JAKARTA - JEC Eye Hospitals & Clinics meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2026 untuk kategori Impactful Omnichannel Social Campaign melalui kampanye edukasi Strabismus: From Stigma to Confidence. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya JEC Eye Hospitals & Clinics dalam membangun edukasi publik mengenai strabismus (mata juling) melalui pendekatan komunikasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kampanye ini berangkat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai strabismus. Hingga kini, mata juling masih sering dianggap sebagai kondisi yang hanya berkaitan dengan penampilan atau sesuatu yang dapat membaik dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Kebanyakan Main Gadget Bisa Bikin Mata Juling? Ini Kata Dokter

Padahal, strabismus merupakan kondisi medis ketika posisi kedua mata tidak sejajar dan dapat terjadi pada anak maupun orang dewasa. Bila tidak diperiksa dan ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memengaruhi fungsi penglihatan, termasuk kemampuan melihat tiga dimensi, memperkirakan jarak, serta meningkatkan risiko gangguan penglihatan seperti ambliopia atau mata malas.

Direktur Pengembangan & Pendidikan, JEC Group, Prof Tjahjono D. Gondhowiardjo mengatakan, penghargaan ini kami maknai sebagai dorongan untuk terus memperluas edukasi kesehatan mata kepada masyarakat. Melalui kampanye strabismus ini, JEC Eye Hospitals & Clinics ingin mengajak orang tua dan masyarakat untuk memahami bahwa mata juling bukan sekadar persoalan estetika, melainkan kondisi medis yang perlu diperiksa. ”Semakin dini diketahui, semakin besar peluang anak mendapatkan tata laksana yang sesuai dan hasil yang lebih optimal,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Melalui kampanye “Strabismus: From Stigma to Confidence”, JEC Eye Hospitals & Clinics berupaya mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih peka terhadap tanda-tanda strabismus sejak dini. Pada bayi, mata yang tampak tidak sejajar dapat terjadi karena koordinasi saraf mata yang belum matang.

Namun, apabila kondisi tersebut menetap setelah usia enam bulan, orang tua disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter mata. Deteksi dini menjadi penting agar penyebab strabismus dapat diketahui secara tepat, baik karena gangguan otot mata, saraf, faktor genetik, maupun kelainan refraksi seperti minus, plus, atau silinder yang tidak terkoreksi.

Gejala strabismus atau mata juling juga tidak selalu tampak jelas sepanjang waktu. Pada beberapa kasus, mata juling dapat terlihat terus-menerus, namun pada kondisi lain dapat muncul sesekali, misalnya saat anak lelah, mengantuk, melamun, atau sedang kurang sehat.

Ada pula strabismus (mata juling) yang tidak tampak dalam aktivitas sehari-hari dan baru dapat terdeteksi melalui pemeriksaan mata yang lebih teliti. Karena itu, edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat tidak menunggu hingga keluhan semakin terlihat atau berdampak pada aktivitas harian anak.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, JEC Eye Hospitals & Clinics menjalankan kampanye ini melalui berbagai kanal. Mulai dari edukasi digital dan media sosial, seminar kesehatan mata, talkshow radio, podcast, publikasi media, hingga kegiatan offline seperti skrining mata dan program sosial operasi mata juling gratis.

Pendekatan omnichannel ini membantu pesan edukasi hadir secara konsisten di berbagai titik interaksi masyarakat, sehingga informasi mengenai strabismus dapat diakses dengan lebih mudah dan dipahami secara lebih luas.

Di JEC Eye Hospitals & Clinics, tata laksana strabismus atau mata juling dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Pemeriksaan menyeluruh menjadi langkah awal untuk mengetahui penyebab mata juling. Pada beberapa pasien, koreksi dengan kacamata dapat membantu memperbaiki fokus dan posisi mata.

Pada kondisi tertentu, dokter dapat merekomendasikan terapi patching untuk melatih mata yang lebih lemah, vision therapy untuk membantu koordinasi otot dan saraf mata, hingga tindakan bedah apabila diperlukan berdasarkan diagnosis medis.

