JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah keras tudingan adanya pemecatan massal terhadap ratusan pengurus DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana yang disebutkan oleh Sekjen GPK Thobahul Aftoni. Fauzan menilai pernyataan yang disampaikan Toni merupakan narasi provokatif yang berpotensi memperkeruh suasana internal partai di tengah sedang berjalannya agenda konsolidasi kepartaian.

“Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK yang selama ini konsisten mendukung kepengurusan partai yang sah sesuai keputusan pemerintah,” kata Fauzan kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).

“Saat ini proses konsolidasi internal terus berlanjut dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga yang sedang berlangsung Musyawarah Cabang (Muscab). Semua kader di tingkat struktur organisasi yang sah hingga tingkat ke bawah solid,” tambah Fauzan.

Fauzan menekankan bahwa tidak pernah ada kebijakan pemecatan massal seperti yang dituduhkan. Menurutnya, langkah yang dilakukan DPP PPP semata-mata merupakan bagian dari penataan organisasi yang sesuai dengan mekanisme dan konstitusi partai.

Fauzan menjelaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah daerah dilakukan karena kepengurusan sebelumnya tidak menjalankan kewajiban organisasi, seperti tidak melaksanakan musyawarah wilayah di tingkat provinsi sebagaimana diamanatkan dalam aturan partai.

Sementara itu, untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), pergantian status kepengurusan lebih disebabkan oleh habisnya masa berlaku Surat Keputusan (SK), bukan karena pemecatan.

“Banyak kepengurusan yang masa berlaku SK-nya telah habis, sehingga diperpanjang dengan komposisi yang sama. Jadi bukan diberhentikan, melainkan diperpanjang masa tugasnya agar roda organisasi tetap berjalan,” jelasnya.

Fauzan mencontohkan, di Jawa Timur terdapat 26 DPC dari total 38 DPC yang masa berlaku SK-nya habis dan kemudian diperpanjang dengan nama-nama yang sama seperti sebelumnya.

Lebih lanjut, Fauzan mengajak seluruh kader untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana dengan narasi yang dapat memecah belah soliditas partai. Sebab, saat ini soliditas internal menjadi kunci utama bagi PPP untuk menghadapi agenda politik ke depan.

“Saya berharap semua pihak bisa menahan diri. Jangan lagi ada narasi yang memicu perpecahan. Saat ini yang jauh lebih penting adalah fokus pada persiapan verifikasi Pemilu 2029 dan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput,” pungkasnya.

JAKARTA - Tuduhan penistaan agama terhadap Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dinilai lebih cenderung bernuansa politis. Menurut Analis Kebijakan Publik dan Politik Nasional sekaligus Ketua Indonesia Youth Epicentrum atau Pusat Perkumpulan Pemuda Indonesia Nasky Putra Tandjung, tuduhan terhadap JK tidak proporsional, objektif, dan kontruktif dalam menilai persoalan secara komprehensif.

Nasky berpendapat, polemik yang muncul akibat penafsiran ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat berlebihan, dan kuat dugaan adanya upaya penggiringan opini liar, framing negatif secara sistematif yang menyudutkan personal JK. Alumnus INDEF School Of Political Ecocomy Jakarta itu menganggap terlalu berlebihan, reaksioner, dan sarat emosional menanggapi pernyataan JK tersebut dengan narasi yang agitatif dan provokatif yang justru menjadi trigger konflik yang lebih luas.

“Upaya hukum dengan melaporkan Pak JK ke kepolisian juga cenderung tidak berdasar mengingat Pak JK tidak menuding, menghujat, dan melecehkan apalagi sampai memvonis buruk agama tertentu. Tentu tuduhan penistaan agama sangat tidak mendasar dan mengada-ada," kata Nasky dalam keterangan persnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menilai pernyataan JK justru mengajak rakyat dan umat di Indonesia yang heterogen dan majemuk bisa mengambil esensi dan substansi dari relasi antaragama yang dinamis dan bisa bertemu pada satu titik nilai-nilai universal, yakni kemanusiaan.

"Pak JK lebih bicara mengajak semua anak bangsa bisa melakukan refleksi dan evaluasi sekaligus menemukan solusi dari pelbagai fenomena kehidupan keagamaan secara luas berbasis data dan fakta yang pernah terjadi dan mengantisipasi peristiwa konflik agama berulang, ditengah tensi tinggi konstelasi dan konfigurasi politik baik secara nasional maupun global," katanya.

Penulis buku "Anak Muda dan Perubahan: Politik Kaum Muda" ini mengatakan, terkadang karena kepentingan politik dan kekuasaan, orang atau kelompok tertentu, sering menjadikan agama sebagai isu dan strategi untuk menciptakan konflik dan peperangan.

"Oleh sebab itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kita semua berharap agar persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang dapat memecah belah kerukunan antarumat beragama. Justru momentum ini harus dijadikan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, mempererat persaudaraan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila," ujar penulis buku Polri Presisi ini.

Dia mengungkapkan, pengalaman JK dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia, seperti di Poso dan Aceh, menjadi bukti kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian. Nasky menilai, tudingan yang menyebut JK tidak memahami nilai-nilai agama lain juga tidak tepat.

