REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah terus memerangi mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, penindakan tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri menunjukkan adanya dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Pada periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Total kasus ini terdiri dari 66 kasus penanganan di komoditas beras, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian. Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka.

Sementara pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian. Rinciannya terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Total tersangka yang ditetapkan mencapai 77 orang.

Penindakan pada periode ini tidak berhenti pada aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk.

Periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini dinilai membebani masyarakat. Skandal besar yang selama ini merugikan rakyat berhasil diungkap satu per satu.

Beras Oplosan Hingga Distribusi MinyaKita

Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.

Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp 99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp 15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp 18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai. Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan.

Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman.

Petani sesungguhnya membeli tanah yang dikemas sebagai pupuk. Kerugian petani akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima KUR yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi. Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebut harga tempe dan tahu berpotensi terdampak penguatan dolar AS, lantaran ongkos impor kedelai yang lebih tinggi. Namun, itu bisa ditekan dengan upaya menindak mafia pangan agar potensi kenaikan harga pangan, khususnya tahu dan tempe tak melambung khususnya saat rupiah sudah tembus Rp17.700 per dolar AS.

Menurut Amran, dampak penguatan dolar akan terasa pada sejumlah komoditas impor seperti kedelai dan bawang putih, tetapi efek positif terhadap sektor pertanian nasional disebut lebih besar.

Amran mengatakan pelemahan rupiah akan berdampak pada peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia. Ia menilai kondisi itu justru menguntungkan petani di daerah karena harga komoditas ekspor ikut terdongkrak.

"Dampaknya ada, katakanlah bawang putih ada pengaruhnya. Tetapi berapa komoditas pertanian kita diekspor. Bahkan sebagian orang perkebunan pernah bertanya ke saya, 'kapan (lagi) krisis?' karena nilai (ekspor)-nya naik," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pertanian naik hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Menurut dia, kondisi tersebut beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan petani dan pertumbuhan sektor pertanian nasional.

Amran menyebut pemerintah melihat persoalan nilai tukar rupiah secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kenaikan harga komoditas impor tertentu. Ia juga mengaitkan pernyataannya dengan komentar Presiden Prabowo Subianto sebelumnya soal dampak dolar terhadap masyarakat desa.

[Gambas:Youtube]

"Itulah yang dimaksud Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa ada dampaknya, iya. Tetapi dampak positifnya di desa, khususnya petani, jauh lebih tinggi," ujarnya.

Kendati, Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu mengakui pelemahan rupiah tetap bisa memengaruhi harga kedelai impor yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 2,4 juta ton kedelai setiap tahun.

Namun, ia menilai kontribusi kedelai terhadap total konsumsi pangan masyarakat relatif kecil sehingga dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga tidak terlalu besar.

"Ya pasti berpengaruh (pelemahan rupiah ke harga kedelai impor), tetapi ini ada subsidi silang karena kecil porsinya. Kalau makan itu yang paling besar porsinya apa? Kedelai tempe mungkin 1 persen atau 2 persen," katanya.

Amran menegaskan pemerintah telah memanggil para importir kedelai untuk menahan kenaikan harga agar tidak memberatkan masyarakat. Ia memperingatkan izin importir bisa dicabut apabila terbukti mengambil keuntungan berlebihan di tengah pelemahan rupiah.

"Kami sudah beri tahu semua importir, tolong jangan semena-mena mengambil keuntungan. Kalau dia melakukan semena-mena, izinnya saya cabut," ujar Amran.

Menurut dia, pemerintah berupaya menjaga agar harga kedelai tidak melonjak terlalu tinggi, sementara komoditas ekspor pertanian terus didorong agar memberi keuntungan lebih besar bagi petani domestik.

Selain itu, Amran menilai sejumlah kebijakan pemerintah seperti subsidi BBM dan penurunan harga pupuk turut membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kurs dolar AS.

