REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah terus memerangi mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, penindakan tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri menunjukkan adanya dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Pada periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Total kasus ini terdiri dari 66 kasus penanganan di komoditas beras, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian. Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka.

Sementara pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian. Rinciannya terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Total tersangka yang ditetapkan mencapai 77 orang.

Penindakan pada periode ini tidak berhenti pada aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk.

Periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini dinilai membebani masyarakat. Skandal besar yang selama ini merugikan rakyat berhasil diungkap satu per satu.

Beras Oplosan Hingga Distribusi MinyaKita

Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.

Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp 99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp 15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp 18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai. Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan.

Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman.

Petani sesungguhnya membeli tanah yang dikemas sebagai pupuk. Kerugian petani akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima KUR yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi. Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut.

JAKARTA - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Eks Head of Social Security and License Wilmar Group M. Syafei terkait kasus suap vonis lepas terdakwa korporasi dalam perkara ekspor crude palm oil (CPO). Vonis terhadap Syafei ditambah dua tahun setelah pengadilan tingkat pertama menghukum dengan pidana penjara enam tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Syafe'i tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan tahun," tulis amar putusan tersebut, dilihat Rabu (22/4/2026).

Selain pidana penjara, denda yang dijatuhkan juga diperberat menjadi Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan. Dalam putusannya, PT DKI Jakarta menyatakan Syafei terbukti melakukan suap, namun tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Putusan ini dibacakan pada Senin 20 April 2026 oleh Hakim Ketua Subachran Hardi Mulyono dengan Hakim Anggota Edi Hasmi dan Sondang Marpaung. Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis M Syafei dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 100 hari.

Dalam perkara ini, Syafei, Marcella Santoso dan Ariyanto dinyatakan terbukti bersama-sama melakukan suap untuk membuat hakim memutus vonis lepas terhadap terdakwa korporasi kasus itu. Tak hanya itu, khusus Marcella Santoso dan Ariyanto juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Total suap pengurusan perkara itu senilai USD 4 juta atau setara Rp60 miliar berdasarkan kurs saat tindakan suap terjadi. Hakim menyebut USD2 juta diberikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara suap itu dengan terdakwa korporasi.

Susunan majelis hakim saat itu di antaranya Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Suap itu membuat Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group bebas dalam tindak pidana yang didakwakan jaksa. Sementara, USD 2 juta sisanya dinikmati Marcella dan Ariyanto untuk kepentingan pribadi.

IDXChannel - PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) menghadapi tekanan biaya produksi seiring kenaikan harga bahan baku menyusul penutupan Selat Hormuz.

Manajemen Wilmar menjelaskan, kenaikan harga minyak bumi telah berdampak langsung pada peningkatan harga bahan baku crude palm oil (CPO) dan palm kernel hingga hampir 10 persen dibandingkan level sebelumnya.

"Kenaikan tersebut turut mendorong biaya bahan pembantu serta ongkos logistik," kata manajemen Wilmar dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/3/2026).

Kondisi ini membuat perseroan harus mengalokasikan biaya lebih besar untuk pembelian bahan baku utama maupun pendukung, serta untuk distribusi.

Lebih lanjut, fluktuasi harga energi dan komoditas, gangguan rantai pasok, hingga volatilitas pasar keuangan dan nilai tukar menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan.

Walaupun CEKA tidak memiliki eksposur operasional langsung di wilayah konflik, dampak tidak langsung dari gejolak global tersebut dinilai dapat memengaruhi permintaan pelanggan serta kinerja keuangan perseroan.

Saat ini, manajemen menyatakan masih terus memantau perkembangan situasi di Selat Hormuz dan akan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja pada periode pelaporan berikutnya.

(DESI ANGRIANI)

Ekspor 2.2280 ton beras ke Arab Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia yang rencananya dikirim besok (7/3) masih menunggu asesmen Bandan Intelejen Negara (BIN) hingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan telah mengajukan permintaan penilaian keamanan kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelum pengiriman dilakukan.

Ia menjelaskan asesmen BIN cs diperlukan menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Kalau sesuai jadwal, rencananya pemberangkatan tanggal 7 (Maret). Tapi kita mengikuti dinamika perkembangan geopolitik yang ada di sana. Kami juga sudah bersurat ke BAIS TNI, ke BIN, kemudian ke Kemenlu untuk meminta asesmen terkait pemberangkatan beras haji Indonesia ini," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jakarta Utara, Rabu (4/3).

