Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memperkuat perannya dalam pembangunan infrastruktur daerah melalui dukungan pembiayaan kepada pemerintah kota. Pembiayaan tersebut difokuskan pada proyek pembangunan perkotaan dengan menyalurkan pembiayaan hingga Rp885,85 miliar kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Pembiayaan ini difokuskan pada proyek strategis pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) serta pelebaran Jalan Wiyung–Menganti yang diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan."

Perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek SMI Faaris Pranawa sebagai bagian dari langkah percepatan pembangunan infrastruktur kota yang menghadapi tekanan mobilitas yang terus meningkat.

Dua proyek infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem transportasi di Surabaya. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat akan membantu mendistribusikan arus lalu lintas secara lebih merata dan mengurangi beban jalan utama. Sementara itu, pelebaran Jalan Wiyung–Menganti ditujukan untuk mengatasi kepadatan kendaraan pada salah satu koridor dengan intensitas lalu lintas tinggi.

Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari tujuh proyek infrastruktur perkotaan Surabaya pada periode 2026–2027. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan pembiayaan infrastruktur dengan total kebutuhan pendanaan sekitar Rp3,16 triliun.

Direktur Utama SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembiayaan ini merupakan bagian dari pendekatan strategis perusahaan dalam mendukung kota-kota besar menghadapi tantangan urbanisasi dan peningkatan mobilitas masyarakat.

“Kami melihat kebutuhan infrastruktur perkotaan semakin mendesak, terutama dalam mengatasi kemacetan yang berdampak langsung pada produktivitas. Proyek ini akan secara langsung mengurangi bottleneck lalu lintas di Surabaya sekaligus meningkatkan efisiensi logistik kota yang menjadi pusat ekonomi Jawa Timur. Oleh karena itu, pembiayaan ini diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan mendukung aktivitas ekonomi kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas dukungan pembiayaan yang diberikan SMI. Ia menilai penguatan konektivitas menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing kota di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi yang semakin dinamis, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

Selain berdampak pada sektor transportasi, proyek ini juga diperkirakan membawa efek ekonomi yang signifikan. Dengan dukungan pembiayaan tersebut, belanja modal Pemerintah Kota Surabaya diproyeksikan meningkat hingga 40,81 persen dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan belanja modal tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga Rp29,79 triliun, dengan kontribusi pembiayaan SMI diperkirakan mencapai Rp9,1 triliun.

Dari sisi manfaat langsung, pembangunan infrastruktur jalan tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional kendaraan, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta meningkatkan keselamatan transportasi. Secara lebih luas, proyek ini juga akan memperkuat aksesibilitas dan mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah kota.

SMI sendiri terus memperluas dukungan pembiayaan kepada pemerintah daerah. Hingga Februari 2026, komitmen pembiayaan perusahaan kepada pemerintah daerah tercatat mencapai Rp37,08 triliun, dengan posisi outstanding sebesar Rp14,90 triliun. Dukungan terhadap Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mencatat akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi sebagai lembaga keuangan pembangunan (Special Mission Vehicle/SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kucuran dana tersebut menyasar proyek-proyek strategis dengan total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa.

Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan fisik menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada saat yang sama, dia menyoroti tantangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 yang memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur mencapai US$625 miliar (Rp10.728 triliun/Asumsi kurs: Rp17.165) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Dari kebutuhan tersebut, kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan.

Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu mengcover sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).

Kesenjangan dana yang lebar ini membuat skema pembiayaan publik konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan inovasi pendanaan melalui kolaborasi sektor swasta.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendanaan serta penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baru pada tahun ini. Fokusnya mencakup berbagai sektor infrastruktur strategis, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan tol nasional.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menjelaskan bahwa SMI bakal menjembatani keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Nantinya, SMI bakal menyediakan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) guna memastikan setiap proyek KPBU siap dilelang dan dijalankan secara profesional.

"Salah satu pilar bisnis kita adalah membantu pemerintah dalam proyek-proyek KPBU di mana akan menggandeng sektor swasta, kita menyiapkan project development facility-nya dan itu terbuka untuk proyek apa saja [termasuk jalan tol],” kata Reynaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai peluang SMI masuk ke proyek jalan tol besar yang sedang dalam rencana pelelangan, seperti Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) serta Tol Gilimanuk–Mengwi, Hermansjah mengaku take menutup kemungkinan.