JEC Eye Hospitals and Clinics Raih Dua Penghargaan, Tahbiskan RS Mata Standar Internasional

Kampanye edukasi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan awareness dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani mencari informasi, melakukan pemeriksaan, dan memahami pilihan penanganan yang tersedia. Berdasarkan data JEC Eye Hospitals & Clinics, tindakan strabismus meningkat 29 persen di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menjadi salah satu indikasi bahwa edukasi yang berkelanjutan dapat membantu membuka kebutuhan masyarakat yang sebelumnya tersembunyi akibat minimnya pemahaman maupun stigma sosial. “Bagi kami, edukasi kesehatan mata tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih tepat untuk menjaga kualitas penglihatan. Kami berharap kampanye ini dapat terus mendorong deteksi dini, mengurangi stigma, dan membantu lebih banyak pasien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya,” tambah Prof Tjahjono.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penanganan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) karena sakit pada saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pembantaran dilakukan pada Rabu (24/6/2026) berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

"Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ. Pembantaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan Ybs menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran penahanan adalah langkah agar hak-hak tersangka tetap terpenuhi. Pihaknya juga memastikan penyidikan kasus tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.

"Penyidik akan terus memantau perkembangan kesehatannya, sekaligus memastikan proses penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz dalam kasus kuota haji tahun 2023-2024.

Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%. Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Dua lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyampaikan bahwa kehadiran akal imitasi (AI) di sektor kesehatan tak semata-mata menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja dokter maupun perawat.

Ekonom Senior ILO Janine Berg menyampaikan bahwa alih-alih mengeliminasi tenaga kesehatan, teknologi tersebut diprediksi akan mengubah lanskap pekerjaan sektor kesehatan melalui berbagai penyesuaian tugas.

Hasil riset ILO yang dilakukan di tiga negara yakni Indonesia, Kenya, dan Belanda menunjukkan penggunaan model large language model (LLM) dapat meningkatkan kualitas diagnosis medis.

Di Indonesia, hasil kolaborasi riset dengan IMERI Universitas Indonesia (UI) mencatat skor rata-rata diagnosis praktisi medis meningkat dari kisaran 40 poin menjadi hampir 50 poin ketika menggunakan bantuan AI.

"Profesional kesehatan relatif kebal terhadap risiko pergantian tenaga kerja akibat AI, lantaran rentang tugas mereka yang sangat memerlukan keterlibatan manusia," kata Janine secara virtual dalam diskusi yang diselenggarakan ILO di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan, penerapan AI justru berpotensi mengambil alih beban administratif rutin yang selama ini memicu burnout di kalangan dokter dan perawat.

Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu di tengah ancaman kekurangan 30 juta tenaga kesehatan global pada 2030, merujuk pada estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Janine lantas menjelaskan grafik yang memetakan tingkat risiko pekerjaan sektor kesehatan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Berdasarkan hasil sigi tersebut, tugas yang berkaitan dengan aktivitas klinis memiliki skor risiko yang rendah, sementara tugas administratif memiliki skor yang jauh lebih tinggi (0,4-0,45).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi aspek yang patut menjadi pertimbangan utama bagi pengelola rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam adopsi AI.

Dia menyampaikan bahwa investasi teknologi tersebut tidak boleh dilakukan secara tanpa melibatkan sudut pandang tenaga medis sebagai pengguna akhir.

"Merekalah [tenaga medis] yang benar-benar harus paling didengarkan tentang kebutuhan mereka, bagaimana itu bisa dirancang, dan tentu saja bagaimana itu bisa dikelola," tegas Janine.

Bisnis.com, JAKARTA — Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang membuka peluang unsur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi pengawasan sektor kesehatan.

Permenkes yang mulai berlaku pada 12 Juni 2026 itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Timboel menyoroti Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 yang menyebut pemilik rumah sakit dapat mengajukan permintaan anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengawasan secara independen terhadap seluruh rumah sakit.

"Seluruh pegawai Kementerian Kesehatan seharusnya fokus menjalankan tugas negara di bidang kesehatan dan bersikap independen terhadap seluruh rumah sakit," kata Timboel, Kamis (19/6/2026).