Rizal mengatakan pemerintah pada dasarnya telah menyiapkan seluruh kebutuhan teknis untuk pengiriman beras bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Namun, jadwal keberangkatan tetap mempertimbangkan situasi geopolitik di kawasan tersebut.

Menurutnya, pemerintah tetap mendorong agar ekspor dapat berjalan sesuai rencana. Akan tetapi, keputusan akhir terkait waktu pengiriman akan mempertimbangkan rekomendasi dari tiga institusi tersebut.

"Untuk proses kelanjutannya kita mengikuti perkembangan dinamika di lapangan. Jadi kita menunggu informasi lebih lanjut dari asesmen dari tiga institusi tersebut," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan ekspor beras sebanyak 2.280 ton untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari keputusan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 23 Februari 2026 silam.

Rizal menjelaskan beras yang diekspor merupakan beras premium yang diproduksi dari panen baru di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Proses pengolahan dilakukan di empat fasilitas, yakni pabrik Wilmar di Serang dan Mojokerto, pabrik Bulog di Karawang, serta fasilitas pengolahan di Subang.

Beras tersebut diolah dengan standar premium dengan tingkat patahan di bawah 5 persen dan kadar air di bawah 14 persen. Menurut Bulog, kualitas tersebut lebih tinggi dibandingkan beras premium yang biasa diproduksi sebelumnya.

Total nilai transaksi ekspor tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp38 miliar. Pengiriman direncanakan menggunakan tiga perusahaan pelayaran, yakni Hyundai, Wan Hai, dan kapal lokal.

Selain memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia, Bulog menilai ekspor ini juga menjadi langkah promosi untuk memperluas pasar beras Indonesia di Arab Saudi. Negara tersebut dinilai memiliki potensi permintaan besar, terutama dari jemaah umrah dan warga Indonesia yang menetap di sana.

Namun, rencana ekspor tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Garda Revolusi Iran (IRGC) menutup jalur pelayaran Selat Hormuz setelah serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis pengiriman minyak dan gas dunia yang terletak di antara Iran, Uni Emirat Arab, dan Oman. Penutupan jalur tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap gangguan perdagangan global, termasuk distribusi energi dan logistik di kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan kasus suap vonis lepas crude palm oil (CPO) usai memvonis eks pejabat Wilmar Group, M Syafei.

Hakim Anggota Andi Saputra mengatakan bahwa terdapat anomali dalam pengusutan perkara ini. Sebab, pemilik manfaat atau pihak yang diuntungkan dalam suap vonis lepas ini masih belum terungkap maupun diproses hukum.

"Maka sudah selayaknya penyidik Kejaksaan Agung menuntaskan perkara ini dengan melakukan proses hukum terhadap prinsipal atau beneficial owner dari perusahaan Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group terkait perkara penyuapan," ujar Andi di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Andi menyatakan vonis enam tahun yang lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa dinilai sudah sepatutnya. Pasalnya, Syafei tidak diuntungkan secara langsung secara langsung dalam perkara ini.

Terlebih, Syafei hanya karyawan Wilmar Group yang membantu adanya penyuapan kepada Hakim atau Pegawai Pengadilan sejumlah US$4 juta demi kepentingan perusahaan tempat dirinya bekerja.

"Bahwa terdakwa M. Syafei hanyalah karyawan Wilmar Group yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan putusan lepas perkara nomor 40 Pidsus-TPK 2024," imbuhnya.

Namun demikian, Syafei tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara ini atas perannya sebagai perantara suap antara perusahaan dengan Marcella Cs.

"Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," pungkasnya.

Sekadar informasi, M Syafei telah divonis enam tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas kasus CPO ini. Selain itu, Syafei juga wajib membayar denda Rp300 juta dengan subsider 100 juta.

Adapun, Syafei juga tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan peran Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei dalam kasus suap perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

Hakim Anggota Andi Saputra mengatakan salah satu peran Syafei yakni telah memberitahukan uang Rp20 miliar dari perusahaan kepada advokat Marcella Santoso untuk menyuap hakim.