Dia menegaskan bahwa konteks pernyataan harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "Kami percaya bahwa Jusuf Kalla akan memberikan penjelasan secara bijak, dan proses yang berjalan akan menghasilkan kejelasan yang adil bagi semua pihak," imbuhnya.

Nasky menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Founder Nasky Milenial Center ini menyebut taktik semacam itu bukan hal baru.

Dalam konteks global, kata dia, dikenal istilah decapitation strategy, yakni serangan terhadap pejabat yang menjadi pilar kekuatan kebijakan dalam pelayanan publik. “Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci yang selama ini berpihak pada kepentingan nasional,” jelasnya.

Menurutnya, serangan terhadap JK harus dibaca sebagai upaya pembunuhan karakter. Ia juga menyinggung konsep policy sabotage, yakni strategi aktor eksternal yang tidak mampu menyerang JK secara langsung, sehingga menargetkan kredibilitas dan integritasnya selama ini bagi rakyat dan NKRI.

“Kami mengajak serta menghimbau publik lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini dan framing negatif terkait narasi tendensius, upaya adu domba dan provokatif tanpa empiris yang ditujukan pada Pak JK,” ungkapnya.

Dia juga mengajak untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap kokoh, kuat di tengah bekerja keras membangun negeri dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak akan mungkin bekerja sendiri.

Ia membutuhkan tim yang solid, mitra politik yang loyal, dan tokoh-tokoh kuat yang bisa menjaga api perubahan tetap menyala. “Jangan biarkan satu demi satu pejabat publik kita dihancurkan hanya karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membuka ruang dialog terkait laporan dugaan penistaan agama. Hal itu menyusul ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah menuturkan, hal tersebut bisa saja dilakukan untuk menjernihkan persoalan dan menemukan akar permasalahan.

“Tergantung, tapi jika memang diperlukan boleh saja. Dialog akan lebih jernih untuk menemukan akar masalah,” kata Husain, Senin (13/4/2026).

Hal tersebut akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada JK. Sebab, saat ini JK masih berada di luar kota. “Pak JK masih di luar kota. Saya akan komunikasikan,” ujar dia.

Laporan itu dibuat oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik ke SPKT Polda Metro Jaya, pada Minggu 12 April 2026, malam.

Laporan tersebut dilayangkan karena pernyataan dalam ceramah yang beredar luas di media sosial dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Lihat video: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Soal Dugaan Fitnah Ijazah Joko Widodo



Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat, menyebutkan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat. “Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla," kata dia, dikutip Senin (13/4/2026).

Menurut Sahat, langkah hukum ini ditempuh agar persoalan yang berkembang tidak semakin liar di ruang publik, terutama di media sosial.

“Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum," ujar dia.

Senada, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menegaskan laporan dibuat karena konten ceramah yang beredar dianggap meresahkan.

“Jadi kami melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya," tutur Gusma.

Gusma menegaskan, ajaran Kristen dan Katolik tidak mengenal kekerasan, apalagi tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Dia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan struktur organisasi di seluruh Indonesia guna meredakan situasi. Sementara itu, Sahat menilai pelaporan ini justru menjadi langkah untuk menahan eskalasi kegaduhan di media sosial.

“Justru karena kita mengampuni, kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial, Pak Jusuf Kalla itu kemudian dicerca, dimaki oleh banyak netizen. Sehingga kita letakkan ini di ranah hukum," ucapnya.

JAKARTA - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama lembaga kristen dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain menyoroti video ceramah Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (5/3/2026). Mereka bakal melaporkan JK ke polisi.

Berikut penggalan pernyataan JK yang disoroti mereka:

“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. ‘Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid’. Akhirnya susah berhenti,” ujar Jusuf Kalla.

Atas pernyataan itu, GAMKI menggelar pernyataan sikap dan konferensi pers bersama Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, DPP Horas Bangso Batak, DPP Pasukan Manguni Makasiouw.



Kemudian, DPP Aliansi Timur Indonesia, Tim Manguni, Timur Indonesia Bersatu, Pemuda Batak Bersatu, Advokat Raja-Raja Batak, Gaharu Nusantara Bersinar, Diaspora, Tegas Jaga Indonesia, Patriot Garda Indonesia, Badan Kerja Sama Gereja dan Lembaga, Forum Jurnalis Batak, Garda Borgo Manguni, Seknas Indonesia Maju, dan Kejayaan Nusantara Cerdas.

Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat menyampaikan tiga hal menyangkut ceramah JK tersebut. “Pertama, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan syahid masuk surga, justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia bahkan musuh sekalipun," ujar Sahat di Sekretariat DPP GAMKI, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Kedua, mengecam keras pernyataan Jusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Ketiga, bersama ini kami yang terdiri dari berbagai Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat akan melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke-Kepolisian RI," kata Sahat yang menyatakan langsung menuju Polda Metro Jaya.

Perwakilan lembaga Kristen dan ormas berangkat dari Sekretariat DPP GAMKI kawasan Menteng, Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya seusai membacakan tiga poin itu.