Ia menilai keterlibatan pegawai Kemenkes dalam dewan pengawas rumah sakit berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama ketika rumah sakit menghadapi persoalan dengan lembaga lain, termasuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, keberadaan unsur Kemenkes dalam dewan pengawas dapat membuat pemilik rumah sakit memperoleh dukungan ketika menghadapi persoalan operasional atau sengketa terkait layanan dan klaim.

"Apabila terjadi persoalan, misalnya dugaan fraud yang dipersoalkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, terdapat potensi anggota dewan pengawas dari unsur Kemenkes berada pada posisi yang tidak independen," ujarnya.

Selain menyoroti potensi benturan kepentingan, Timboel juga mengkritik peluang ASN Kementerian Kesehatan memperoleh penghasilan tambahan dari jabatan tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat memecah fokus kerja ASN yang telah menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menilai ketentuan tersebut berpotensi memperkuat pengaruh Kementerian Kesehatan terhadap rumah sakit di luar rumah sakit umum pusat yang berada langsung di bawah kementerian.

Timboel berpendapat Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 berpotensi tidak sejalan dengan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta keseimbangan dan keselarasan.

Atas dasar itu, BPJS Watch meminta pemerintah merevisi ketentuan tersebut. Timboel mengusulkan agar unsur Kementerian Kesehatan tidak diperbolehkan menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit, kecuali pada rumah sakit umum pusat yang dimiliki pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

"Pasal 52 ayat (2) sebaiknya direvisi sehingga rumah sakit dilarang memilih anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan, kecuali untuk rumah sakit umum pusat milik Kemenkes," kata dia.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi transformasi sistem kesehatan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Kesehatan. Salah satu fokus transformasi tersebut adalah penguatan fasilitas kesehatan rujukan, termasuk tata kelola rumah sakit, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi kesehatan sedang berada pada situasi yang cukup menantang. Tantangan itu datang dari meningkatnya inflasi biaya kesehatan, kondisi ekonomi yang masih sangat dinamis, hingga perubahan kebutuhan masyarakat.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai kondisi tersebut sering kali berpengaruh pada penyesuaian atau kenaikan premi asuransi kesehatan. Menurutnya, kenaikan menjadi konsekuensi dari meningkatnya biaya kesehatan di Indonesia.

“Ketika biaya rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan klaim kesehatan terus naik, perusahaan asuransi perlu menyesuaikan premi agar tetap dapat membayar manfaat kepada nasabah secara berkelanjutan,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (16/5/2026).

Namun, lanjutnya, kenaikan premi tidak selalu menjadi satu-satunya solusi pengendalian biaya kesehatan. Justru, pengelolaan klaim yang lebih baik, serta pencegahan fraud juga dapat membantu menekan kebutuhan kenaikan premi.

“Singkatnya, semakin tinggi biaya kesehatan, semakin besar tekanan terhadap premi asuransi, meskipun masih dapat diimbangi dengan upaya efisiensi dan pengendalian risiko,” jelasnya.

Walau demikian, Dedi menilai asuransi kesehatan komersial tetap memiliki prospek yang baik karena kebutuhan perlindungan kesehatan terus meningkat. Meskipun, tingginya inflasi medis menjadi tantangan utama yang dapat menekan profitabilitas.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis, dia mendorong perusahaan asuransi untuk menyesuaikan premi secara wajar, mengendalikan biaya klaim, memperkuat pencegahan fraud, dan berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan.

“Dengan demikian, keberlanjutan bisnis ke depan akan bergantung pada kemampuan industri mengelola kenaikan biaya kesehatan secara efektif,” tutupnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai di tengah tingginya inflasi medis, industri asuransi kesehatan kini menghadapi peningkatan biaya layanan kesehatan yang berpotensi menekan beban klaim.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi lini usaha kesehatan pada industri asuransi jiwa sebesar Rp14,73 triliun per April 2026.

Nilai tersebut, kata Ogi, mengalami pertumbuhan sebesar 7,20% secara tahunan. Sementara itu, nilai klaim mencapai Rp8,51 triliun. Sebab demikian, dia menilai rasio klaim asuransi kesehatan kini mulai terkendali.

