan ditutup dan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan pada tanggal 5 Juni," jelas Gabriel.

Gabriel menambahkan pelatihan terakhir ini nantinya bisa membentuk karakter mental disiplin para ASN. Dengan demikian, diharapkan juga akan memberikan dampak langsung terhadap lingkup kerjanya.

"Kita berharap ada nilai tambah dalam rangka untuk memantapkan bagaimana kebersamaan bisa menjawab dan melaksanakan program di lingkup kerja masing-masing," tandas Gabriel.

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting menilai kondisi geopolitik yang sedang panas menuntut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus kuat. Bahkan, jika perlu Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Luar Negeri ( Menlu ).

"Kalau perlu ganti Menteri Luar Negerinya, cari yang kapabel, cakap, memang dia background-nya diplomat, begitu. Jaringannya kuat, harus seperti itu," ujar Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Kamis (23/4/2026).

Ginting menambahkan, kita pernah punya Menlu yang cukup dipandang di dunia internasional seperti Adam Malik, Ali Alatas, dan Retno Marsudi. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki Menlu sekelas Mochtar Kusumaatmadja.

"Jadi, kalau nggak dikenal di komunitas, elu siape? Sama kayak kita di kalangan wartawan, tiba-tiba ada orang ngaku wartawan, lo wartawan di mana, nggak kenal, males juga (ngomong)," kata Ginting.

Selain itu, lanjut pengamat berlatar belakang wartawan ini, kementerian yang juga perlu dievaluasi adalah di bidang ekonomi, termasuk energi.

"Saya sebenarnya kecewa kemarin ketika Presiden mengumpulkan para menteri dan eselon I, yang dimunculkan di media massa hanya taklimat Presiden. Kenapa tidak diungkapkan laporan para menteri itu. Kalau laporan menteri-menteri itu diungkapkan, jadi kami orang-orang kampus, pengamat, bisa menilai, membandingkan, kita memberikan opsi," ujar Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) ini.

JAKARTA - Pengamat militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyebut sudah saatnya memperkuat dan membesarkan militer. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang luas dan membutuhkan kekuatan militer yang memadai.

"Negara kita luas cuma punya tiga Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan). Satu di ujung di Natuna, kedua di Kalimantan, ketiga di Papua," ujar Selamat Ginting dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (21/4/2026).

Diketahui, Kogabwilhan I berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kogabwilhan I dipimpin Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo . Selanjutnya, Kogabwilhan II berkedudukan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dipimpin Marsekal Madya TNI Muhammad Khairil Lubis. Terakhir Kogabwilhan III berkedudukan di Timika, Papua Tengah, dipimpin Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto.

Menurut Ginting, antara Kogabwilhan I dan Kogabwilhan II harus ada Kogabwilhan baru. Selanjutnya, antara Kogabwilhan II dan Kogabwilhan III harus ada Kogabwilhan baru.

"Makanya menurut saya, kalau perlu, pulau-pulau besar itu harus ada (Kogabwilhan). Sumatera sendiri, Jawa sendiri, Sulawesi sendiri, Kalimantan, Maluku dan Papua, udah lima nih. Tambah dengan daerah-daerah kepulauan, Natuna-Bangka Belitung, Maluku-Nusa Tenggara," ujarnya.

Pengamat yang berlatar belakang wartawan ini menambahkan, "Kalau delapan (Kogabwilhan) itu masuk akal. Jadi, organisasi militer itu harus menyesuaikan kondisi ancaman."

JAKARTA - Pengamat militer Selamat Ginting menyarankan Presiden Prabowo Subianto membentuk 'kabinet perang'. Kondisi perang di Timur Tengah yang berdampak ke seluruh dunia menuntut dibentuknya kabinet perang tersebut.

Isu reshuffle kabinet timbul tenggelam belakangan ini. Pada 7 April 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bicara terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih. "(Soal reshuffle) tunggu aja,” ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujarnya.