Klarifikasi Jubir Jusuf Kalla

Juru Bicara (Jubir) Jusuf Kalla, Husain Abdullah menjelaskan saat berpidato di Masjid UGM pada Kamis (5/3/2026) JK menceritakan pengalamannya bagaimana menyelesaikan konflik Poso dan Ambon yang bernuansa SARA. “JK menceritakan kedua pihak yang bertikai saat itu sulit untuk dihentikan karena menggunakan jargon agama sebagai alasan pembenar,” kata Husain Abdullah kepada SindoNews, Minggu (12/4/2026).

“Karena itu, untuk mendamaikan kedua pihak baik Islam maupun Kristen yang bertikai, perlu diluruskan pandangannya yang menganggap mereka sedang terlibat perang suci dan masuk surga jika membunuh dan dibunuh,” kata pria yang akrab disapa Uceng ini.

Dia menambahkan, pada suatu kesempatan tatap muka dengan pelaku konflik dan tokoh masyarakat di Poso dan Ambon, JK menegaskan, "kalian semua akan masuk neraka jika saling membunuh, bukan masuk surga. Tidak ada agama yang mengajarkan bahwa saling membunuh seperti yang sedang berlangsung saat itu, pelakunya masuk masuk surga."

“Dengan penegasan ini, mendorong kedua pihak bersedia untuk berunding dan menyelesaikan konflik, yang dimediasi langsung oleh M. Jusuf Kalla,” katanya.

Uceng juga merespons GAMKI bersama Lembaga Kristen melaporkan JK ke polisi. “Sebaiknya saudara-saudara kita dari GAMKI, Lembaga Kristen dan ormas tersebut, mendalami baik-baik konteks pidato lengkap Pak JK di UGM 5/3 lalu,” kata Uceng.

“Sekaligus menanyakan kepada tokoh-tokoh perdamaian Ambon dan Poso yang masih hidup. Bagaimana fakta sosiologis kedua pihak yang bertikai saat itu, baik di Poso maupun di Ambon yang menggunakan jargon atau simbol simbol agama,” sambungnya.

Karena itu, kata dia, konflik Poso maupun Ambon keduanya disebut konflik bernuansa SARA. “JK hadir mendamaikan justru dengan terlebih dahulu meluruskan pandangan yang mereka jadikan dasar untuk saling membunuh. Bahwa tidak ada satupun agama yang membolehkan umatnya saling membunuh. Bukannya akan mendapatkan surga tapi justru masuk neraka,” pungkasnya.

terjadi kenaikan sebesar 2,53 persen dari survei yang kami lakukan sebesar 143,92 juta orang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan realisasi pergerakan angkutan Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi mencapai 147,55 juta orang di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai moda transportasi selama momentum tersebut.

"Untuk perjalanan selama Lebaran, jumlah orang yang melakukan perjalanan adalah sebesar 147,55 juta orang, terjadi kenaikan sebesar 2,53 persen dari survei yang kami lakukan sebesar 143,92 juta orang," kata Menhub usai Penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026/1447 Hijriah di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kenaikan realisasi pergerakan mencapai sekitar 2,53 persen dari hasil survei, mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Lebaran di tahun 2026 ini.

Survei tersebut sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB), Bandan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memetakan potensi pergerakan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, survei melibatkan sekitar 55.000 responden dari berbagai wilayah di Indonesia guna memperoleh data yang representatif terkait pola perjalanan masyarakat menjelang Idul Fitri tahun ini.

Hasil survei tersebut menyebutkan sebanyak 143,92 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, namun realisasi di lapangan menunjukkan angka yang lebih tinggi dari proyeksi awal tersebut.

Menurut Menhub, perbedaan antara hasil survei dan realisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan pertimbangan masyarakat dalam memutuskan melakukan perjalanan selama periode Lebaran.

Adapun berbagai faktor tersebut akan dievaluasi lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan untuk memahami dinamika perilaku masyarakat dalam melakukan perjalanan pada momentum Lebaran ke depan secara lebih mendalam.

Meski demikian, lanjut Menhub, pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi lonjakan pergerakan tersebut dengan berbagai kebijakan dan penguatan layanan transportasi guna menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

Ia menyampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini secara umum berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan signifikan yang mempengaruhi mobilitas masyarakat selama periode tersebut berlangsung.

Selain itu, tingkat kecelakaan selama periode Lebaran juga mengalami penurunan, yang menunjukkan peningkatan aspek keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi nasional selama momentum tersebut berlangsung di seluruh Indonesia.

Meski begitu, Dudy tidak menyebutkan secara rinci jumlah kecelakaan selama angkutan Lebaran.

Lebih lanjut Menhub juga mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran, mulai dari pemerintah hingga operator transportasi di berbagai sektor.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada media yang telah membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga perjalanan selama Lebaran dapat dilakukan dengan lebih aman dan terencana.

Selain itu, masyarakat juga dinilai berperan penting dengan mematuhi arahan petugas di lapangan sehingga kelancaran arus mudik dan balik dapat terjaga dengan baik sepanjang periode Lebaran berlangsung.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang bekerja tanpa mengenal lelah selama periode Lebaran demi memastikan pelayanan transportasi tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.

"Seluruh petugas yang ada di lapangan bekerja tidak mengenal lelah, tanpa istirahat, mengorbankan waktu selama Lebaran, meninggalkan keluarga, bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakat. Terima kasih atas dedikasinya yang sangat tinggi untuk melayani masyarakat," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) merangkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta stok pangan dikeluarkan untuk menjaga stabilitas harga selama periode Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.