Sejauh, PT SMI memang benar-benar mendapat penugasan resmi dari pemerintah untuk mulai menggarap sisi persiapan teknis dan finansialnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur investasi agar proyek-proyek tersebut menarik bagi investor swasta dan dapat segera direalisasikan.

“Kalau memang pemerintah merencanakan melakukan pelelangan proyek-proyek itu dan kami ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu, kita pasti akan support di sisi itu,” tegas Reynaldi.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2026 direncanakan terdapat 19 proyek jalan tol yang akan dikerjakan melalui skema KPBU.

Ke-19 proyek itu saat ini tengah masuk tahap penyiapan lelang mencakup penyusunan studi, evaluasi skema pendanaan, serta pemenuhan berbagai perizinan termasuk persetujuan lingkungan sebelum pelelangan dapat dimulai.

Adapun, beberapa daftar proyek yang masuk tahap penyiapan lelang pada tahun ini di antaranya, KPBU Solicited mencakup Jalan Tol Bandung Intra Urban, Tol Pejagan–Cilacap, Tol Tuban–Babat–Lamongan–Gresik, Tol Malang–Kepanjen, Tol Gedebage–Tasikmalaya, Tol Gilimanuk–Mengwi, serta Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing.

Proyek Unsolicited terdiri dari Tol Jalan Tol Pluit–Bandara, Tol Cikunir–Karawaci Elevated, Tol Semanan–Balaraja, Tol Harbour Toll Road Semarang, Tol Bitung–Serpong, Tol Caringin–Cisarua, serta Tol Akses Patimban Extend.

Kemudian, pemerintah juga tengah menyiapkan lelang 5 jalan tol penugasan yakni Jalan Tol Rantau Prapat–Kisaran, Dumai–Simpang Sigambal–Rantau Prapat, Pelabuhan Panjang–Lematang, Rengat–JC Pekanbaru, serta Jambi–Rengat.

Bisnis.com,HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menargetkan portofolio pembiayaan proyek-proyek hijau meningkat hingga mencapai 25%-30% hingga 2030.

Direktur Operasional dan Keuangan SMI, Aradita Priyanti mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan portofolio pembiayaan hijau untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2030.

Adapun, sampai dengan September 2025 portofolio pembiayaan proyek hijau atau climate related project SMI telah mencapai 20,9%.

"Kami ada roadmap untuk portofolio pembiayaan hijau dan sampai 2030 kami berupaya untuk meningkatkan menjadi 25% hingga 30%," kata Aradita di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Selasa (11/11/2025).

Dia menjelaskan, dari 20,9% portofolio pembiayaan hijau SMI, masih didominasi oleh proyek energi terbarukan yakni sekitar 15,7%. Kemudian, disusul proyek air minum dan sanitasi dengan kontribusi sebesar 2,0%, energi baru 1,6% dan transportasi 1,6%.

Salah satu bentuk dukungan SMI dalam proyek hijau ialah melalui pembiayaan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Sion di Sumut. PT SMI memberikan fasilitas pembiayaan sebesar US$21,2 juta kepada PT Citra Multi Energi (CME) untuk proyek pembangkit senilai US$30,8 juta tersebut.

Di sisi lain, Aradita mengungkapkan bahwa portofolio pembiayaan SMI untuk proyek dari sektor coal fired hanya sebesar 9%. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan pada sektor coal fired memang terus menurun. Hal ini sejalan dengan dilakukannya moratorium pembiayaan pada proyek-proyek energi fosil.

"Sejak 2018, PT SMI telah melakukan moratorium untuk proyek-proyek yang terkait dengan batu bara. Portofolio [pembiayaan non-renewable] yang ada sekarang adalah portofolio sebelum moratorium," jelasnya.

Komitmen untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk proyek-proyek hijau juga ditegaskan oleh Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah. Dia memastikan portofolio pembiayaan hijau SMI akan terus meningkat ke depannya.

"Kita setiap tahun menargetkan pembangunan proyek renewable sekitar 5 GW. Jadi bukan hanya proyek pembangkit listrik minihidro saja," ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan tidak menutup kemungkinan SMI juga ke depannya akan menjajaki peluang pembiayaan pada proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

"Potensinya sangat besar sekali untuk PSEL ini dan kita akan mencoba berkolaborasi," ucap Reynaldi.

Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan PSEL. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Aturan ini ditetapkan sebagai langkah strategis mengatasi darurat sampah nasional sekaligus mendukung ketahanan energi. Dalam pertimbangannya, pemerintah mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 56,63 juta ton per tahun. Namun, sekitar 60,99% di antaranya belum terkelola dengan baik.

Sementara itu, berdasarkan paparan SMI, per September 2025 akumulasi komitmen pembiayaan mencapai Rp254,27 triliun dan akumulasi nilai proyek yang dibiayai Rp1.149 triliun.

"Dampak akumulasi proyek yang telah kita biayai telah menyerap 10,7 juta tenaga kerja. Yang paling penting, kami juga ikut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, nilainya kurang lebih Rp1.135 triliun atau 0,5% terhadap PDB Indonesia," ujar Reynaldi.

Dia menyebutkan akumulasi komitmen pembiayaan dan investasi SMI itu disalurkan ke sejumlah proyek, seperti pembangunan jalan dan jalan tol sepanjang 4.521 kilometer, proyek ketenagalistrikan 7,9 Gigawatt, proyek irigasi 218 juta m3 aliran air.

Kemudian, proyek transportasi (242 rel kereta api, pelabuhan 3,1 juta TEUs), kawasan industri 14.208 m2, proyek telekomunikasi (590 tower dan 6.407 fiber optics), pariwisata 13,74 Ha area pariwisata, dan beberapa proyek lainnya.

"Fokus SMI ialah membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur yang memberikan multiplier effect ke masyarakat atau daerah," ungkapnya.

Bisnis.com, HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi infrastruktur (Persero) atau SMI mencatat komitmen pembiayaan ke pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp36,16 triliun per September 2025.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti mengatakan bahwa komitmen pembiayaan ke pemda terbagi dalam dua skema, yakni Pemulihan Ekonomi (PEN) pemda dan pembiayaan daerah reguler.

"Per September total komitmen pembiayaan pemerintah daerah SMI ialah Rp36,16 triliun, dengan total outstanding Rp17,59 triliun," kata Aradita dalam paparanya di acara temu media di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Senin (10/11/2025).

Dia menjelaskan dari total komitmen pembiayaan yang mencapai Rp36,16 triliun, sebesar Rp34,27 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda, sedangkan Rp1,89 triliun sisanya merupakan skema pembiayaan daerah reguler.

Adapun, dari total outstanding yang mencapai Rp17,59 triliun, sebesar Rp17,35 triliun di antaranya merupakan skema PEN Pemda, sedangkan Rp240 miliar sisanya ialah pembiayaan daerah reguler.

Lebih lanjut, Aradita menjelaskan bahwa pembiayaan PEN Pemda dilakukan berdasarkan mandat yang tertuang dalam PMK 105/PMK.07/2020 yang diamandemen oleh PMK 179/PMK.07/2020, dan diamandemen oleh PMK 43/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan reguler ke pemda dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perseroan dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Aradita mengungkapkan berdasarkan sebaran wilayahnya, komitmen pembiayaan PEN Pemda lebih banyak mengalir ke Pulau Jawa yakni mencapai 47%. Kemudian, disusul oleh Sulawesi 24%, Bali dan Nusa Tenggara 14%, Sumatra 8%, Maluku dan papua 5%, serta Kalimantan 2%.

Di sisi lain, untuk pembiayaan daerah reguler, wilayah yang mendapatkan porsi pembiayaan terbesar ialah Sulawesi 65%, Kalimantan 18% dan Maluku dan Papua 17%.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengungkapkan bahwa sebagian besar pembiayaan SMI ke Pemda disalurkan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

"Porsi pembiayan Pemda untuk pembangunan jalan dan jembatan mencapai 57,59%," ujar Reynaldi.

Kemudian, porsi pembiayaan terbesar kedua ialah untuk proyek sumber daya air yang mencapai 12,69%, kesehatan 6,2%, perumahan 6,02%, pendidikan 5,67%.

Selanjutnya, proyek pangan 3,48%, perdagangan 1,95%, penerangan jalan umum 1,49%, pariwisata 1,19%, dan sektor lainnya 3,71%.