Namun, dua pekan berlalu, isu reshuffle kabinet belum juga terjadi. Di tengah isu reshuffle tersebut dan kondisi perang Timur Tengah, Selamat Ginting memberikan saran kepada Prabowo untuk membentuk kabinet perang.



Pengamat militer Selamat Ginting. Foto/Dok SindoNews

"Kondisi kita sekarang adalah kondisi perang. Jangan dibilang tidak kondisi perang. Karena itu, Presiden menurut saya kalau perlu membuat semacam kabinet (seperti) dulu era Soekarno, Kabinet Dwikora, kan perang itu, karena ada tujuan, 'Ganyang Malaysia'," ujar Selamat Ginting saat syuting podcast atau siniar To The Point Aja, dikutip Senin (20/4/2026).

Ginting menambahkan, "Reshuffle kabinet, bikin kabinetnya seperti kabinet perang. Sudah harus begitu. Makanya TNI turun untuk nangani pangan, nangani bencana segala macam. Sekarang kita harus berpikir, jangan membuat dikotomi lagi."

Seperti apa kabinet perang yang dimaksud Selamat Ginting? Siapa saja menteri yang seharusnya kena reshuffle? Saksikan To The Point Aja di YouTube SindoNews, Senin (20/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Wonosobo (ANTARA) - Kunjungan wisata selama libur Lebaran 2026 di Kabupaten Wonosobo kembali menempati posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan dengan menempati urutan ketiga di Jawa Tengah (Jateng).
‎
‎Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Fatonah Ismangil, di Wonosobo, Selasa, menyampaikan, berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jateng, total kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata (DTW) di Jateng mencapai 5,86 juta kunjungan atau meningkat 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
‎
‎Dari capaian tersebut, katanya, Kabupaten Wonosobo berhasil menempati peringkat ketiga sebagai kabupaten/kota dengan jumlah kunjungan wisatawan dengan total 530.150 kunjungan selama periode libur Lebaran 2026.
‎
‎"Posisi ini menempatkan Wonosobo di bawah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Klaten, sekaligus mengungguli sejumlah daerah lain seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta," katanya.

‎
‎Menurut dia, capaian ini menjadi bukti bahwa Wonosobo masih menjadi tujuan utama wisatawan di Jawa Tengah.
‎
‎"Capaian kunjungan ini menunjukkan bahwa Wonosobo tetap menjadi destinasi favorit wisatawan, khususnya pada momentum libur Lebaran. Kami bersyukur atas kepercayaan masyarakat yang memilih Wonosobo sebagai tujuan berwisata bersama keluarga," katanya.
‎
‎Ia menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat yang terus berkomitmen menjaga kualitas layanan dan daya tarik destinasi.
‎
‎"Kami akan terus mendorong peningkatan tata kelola destinasi dan penguatan promosi pariwisata, agar kunjungan wisatawan ke Wonosobo dapat terus meningkat secara berkelanjutan," katanya.

‎
‎Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisatawan yang telah berkunjung, sekaligus mohon maaf apabila selama kunjungan masih terdapat kekurangan dalam pelayanan.
‎
‎"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke Wonosobo. Kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanan masih terdapat kekurangan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik," katanya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nusantara (ANTARA) - Sebanyak 411.778 pengunjung padati Ibu Kota Nusantara (IKN) selama Maret-April 2026 terdiri atas libur Idul Fitri pada 18–29 Maret dikunjungi sebanyak 352.102 orang, kemudian libur Paskah pada 3-5 April dikunjungi sebanyak 59.676 orang.

Otorita IKN (OIKN) memastikan pelayanan kunjungan masyarakat berjalan optimal di tengah meningkatnya antusiasme masyarakat selama periode libur panjang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

"Banyaknya jumlah pengunjung ini menandakan tingginya minat masyarakat untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan IKN," ujar Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw di Nusantara, Senin.

Pada 18–29 Maret yang dikunjungi 352.102 orang tersebut, lanjutnya, total kendaraan yang masuk ke IKN mencapai 80.105 unit mulai dari kendaraan roda dua, roda empat, dan bus. Sedangkan di libur Paskah jumlah kendaraan yang masuk sebanyak 14.382 orang.