"Kami sudah minta, semua harus mengeluarkan stoknya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada yang menaikkan, aku cabut izinnya," ujar Amran dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3).

Menurut Amran, fluktuasi harga pangan selama Ramadan hingga Lebaran tetap terjaga sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Sesuai arahan Bapak Presiden sejak sebelum Ramadan harga pangan tidak boleh naik berlebihan. Ini yang kami jaga," ujar Amran.

Saat ini, terdapat sembilan komoditas pangan strategis yang telah mencapai swasembada meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Tak hanya itu, pemerintah secara kolaboratif turut mengimplementasikan berbagai program intervensi pangan selama puasa hingga hari raya.

Program itu mulai dari distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh Indonesia, termasuk penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 32,3 juta keluarga penerima manfaat.

Bapanas mencatat realisasi penjualan beras SPHP sampai 19 Maret telah mencapai 42,3 ribu ton. Adapun total target SPHP beras untuk 2026 ini adalah sebanyak 828 ribu ton.

Sebelumnya, Bapanas telah mengajukan anggaran beras SPHP 1,5 juta ton. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan yang salah satunya melihat realisasi SPHP beras sampai akhir tahun sebelumnya, ditetapkan anggaran sebesar Rp4,97 triliun yang setara dengan biaya subsidi harga sejumlah 828 ribu ton.

Sementara untuk realisasi GPM secara nasional selama Maret ini total mencapai 789 kali pada berbagai lokasi di 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota.

Tidak hanya GPM yang menyediakan pangan secara umum, pemerintah pun menggelar pula GPM khusus yang menyediakan daging ayam beku berkualitas premium dengan harga sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).GPM khusus daging ayam beku ini tersedia di lebih dari 1.200 outlet yang tersebar di 17 provinsi dan akan berlangsung hingga sehari sebelum Idul Fitri.

Program tersebut merupakan kolaborasi antara Bapanas dengan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Malindo Feedmill Tbk.

GPM khusus lainnya dilakukan bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Berdikari untuk daging sapi dan kerbau dengan harga yang lebih terjangkau.

Beragam langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya telah berupaya sekuat tenaga untuk menjaga dan mengendalikan harga pangan selama Ramadan 2026.

"Dengan (adanya) perang (Timur Tengah), (kemungkinan) harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan harga pangan (di dalam negeri) terkendali atau tidak? I think we are doing a good job," jawab Presiden saat menanggapi Najwa Shihab dalam tayangan video 'Presiden Prabowo Menjawab !!!' yang diunggah pada Kamis (19/3) lalu.

Indonesia sendiri telah bersiap sejak jauh hari untuk menghadapi kemungkinan gejolak yang datang dari luar.

Sektor pangan, menurut Prabowo, merupakan salah satu esensi bangsa yang harus dijamin ketercukupannya. Karenanya, sumber pangan pun harus dapat dipenuhi secara mandiri oleh bangsa Indonesia.

Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan ketersediaan stok beras dan minyak goreng subsidi Minyakita dalam kondisi aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho menyatakan saat ini stok beras yang ada di Bulog Jatim mencapai 1 juta ton, sementara stok Minyakita berada di angka 2,1 juta liter. Angka tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas harga di pasar selama periode mudik dan libur Lebaran.

"Untuk stok beras dan Minyakita di pastikan aman untuk menghadapi Lebaran Hari Raya Idulfitri. Yaitu 1 juta ton untuk beras dan minyak stok sekitar 2,1 juta liter," kata Langgeng, Sabtu (14/3).

Langgeng menyebut, ketahanan stok tersebut didukung oleh capaian serapan gabah dan distribusi komoditas yang sudah dilakukan pihaknya sejak awal tahun. Hingga saat ini, serapan gabah di Jawa Timur tercatat mencapai 588.000 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara dengan 300.000 ton beras.

"Capaian ini merupakan jumlah tertinggi seluruh Indonesia dengan kontribusi 32 persen dari capaian nasional sebesar 1.818.000 GKP atau 950.000 ton setara beras per hari ini," ucapnya.

Ia menyebut, Tim Jemput Pangan (TJP) bergerak langsung ke lahan-lahan pertanian. Bulog pun menetapkan harga beli GKP sebesar Rp6.500 per kilogram untuk kondisi sudah dipanen di pinggir jalan.

"Sering kami sampaikan kepada masyarakat khususnya petani bahwa Bulog saat ini membeli langsung GKP ke petani dengan harga Rp6.500/kg. Bagi yang panen silahkan kontak Tim Jemput Pangan (TJP) Bulog di daerah masing-masing atau bisa melalui Babinsa dan Penyuluh Pertanian setiap desa," ujarnya.

Selain beras, Bulog Jatim juga mencatatkan serapan jagung pipil kering sebesar 40.796 ton, atau sekitar 40 persen dari target tahunan sebesar 100.000 ton.

Serapan ini merupakan yang tertinggi di Indonesia dan akan dialokasikan untuk program SPHP jagung guna menstabilkan harga pakan ternak, yang berdampak pada harga telur dan daging ayam di pasaran.

