JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Senin (1/6/2026). Upacara ini menjadi momentum refleksi dan peneguhan komitmen BNPP RI dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara.

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman bertindak sebagai Inspektur Upacara. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”

Dalam amanatnya, Sekretaris BNPP RI membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI. Dia menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan nilai hidup yang relevan dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Menurut dia, Pancasila telah terbukti menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan ratusan etnis. “Pancasila adalah bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujar Makhruzi.

Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi modal penting diplomasi Indonesia dalam menjembatani perbedaan dan meredam konflik internasional.

Makhruzi menekankan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia, termasuk keterlibatan pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa serta peran aktif dalam mediasi konflik regional merupakan wujud nyata pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

“Perdamaian sejati bukan hanya ketiadaan perang, tetapi hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, kemajuan ekonomi dan teknologi harus tetap berpijak pada arah moral yang jelas. Pancasila harus menjadi living ideology yang dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda sebagai penjaga masa depan bangsa.

Setiap kebijakan publik diharapkan berlandaskan keadilan sosial, menjamin hak masyarakat kecil, serta menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan BNPP diikuti pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI dengan khidmat. Kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan kawasan perbatasan negara tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan keamanan, tetapi juga pada penguatan nilai kebangsaan.

Melalui peringatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan program kerja. Dengan semangat persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, BNPP RI optimistis Pancasila akan senantiasa hidup dan relevan dalam menjaga keutuhan NKRI, khususnya di wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa.

BOGOR - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan forum koordinasi fasilitasi permasalahan hukum di kawasan perbatasan bertajuk "BNPP Bersoleg (Berbincang Sambil Ngobrol Legislasi)". Forum yang digagas melalui Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian ini menjadi ruang strategis bagi BNPP RI untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan mandat pengelolaan kawasan perbatasan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kelompok Ahli BNPP RI, Hamidin, yang menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan memiliki landasan normatif yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, khususnya Pasal 14.

“Forum ini menghadirkan kepala badan pengelola perbatasan provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, termasuk kepala bagian yang menangani perbatasan di sekretariat daerah serta para kepala PLBN,” ujar Hamidin, Jumat (15/5/2026).

Hamidin menambahkan, hingga saat ini Indonesia memiliki 18 provinsi serta 74 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara lain. Menurutnya, rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) baru pertama kali digelar secara nasional.

“Karena itu, kami memandang perlu adanya penyamaan persepsi atas berbagai permasalahan dan hambatan dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, khususnya terkait pembentukan dan penguatan kelembagaan BPPD di daerah,” katanya.

Dalam diskusi, sejumlah isu aktual di kawasan perbatasan mengemuka. Dari Papua, misalnya, disoroti persoalan banyaknya warga negara Indonesia yang belum memiliki kartu akses lintas batas Papua–Papua Nugini.

Lihat video: Banjir Rendam Perbatasan Indonesia dan Malaysia, Akses Jalan Lumpuh Total



Sementara dari Maluku, pembahasan mengarah pada maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal asing, serta kesiapan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai berdampak besar bagi sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan pulau-pulau kecil.

Menanggapi hal tersebut, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk mengasistensi pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku, guna mendorong sinkronisasi antara Rencana Induk BNPP dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah.

Langkah ini dinilai penting agar dukungan anggaran dari pusat dapat terserap optimal dan tepat sasaran. Selain itu, BNPP RI juga mendorong penguatan koordinasi perangkat daerah teknis agar setiap intervensi program di lokasi prioritas perbatasan dilaporkan dan disinergikan melalui BPPD.

Forum ini turut menghadirkan Edwin Jeffry Herald Wuisang, Asisten Deputi Pertahanan dan Keamanan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Dukungan Kabinet, sebagai narasumber.

Edwin menekankan bahwa isu pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan merupakan bagian dari Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN, khususnya Prioritas Nasional ke-2 Penguatan Pertahanan dan Keamanan serta Prioritas Nasional ke-6 Pembangunan dari Desa.