“Jadi cukup terkendali ya setelah di tahun-tahun sebelumnya rasio klaim cukup tinggi, sekarang di-maintain di level 57,78%,” ujarnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 142 jemaah haji mengikuti program tanazul atau pemulangan lebih awal ke Indonesia karena alasan kesehatan. Program itu menjadi solusi untuk menjaga kondisi jemaah karena mereka telah melaksanakan seluruh rukun haji sehingga tetap sah untuk pulang lebih awal.

Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, dr. Syougie SpKP, menjelaskan bahwa program tanazul diberikan khusus kepada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, baik setelah menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang berdasarkan pertimbangan medis membutuhkan percepatan kepulangan.

Jemaah harus menjalani asesmen kesehatan untuk mengusulkan diri ikut program tanazul. Berdasarkan hasil asesmen, PPIH atau petugas haji telah memulangkan 142 jemaah haji Indonesia melalui program tanazul hingga Senin (15/6/2026).

"Program tanazul ini merupakan program di mana jemaah haji atas indikasi medis dipulangkan lebih awal dari kloternya atau jika jemaah haji dirawat di rumah sakit dan kloternya telah pulang ke Indonesia maka kita pulangkan," ujar Syougie di Makkah, Senin (15/6/2026).

Menurut Syougie, keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses tanazul. Karena itu, tim medis akan memeriksa stabilitas kondisi pasien sebelum menentukan kelayakan terbang.

Jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu juga harus mendapatkan rekomendasi dari dokter penanggung jawab sesuai bidang penyakitnya.

"Kalau ada masalah jantung kita konsultasikan ke dokter jantung. Kalau pascastroke kita konsultasikan ke dokter saraf. Setelah itu baru dinilai apakah layak terbang atau tidak," ujarnya.

KKHI mencatat tingginya kebutuhan layanan tanazul pada fase pemulangan haji tahun ini. Hingga Senin malam, terdapat 334 permohonan tanazul yang tercatat, belum termasuk tambahan 33 pengajuan yang masuk pada hari berikutnya.

Meskipun demikian, tidak seluruh permohonan berakhir dengan pelaksanaan tanazul karena sebagian jemaah mengalami perbaikan kondisi kesehatan dan akhirnya dapat pulang bersama kloternya.

"Yang masuk hampir 400 permohonan, tetapi ada juga yang akhirnya tidak jadi ditanazulkan karena bisa kembali bersama kloternya," kata Syougie.

Pada Senin (15/6/2026) pagi, terdapat tiga jemaah yang semula direncanakan berangkat melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun, karena keterbatasan slot penerbangan, ketiganya dialihkan melalui Madinah.

"Slot penerbangan sudah penuh sehingga dievakuasi ke Madinah dan nanti diterbangkan melalui Bandara Madinah," ujarnya.

Pengawasan Ketat hingga Naik Pesawat

Syougie menjelaskan bahwa pengawasan medis terhadap jemaah tanazul tidak berhenti setelah jadwal penerbangan diperoleh. Pemeriksaan ulang tetap dilakukan menjelang keberangkatan untuk memastikan kondisi jemaah tetap stabil.

Menurutnya, waktu ideal bagi jemaah sakit untuk berada di bandara adalah sekitar enam jam sebelum jadwal penerbangan.

"Untuk jemaah sakit kita nilai ulang sebelum penerbangan," katanya.

Petugas kesehatan juga akan mendampingi proses pemulangan hingga jemaah benar-benar naik ke pesawat menuju Indonesia.

Layanan tanazul menjadi semakin penting seiring berakhirnya fase pemulangan jemaah Gelombang I. Hingga Senin (15/6/2026), sebanyak 95.178 jemaah haji Indonesia telah diterbangkan ke Tanah Air melalui Bandara Jeddah. Operasional pemulangan kini berfokus pada jemaah Gelombang II yang berada di Madinah.

Mekanisme tanazul sendiri menjadi bagian dari layanan khusus yang disiapkan PPIH Arab Saudi untuk menyesuaikan kondisi jemaah selama fase kepulangan, baik melalui percepatan maupun penundaan jadwal terbang berdasarkan kebutuhan operasional dan kondisi kesehatan jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menginstruksikan seluruh jajaran untuk melaksanakan tindakan darurat pascagempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu guna memastikan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar logistik di lokasi terdampak.

Langkah taktis penanggulangan bencana tersebut diambil setelah adanya Gempa Palu pada Selasa, pukul 10.27 WIB. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah langsung mengonsolidasikan kekuatan internal dan lintas sektoral

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Saya meminta seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan darurat, membantu masyarakat yang terdampak, dan memastikan seluruh kebutuhan dasar dapat terpenuhi,” ujar Gubernur Sulteng Anwar Hafid dilansir dari Antara, Selasa (16/6/2026).

Sebagai realisasi penanganan di lapangan, tenaga medis telah dikerahkan ke sejumlah titik terdampak untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami cedera. Seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bertambahnya korban maupun kebutuhan layanan kesehatan pascagempa.

Guna mengantisipasi risiko akibat potensi gempa susulan, rumah sakit diminta menyiapkan tenda-tenda pelayanan darurat di area terbuka atau halaman rumah sakit.

Langkah ini wajib berjalan demi menjamin keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang membutuhkan layanan medis di luar gedung yang rawan.

Di sisi lain, OPD terkait bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah telah diinstruksikan segera menyiapkan lokasi-lokasi pengungsian yang aman dan layak bagi masyarakat yang membutuhkan tempat berlindung sementara.

Pemerintah menjamin pasokan logistik dan kebutuhan dasar pengungsi akan menjadi perhatian utama selama masa tanggap darurat.

Selain penanganan korban, Gubernur memerintahkan dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan maupun yang berpotensi terdampak.

Tim teknis dari instansi terkait akan melakukan asesmen untuk memastikan keamanan struktur bangunan sebelum digunakan kembali oleh masyarakat.

Saat ini, BPBD Sulawesi Tengah terus melakukan pendataan dan asesmen lapangan. Proses ini dibarengi dengan koordinasi bersama BMKG, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait guna memastikan penanganan berlangsung cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Gubernur Anwar juga mengimbau masyarakat Sulawesi Tengah agar tetap tenang, tidak panik, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah. Warga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, serta segera melaporkan kondisi darurat kepada petugas setempat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi secara berkala.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan alat kesehatan PT Esa Medika Mandiri terus memperkuat model bisnis terintegrasi melalui pengembangan fasilitas produksi dalam negeri, perluasan jaringan distribusi nasional, serta penyediaan layanan purnajual guna menangkap peluang pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia.

Direktur Utama Esa Medika Mandiri Florian Chris Widjaja mengatakan kebutuhan pasar alat kesehatan saat ini tidak lagi terbatas pada pengadaan produk, melainkan juga mencakup dukungan layanan yang menjamin keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan.

Menurutnya, rumah sakit dan institusi kesehatan membutuhkan mitra jangka panjang yang mampu menyediakan layanan instalasi, pelatihan, pemeliharaan, hingga dukungan teknis secara berkelanjutan.

“Di tengah perkembangan kebutuhan alat kesehatan, Esa Medika Mandiri menghadirkan alat kesehatan yang andal, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Florian dalam keterangan resminya, Selasa (16/6/2026)

Perseroan yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun di bidang distribusi alat kesehatan itu memiliki portofolio produk yang berfokus pada peralatan medis untuk layanan kritikal. Produk yang dipasarkan antara lain untuk kebutuhan ruang operasi, intensive care unit (ICU), instalasi gawat darurat (IGD), serta berbagai perangkat penunjang layanan rumah sakit.

Untuk mendukung operasional bisnis, Esa Medika Mandiri mengandalkan jaringan distribusi yang mencakup kantor pusat, fasilitas produksi, kantor perwakilan di sejumlah kota besar, serta tenaga pemasaran yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Di sisi manufaktur, perseroan mengembangkan fasilitas produksi yang beroperasi sesuai standar Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB). Selain itu, sistem distribusi dijalankan berdasarkan standar Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) guna menjaga kualitas, keamanan, dan keandalan produk.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri serta penguatan kapasitas produksi nasional.

Florian Chris Widjaja juga melihat peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu faktor yang berpotensi mempercepat pertumbuhan industri alat kesehatan nasional.

Kebijakan substitusi impor dan dorongan penggunaan produk lokal dalam pengadaan institusional dinilai membuka peluang bagi perusahaan yang memiliki kesiapan manufaktur, kepatuhan regulasi, dan jaringan distribusi yang kuat.

Seiring dengan tren tersebut, Esa Medika Mandiri berupaya memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, institusi pendidikan kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Perseroan mengedepankan pendekatan berbasis solusi yang mengintegrasikan penyediaan alat kesehatan, dukungan fasilitas layanan, distribusi, hingga layanan purnajual guna membantu pelanggan menjaga kesinambungan layanan medis.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia yang terus berkembang.

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menuntaskan pembangunan RSUD KH Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Proyek yang dibangun dengan skema design and build ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp152,99 miliar.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo mengatakan, proyek RSUD tersebut dilaksanakan selama 290 hari kalender atau sesuai target yang telah ditetapkan.

"Proyek ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur kesehatan yang modern dan
representatif, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat Pesisir Barat," ujar Joko dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Joko menjelaskan, perseroan menggunakan carmix dan batch pump untuk memastikan ketersediaan beton secara efisien di lapangan, sementara teknologi Hollow Core Slab (HCS) digunakan dalam mempercepat proses konstruksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu bangunan.

"Kehadiran RSUD KH Muhammad Thohir Krui dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di Pesisir Barat serta menjadi pusat pelayanan kesehatan untuk penanganan penyakit prioritas sekaligus mendukung pengembangan tenaga kesehatan di daerah," tuturnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pembangunan RSUD KH Muhammad Thohir Krui merupakan bagian dari program pembangunan 66 rumah sakit guna memperkuat layanan kesehatan rujukan.

"Pembangunan 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu dan anak. Lima penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini," katanya.

Adapun RSUD KH Muhammad Thohir Krui ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan di wilayah pesisir serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan kepulauan (3T).

"Saya menyambut baik dan dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan saya bisa hadir di sini, dan saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” ujar Prabowo.

(DESI ANGRIANI)

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan dan modernisasi hingga 350-400 rumah sakit (rs) di berbagai daerah dalam tiga tahun ke depan.

Prabowo mengatakan rencana tersebut disusun bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang lebih memadai, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan layanan.

"Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) dan pemerintah dalam tiga tahun yang akan datang kita akan membangun, bilamana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia," ujar Prabowo saat meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (10/6).

Pernyataan itu disampaikan setelah Prabowo menyinggung masih ada warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena jarak tempuh menuju rumah sakit yang terlalu jauh.

Ia mengaku prihatin mendengar kasus warga yang meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan penanganan medis saat proses persalinan.

"Saya prihatin, saya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi," ujarnya.

Selain rumah sakit, pemerintah juga menargetkan modernisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Prabowo mengatakan sekitar 10 ribu puskesmas akan diperbaiki dan ditingkatkan fasilitasnya dalam beberapa tahun mendatang.

"Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan," ujarnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga menjalankan program modernisasi layanan kesehatan melalui distribusi alat kesehatan ke berbagai daerah.

Menurut Prabowo, hampir 1.000 unit alat kesehatan modern telah mulai disalurkan ke rumah sakit daerah di seluruh Indonesia.

"Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten/kota," ujarnya.

Prabowo menjelaskan pembangunan rumah sakit daerah telah berjalan sejak tahun lalu. Pada 2025 pemerintah membangun 22 rumah sakit daerah, sementara pada 2026 pembangunan 22 rumah sakit lainnya juga sedang berlangsung.

Menurut dia, program tersebut akan terus dilanjutkan hingga target modernisasi ratusan rumah sakit tercapai dalam tiga tahun ke depan.

"Kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025 dan 2026 ini kita bangun 22 lagi. Saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam tiga tahun yang akan datang," ujar Prabowo.