Terkait intervensi pasar, sejak Januari 2026, Bulog Jatim telah menyalurkan 42.000 ton beras SPHP dan 9 juta liter MinyaKita. Pendistribusian dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar tradisional, hingga Rumah Pangan Kita (RPK).

Semarang, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan gerakan pangan murah (GPM) dan dokter spesialis keliling (speling) di wilayah tersebut menjelang Lebaran 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan GPM di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jateng, Senin, untuk memastikan program GPM dan speling benar-benar memberikan manfaat nyata dan bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Menjelang Lebaran, kata dia, Pemprov Jateng akan semakin menggencarkan GPM untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis yang rawan melonjak seiring meningkatnya permintaan.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, baik bantuan modal usaha sampai bantuan cadangan pangan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jateng Sri Broto Rini menyebutkan selama Februari-Maret 2026, pihaknya menggelar 308 kali GPM, termasuk di Grobogan.

Melalui GPM tersebut, Pemprov Jateng memberikan fasilitasi distribusi berupa bantuan transportasi, kemasan, dan bongkar muat.

Oleh karena itu, kata dia, harga yang dijual di GPM merupakan harga produsen yang lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Adapun komoditas yang dijual dalam GPM di Kabupaten Grobogan tersebut, meliputi beras SPHP 2 ton senilai Rp22,4 juta, beras premium 2 ton senilai Rp25 juta, telur 500 kg senilai Rp13,5 juta, dan minyak goreng 1.000 liter senilai Rp15,7 juta.

Kemudian, bawang merah 100 kg senilai Rp3,5 juta, bawang putih 100 kg senilai Rp3,4 juta, cabai 100 kg senilai Rp6,5 juta, gula pasir 1 ton senilai Rp16 juta, dan komoditas lainnya dengan nilai Rp5 juta.

Ia menyebutkan total subsidi harga pangan yang tersalurkan melalui GPM di Kabupaten Grobogan mencapai Rp111 juta.

"Pembelian bebas sesuai yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak perlu beli yang macam-macam, cukup yang diperlukan," katanya.

Sementara itu, terkait dengan speling dan cek kesehatan gratis (CKG), data dari Dinas Kesehatan Jateng menunjukkan adanya peningkatan.

Per 28 Februari 2026, sudah terlaksana 957 kali speling di 414 kecamatan di 35 kabupaten/kota dengan total sasaran 93.599 Jiwa.

Capaian CKG per 28 Februari 2026 di Jateng sebanyak 2.523.102 jiwa yang hadir atau 95,77 persen dari 2.634.599 total pendaftar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggencarkan langkah menjaga kestabilan harga pangan selama Ramadan dengan menyelenggarakan program gerakan pangan murah (GPM) di 34 lokasi berbeda.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan di Kota Malang, Sabtu, menyampaikan pelaksanaan program GPM menggandeng sejumlah pihak, seperti Bank Indonesia, Perum Bulog, hingga PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"Iya GPM sudah dijadwalkan, kami bekerja sama dengan banyak pihak, ada Bank Indonesia, Bulog, PT RNI, dan lain-lainnya," kata Slamet.

Pelaksanaan GPM di 34 titik dilaksanakan mulai 23 Februari hingga 17 Maret 2026 dan tersebar di kantor kelurahan dan kecamatan se-Kota Malang.

Harga pangan di berdasarkan pantauan di laman Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur harga bahan pokok di wilayah Kota Malang per hari ini, seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam, daging sapi, hingga telor ayam masih stabil.

Kondisi serupa juga terjadi untuk produk pertanian, seperti cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah.

Untuk harga beras jenis premium berada di angka Rp15.150 per kilogram, beras jenis medium seharga Rp12.633, gula Rp17.083 per kilogram, minyak goreng merek MinyaKita Rp16.450 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp22.833 per liter.

Kemudian, harga daging sapi Rp123.666 per kilogram, daging ayam Rp40 ribu per kilogram, telor ayam Rp29.833 per kilogram, cabai merah besar Rp32.333 per kilogram, cabai rawit Rp94.666 per kilogram, bawang merah Rp39.666 per kilogram, dan bawang putih Rp34 ribu per kilogram.

Kestabilan harga ditunjang dengan stok yang ada, berdasarkan data dari Dispangtan Kota Malang, ketersediaan beras masih sebesar 75.667,83 ton, minyak goreng 1.328,81 liter, gula 1.452 ton, telor ayam 470,5 ton, daging ayam 562,8 ton, daging sapi 231 ton, cabai rawit 219 ton, cabai merah besar 49,85 ton, bawang merah 246,92 ton, dan bawang putih 45,3 ton.

Khusus cabai rawit, Slamet menyampaikan harga cabai rawit kini sudah mengalami penurunan Rp10 ribu jika dibandingkan ketika menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

Sedangkan, saat menjelang Ramadhan harga cabai rawit sempat berada di angka Rp100 ribu.

Dia menyampaikan selain karena GPM, kestabilan harga bahan pangan juga ditopang upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat yang berupaya meningkatkan kerja sama antar daerah (KAD) dalam rangka memenuhi pasokan.