Edwin memaparkan sejumlah permasalahan hukum strategis, di antaranya penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) batas wilayah darat RI yang hingga kini masih menyisakan grey area. “Ketidakjelasan yurisdiksi ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap pertahanan dan keamanan nasional,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti lambannya penyelesaian perundingan batas wilayah laut dengan sejumlah negara tetangga, serta ketidakpastian hukum atas peralihan status lahan hasil penegasan batas wilayah yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rikie, memaparkan urgensi penganggaran kawasan perbatasan melalui pengelolaan APBD yang sehat dan taat hukum. Ia menegaskan bahwa APBD harus difokuskan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan belanja mandatory spending, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan urusan perbatasan dapat didukung melalui program khusus maupun program penunjang urusan pemerintahan daerah, termasuk untuk pendanaan operasional,” ujarnya.

Narasumber lainnya, analis keuangan ahli muda Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wasis Prasojo, menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan dalam penanganan permasalahan hukum di kawasan perbatasan. Ia menjelaskan bahwa anggaran pengelolaan kawasan perbatasan tahun 2026 mencapai sekitar Rp0,9 triliun yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga.

“Perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan agar berorientasi pada hasil serta menjamin kualitas belanja,” kata Wasis.

Melalui BNPP Bersoleg, BNPP RI berharap forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dengan penguatan koordinasi legislasi dan penganggaran, BNPP RI optimistis pengelolaan kawasan perbatasan ke depan akan semakin terarah, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NTT - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman meninjau langsung kondisi rumah warga penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan. Kunjungan ini untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.

Komjen Pol. Makhruzi menegaskan kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurut dia, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.

“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan



Dia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Yulian Hani mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya. Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas.

“Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan Bapak. Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Sebagai informasi, program bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah diluncurkan secara nasional pada April 2026 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik.

Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan negara tidak dapat hanya dilihat dari aspek keamanan semata, melainkan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Hanura Tahun 2026, Jumat, 1 Mei 2026.

Kegiatan bimbingan teknis tersebut menjadi ruang strategis bagi BNPP RI untuk menyampaikan perspektif kebijakan nasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya kepada para legislator daerah.

Dalam paparannya, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan tugas dan fungsi BNPP RI dalam mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan, mulai dari pemahaman tipologi perbatasan di berbagai negara hingga tantangan aktual yang dihadapi Indonesia. Makhruzi mencontohkan penerapan tipologi perbatasan berupa tembok atau pagar di sejumlah negara yang disesuaikan dengan kepentingan keamanan masing-masing.

“Di Amerika Serikat dan Meksiko, perbatasan dibangun dalam bentuk tembok karena tingginya ancaman people smuggling dan narkotika. Sementara di perbatasan Malaysia–Thailand digunakan pagar beton setengah dengan kawat berduri,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Lihat video: Pengamat Hubungan Internasional Sebut Banyak Potensi Konflik Perbatasan di ASEAN



Namun demikian, Makhruzi menekankan bahwa penerapan tipologi perbatasan tidak bisa disamaratakan. Menurut Makhruzi, karakter sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan.

“Tidak semua wilayah perbatasan Indonesia bisa dipagari. Di perbatasan Indonesia–Malaysia, masih banyak saudara-saudara kita yang sangat bergantung pada aktivitas lintas batas untuk memenuhi kebutuhan pangan,” katanya.

Makhruzi menguraikan sejumlah persoalan utama lintas batas negara, di antaranya pergerakan manusia dan barang, keterbatasan infrastruktur vital, serta ancaman kejahatan transnasional. Makhruzi menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antarwilayah, masih menjadi tantangan besar di kawasan perbatasan Kalimantan.

“Ada jalan sabuk yang sudah dibangun pemerintah, tetapi belum sepenuhnya tersambung antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ungkapnya.

Makhruzi juga mengingatkan ancaman kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkotika, psikotropika, dan penyelundupan senjata, merupakan risiko serius yang harus diantisipasi secara bersama. “Urgensi pengelolaan perbatasan mencakup dua dimensi utama, yakni security dan prosperity,” tegasnya.

Dari sisi keamanan, penguatan pengawasan terhadap penyeberangan ilegal dan penyelundupan menjadi prioritas. Sementara dari sisi kesejahteraan, pembangunan perbatasan harus diarahkan untuk mendorong kemajuan masyarakat dari wilayah terluar.

“Pembangunan Indonesia harus dimulai dari pinggiran. Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan negara yang harus kita perkuat,” tegasnya.