"Memberitahu ada dana Rp20 miliar kepada saksi Marcella Santoso dari perusahaan berperkara untuk menyuap hakim," ujar Andi di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selanjutnya, Syafei berperan menerima nomor ponsel terdakwa Ariyanto untuk diteruskan ke perusahaan. Selain itu, dia juga terbukti menjadi penghubung Wilmar Group dengan Marcella Santoso dalam praktik suap ini.

Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa perbuatan Syafei tersebut telah terbukti bersalah karena ikut serta dalam praktik suap hakim agar kasus CPOWilmar Group Cs divonis lepas.

"Sehingga perbuatan terdakwa M Syafei telah nyata memenuhi unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau setidak-tidaknya mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan," pungkasnya.

Sekadar informasi, M Syafei telah divonis enam tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas kasus CPO ini. Selain itu, Syafei juga wajib membayar denda Rp300 juta dengan subsider 100 juta.

Adapun, Syafei juga tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei telah divonis 6 tahun penjara dalam kasus tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

Ketua Majelis Hakim, Effendi menilai Syafei telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu memberi suap dalam perkara tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada Syafei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," ujar Efendi saat di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Syafei juga diwajibkan untuk membayar denda Rp300 juta. Namun, apabila Syafei tidak bisa membayar uang dends tersebut maka bakal diganti dengan hukuman penjara 100 hari.

Selain itu, Effendi menyatakan Syafei tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah dalam tindak pidana pencucian uang [TPPU]," pungkasnya.

Adapun, hukuman ini lebih rendah dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Syafei dihukum 15 tahun penjara, denda Rp 600 dan membayar yang pengganti Rp9,3 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Sekadar informasi, M Syafei telah didakwa memberikan suap Rp 40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya.

Terdakwa itu yakni advokat Ariyanto, Juanedi Saibih dan Marcella Santoso. Adapun, suap itu diberikan kepada majelis hakim yang mengurus sidang kasus CPO korporasi yakni Hakim Djuyamto Cs.

Bisnis.com, JAKARTA - Raksasa pangan Asia, Wilmar International Ltd., membukukan kerugian sebesar US$150 juta atau sekitar Rp2,53 triliun (asumsi kurs Rp16.875 per US$) terkait investasinya di perusahaan makanan Pakistan, Unity Foods Ltd..

Melansir Bloomberg, Selasa (3/3/2026), dalam laporan keuangan tahunannya yang dirilis pekan lalu, perusahaan yang tercatat di bursa Singapura itu mengungkapkan bahwa mereka telah membentuk pencadangan kerugian (loss provision) terkait sebuah 'perusahaan asosiasi' di Pakistan.

Seorang juru bicara Wilmar mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut adalah Unity Foods, perusahaan agribisnis yang terdaftar di Pakistan dan bergerak di produk seperti minyak nabati dan beras.

“Sepanjang tahun 2025, Wilmar menyadari bahwa Unity Foods Limited mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban atas sejumlah fasilitas pinjaman bank,” ujar Wilmar merespons pertanyaan Bloomberg melalui email.

“Hal ini tidak terduga karena laporan keuangan terbaru yang dipublikasikan perusahaan menunjukkan profitabilitas serta mencatat aset likuid yang signifikan.”

Berdasarkan keterangan resminya, Wilmar Group membukukan laba bersih US$1,41 miliar sepanjang 2025, naik 21% dibandingkan 2024 yang sebesar US$1,17 miliar.

Permintaan komentar yang dikirim Bloomberg melalui email ke kantor pusat Unity di Karachi serta panggilan telepon tidak mendapat tanggapan.

Kerugian investasi tersebut menambah tekanan bagi Wilmar di tengah upaya menghadapi sanksi regulator di Indonesia serta proses pengadilan yang melibatkan anak usaha di China. Dalam laporan kinerjanya, perusahaan menyebut telah membukukan kerugian US$104 juta terkait litigasi yang sedang berlangsung di China.

Selain itu, Wilmar juga mencadangkan lebih dari US$782 juta untuk pembayaran kompensasi terkait operasinya di Indonesia. Wilmar membantah melakukan pelanggaran dalam kedua kasus tersebut.