Sejumlah kawasan yang dipadati pengunjung antara lain destinasi wisata jembatan kaca di anjungan glamping. Destinasi ini menjadi daya tarik karena menawarkan panorama alam yang berbeda dari kawasan pembangunan.

Nur Halipah, salah seorang pengunjung dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat berada di jembatan kaca mengaku terkesan dengan pemandangan dari atas.

"Pas sampai sini (jembatan kaca), wow... memang pemandangannya indah banget. Meski awalnya agak takut pas mau masuk jembatan kaca. Di sini pelayanannya juga bagus, tertib, dan aman," ujarnya.

Pengunjung dari Balikpapan juga menyampaikan kesan serupa. Wisatawan mengaku kagum dengan pemandangan serta fasilitas yang tersedia, bahkan berencana kembali berkunjung bersama keluarga.

"Tentu kami sangat kagum karena baru pertama kali lihat seperti ini di IKN. Sangat senang bisa ke sini bersama orang-orang tercinta," kata Qolbu.

Sementara itu, suasana libur Paskah juga terasa di Nusantara Park yang dikelola oleh Artha Graha Group. Berbagai kegiatan digelar, mulai dari kuliner, lomba mewarnai telur untuk anak hingga kegiatan mencari telur di plaza seremoni.

Agnes, selaku pengelola Nusantara Park mengatakan rangkaian kegiatan berlangsung sejak Jumat lalu mendapat respons positif dari masyarakat.

"Dari Imlek lalu, kemudian Idul Fitri, sampai libur Paskah ini, antusias masyarakat semakin banyak. Setiap akhir pekan juga makin ramai pengunjung," ujarnya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

Pendahuluan

KASUS penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus pada pertengahan Maret 2026 lalu, adalah peristiwa kekerasan yang meninggalkan penderitaan fisik dan trauma mendalam. Oleh karena itu, satu pesan yang harus ditegaskan sejak awal adalah: kasus ini harus dituntaskan secara adil.

Dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan yang melanggar martabat kemanusiaan. Setiap pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang tegas bukan hanya penting bagi korban, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap negara.

Kejernihan Berpikir

Di tengah tuntutan keadilan tersebut, penting untuk menjaga kejernihan berpikir. Kasus ini harus ditempatkan sebagai perbuatan individu terlebih dahulu, bukan langsung atau serta-merta digeneralisasi dan memvonis dengan asumsi sebagai cerminan institusi. Kita kawal proses hukum yang dilakukan Polisi Militer dan peradilan militer tanpa prejudice (prasangka).

Singkirkan terlebih dahulu sikap, perasaan, atau penilaian negatif yang tidak berdasar terhadap seseorang atau institusi. Apalagi penilaian "a priori" atau praduga sebelum mengetahui fakta sebenarnya, yang cenderung sulit diubah.

Dalam konteks ini, TNI sebagai organisasi negara memiliki sistem, nilai, dan mekanisme yang jelas dalam menegakkan disiplin serta hukum terhadap setiap anggotanya. Kita kawal proses hukumnya agar trasparan. Peradilan militer itu jauh lebih berat hukumannya daripada peradilan umum. Kita awasi bersama demi keadilan hakiki.

Jelas tidak adil apabila sebuah institusi yang selama ini menjadi pilar pertahanan negara, kemudian diseret dalam penilaian publik sebelum ada fakta hukum yang jelas. Bukankah prinsip dasar dalam hukum adalah praduga tak bersalah. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga harus dijunjung dalam menilai institusi.

Menjaga objektivitas berarti tidak mencampuradukkan antara tanggung jawab personal dan kehormatan organisasi. Bahkan untuk menjaga kehormatan militer, Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, secara kesatria.

Sebuah contoh baik untuk ditiru oleh para pejabat negeri, baik militer, kepolisian, pegawai negeri, dan para penegak hukum, tanpa harus diminta. Sebagai institusi, TNI memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat luas, yaitu memastikan hukum ditegakkan secara adil.