Makhruzi juga memaparkan berbagai program pemerintah yang difasilitasi BNPP RI, termasuk pengamanan pantai di pulau-pulau kecil terluar, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pendampingan pembangunan wilayah kepulauan agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Tak hanya itu, Makhruzi juga menyampaikan program kolaboratif antara BNPP RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan.

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 15.000 rumah. Harapannya, program ini dapat tuntas dan cepat, karena kondisi perumahan masyarakat perbatasan memang masih sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Terkait pencegahan ancaman perbatasan, Makhruzi menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan, termasuk penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri di wilayah perbatasan.

Sebagai rekomendasi kebijakan, Sekretaris BNPP RI mendorong sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga, pemanfaatan teknologi modern di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui prioritas pendidikan dan kesehatan.

“Kita dorong pembangunan sekolah dan layanan kesehatan di perbatasan. SDM unggul adalah kunci agar masyarakat perbatasan memiliki martabat dan daya saing,” katanya.

Makhruzi juga menekankan pentingnya diplomasi aktif guna mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah dan menjamin kepastian hukum demi menjaga kedaulatan negara. Makhruzi berharap para anggota DPRD dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pembangunan perbatasan.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif merupakan kunci agar kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai beranda depan Indonesia yang aman, sejahtera, dan bermartabat,” ucapnya.

NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI percepat penataan ruang eks Outstanding Boundary Problem (OBP) di Simantipal dan Pulau Sebatik. Termasuk penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Hal itu diungkap Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP RI Ismawan Harijono dalam forum Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada wilayah eks OBP Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad, Kamis, 16 April 2026.

Forum lintas kementerian/lembaga ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat kepastian penataan ruang sekaligus penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Asisten Deputi PRKP BNPP RI Ismawan Harijono, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa forum tersebut berfungsi sebagai ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi, mengonsolidasikan kebijakan, serta menghimpun masukan berbasis data dalam perencanaan tata ruang kawasan perbatasan.

“Koordinasi ini bertujuan menyelaraskan rencana tata ruang nasional dengan tata ruang kawasan perbatasan, provinsi, hingga kabupaten/kota, khususnya di wilayah eks OBP seperti Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad,” ujarnya Sabtu (18/4/2026).

Lihat video: BAHAS KONFLIK TIMTENG PM MALAYSIA BERTEMU PRESIDEN PRABOWO



Ismawan menjelaskan Pulau Sebatik dan Simantipal menjadi fokus utama penataan seiring adanya perubahan batas wilayah yang berdampak langsung pada luas dan pemanfaatan ruang. Di Pulau Sebatik, perubahan luas wilayah tersebut berdampak pada 64 bidang lahan milik masyarakat dan pemerintah dengan total luasan sekitar 4,971 hektare.

Sementara itu, kata Ismawan, lahan perusahaan, perseorangan, dan pihak kerajaan seluas 127,336 hektare masih berstatus tanah negara dan memerlukan kejelasan pengelolaan.

"Kondisi ini memicu berbagai persoalan, mulai dari keamanan lahan, pencurian sawit, maraknya jalur ilegal lintas batas, hingga belum tuntasnya penetapan status lahan yang telah diajukan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten," ujarnya.

Jajaran Asisten Deputi PRKP BNPP RI juga telah melaksanakan peninjauan langsung ke kawasan eks OBP Pulau Sebatik. Dari hasil peninjauan tersebut, teridentifikasi sejumlah titik strategis usulan pembangunan antara lain lokasi bumi perkemahan di Desa Sungai Limau, jalur inspeksi patroli sepanjang perbatasan, pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) dan polsubsektor, serta aktivitas pasar lokal di Desa Aji Kuning.

Untuk kawasan Simantipal, imbuh Ismawan, wilayah ini direncanakan sebagai Boundary Small City seiring proses regulasi tata ruang yang tengah berjalan. Terkait hal tersebut, masyarakat setempat mengusulkan skema kompensasi ganti untung atas sekitar 778 hektare lahan terdampak, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.

BNPP RI terus mendorong percepatan realisasi ganti untung tersebut serta pembangunan infrastruktur dasar prioritas, antara lain penyediaan jalan alternatif yang tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyiapan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan peningkatan konektivitas antarpermukiman.

Ismawan menekankan pentingnya penguatan fungsi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan melalui optimalisasi kawasan pertahanan, pembangunan pagar atau benteng batas, serta penambahan pos pengamanan terpadu untuk menekan aktivitas jalur ilegal darat dan laut.

“Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang mewakili Bupati Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berdekatan langsung dengan Tawau, Malaysia. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus berorientasi pada kemakmuran masyarakat dengan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.

“Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, tetapi menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya berbagai persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara,” kata Robby.

Forum tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, serta pengelola PLBN di wilayah Kabupaten Nunukan.

SULUT - Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kunjungan itu sekaligus peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang. Tito menegaskan program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, BNPP mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sitaro. Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara.

Lonjakan tersebut dinilai sangat besar dimana sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan. “Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," katanya.

Maruarar mengatakan, terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” katanya.

Melalui sinergi BNPP dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Lebih dari sekadar perbaikan hunian, langkah ini menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan wilayah perbatasan laut. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada, Rabu 8 April 2026.

Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP, Yedi Rahmat mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan kawasan perbatasan laut, baik di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor unggulan lainnya.

“Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Edfrie menegaskan, BNPP memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, optimalisasi potensi unggulan di wilayah perbatasan laut harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar manfaatnya berkelanjutan.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memaparkan peluang dan tantangan pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.

Dari sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto menekankan pariwisata laut dan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus utama program prioritas Kementerian Pariwisata periode 2025–2026.

“Pariwisata berkualitas menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata. Salah satu fokusnya adalah peningkatan keselamatan berwisata, baik di wilayah laut maupun darat, termasuk di kawasan perbatasan yang memiliki potensi sangat besar,” ucapnya.

Yusuf juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling guna mendukung kesiapsiagaan dan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata.

Selain itu, pengembangan desa wisata dan transformasi digital pariwisata melalui konsep Tourist 5.0 dinilai menjadi keharusan. Yusuf mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyiapkan berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta), yang dapat dimanfaatkan daerah perbatasan untuk memperluas promosi dan jejaring pariwisata.

Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nunukan, Yance memaparkan, potensi wisata laut di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Ia menyebutkan sejumlah destinasi yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, seperti Pantai Batu Lamampu dan kawasan Karang Unarang, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus.

“Karang Unarang sebenarnya memiliki potensi wisata mancing yang kuat. Di sana sudah ada bagan yang sekaligus menjadi pilar keamanan. Ini bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata, tentu dengan dukungan infrastruktur dan perencanaan yang matang,” kata Yance.

Yance juga menyoroti perlunya pengembangan potensi alam di wilayah Krayan yang hingga kini belum tergarap optimal.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Ismawan Harijono menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan tidak dapat berjalan sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti penyelenggaraan event dan pameran berskala nasional maupun internasional.

“PLBN memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan. Di PLBN Badau, misalnya, potensi ikan arwana bisa dikembangkan menjadi event pariwisata tematik yang menarik wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Dari sisi perdagangan, perwakilan Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM pelaku usaha di kawasan perbatasan dapat difasilitasi melalui pelatihan ekspor-impor, baik secara daring maupun melalui pusat pelatihan khusus. Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi produk, termasuk sertifikat sanitari, fitosanitari, dan halal, untuk mendorong UMKM perbatasan agar mampu menembus pasar ekspor.

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, melalui Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kenelayanan, Ilham, menegaskan bahwa Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi kesejahteraan nelayan.

Ilham memaparkan capaian signifikan di Kampung Nelayan Merah Putih Samber Binyeri, di mana pendapatan nelayan meningkat hingga 78%, disertai lonjakan produksi dan penjualan ikan.

"Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur seperti pabrik es dan cold storage, yang memungkinkan nelayan melaut lebih lama dan menjaga kualitas hasil tangkapan,” katanya.

Menurut Ilham, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan kapasitas SDM nelayan, akses permodalan, serta infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, program KNMP membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan BNPP RI sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Melalui forum ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, BNPP optimistis potensi unggulan kawasan perbatasan laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat di beranda depan negara.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatat aktivitas lintas batas orang, barang, kendaraan, dan kunjungan wisata di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di seluruh Indonesia masih berlangsung dinamis pada H-4 Idulfitri 1447 Hijriah. Berdasarkan rekapitulasi data Selasa, 17 Maret 2026, total pelintas mencapai 5.436 orang.