Ia menambahkan 20 rumah sakit pertama yang masuk program tersebut telah selesai dibangun dan mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta rumah sakit yang telah dibangun maupun direnovasi dikelola secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Saya berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Rakyat masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan rencana pembangunan hingga 400 rumah sakit baru di seluruh kabupaten di Indonesia dalam tiga tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam agenda peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu (10/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo awalnya bercerita terkait dengan kabar adanya warga yang meninggal akibat pendarahan saat melahirkan, sebab perjalanan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama.

"Hal ini harus kita atasi. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah, dalam 3 tahun yang akan datang kami akan membangun, bila membangun baru, kalau bisa memperbaiki dan renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, pemerintah pun akan memperbaiki dan memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah sedang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini, pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern.

"Kami sudah mulai distribusi ke semua RS daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh RS ini [RSUD KH Muhammad Thohir] sudah mulai punya alat-alat modern, dan ini akan terus kami tingkatkan," ujarnya.

Pemerintah sendiri menurut Prabowo telah membangun 22 RSUD pada 2025. Kemudian, pada 2026, pemerintah membangun 22 RSUD lagi.

Prabowo menjelaskan bahwa 20 rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat.

"Saya berpesan agar RS ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran RS ini," katanya.

Prabowo juga berharap RSUD RSUD KH Muhammad Thohir akan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan masyarakat Pesisir Barat.

"Saya juga berpesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi pada pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obatan kepada rakyat yang semurah-murahnya," katanya.

Sekadar informasi, Pemerintah meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win sektor kesehatan yang bertujuan memperluas akses layanan kesehatan rujukan hingga ke wilayah tertinggal dan terpencil.

Kehadiran fasilitas kesehatan itu diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan nasional sekaligus mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan berkualitas antara daerah perkotaan dan wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

RSUD KH Muhammad Thohir merupakan salah satu dari 66 lokus nasional Program PHTC dan menjadi satu-satunya proyek yang berada di Provinsi Lampung. Rumah sakit tersebut dibangun melalui peningkatan status dari rumah sakit tipe D pratama menjadi rumah sakit tipe C.

Rumah sakit yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat itu memiliki akreditasi paripurna dan dibangun di atas lahan seluas 48.000 meter persegi.

Pembangunan fisik telah mencapai 100% pada September 2025 dengan dukungan anggaran APBN 2025 senilai Rp152,99 miliar setelah addendum. Fasilitas yang tersedia mencakup instalasi gawat darurat (IGD), rawat jalan, ruang operasi, ICU/CVCU, radiologi, laboratorium, layanan hemodialisis, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Kapasitas tempat tidur juga meningkat menjadi 101 unit dari sebelumnya 59 unit. Pemerintah menargetkan rumah sakit tersebut menjadi pusat layanan kesehatan untuk penyakit katastropik dan spesialistik, terutama layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA).

Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memangkas kebutuhan rujukan pasien ke kota-kota besar. Meski pembangunan fisik RSUD telah selesai, tantangan utama masih berada pada pemenuhan tenaga medis spesialis.

Saat ini rumah sakit memiliki 13 dokter umum, 76 perawat, dan 52 tenaga kesehatan lainnya. Namun sejumlah layanan prioritas masih membutuhkan tambahan dokter spesialis, termasuk spesialis jantung, penyakit dalam, saraf, patologi anatomi, dan urologi.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026). Peresmian ini sebagai upaya Prabowo untuk memodernisasi RS di seluruh Indonesia.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, tanggal 10 Juni 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan bangga saya resmikan RSUD KH. Muhammad Thohir di Krui, Pesisir Barat, Provinsi Lampung,” kata Prabowo saat peresmian.

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. “Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua RS daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh RS ini sudah mulai punya alat-alat modern, dan ini akan terus kita tingkatkan,” katanya.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa saat ini sudah membangun 22 RSUD pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 akan dibangun sebanyak 22 RSUD lagi. “Dan saya katakan bahwa kita akan membangun dan memodernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, 20 RS pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat.”

“Saya berpesan agar RS ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat, masyarakat. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran RS ini,” ujarnya.

Prabowo berharap RSUD KH. Muhammad Thohir Krui, akan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan masyarakat Pesisir Barat. “Saya juga berpesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi pada pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obatan kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.”