"Cabai merah besar dan cabai kecil (rawit) masuk dari Jawa Tengah dan Banyuwangi," kata dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dalam pidato "Indonesia Economic Outlook 2026", Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, dari kebersihan desa, hingga ibu kota, serta pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diselesaikan dari tingkat paling bawah.

Pada saat yang sama diperkenalkan Gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) sebagai arah perubahan budaya dan tata kelola ruang hidup. Sekilas tampak sebagai agenda lingkungan, namun sesungguhnya ia menyentuh akar persoalan pembangunan yang lebih luas.

Di tengah krisis iklim, laju urbanisasi, dan kebutuhan pangan yang terus melonjak, Indonesia berada di persimpangan penting, antara terus mengejar produksi dengan risiko menguras lingkungan, atau membangun sistem pangan yang bertumpu pada kesehatan ekosistem.

Pengalaman menunjukkan, peningkatan produksi, tanpa menjaga daya dukung alam justru memicu degradasi tanah, krisis air, dan ketergantungan impor. Ketahanan pangan tidak bisa berdiri di atas fondasi lingkungan yang rapuh.

Sebab pangan selalu dimulai dari lingkungan. Air yang bersih, tanah yang sehat, tata ruang yang tertib, dan budaya tidak mubazir adalah fondasi produksi dan distribusi pangan. Jika diterjemahkan secara konsisten, ASRI dapat menjadi “infrastruktur sosial” yang menghubungkan perilaku harian warga dengan agenda besar kedaulatan pangan. Di titik itulah lingkungan dan pangan bertemu, bukan sebagai dua isu terpisah, melainkan satu ekosistem kehidupan yang saling menguatkan.

Fondasi ketahanan pangan

Data pangan Indonesia terbaru memberi dua pesan sekaligus, yakni adanya alasan untuk optimistis, tetapi juga alasan kuat untuk tetap waspada. Pada 2025, luas panen padi tercatat sekitar 11,32 juta hektare, dengan produksi 60,21 juta ton gabah kering giling dan produksi beras konsumsi 34,69 juta ton, naik lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan ini menunjukkan kapasitas produksi nasional makin tangguh. Namun kita juga baru melewati fase ketika impor beras melonjak hingga sekitar 4,52 juta ton pada 2024, jauh lebih tinggi dibanding 2023.

Pada saat yang sama, impor kedelai tetap bertengger di kisaran 2,6 juta ton, sementara produksi jagung 15,14 juta ton masih harus berhadapan dengan kebutuhan pakan yang terus meningkat. Artinya, ketika cuaca terganggu, distribusi tersendat, atau harga global melonjak, kita masih cepat bergeser ke mode darurat. Ketahanan pangan kita membaik, tetapi fondasinya harus terus diperkokoh.

Karena itu, persoalan pangan hari ini bukan semata soal angka produksi, melainkan soal sistem. Ketahanan pangan sangat bergantung pada kualitas tanah, ketersediaan air, efisiensi pascapanen, serta kedekatan antara produksi lokal dan pasar lokal. Tanpa tata kelola yang rapi, hasil panen besar pun bisa bocor melalui susut distribusi, pemborosan konsumsi, dan ketergantungan bahan baku impor.

Di titik inilah Gerakan ASRI menjadi relevan, bukan sebagai slogan kebersihan, melainkan sebagai kerangka membangun disiplin ekologis nasional yang menopang pangan dari hulunya.

Nilai ASRI dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan kolektif yang konkret, dari memilah dan mengolah sampah organik menjadi kompos, menanam di pekarangan, menjaga sumber air, serta mengurangi pemborosan pangan.

Pengalaman Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) menunjukkan bahwa pekarangan produktif mampu menyumbang sayur, buah, dan protein bagi keluarga, menekan pengeluaran, sekaligus meningkatkan gizi. Jika setiap rumah, sekolah, kantor, dan fasilitas publik memiliki ruang tanam sederhana, kita membangun bantalan ketahanan dari bawah. Ketahanan nasional pada akhirnya adalah akumulasi ketahanan keluarga.

Di sisi lain, peningkatan produksi tetap membutuhkan modernisasi dan organisasi petani yang kuat. Program kolektif, seperti Brigade Pangan, menunjukkan pentingnya teknologi, manajemen lahan, dan regenerasi petani.

Hanya saja, modernisasi tidak boleh mengabaikan prinsip ASRI, dimana intensifikasi harus tetap menjaga kesuburan tanah, efisiensi air, dan pengelolaan limbah secara sirkular. Bahkan, di kota, pertanian perkotaan dapat menjadi bagian solusi, menghidupkan ruang hijau produktif dan membangun kesadaran ekologis warga.

Dengan demikian, ASRI bukan hanya gerakan bersih-bersih, melainkan strategi menyatukan lingkungan sehat dan pangan berdaulat dalam satu sistem yang berkelanjutan.

Lingkungan dan pangan

Gerakan ASRI tidak boleh berhenti sebagai slogan yang indah didengar, tapi juga membutuhkan kebijakan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor yang konsisten. Pemerintah pusat harus berani memasukkan indikator pangan–lingkungan dalam perencanaan pembangunan, sehingga keberhasilan tidak semata dihitung dari pertumbuhan ekonomi atau lonjakan produksi, tetapi juga dari kualitas tanah, ketersediaan air bersih, pengurangan sampah organik, dan bertambahnya ruang tanam produktif.