Wilmar, yang didirikan bersama oleh miliarder Kuok Khoon Hong, menyatakan bahwa mereka menjadi pemegang saham Unity Foods pada 2020. Perusahaan menegaskan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan operasional harian Unity dan laporan keuangan audit sebelumnya menunjukkan kinerja yang solid.

Adapun, manajemen senior Unity mengalami perubahan dalam beberapa bulan terakhir dengan penunjukan direktur utama baru setelah pengunduran diri pendiri sekaligus CEO lama, Farrukh Amin, pada Desember 2025, disusul mundurnya direktur keuangan pada Januari 2026. Dokumen keterbukaan informasi di bursa tidak mencantumkan alasan pengunduran diri tersebut.

Wilmar menyebut kemudian muncul informasi yang “mengindikasikan adanya ketidakpastian material dan inkonsistensi dalam sejumlah pos keuangan dan modal kerja.”

Pada Februari, CEO baru dan dua direktur independen juga mengundurkan diri, menurut pernyataan bursa. Wilmar menyatakan hal itu membuat dewan direksi tidak lagi memenuhi kuorum yang diperlukan untuk berfungsi.

Meski telah mengajukan berbagai permintaan klarifikasi, informasi yang diberikan Unity tetap tidak lengkap dan tidak dapat direkonsiliasi secara memadai, kata Wilmar.

Perusahaan kini meminta arahan dari regulator Pakistan mengenai kemungkinan penunjukan administrator dan peluncuran investigasi independen. Wilmar juga menanyakan apakah saham Unity perlu disuspensi sementara selama proses penyelidikan berlangsung.

Saham Unity telah merosot lebih dari separuh sepanjang tahun ini dan pada perdagangan Senin berada di level terendah sejak 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan telah mengantongi izin dari Kabareskrim Polri untuk memanfaatkan fasilitas penggilingan beras milik Wilmar Group guna mengolah gabah menjadi beras premium yang akan diekspor ke Arab Saudi bagi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia.

Untuk diketahui, pada tahun lalu Bareskrim Polri menyita bahan dan alat produksi milik produsen PT Padi Indonesia Maju (PIM), anak usaha Grup Wilmar atau Wilmar International Ltd, terkait kasus beras yang tidak sesuai standar mutu alias beras oplosan. PT PIM merupakan produsen beras premium merek Sania, Fortune, Sovia, dan Siip.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan beras yang diolah Bulog untuk kebutuhan jemaah haji memanfaatkan fasilitas penggilingan milik Wilmar yang sebelumnya disegel oleh Polri, namun kini digunakan melalui skema pinjam pakai.

“Ini kan berasnya SPHP, SPHP tapi diolah kan ada pabrik yang disegel oleh Polri yang Wilmar punya. Kita pinjam, Bulog pinjam pakai untuk mengolah itu sehingga produksinya premium kelas 1,” kata Zulhas saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog menyiapkan gabah kering panen (GKP) yang baru dipanen untuk segera digiling di penggilingan milik Wilmar Group.

“Kenapa di Wilmar? Karena Wilmar alatnya canggih dengan computerize dan hasilnya bagus sekali. Yang mana beliau Wilmar sudah diizinkan untuk pinjam pakai, izinnya dari Kabareskrim kemarin. Kami sudah dapat surat izinya untuk pinjam pakai,” jelas Rizal.

Dengan fasilitas tersebut, Rizal menuturkan Bulog mampu mengolah gabah menjadi beras premium dengan tingkat pecahan sekitar 5% serta kadar air di bawah 14% atau sesuai dengan permintaan pembeli di Arab Saudi.

Menurut Rizal, pembeli tersebut merupakan para pengelola dapur jemaah haji Indonesia di Saudi Arabia. Saat ini, dapur-dapur tersebut diwajibkan oleh Kementerian Haji untuk menggunakan beras asal Indonesia sebagai bahan pangan utama bagi jemaah.

Adapun, beras tersebut akan dikirim sesuai permintaan awal sebesar 2.280 ton, meski Bulog menyiapkan cadangan hingga 3.000 ton.

“Tujuannya supaya masyarakat bisa makan dengan nyaman dan enak, khususnya jemaah haji Indonesia di Saudi Arabia,” terangnya.