Ia juga menyinggung masih adanya praktik mafia pangan yang dinilai memperkeruh kondisi harga di pasar. Karena itu, Kementan bersama Satgas Pangan Polri disebut terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan pangan di dalam negeri.

"Bikin susah itu banyak mafia dan banyak pendukungnya. Minyak goreng saja naik padahal kita ekspor. Makanya (bersama) Satgas kami tindak," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku langsung mencabut izin perusahaan yang dilaporkan mahasiswa terkait dugaan membuat pupuk langka, hingga mafia bawang ilegal.

Amran mengungkapkan pencabutan dilakukan dalam waktu 10 menit setelah menerima laporan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia.

Hal itu disampaikan Amran usai berdiskusi dengan perwakilan BEM dari berbagai daerah di Indonesia mengenai sektor pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

"Dicabut tadi sudah dicabut (izin perusahaan pemicu pupuk langka). Cuma 10 menit dicabut karena online, dan itu diproses hukum. Enggak boleh," kata Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Amran mengatakan laporan mahasiswa tidak hanya terkait distribusi pupuk, tetapi juga dugaan peredaran bawang ilegal dari Sumatera Utara. Ia memastikan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti.

"Ada juga mahasiswa tadi (melaporkan) bawang ilegal dari Sumatera Utara. Nah, itu ditangkap, masukkan penjara," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut Amran, praktik-praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak tata kelola pangan nasional.

"Apa negeri ini bisa makmur, bisa menjadi negara superpower kalau kita melakukan satu kali pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di Republik ini," katanya.

Ia pun memuji sikap kritis mahasiswa yang dinilainya tetap konstruktif dan disertai data di lapangan. Menurut dia, pemerintah membutuhkan masukan dari generasi muda untuk mengawasi berbagai persoalan di sektor pertanian.

"Kita ini butuh pengkritik yang konstruktif untuk membangun negara yang kita cintai," ujar Amran.

Dalam forum tersebut, Amran mengaku sengaja mengundang mahasiswa agar pemerintah bisa membuka berbagai program dan capaian di sektor pertanian secara terbuka. Ia mengatakan mahasiswa juga dipersilakan memantau langsung kondisi gudang pangan nasional atau gudang Bulog.

"Jangan kita tutupi. Kami bebaskan bertanya, silakan bertanya. Gudang (Bulog) seluruh Indonesia, BEM seluruh Indonesia, kami bebaskan bertanya kepada gudang-gudang," katanya.

Amran menyebut stok beras pemerintah saat ini mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Ia mengatakan kapasitas gudang yang sebelumnya hanya sekitar 3 juta ton kini sudah penuh.

Selain itu, ia juga menyinggung langkah pemerintah memberantas mafia pangan. Menurut dia, berbagai kasus korupsi dan pelanggaran di sektor pertanian sudah diproses hukum.

"Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, ada sudah 76 tersangka," ujarnya.

Amran memastikan mahasiswa akan terus dilibatkan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi distribusi pangan dan pupuk di lapangan.

"Pasti (mahasiswa jadi mata dan telinga Kementan), itu dari dulu. Bukan selanjutnya, dari dulu mahasiswa kritis. Tapi salurkan. Laporkan," katanya.

Sebelumnya, Kementan mengungkap praktik pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,3 triliun. Modusnya, pelaku menjual tanah tanpa kandungan unsur hara sebagai pupuk kepada petani.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri juga telah menangani puluhan kasus mafia pangan sepanjang 2024-2025, mulai dari pupuk, beras, hingga minyak goreng, dengan total 76 tersangka dan pencabutan izin ribuan distributor maupun pengecer pupuk.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam penjualan beras premium di mana beras dengan kualitas rendah dijual dengan harga tinggi.

Ia menyebut praktik ini berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp10 triliun.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sejumlah beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar beras premium. Padahal, beras premium seharusnya memiliki kadar beras patah maksimal 14 persen.