Pemerintah daerah dapat memperkuatnya melalui insentif bagi pertanian organik, urban farming, serta pengelolaan sampah berbasis komunitas. Akademisi menghadirkan inovasi terapan, dunia usaha mendorong investasi hijau dan kemitraan, sementara masyarakat menjadi motor perubahan budaya.

Komitmen pembenahan lingkungan dari desa hingga ibu kota harus diterjemahkan dalam langkah konkret yang berkelanjutan. Gagasan kerja bersama seluruh elemen bangsa hanya bermakna jika menyentuh ruang hidup sehari-hari, mulai dapur rumah tangga, kebun sekolah, kantor pemerintahan, pasar tradisional, hingga lahan pertanian.

ASRI pada hakikatnya adalah jembatan antara agenda lingkungan dan agenda pangan, dua hal yang sering dipisahkan. Produksi pangan tidak boleh mengorbankan ekosistem, dan pelestarian lingkungan tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar rakyat. Ketika birokrasi memberi teladan dalam pengurangan plastik, penghematan air, dan pengelolaan sampah yang disiplin, perubahan perilaku kolektif menjadi mungkin.

Di sinilah ASRI dapat menjadi mesin perubahan perilaku, bukan sekadar acara seremonial. Bappenas memperkirakan susut dan sisa pangan mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan kerugian ekonomi ratusan triliun rupiah, angka yang menunjukkan bahwa menyelamatkan pangan yang terbuang sama strategisnya dengan meningkatkan produksi.

Memilah sampah organik menjadi kompos, membangun kebun pangan lokal di sekolah dan kantor, serta menerapkan pertanian modern yang tetap menjaga tanah dan air adalah langkah konkret yang bisa dimulai dari ruang terdekat.

Swasembada pangan lokal bukan berarti menutup diri dari perdagangan global, melainkan membangun daya tahan ketika harga dunia bergejolak dan iklim berubah.

Jika nilai Aman, Sehat, Resik, dan Indah benar-benar diinternalisasi, ketahanan pangan akan tumbuh sebagai budaya bangsa, dan dari situlah kedaulatan pangan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

*) Kuntoro Boga Andri adalah Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Fenomena tahunan hampir selalu berulang, yakni naiknya harga berbagai kebutuhan pokok atau bahan pokok, menjelang bulan Suci Ramadhan, seiring semakin meningkatnya permintaan pasar.

Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri sebenarnya bukanlah misteri ekonomi yang rumit, karena meningkatnya permintaan pasar untuk kebutuhan pokok untuk sahur, berbuka puasa, budaya selamatan di bulan puasa, hingga persiapan Idul Fitri, secara alami mengerek kurva harga ke atas.

Pada momentum inilah negara hadir, dan menghidupkan "alarm" rutin tiap tahun, yakni operasi pasar murah. Pasar murah menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatur ekonomi yang terukur, sehingga pemerintah konsisten menjalankan program Gerakan Pangan Murah, atau lebih dikenal dengan operasi pasar murah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berkolaborasi dengan Perum Bulog, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), dan pemangku kepentingan terkait lainnya, mulai melaksanakan kegiatan rutin tahunan, dengan menggencarkan gerakan pangan murah.

Kegiatan pasar murah untuk stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok menjelang Ramadhan mulai digelar, seiring terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok yang disebabkan adanya peningkatan permintaan pasar.

Pemkab Situbondo bersama Perum Bulog setempat mulai melakukan upaya stabilisasi harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah melalui Gerakan Pangan Murah di beberapa titik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini menyampaikan bahwa kegiatan pasar murah kebutuhan pokok ini merupakan strategi pemerintah daerah dalam rangka memperluas pelayanan kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, gerakan pangan murah ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketika permintaan dan kebutuhan masyarakat meningkat.

Pemerintah berupaya menekan harga bahan pokok di pasaran agar tidak terlalu melambung tinggi, melalui intervensi pasar, yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga di bawah harga eceran tertinggi atau HET.

Selain itu, operasi pasar murah oleh pemerintah daerah ini juga membuktikan bahwa ketersediaan pangan aman, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan tindakan membeli barang secara berlebihan.

Secara psikologis, kehadiran negara dalam operasi pasar murah ini memberikan rasa tenang kepada masyarakat, yang tidak lagi harus terbebani untuk memikirkan urusan dapur, dan lebih fokus menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melaksanakan kegiatan pasar murah menjelang Ramadhan di tiga titik, yakni di Kantor Kecamatan Asembagus (wilayah timur), Kantor Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo (wilayah tengah) dan di wilayah barat digelar di Pendopo Pate Alos, Kecamatan Besuki.

Penyebaran pasar murah di tiga titik tersebut tidak lain untuk memperluas akses masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, dan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog menyediakan 9 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), yang disalurkan pada hari pertama pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Situbondo.

Dari sembilan ton beras SPHP itu dibagi di tiga titik, untuk wilayah Besuki sebanyak 5 ton dengan MinyaKita kemasan satu liter sebanyak 100 dus atau 1.200 liter, sedangkan wilayah tengah disalurkan beras 2 ton dan MinyaKita 180 liter, sementara wilayah timur juga disalurkan beras 2 ton dan MinyaKita 180 liter.