Selain itu, Rizal menilai penggunaan beras Indonesia juga diharapkan dapat berdampak pada kondisi kesehatan jemaah haji. Dia berharap kebijakan tersebut dapat berkontribusi dalam menekan jumlah korban jiwa jemaah Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Perum Bulog akan meminjam pabrik penggilingan milik Wilmar untuk memproduksi beras khusus bagi jamaah haji Indonesia. Langkah tersebut ditempuh agar beras yang dikirim ke Arab Saudi memenuhi standar premium internasional.

Zulkifli menjelaskan beras yang disiapkan berasal dari beras SPHP Bulog yang kemudian diolah ulang menggunakan fasilitas penggilingan modern. Pemanfaatan pabrik Wilmar dilakukan setelah memperoleh izin dari aparat penegak hukum.

“Oh, ini kan berasnya SPHP, tapi diolah. Ada pabrik yang disegel oleh Polri, yang Wilmar punya. Kita pinjam. Siap pinjam pakai, Bulog pinjam pakai untuk mengolah itu sehingga produksinya premium kelas satu,” kata tokoh yang akrab disapa Zulhas, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026 menggunakan beras nasional. Pemerintah menilai Indonesia telah mencapai swasembada pangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan beras jamaah haji di Tanah Suci.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras haji disiapkan dengan spesifikasi ketat. Bulog memproduksi beras dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen dan kadar air 14 persen atau di bawahnya, sesuai permintaan pengelola dapur jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

“Wilmar alatnya canggih, sudah computerized, hasilnya bagus sekali. Kami sudah mendapat surat izin pinjam pakai, sehingga gabah bisa diolah menjadi beras premium dengan pecahan 5 persen dan kadar air di bawah 14 persen,” ujar Rizal.

Beras tersebut diproduksi dari gabah kering panen yang baru dipanen. Bulog memilih gabah segar untuk menjaga mutu beras, mengingat pengiriman ini menjadi pengiriman perdana beras haji Indonesia ke Arab Saudi.

Bulog merencanakan pengiriman awal beras haji pada pekan ketiga Februari 2026. Volume pengiriman sesuai permintaan mencapai 2.280 ton, dengan kesiapan pasokan hingga 3.000 ton untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan, termasuk potensi pemanfaatan bagi jamaah umrah.

Rizal memastikan pengiriman beras haji tidak mengganggu pasokan domestik. Stok beras Bulog saat ini mencapai sekitar 3,2 juta ton, dengan target serapan 4 juta ton sepanjang 2026. Ke depan, Bulog juga menjajaki pembangunan gudang logistik di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi, untuk mendukung distribusi beras dan komoditas pangan lain bagi jamaah Indonesia.

JAKARTA - PT Mentaya Sawit Mas dan PT Karunia Kencana Permai ( Wilmar Group ) di Kalteng mengoperasikan dua kawasan high conservation value (HCV) seluas 5.211 hektare sebagai sekolah alam . Inisiatif ini bertujuan menumbuhkan kepedulian pelajar terhadap hutan dan kelestarian lingkungan .

Melalui program ini, Wilmar menyediakan berbagai fasilitas dan aktivitas edukatif di kawasan Eco Trail HCV, seperti pengenalan tumbuhan dan satwa liar dilindungi, edukasi nilai-nilai konservasi, serta kegiatan survival ringan seperti berjalan di sepanjang jungle track. Para siswa juga diajak mengimplementasikan pelajaran sekolah secara langsung di alam terbuka.

“Inisiatif ini bertujuan agar siswa mendapatkan pengalaman dan belajar langsung tentang alam,” kata Manager HCV Wilmar Central Kalimantan Project Moch Dasrial melalui keterangan pers, Senin (9/2/2026).

Peduli Pendidikan, Wilmar Sediakan Sekolah Berkualitas di Perkebunan Sawit

Program edukasi ini mulai dijalankan sejak 2021. Selama 2023-2025, kegiatan ini telah diikuti oleh 1.277 siswa. Mulai 2024, perusahaan menggandeng Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah untuk memperkaya kegiatan, dengan pendampingan langsung dari penyuluh BKSDA. Para siswa diperkenalkan lebih dalam pada fungsi kawasan konservasi, jenis-jenis flora dan fauna dilindungi, serta ancaman terhadap ekosistem hutan.