Mereka terdiri atas 2.111 orang keberangkatan dan 3.325 orang kedatangan. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan, menyampaikan bahwa data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. “Secara harian, jumlah pelintas mengalami kenaikan sekitar 18% atau bertambah 820 orang dibandingkan H-5 Idulfitri,” ujarnya, Jumat (20/3/2026).

Menurut Siti, kepadatan perlintasan orang tertinggi terjadi di PLBN Entikong dengan total 1.588 pelintas. Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (H-4 Idulfitri), jumlah perlintasan orang tahun ini cenderung menurun sekitar 13% atau berkurang 801 orang dari 6.237 pelintas pada 2025.

Dari sisi arus barang, BNPP RI mencatat nilai ekspor melalui PLBN pada H-4 Idulfitri 1447 H mencapai Rp2,52 miliar. Nilai ekspor tertinggi berasal dari PLBN Motaain sebesar Rp1,39 miliar, sementara nilai impor tertinggi tercatat melalui PLBN Labang sebesar Rp187 juta.

“Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, nilai ekspor dan impor mengalami penurunan sekitar 40%. Penurunan juga terlihat signifikan jika dibandingkan dengan periode H-4 Idulfitri tahun lalu, yakni sekitar 51%,” jelas Siti.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintas di seluruh PLBN tercatat sebanyak 486 unit. Perlintasan kendaraan terbanyak terjadi di PLBN Badau dengan 120 unit kendaraan. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis sebesar 3,8% dibandingkan sehari sebelumnya, namun masih menurun sekitar 37 persen dibandingkan periode H-4 Idulfitri tahun lalu.

Di sektor pariwisata perbatasan, BNPP RI mencatat sebanyak 1.862 wisatawan mengunjungi kawasan PLBN. Kunjungan tertinggi tercatat di PLBN Serasan dengan 655 wisatawan. Jumlah tersebut meningkat signifikan sebesar 42% dibandingkan hari sebelumnya dan naik sekitar 37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebagai penutup, BNPP RI terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan seluruh PLBN Terpadu mampu memberikan pelayanan keimigrasian, kepabeanan, karantina, serta layanan pendukung lainnya secara optimal.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BNPP RI dalam menjaga kelancaran arus lintas batas sekaligus menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat perbatasan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

KAPUAS - Aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan menunjukkan tren positif. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau memfasilitasi ekspor komoditas ikan konsumtif dari Kabupaten Kapuas Hulu menuju Sarawak, Malaysia.

Sebanyak 530 kilogram (Kg) ikan konsumtif diberangkatkan dengan total nilai ekspor mencapai Rp85.000.000. Komoditas tersebut meliputi ikan betutu 20 kilogram, ikan jelawat 150 kilogram, ikan kelabau 30 kilogram, ikan patin atau seladang 140 kilogram, ikan tapah 150 kilogram, serta ikan tengalan 40 kilogram.

Sebelum diberangkatkan, seluruh komoditas menjalani pemeriksaan oleh petugas Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT). Pemeriksaan mencakup verifikasi dokumen administrasi dan pengecekan fisik untuk memastikan ikan dalam kondisi sehat, aman, serta memenuhi persyaratan karantina.

Setelah dinyatakan layak, komoditas dikirim ke Sarawak melalui PLBN Badau. Dalam pelaksanaannya, PLBN Badau memastikan kelancaran proses ekspor melalui koordinasi antarinstansi serta dukungan pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (CIQ).

Kepala Satuan Pelayanan BKHIT PLBN Badau, Adrian, menyampaikan kegiatan ekspor ini menjadi bukti nyata peran kawasan perbatasan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Lihat video: Prabowo Tiba di Malaysia, Disambut Langsung Menhan Malaysia untuk KTT ASEAN



“Ekspor komoditas perikanan ini merupakan implementasi nyata peran masyarakat dan CIQ terhadap tujuan dihadirkannya PLBN di kawasan perbatasan, yaitu untuk menggerakkan roda perekonomian. Tugas kami adalah memastikan produk yang dikirim dalam kondisi aman dan sehat melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).