Profesionalisme TNI justru ditunjukkan melalui komitmennya untuk mendukung proses hukum yang berjalan, serta tidak memberikan ruang bagi pelanggaran oleh siapa pun di dalamnya. Dengan kata lain, menjaga TNI tetap profesional adalah bagian dari menjaga negara itu sendiri.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal kasus ini. Kritik dan pengawasan publik adalah bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Agen Asing

Ketika aktivis diduga menjadi proksi pihak asing, maka di negara mana pun, dia tidak hanya dianggap sebagai aktivis yang kritis. Melainkan akan dianggap menjadi musuh negara dan akan berhadapan dengan aktor negara.

Terdapat kemiripan narasi antara tragedi Tiananmen 1989 di Tiongkok dan demonstrasi di Iran awal 2026. Terutama dalam hal tuduhan pemerintah terhadap "agen asing" sebagai dalang kerusuhan. Apalagi di tengah situasi politik global yang memanas.

Protes besar-besaran pada akhir Desember 2025 dan memanas pada Januari 2026 di berbagai wilayah Iran, termasuk Teheran, dipicu oleh krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan melemahnya mata uang rial.

Otoritas Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian, menuding Amerika Serikat (Donald Trump) dan Israel (Mossad) berada di balik demonstrasi untuk menciptakan kerusuhan dan menggulingkan rezim.

Begitu juga demonstrasi pro-demokrasi oleh mahasiswa dan warga terjadi di Beijing, Tiongkok, pada April hingga Juni 1989, menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi.

Pemerintah Tiongkok saat itu menjustifikasi penindasan brutal dengan menuduh bahwa protes tersebut adalah "konspirasi" yang direncanakan oleh agen asing dan elemen kontra-revolusioner yang memanfaatkan situasi ekonomi.

Rumah Bersama

Penyebaran spekulasi, narasi yang tidak utuh, atau bahkan provokasi yang mengarah pada delegitimasi institusi negara, hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi merusak kohesi sosial.

Kita juga perlu menyadari bahwa dalam era informasi tanpa batas sekat negara saat ini, sebuah kasus dapat dengan cepat berkembang menjadi isu yang lebih luas dan sensitif.

Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakpercayaan dan perpecahan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara menuntut keadilan dan merawat persatuan menjadi sangat penting.

Kasus Andrie Yunus ini pada akhirnya bukan hanya tentang satu peristiwa kriminal, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa meresponsnya. Menuntaskan kasus secara hukum adalah keharusan, tetapi menjaga keutuhan institusi negara juga merupakan tanggung jawab bersama.

Keduanya tidak saling bertentangan, justru harus berjalan beriringan. Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita rawat. Keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sementara institusi negara yang tidak terlibat harus tetap dijaga kehormatannya.

Dengan sikap yang adil, rasional, dan tidak mudah terprovokasi, kita dapat memastikan bahwa hukum berjalan dengan baik tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Pada akhirnya, ketika keadilan ditegakkan dan kebijaksanaan dikedepankan, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum sekaligus menjaga keutuhan negaranya.

Hingga bantuan operasional untuk total 57 panti asuhan, pondok pesantren, serta masjid/mushala dalam pelaksanaan kegiatan Ramadhan

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Group menyalurkan puluhan ribu bantuan sosial di delapan provinsi berupa sembako, santunan dan dukungan operasional guna membantu masyarakat serta memperkuat kepedulian selama momentum bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

"SIG Group menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan selama Ramadhan," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Bantuan tersebut di antaranya diberikan dalam bentuk 37.933 paket sembako, santunan bagi 1.463 anak yatim dan duafa, santunan bagi 100 penyandang disabilitas, bantuan bagi 60 guru TPQ, bingkisan Idul Fitri bagi 1.258 tokoh agama, masyarakat dan pensiunan karyawan.

"Hingga bantuan operasional untuk total 57 panti asuhan, pondok pesantren, serta masjid/mushala dalam pelaksanaan kegiatan Ramadhan," ujarnya.

Dia menyebutkan pada Safari Ramadhan 1447 Hijriah, SIG (holding) menyalurkan bantuan di Jakarta dan Gresik berupa 405 paket sembako, santunan bagi 230 anak yatim dan duafa, santunan bagi 100 penyandang disabilitas, tunjangan hari raya bagi 60 guru TPQ, serta bantuan operasional untuk 11 masjid/musala.

Sementara SIG Pabrik Tuban menyalurkan bantuan berupa 6.656 paket sembako, santunan bagi 803 anak yatim dan duafa, serta bingkisan bagi 152 tokoh agama dan masyarakat.

Anak usaha SIG, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk di Sumatera Selatan turut menyalurkan bantuan berupa 2.400 paket sembako, santunan bagi 2 panti asuhan, tali asih bagi 410 pensiunan karyawan, serta bantuan operasional bagi 13 masjid/musala.

Di Sumatera Barat, PT Semen Padang menyalurkan 2.000 paket sembako murah, santunan bagi 80 anak yatim, bantuan 1.000 paket takjil gratis, 50 bingkisan Ramadhan untuk tokoh agama dan masyarakat ,serta bantuan operasional untuk 10 masjid/musala.

Adapun PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, memberikan bantuan berupa 2.000 paket sembako, santunan bagi 100 anak yatim dan duafa, bantuan operasional untuk 9 masjid/musala, serta sebanyak bingkisan bagi 500 tokoh agama dan masyarakat.

Di Sulawesi Selatan, PT Semen Tonasa memberikan bantuan 100 paket sembako, santunan bagi 250 anak yatim, dan bantuan operasional bagi 12 masjid/mushala.

Sementara itu, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban, Pabrik Cilacap, Pabrik Narogong, serta Pabrik Lhoknga, Packing Plant Lampung, Tambang Jeladri, Pasuruan dan Tambang Maloko, Bogor memberikan bantuan berupa 24.372 paket sembako, serta 146 bingkisan berupa sirup dan kain sarung untuk masyarakat.

Selain memberikan bantuan sosial, SIG juga memberangkatkan 1.653 pemudik secara gratis dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Aceh dan Sumatera Barat menuju berbagai daerah tujuan di Aceh, Banten, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Pemberangkatan peserta mudik dilakukan secara bertahap mulai Jumat (13/3) hingga Rabu (18/3) dengan menggunakan 20 unit bus dan 1 kapal laut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat tingkat inflasi provinsi itu selama Januari-Desember 2025 sebesar 2,84 persen atau berada di bawah angka inflasi nasional yang sebesar 2,92 persen.

"Jika kita melihat data kumulatif secara year to date (ytd), inflasi Sulsel masih lebih baik dibandingkan beberapa provinsi lainnya dan bahkan secara nasional, Sulsel masih di bawah yakni 2,84 persen," ujar Kepala BPS Sulsel Aryanto di Makassar, Senin.

Aryanto mengatakan inflasi Sulsel secara kumulatif (ytd) ataupun secara tahunan (year on year/yoy) masih sama yakni 2,84 persen. Inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada pada angka 109,28.

Aryanto menjelaskan, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Parepare dengan tingkat inflasi mencapai 3,85 persen dan IHK sebesar 110,69.

Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Palopo sebesar 2,32 persen dengan IHK 108,62. Perbedaan tingkat inflasi antarwilayah tersebut menunjukkan adanya variasi dinamika harga barang dan jasa di masing-masing daerah.

Lebih lanjut, inflasi yoy Sulawesi Selatan pada Desember 2025 dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran.

"Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 14,47 persen," katanya.

Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,46 persen.

Kelompok pengeluaran lain yang turut mengalami peningkatan antara lain perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,72 persen, penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 1,24 persen, serta transportasi sebesar 0,42 persen.

Kenaikan harga juga tercatat pada kelompok pendidikan sebesar 1,12 persen, kesehatan sebesar 1,63 persen, pakaian dan alas kaki sebesar 0,46 persen, rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,26 persen, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen.

Di tengah kenaikan tersebut, terdapat satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yakni kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,46 persen.

Selain inflasi tahunan, Aryanto juga mengungkapkan bahwa tingkat inflasi month to month (mtm) Sulawesi Selatan pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,49 persen.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting menyoroti peristiwa penyerangan terhadap karyawan perusahaan dan lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur)-6 Kodam Tanjungpura oleh sejumlah pekerja asing asal China. Dia menyatakan penyerangan yang berlangsung di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Minggu 14 Desember 2025 itu tidak boleh diperlakukan sebagai insiden biasa.

Selamat Ginting menyatakan, peristiwa ini adalah alarm serius bagi kedaulatan negara dan sistem pengamanan nasional, terutama di wilayah yang kaya sumber daya alam 9SDA). Fakta bahwa para pekerja asing tersebut memiliki izin kerja yang telah berakhir, namun tetap berada dan bekerja di Indonesia, sudah merupakan pelanggaran hukum.

"Pelanggaran itu menjadi jauh lebih serius ketika mereka melakukan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat negara. Negara mana pun di dunia tidak akan mentolerir tindakan seperti ini," kata Selamat Ginting dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dia menyebut bahwa yang lebih memprihatinkan lagi, penyerangan dilakukan dengan senjata tajam, soft gun, dan benda keras. Sementara prajurit TNI yang berada di lokasi tidak membawa senjata dan justru harus menyelamatkan diri karena kalah jumlah.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan langsung terhadap otoritas negara, bukan sekadar konflik industrial atau kesalahpahaman di lapangan.

Kejadian ini juga mengungkap celah besar dalam pengawasan tenaga kerja asing, khususnya di sektor pertambangan. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tanpa izin kerja aktif patut dievaluasi secara menyeluruh.

Investasi asing seharusnya membawa manfaat ekonomi dan alih teknologi, bukan menciptakan rasa tidak aman dan potensi konflik sosial di daerah.

"Aspek lain yang tak kalah penting adalah penggunaan drone oleh warga negara asing di area hutan dan pertambangan. Dalam perspektif pertahanan dan keamanan, drone bukan sekadar mainan teknologi, melainkan alat yang dapat digunakan untuk pemetaan wilayah dan pengumpulan data," beber Selamat Ginting.

Oleh karena itu, ketika aparat menegur aktivitas tersebut lalu justru disambut dengan kekerasan, muncul pertanyaan besar tentang niat, kepatuhan, dan pengawasan terhadap aktivitas asing di wilayah strategis Indonesia.

"Pemerintah perlu bersikap tegas dan jernih. Penegakan hukum terhadap pelaku harus berjalan tanpa ragu dan tanpa beban politik," tegasnya.

Hubungan diplomatik antarnegara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelanggaran hukum oleh individu atau korporasi. Justru ketegasan hukum akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang ramah investasi, tetapi tidak lemah dalam menjaga aturan.

Kasus Ketapang, lanjut dia, juga menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu datang dalam bentuk agresi militer. Ancaman non-militer, seperti kekerasan oleh aktor asing di wilayah strategis, dapat sama berbahayanya jika dibiarkan.

"Negara perlu memperkuat koordinasi antara TNI, Polri, imigrasi, dan pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terulang," tandas Selamat Ginting.

Pada akhirnya, publik menunggu kehadiran negara secara nyata. Ketegasan dalam kasus ini bukan untuk memusuhi asing, melainkan untuk memastikan bahwa siapa pun yang berada dan berusaha di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia.

"Kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan dan Ketapang telah memberi kita peringatan yang terlalu mahal untuk diabaikan," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sebanyak 224 ton pangan berhasil diselamatkan melalui perluasan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) di 17 provinsi untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

"Gerakan yang diinisiasi sejak 2022 ini kini telah menjangkau 17 provinsi, dengan capaian penyelamatan lebih dari 224 ton pangan yang berhasil disalurkan kepada 456 ribu lebih penerima manfaat," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam keterangan di Jakarta, Senin (10/11).