Dasrial menjelaskan, satwa yang diperkenalkan meliputi orangutan, buaya muara, rangkong, rusa sambar, dan berbagai satwa liar lainnya. mereka juga diajak memahami ancaman perburuan dan pembukaan lahan terhadap kelestarian habitat. “Sesi ini menjadi pembuka wawasan, khususnya bagi siswa SD yang baru pertama kali mengunjungi kawasan konservasi,” ujarnya.

Usai pemaparan, peserta diajak menjelajahi jalur konservasi sekitar satu kilometer. Di sepanjang rute, petugas menjelaskan peran penting pohon-pohon lokal, jenis burung endemik, dan jejak satwa liar.

Puncak kegiatan adalah penanaman pohon sebagai simbol pembelajaran konservasi. Setiap kegiatan melibatkan sekitar 100 bibit pohon. Di antaranya, Balau merah (Shorea balangeran), durian (Durio zibethinus), gaharu tanduk (Aquilaria beccariana), nangka monyet (Artocarpus rigidus), dan jambu-jambuan (Syzygium pendens).

Sejak program ini dimulai, total 2.480 pohon telah ditanam bersama para siswa. “Jenis Shorea balangeran termasuk kategori Critically Endangered (CR) menurut IUCN. Sementara jenis lain berfungsi sebagai pakan satwa liar di area HCV,” jelasnya.

Dia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya menanamkan kecintaan terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi sarana edukasi Environment, Health, and Safety (EHS) bagi siswa, khususnya dalam memahami pentingnya, keselamatan kerja dasar, dan perilaku hidup sehat. Selain itu, kegiatan ini turut melatih karakter kepemimpinan, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Suasana penuh semangat tampak saat para siswa bergotong royong menanam pohon bersama dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kerja sama yang baik. 10 Ayat Al Quran tentang Menjaga Lingkungan Hidup, Simak Ya!

Program sekolah alam Wilmar menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi anak-anak di usia dini. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga merasakan langsung bahwa alam adalah ruang belajar terbaik, tempat mereka belajar mengamati, bertanya, dan memahami kehidupan. “Setiap bibit yang mereka tanam menjadi simbol harapan bagi masa depan tentang kesabaran, tanggung jawab, dan cinta terhadap bumi,” terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wilmar Group melalui Yayasan Bina Bangsa mengelola Sekolah Bina Bangsa 02 yang berlokasi di wilayah PT Karunia Kencana Permaisejati, Desa Kenyala, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Sekolah ini berada di kawasan perkebunan sawit dan dikelola oleh Yayasan Bina Bangsa di bawah Wilmar Central Kalimantan Project.

Koordinator Yayasan Bina Bangsa, Siti Wahyuni, mengatakan pendidikan menjadi salah satu komitmen Wilmar dalam menyiapkan generasi masa depan.

Menurut dia, setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.

“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa sehingga harus disiapkan sebaik mungkin,” kata Wahyuni dalam keterangannya, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Saat ini, Yayasan Bina Bangsa mengelola 20 sekolah di Kalimantan Tengah, yang terdiri atas 8 Taman Kanak-Kanak (TK), 6 Sekolah Dasar (SD), 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 3 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Total jumlah siswa mencapai 6.004 anak dengan dukungan 289 guru. Seluruh sekolah tersebut dioperasikan di tiga lokasi berbeda di wilayah operasional Wilmar.

Wahyuni mengatakan, seluruh sekolah Bina Bangsa menerapkan konsep bebas biaya.

“Sekolah ini konsepnya free. Siswa hanya membayar untuk seragam,” ujarnya.

Selain melayani anak-anak karyawan, sekolah Bina Bangsa juga dibuka untuk masyarakat sekitar. Saat ini terdapat 380 anak dari desa binaan yang bersekolah di jaringan Sekolah Bina Bangsa.

Dalam proses pembelajaran, siswa juga dibekali pengembangan minat dan bakat melalui berbagai kegiatan, antara lain seni tari, musik, berkebun, drum band, dan teknologi informasi.

Menurut Wahyuni, kegiatan tersebut mendorong siswa meraih berbagai prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Berdasarkan capaian tersebut, Wahyuni menyebut Sekolah Bina Bangsa telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, yakni bagian dari program pemerintah untuk mengakselerasi sekolah agar dapat bergerak satu hingga dua tahap lebih maju.

“Program kami diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul,” kata Wahyuni.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang