Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menyampaikan sudah ada beberapa pengajuan klaim asuransi perjalanan umrah imbas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang menyebabkan pembatalan atau perubahan jadwal sejumlah penerbangan.

Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menegaskan sejauh ini masih belum ada besaran pastinya. Namun, perusahaannya akan memproses pengajuan klaim dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

“Tentunya dalam kondisi seperti ini, Zurich fokusnya adalah memastikan proteksi untuk nasabah. Jadi bagaimana kami bisa membantu mereka dalam kondisi seperti ini. Misalnya sudah ada yang di sana, kami bantulah dengan komunikasi atau misalnya kami memberikan informasi-informasi yang relevan, travel warning dan lain-lain,” ucapnya dalam acara Media Gathering di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Selain hal tersebut, Hilman menuturkan pihaknya akan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan partner-partner bisnis yakni travel Umrah dan Haji hingga asosiasi penyelenggara Umrah.

Hilman melanjutkan, situasi seperti geopolitik, kondisi ekonomi, hingga perang adalah sesuatu hal yang di luar kontrolnya, sehingga bisa terjadi kapan saja. Namun, yang pasti Zurich Syariah akan fokus dalam memastikan services bisa dirasakan dengan sangat baik oleh para nasabah.

“Jadi, yang pasti dari sisi klaim kami sudah mendapatkan beberapa laporan masuk dari nasabah-nasabah kami yang terdampak dari kejadian di Timur Tengah,” sebutnya.

Dia kembali menegaskan bahwa Zurich Syariah memiliki tim claims process yang sangat profesional, sehingga akan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang tinggi.

“Tentunya proses klaim itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku dan tim klaim Zurich itu selalu merespons dengan cepat, terutama dalam kondisi seperti ini kami harus menunjukkan kalau kami itu memang peduli dengan nasabah kami,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hilman menekankan risiko perang masih dalam salah satu pengecualian risiko dalam polis asuransi perjalanan. Ini berlaku untuk produk yang berbasis syariah ataupun konvensional.

Di lain sisi, dia menyebut Zurich Syariah akan terus menjaga market share dari asuransi perjalanan Umrah dan Haji. Pasalnya, pemerintah juga selalu menargetkan jemaah Haji dan Umrah bertambah setiap tahunnya.

“Dan kami sebagai market leader terutama di travel perlindungan untuk perjalanan Umrah, kami menjaga market share, tentunya kita akan secara otomatis tumbuh,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian global 2026 dibayangi ketidakpastian usai eskalasi geopolitik, mulai dari manuver agresif Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin dan Arktik hingga gelombang instabilitas politik di Iran. Ekonom pun mewanti-wanti dampaknya ke perekonomian domestik terutama kurs Rupiah hingga beban APBN 2026.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menilaiceksposur dagang langsung Indonesia terhadap wilayah konflik relatif terbatas. Namun, risiko rambatan melalui pasar keuangan global dan pergerakan harga komoditas energi tetap perlu diantisipasi.

“Risiko geopolitik terus meningkat. Langkah AS menekan Kolombia, Meksiko, Kuba, hingga ketertarikan aneksasi Greenland menambah ketidakpastian. Di saat bersamaan, instabilitas politik Iran akibat demonstrasi massal memperburuk fragilitas lanskap global,” ujarnya dalam riset OCE Macro Blast, Senin (12/1/2026).

Asmoro menyoroti meningkatnya perhatian Amerika Serikat terhadap Greenland, wilayah yang kaya mineral kritis dan memiliki nilai strategis militer. Langkah tersebut dinilai berpotensi memicu friksi baru dengan negara-negara berkepentingan seperti Denmark, China, dan Rusia.

Di sisi lain, kondisi ekonomi dan politik Iran dinilai semakin rapuh. Inflasi yang mencapai 39%, depresiasi mata uang Rial, serta sanksi ekonomi internasional telah menekan daya beli masyarakat dan memicu gelombang protes yang berisiko mengguncang stabilitas pemerintahan.

Asmoro mengingatkan, instabilitas di Iran sebagai salah satu produsen minyak dunia dapat mengganggu rantai pasok energi global. Meski pasar minyak saat ini masih berada dalam kondisi kelebihan pasokan, gangguan di kawasan Timur Tengah tetap menjadi ancaman bagi Indonesia yang merupakan net oil importer.

Harga minyak Brent tercatat menguat ke level US$63,6 per barel pada awal pekan ini. Menurut perhitungan Bank Mandiri, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit fiskal Indonesia hingga Rp6,8 miliar.

“Kenaikan harga minyak yang persisten di atas asumsi APBN US$70 per barel juga dapat memicu tekanan inflasi domestik,” jelasnya.

Dari sisi perdagangan dan investasi, dampak langsung konflik Iran dinilai relatif kecil. Ekspor Indonesia ke Iran tercatat kurang dari 1% total ekspor nasional, sementara impor berada di bawah 0,1%. Aliran investasi langsung (FDI) dari Iran juga terbatas, yakni sebesar US$2,1 juta sepanjang sembilan bulan 2025.

Meski demikian, Asmoro menekankan dampak tercepat justru berpotensi muncul melalui volatilitas pasar keuangan. Peningkatan persepsi risiko global mendorong pergeseran portofolio investor ke aset aman, yang dapat memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang dan menekan nilai tukar Rupiah.

Eksperimen Kebijakan

Pandangan kehati-hatian juga disampaikan Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Gundy Cahyadi. Ia meminta pemerintah menghindari langkah-langkah kebijakan yang bersifat eksperimental pada 2026 dan lebih memprioritaskan stabilitas serta kualitas pelaksanaan kebijakan.

"Ini [2026] bukan tahun untuk terlalu banyak eksperimen kebijakan. Arah strategis sudah ada, yang paling dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan kualitas eksekusi,” kata Gundy dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Menurut dia, meskipun fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat dengan basis permintaan domestik yang besar, ruang kesalahan kebijakan semakin menyempit di tengah meningkatnya risiko global.

Sejalan dengan pandangan Bank Mandiri, Prasasti menilai pasar keuangan sebagai kanal transmisi paling cepat terhadap guncangan eksternal. Valuasi aset global yang sudah tinggi membuat pasar menjadi sangat sensitif terhadap eskalasi ketegangan politik.

Dalam kondisi tersebut, nilai tukar Rupiah dinilai menjadi variabel yang paling rentan. Gundy menjelaskan bahwa lonjakan aversi risiko global, termasuk jika konflik meluas seperti potensi ketegangan China-Taiwan, dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang.

“Volatilitas nilai tukar berpotensi menekan investasi, mengingat tingginya kandungan impor dalam siklus investasi domestik,” ujarnya.

Sementara itu, tekanan dari sisi energi dinilai masih relatif terkendali. Prasasti mencatat pasokan energi global masih cukup longgar berkat kebijakan produksi OPEC serta ketahanan produksi minyak serpih Amerika Serikat.

Kendati demikian, Gundy mengingatkan bahwa jika ketegangan geopolitik meluas ke luar kawasan konflik utama, risiko terhadap perdagangan global dan koordinasi kebijakan internasional berpotensi meningkat secara signifikan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Sentral India (Reserve Bank of India/RBI) secara aktif berupaya mempromosikan mata uang nasional mereka, rupee, dalam perdagangan internasional. Langkah ini diambil untuk memudahkan mitra dagang bebas India menyelesaikan transaksi dalam mata uang rupee, sebagai bagian dari tren global untuk mengurangi dominasi dolar AS alias dedolarisasi.

Langkah awal yang dilakukan RBI termasuk menetapkan nilai tukar referensi rupee langsung yang tidak bergantung pada mata uang pihak ketiga, seperti dolar AS. Sebagian besar mata uang di dunia saat ini masih menggunakan dolar AS sebagai patokan untuk menentukan nilainya.

Menurut sumber pemerintah India, fokus utama pihak berwenang adalah pada "internasionalisasi Rupee dengan meningkatkan kegunaannya untuk perdagangan dan transaksi modal di antara negara-negara tetangga."

"Sejatinya, langkah ini "tidak pernah digambarkan sebagai gerakan de-dolarisasi, meskipun bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS," kata Gaura Sen Gupta, kepala ekonom di IDFC FIRST Bank.

Meningkatnya ketegangan geopolitik, sanksi ekonomi dan finansial Barat yang persisten, serta kebijakan moneter AS, telah memaksa banyak negara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS. Saat ini, beberapa kilang minyak di India kini dilaporkan membayar minyak Rusia dalam yuan China, melewati dolar AS.

Tak hanya itu, awal bulan ini, RBI juga berencana untuk memperkenalkan nilai tukar referensi untuk perdagangan bagi dirham Uni Emirat Arab (UEA) dan rupiah.

India secara aktif membahas penagihan dalam rupee dalam semua negosiasi perdagangan tersebut. RBI juga sedang dalam proses mengembangkan nilai referensi untuk negara-negara seperti Mauritius, Australia, dan Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim sejumlah keberhasilannya di bidang perekonomian selama satu tahun pemerintahannya.

Pada sidang kabinet paripurna, Senin (20/10/2025), Prabowo mengatakan bahwa perekonomian Indonesia terjaga di tengah konflik geopolitik maupun geokonomi.

"Hitungan terakhir tadi malam ada 110 perang saat ini. 110 konflik bersenjata di seluruh dunia," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Di tengah kondisi tersebut, Prabowo menyebut mata rantai komoditas-komoditas strategis dipastikan terpengaruh oleh keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu. Khususnya, energi dan pangan yang dinilainya sangat rawan terdampak oleh ketidakpastian.

Akan tetapi, Presiden ke-8 itu menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia yang masih tinggi. Apabila berdasarkan data kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% (yoy).

Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap tinggi apabila dibandingkan dengan seluruh negara-negara anggota G20.

Adapun dari sisi inflasi juga terjaga di sekitar 2%. Teranyar pada September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi secara bulanan 0,21% (month-to-month/mtm) atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 185,1 pada Agustus 2025, menjadi 187,4 pada September 2025.

Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 2,65% (year-on-year/yoy) dan secara tahun kalender 1,82% (year-to-date/ytd).

Kepala Negara juga menyebut tingkat inflasi itu berada di bawah negara-negara G20. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki teknik pengendalian inflasi yang diwariskan dari pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Harus kita akui mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi," paparnya.

Capaian Indonesia dalam mengendalikan inflasi, terang Prabowo, perlu dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya, ada negara yang pertumbuhan ekonomi dan industrinya bagus, namun tingkat inflasinya sangat tinggi.

Adapun pada sisi pengelolaan fiskal, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga sesumbar defisit APBN masih bisa dikelola di bawah batas 3% terhadap PDB. Sampai dengan September 2025, defisit APBN tercatat sebesar 1,56% dari outlook 2,78% terhadap PDB.

"Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB, juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia," lanjutnya.

Indikator perekonomian lain yang disinggung Prabowo di antaranya adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang sempat mencetak rekor yakni di atas 8.000.

"Selalu kita ditakut-takuti bahwa indeks harga saham gabungan itu mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita, ternyata kan. Kita telah mencapai tingkat yang tertinggi walaupun saya ingatkan jangan kita terlalu takut takut dengan harga-harga saham, yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat," pesan Prabowo.

Menurut Prabowo, fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling penting adalah pangan, energi dan air. Dia menyebut pemerintahannya akan fokus mengelola energi, pangan dan air.

Presiden berlatar belakang bekas Pangkostrad itu mengaku Indonesia masih kurang dalam mengelola air, yang sebenarnya merupakan kunci pengelolaan pangan. Dia telah berpesan kepada Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi untuk mempelajari apabila perguruan tinggi di Indonesia sudah cukup mempelajari sektor air.

"Mata uang, harga saham bisa fluktuasi, tapi yang paling pokok kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan, dan energi serta pengelolaan air," tutur Prabowo.