Dia menyampaikan gerakan itu menunjukkan bahwa kemampuan mengelola pangan agar tidak terbuang percuma menjadi salah satu aspek yang mendorong terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan.

Sarwo mendorong kolaborasi lebih erat antara pelaku ritel, UMKM, bank pangan, pemerintah daerah, serta komunitas masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan yang masih layak konsumsi.

“Pencegahan food loss dan food waste ini membutuhkan komitmen kita semua dalam rangka memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh. Sejak 2022, Gerakan Selamatkan Pangan telah kita dorong agar pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbuang percuma,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan estimasi global, Indonesia berpotensi kehilangan hingga 31 persen pangan sepanjang rantai pasok, sekitar 17 persen berupa food waste di tingkat konsumen dan 14 persen food loss pada tahap produksi dan distribusi.

“Kalau kita mampu mengurangi 5 persen saja dari jumlah tersebut, maka itu sudah cukup untuk memperkuat kecukupan pangan bagi jutaan masyarakat,” ungkapnya.

Bapanas melaksanakan berbagai intervensi untuk menekan kehilangan dan pemborosan pangan, mulai dari edukasi dan kampanye perubahan perilaku konsumsi, hingga fasilitasi redistribusi pangan.

Melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan bank pangan, Bapanas juga menyediakan dukungan logistik seperti food truck dan mobil berpendingin agar pangan dapat didistribusikan tepat sasaran dan dalam kondisi baik.

Selain itu, penguatan sistem data dan pelaporan terus dikembangkan melalui platform digital “Stop Boros Pangan” (sbp.badanpangan.go.id) yang memungkinkan pelaku ritel maupun masyarakat melaporkan dan berkontribusi langsung dalam kegiatan penyelamatan pangan.

Hingga Oktober 2025, tercatat 40 pelaku usaha dan 23 bank pangan telah aktif berpartisipasi dalam gerakan ini di berbagai daerah. Kolaborasi tersebut berhasil menyalurkan hasil penyelamatan pangan ke masyarakat rentan di perkotaan maupun daerah terpencil, sekaligus menjadi model praktik baik dalam pengelolaan pangan berkelanjutan.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yuliani menegaskan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target penyelamatan pangan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN dan komitmen global SDGs 12.

“Tantangan kita saat ini adalah memperluas jangkauannya melalui kolaborasi yang lebih kuat, terutama dengan sektor ritel yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui perluasan Gerakan Selamatkan Pangan, Bapanas menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memastikan pangan tersedia, tetapi tidak ada yang terbuang dengan begitu setiap butir hasil bumi dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pada momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, kepada para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam momen ini, Mendikdasmen mengajak masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Abdul Mu’ti usai mengikuti prosesi Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Minggu dini hari (9/11/2025).

Selain mengenang jasa para pahlawan, Mendikdasmen menekankan pentingnya peran generasi muda dalam melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Generasi penerus diharapkan tidak hanya mengenal nama-nama pahlawan, tetapi juga memahami nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan keteladanan yang mereka wariskan.

“Kami mengharapkan kepada generasi muda di seluruh Indonesia tidak hanya mengenali nama-nama para pahlawan, tetapi juga meneladani perjuangan dan pribadi mereka dalam membela bangsa dan negara,” jelas Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti juga mengajak seluruh pelajar Indonesia untuk menumbuhkan sikap serta jiwa kepahlawanan yang diwujudkan melalui semangat belajar, kerja keras, dan prestasi di berbagai bidang.

“Kepada generasi muda Indonesia, khususnya para pelajar, kami mengajak untuk memiliki sikap dan jiwa kepahlawanan yang dibuktikan dengan usaha sungguh-sungguh untuk mengharumkan nama bangsa dan negara, berprestasi sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuan masing-masing, demi mengangkat nama Indonesia di kancah dunia,” pesannya.