Kepala PLBN Badau Wendelinus Fanu menegaskan ke depan akan dilakukan ekstensifikasi produk ekspor sebagai bagian dari strategi penguatan perdagangan lintas batas.

“Ke depan, kami tidak hanya mendorong komoditas perikanan dan pertanian, tetapi juga membuka peluang bagi produk unggulan lainnya dari masyarakat perbatasan untuk dapat difasilitasi ekspornya melalui PLBN Badau. Melalui koordinasi dan sinergi yang solid antarinstansi CIQ, kami ingin memastikan seluruh potensi daerah yang memenuhi ketentuan dapat berkembang dan memiliki akses pasar yang lebih luas,” tegasnya.

Sepanjang Januari hingga Februari 2026, total nilai ekspor ikan melalui PLBN Badau tercatat mencapai Rp907.428.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan perbatasan terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat.

Melalui fasilitasi ekspor ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektor di PLBN Badau guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perbatasan.

Penguatan peran PLBN sebagai simpul perdagangan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan serta mempertegas posisi kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara.

KALIMANTAN BARAT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berhasil menggagalkan penyelundupan daging kelelawar ke wilayah Indonesia pada, Senin, 16 Februari 2026. Daging kelelawar seberat 1 kilogram yang disembunyikan di bawah tumpukan 50 kilogram ikan asin sebanyak tiga boks disita.

Penahanan dilakukan berkat sinergi pengawasan antara petugas PLBN Aruk dengan Badan Karantina Indonesia serta Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat.

Kecurigaan petugas muncul saat proses pemindaian X-Ray dari arah kedatangan. Hasil pemindaian yang tidak wajar mendorong pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya ditemukan komoditas berisiko tersebut.

Kepala PLBN Aruk Viktorius Dunand, mengapresiasi respons cepat dan ketelitian petugas karantina dan bea cukai. Menurutnya, langkah tegas ini krusial untuk mencegah masuknya penyakit zoonosis berbahaya yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.

“PLBN Aruk berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap aktivitas lintas batas orang, barang, dan kendaraan secara tertib, aman, dan lancar sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku,” tegas Viktorius, Selasa (24/2/2026).

Kepala Karantina Kalimantan Barat Ferdi menekankan seluruh barang bukti telah diamankan di ruang penahanan Satuan Pelayanan Karantina PLBN Aruk untuk diproses dan dimusnahkan sesuai regulasi.

Lihat video: Momen Presiden Jokowi Resmikan Tujuh PLBN Terpadu

“Bukan tentang jumlahnya, tetapi analisis risikonya. Meski kecil, komoditas seperti ini tetap berpotensi membawa hama dan penyakit berbahaya bagi lingkungan, masyarakat, dan sumber pangan,” ujarnya.

Dokter hewan yang menangani langsung penahanan, Nafi' Aliyya Zain, menjelaskan bahwa daging kelelawar tersebut langsung dikenakan tindakan penahanan karantina karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan.

Tindakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mewajibkan seluruh pemasukan komoditas hayati memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan.

Pelaku penyelundupan telah diberikan pembinaan dan peringatan oleh pihak berwenang. BNPP RI menegaskan sebagai beranda terdepan aktivitas ekspor-impor serta lalu lintas orang, barang, dan kendaraan, PLBN Aruk akan terus memperketat pengawasan melalui koordinasi lintas sektor.

Kasus ini menjadi pengingat risiko biologis lintas negara tidak diukur dari kuantitas barang, melainkan dari potensi dampaknya. Melalui pengelolaan PLBN yang profesional dan kolaboratif, BNPP RI memastikan perbatasan negara tetap aman, sehat, dan berdaulat demi melindungi kepentingan nasional.

KALBAR - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Rabu, 14 Januari 2026. BNPP memastikan akses menuju perbatasan tetap lancar.

Penyaluran bantuan dilakukan Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Bantuan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Landak, Erani, di Posko Siaga Bencana, GOR Bujakng Nyangko, Landak.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran akses strategis menuju kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 10 ton beras, 250 dus mi instan, dan 50 dus biskuit yang selanjutnya akan didistribusikan kepada warga terdampak di sejumlah kecamatan.