Dalam Gerakan Pangan Murah 2026 ini, beras SPHP kemasan 5 kilogram dijual Rp57.000, beras premium Rp74.500 kemasan 5 kilogram, MinyaKita Rp15.000 per liter, gula premium Rp17.500 per kilogram, gula konsumsi Rp15.000 per kilogram, telur ayam Rp27.000 per kilogram, daging ayam Rp36.000 per kilogram, bawang putih Rp26.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, dan cabai besar Rp2.500 per ons.

Tak hanya pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga telah menjadwalkan kegiatan pasar murah Ramadhan 1447 Hijriah di 110 titik, tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Bahan pokok yang disediakan dalam kegiatan pasar murah oleh Pemprov Jawa Timur, adalah beras premium dengan harga Rp14.000 per kilogram, beras medium Rp11.000 per kilogram, minyak goreng MinyaKita Rp15.000 per kilogram, gula pasir Rp16.500 per kilogram, telur ayam ras Rp29.500 per kemasan, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, Minyak Moorah Rp14.000 per botol, daging ayam ras Rp35.500 per kilogram.

Pasar murah ini sangat dinantikan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena, kenaikan harga bahan pokok, seperti komoditas beras, gula, minyak goreng, telur, dan ayam, bagi mereka bukan sekadar angka, tapi beban nyata dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Salah seorang warga Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Supiyani, mengaku senang dengan adanya pasar murah untuk kebutuhan pokok menjelang Ramadhan. Bagi dia, pemerintah dianggap peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah.

Pelaksanaan pasar murah dinilainya sangat tepat digelar ketika mendekati bulan Suci Ramadhan, karena saat ini harga bahan pokok sudah mulai naik.

Di pasaran, harga beras medium bisa mencapai Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah Rp11.500 per kilogram.

Program pasar murah ini menunjukkan bahwa negara selalu hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan warga, termasuk pada momen khusus Ramadhan, hingga Idul Fitri, nanti.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Demak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menjadwalkan 308 kali gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok penting selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

"Jadi, kita sudah punya jadwal untuk kegiatan gerakan pangan murah ini. Nantinya akan diselenggarakan di seluruh daerah di Provinsi Jateng bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota sampai Maret 2026," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor TVRI Jawa Tengah di Pucang Gading Mranggen, Kabupaten Demak, Jumat.

Luthfi menjelaskan gerakan pangan murah ini juga menjadi program nasional. Di Jawa Tengah diawali di daerah Pucang Gading, Mranggen, Demak. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan daerah perbatasan dengan Kota Semarang.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat sekitar terkait kegiatan tersebut.

Secara umum, ketersediaan pangan pokok strategis di Jawa Tengah dalam kondisi surplus. Namun, awal Februari 2026 ini memang terindikasi ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, terutama menjelang Ramadhan.

Beberapa bahan pokok naik harganya, antara lain cabai naik 35,7 persen dari Harga Acuan Pembelian (HAP) menjadi Rp77.800/kg; MinyaKita Rp16.300/liter atau naik 3,4 persen dari Harga Acuan Tertinggi (HET) Rp15.700/liter; daging kerbau beku Rp110.000/kg atau naik 38,4 persen dari HPP Rp80.000/kg; jagung pakan ternak ayam petelur Rp6.250/kg atau naik 7,4 persen dari HPP Rp5.500/kg.

"Ada kenaikan tapi belum signifikan, kecuali cabai yang hampir mendekati angka Rp80 ribu. JTAB (Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari) sudah kita perintahkan untuk melakukan penetrasi harga di seluruh pasar," jelasnya.

Oleh karenanya, GPM menjadi salah satu langkah strategis guna mengendalikan harga bahan pokok supaya stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam kegiatan GPM di Pucang Gading, setidaknya ada 11 pelaku usaha yang terlibat, termasuk kelembagaan lain seperti Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PPI, JTAB, UMKM Binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Gapoktan Catur Tani Demak, Poktan Mudo Manunggal Roso, CV. Futago Farm Demak, UMKM Sedap Arum Demak, Ayam Komsiah Semarang, dan Primafood.

Selain GPM, langkah strategis lain untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok penting adalah melakukan penyisiran yang dilakukan oleh Satgas Pangan Jawa Tengah. Penyisiran juga untuk mengantisipasi adanya spekulan-spekulan.

"Harus kita sisir, mulai dari hilirisasi petani, distributor, sampah ke tempat penjualan dan konsumen," tegasnya.

Salah seorang warga Pucang Gading, Nuraini mengaku senang dan sangat terbantu sekali dengan adanya gerakan pangan murah tersebut. Apalagi harga yang dijual lebih murah dari di pasar. Semoga kegiatan serupa lebih sering diselenggarakan.

"Ini ada beras, telur, cabai. Cabai ini jauh lebih murah, segini kalau di pasar hampir Rb100 ribu, di sini cuma Rp65 ribu. Minyak juga lebih murah," ujarnya usai belanja bersama warga lain sembari menunjukkan barang belanjaan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026