"Ini kalau (beras) premium, itu 14 persen pecahan. Yang kita tangkap itu 59 (persen), 34 (persen). Artinya harga Rp8.000 dijual Rp17 ribu (per kilogram)," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Dalam paparannya, kadar beras patah yang ditemukan pada sejumlah sampel mencapai 33 hingga 59 persen. Angka tersebut jauh di atas ambang batas standar premium, sehingga secara kualitas tidak layak dijual dengan harga tinggi.

Amran menyebut dengan asumsi harga wajar sekitar Rp12 ribu per kilogram, selisih harga yang dibebankan kepada konsumen bisa mencapai Rp5.000 per kilogram.

"Kalau Rp12 ribu saja, saya hitung kecil Rp5.000 (selisih harga). Kalau 2 juta ton, (selisih harga yang dibebankan ke konsumen) Rp10 triliun," katanya.

Data yang ditampilkan menunjukkan beras dengan kualitas tersebut tetap dijual hingga Rp17 ribu per kilogram meski secara mutu tidak memenuhi kategori premium.

Ia menegaskan praktik tersebut bukan sekadar kesalahan distribusi, melainkan bagian dari dugaan permainan di rantai pasok, termasuk peran perantara atau middleman.

"Bukan oplos, nyolong. Ini saya periksa di lab, ini beras semua yang middleman tadi," ujar Amran.

Menurut Amran, total nilai perputaran dari praktik yang diduga melibatkan pelaku di rantai distribusi tersebut bahkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Lebih lanjut, Amran memastikan pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan terus menindak praktik kecurangan di sektor pangan, termasuk beras, guna melindungi konsumen dari harga yang tidak sesuai dengan kualitas.

"Ini yang ditangkap dan ini sudah di penjara. Clear ya? Itulah masuk di middleman," ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Satgas Pangan Polda Metro Jaya mengusut temuan Minyakita yang masih dijual di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Depok, Jawa Barat.

Temuan tersebut diketahui saat Bapanas melakukan sidak di Pasar Agung Depok, Sabtu lalu (21/2) dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pada periode Ramadan dan Idulfitri.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menjelaskan pihaknya menemukan Minyakita masih dijual Rp17.500 hingga Rp18 ribu per liter oleh sejumlah pedagang. Padahal, HET Minyakita Rp15.700 per liter.

"Ini yang perlu kita segera benahi karena Minyakita adalah minyaknya pemerintah. Harusnya harganya sesuai dengan harga pemerintah. Tidak ada cerita harganya di atas harga eceran tertinggi," kata Sarwo dalam keterangan resmi, Minggu (22/2).

Ia memastikan Satgas Pangan Polri akan menelusuri rantai distribusi guna mengetahui sumber minyak goreng yang dijual di atas HET tersebut.

"Nanti teman dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan menelusuri dari mana dapatnya minyak goreng tersebut. Kita harus menelusuri dari hulunya, dari distributornya, dari pabrik mana," ujarnya.

Sarwo menegaskan apabila Minyakita bersumber dari Bulog, maka harga ecerannya seharusnya Rp15.700 per liter. Dengan harga jual dari Bulog Rp14.500 dan langsung diantar ke pengecer, pedagang masih untung tanpa biaya angkut tambahan.

Sarwo juga berharap Dinas Perdagangan Kota Depok melakukan pemetaan pasar-pasar rakyat agar seluruh pasar dapat menjual Minyakita sesuai HET Rp15.700 per liter.

Selain minyak goreng, harga gula pasir relatif aman di kisaran Rp17.500-Rp18.000 per kg. Daging ayam juga dinilai terkendali. Widyati mengingatkan agar survei harga memperhatikan bobot timbangan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Untuk daging sapi, harga masih sesuai HAP Rp140 ribu per kg dengan kualitas baik. Harga beras juga dinilai masih terkendali. Beras medium berada di harga Rp13.500 per kg dan beras premium Rp14.900 per kg, sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Sementara, harga cabai rawit merah masih tinggi di kisaran Rp100 ribu hingga Rp120 ribu akibat faktor cuaca dan musim penghujan yang mempengaruhi waktu panen.