Komjen Pol Makhruzi Rahman menegaskan penyaluran bantuan ini merupakan arahan langsung Mendagri Tito Karnavian sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami hadir mewakili Pak Mendagri selaku Kepala BNPP RI untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Landak. Sekaligus memastikan akses jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tetap lancar untuk mendukung konektivitas dan perekonomian,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Lihat video: Gunakan Perahu Karet, Wapres Gibran Tinjau Banjir di Kalimantan

Komjen Makhruzi menjelaskan, Kabupaten Landak memiliki peran strategis sebagai jalur utama penghubung menuju perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya melalui ruas nasional Pontianak-Ngabang-Sanggau-Entikong. Jalur tersebut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan pemerintahan, serta penggerak ekonomi kawasan perbatasan.

Menurutnya, setiap gangguan infrastruktur akibat bencana, termasuk banjir, berpotensi berdampak langsung terhadap kelancaran akses menuju PLBN Entikong. Oleh karena itu, BNPP RI tidak hanya menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga memastikan konektivitas wilayah perbatasan tetap terjaga.

Berdasarkan data yang dihimpun, hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada rentang 9-13 Januari 2026 sehingga menyebabkan meluapnya Sungai Mempawah, Menyuke, Behe, dan Sungai Landak. Akibatnya, permukiman warga di sembilan kecamatan yang tersebar di 28 desa terdampak banjir.

Saat penyaluran bantuan berlangsung, kondisi banjir dilaporkan telah surut dan aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Meski demikian, upaya pemulihan dan kewaspadaan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Bantuan ini kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Landak untuk segera didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak langsung. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial,” ucapnya.

Wakil Bupati Landak Erani menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BNPP RI dalam penanganan dampak banjir di wilayahnya. “Pemerintah Kabupaten Landak mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian BNPP RI. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin, baik dalam penanganan bencana maupun pembangunan akses strategis kawasan perbatasan,” ungkap Erani.

Erani juga menjelaskan bahwa meskipun banjir telah surut, Pemerintah Kabupaten Landak tetap menyiagakan Posko Siaga Bencana selama 11-23 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan.

Posko tersebut melaksanakan pemantauan cuaca dan hidrologi, pemetaan wilayah rawan bencana, koordinasi lintas sektor, serta penyampaian informasi kewaspadaan kepada masyarakat.

Melalui langkah kolaboratif ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung ketahanan wilayah perbatasan, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga melalui respons cepat terhadap situasi darurat kemanusiaan.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, pada Selasa (18/11/2025). Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dan daerah guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan perbatasan dalam periode RPJMN 2025–2029.

Rakorendal 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Keduanya menegaskan pentingnya pengelolaan perbatasan yang terencana, kolaboratif, dan berdampak langsung pada peningkatan keamanan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam arahannya, Djamari Chaniago menyampaikan tiga pesan kunci terkait penguatan tata kelola perbatasan. “Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” katanya.



Djamari juga menekankan kewajiban seluruh kementerian/lembaga untuk menyusun program berbasis Rencana Induk (Renduk) BWNKP, serta meminta kepada pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi perhatian bersama.

Tito Karnavian turut menegaskan tiga mandat utama BNPP RI dalam pengelolaan perbatasan. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk sejumlah titik krusial seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, dan segmen di Pulau Sebatik.

“Komunikasi dengan otoritas negara tetangga terus kami bangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas,” jelasnya.

Mandat kedua adalah pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Mendagri menyebut kualitas PLBN Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga.

Ia juga mengungkapkan rencana penambahan 11 PLBN baru yang diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Kementerian PU. “PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” tambahnya.

Diketahui, hingga saat ini BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Tugas ketiga yakni mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu menciptakan produktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjadi buffer zone yang mendukung sistem pertahanan nasional. “Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” tegas Mendagri.

Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makhruzi turut menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian/lembaga. Ia menyatakan bahwa komitmen bersama merupakan fondasi untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan kompetitif.

“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ungkapnya.

Kegiatan Rakorendal 2025 dihadiri 18 gubernur dari provinsi perbatasan, para Bupati/Wali Kota perbatasan, Kepala Bappeda, serta pimpinan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan batas wilayah negara. BNPP menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025–2029.

Dengan kolaborasi antarsektor yang semakin solid, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, serta mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.