Pemerintah berharap harga rawit turun mendekati kisaran Rp58 ribu hingga Rp60 ribu seiring rencana panen raya di sejumlah sentra produksi seperti Garut, Jawa Barat.

"Yang harus kita jaga stabilisasi pasokan dan harga pangannya. Sehingga gejolak harga di bulan Ramadan ini tidak akan signifikan. Bapanas saat ini telah memfasilitasi ongkos kirim cabai rawit merah melalui mekanisme Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang tentunya akan mendorong penurunan harga di pasar induk dan akan berdampak pada harga di pasar turunan," ujar Sarwo.

Ia mengatakan sesuai arahan Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, seluruh harga pangan berada di bawah HET maupun HAP.

"Pemerintah tidak akan mentolerir praktik yang menyebabkan harga melampaui ketentuan dan merugikan masyarakat, terutama di momentum Ramadan dan Idulfitri," pungkasnya.

Para peternak ayam petelur menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, atas perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha peternak dan stabilitas harga pangan nasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Telur Ayam Ras yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Rabu (19/11).

Dalam forum tersebut, para peternak menegaskan bahwa Amran merupakan pejabat yang aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung keluhan mereka dan memastikan produksi tetap aman.

"Kami mewakili peternak telur menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Andi Amran Sulaiman. Beliau sosok yang peduli kepada rakyat dan peternak kecil," kata Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar Yesi.

Hal senada disampaikan Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso. Ia menilai Amran sebagai pejabat publik yang peduli dan selalu membela kepentingan rakyat.

"Kami mewakili dari peternak, kami dari Pinsar Petelur Nasional. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang besar kepada Bapak Amran yang selalu memperhatikan kita di kala kita mendapatkan kesulitan," ungkapnya.

Yudianto menilai Amran mampu menyelesaikan permasalahan peternak, mulai dari masalah harga jagung, harga DOC, dan harga telur. Ia menekankan bahwa para peternak sangat dilindungi dengan kebijakan berpihak Mentan Amran.

Dalam kesempatan itu, Yudianto juga menjelaskan bahwa harga telur di tingkat produsen tetap stabil pada kisaran Rp24.000-Rp26.500 per kilogram, sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Bahkan, produksi nasional saat ini berada dalam kondisi surplus sehingga tidak ada alasan pasokan menjadi penyebab kenaikan harga di pasar. Yudianto mengungkapkan adanya permainan middleman yang membuat harga telur melonjak.

"Kami menjual di harga acuan, tidak pernah naik. Jadi kalau di pasar melonjak, pertanyaannya siapa yang bermain?" ujarnya.

Mendengar langsung para peternak, Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mempermainkan harga dan merugikan rakyat.

Ia memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk menertibkan pelaku usaha yang melanggar, terutama pada 177 kabupaten/kota yang harga telurnya tercatat di atas HAP.

"Yang nakal itu middleman. Satgas Pangan, saya umumkan: cabut izinnya. Kalau perlu, tangkap," tegas Amran.

Ia menambahkan bahwa kenaikan harga telur yang sempat terjadi bersifat sementara dan berpotensi segera terkoreksi, apalagi harga DOC telah menurun dari Rp14.000 menjadi Rp11.500.

Pemerintah juga sedang mengkaji pengaturan HPP jagung, HAP jagung pakan, serta HAP telur ayam ras agar seluruh ekosistem usaha terlindungi, baik petani, peternak, maupun konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, di hadapan para peternak, Mentan Amran menegaskan komitmennya: "Saya hadir membela kalian. Saya di depan untuk kalian semua, yang besar dijaga, yang kecil apalagi. Jangan sampai ada yang tertindas. Kita harus sinergi dan kolaborasi," tandasnya.