KUDUS - Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sebagai bagian dari upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus terus digalakkan. Kali ini menyasar 128 rumah direnovasi dan dibangun ulang dengan total biaya mencapai Rp8,9 miliar.

Program RSLH tahap 1 pada 2026 ini, menjangkau empat kecamatan di Kabupaten Kudus, meliputi Bae (24 rumah), Dawe (25 rumah), Jati (23 rumah), dan Kaliwungu (56 rumah). Masing-masing rumah direnovasi atau dibangun ulang dengan anggaran sekitar Rp70 juta per unit.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis, 23 April 2026. Acara seremoni penyerahan dari PT Djarum dan Polytron ini dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Guido One Tuwan, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan kecamatan dan desa setempat.

Kartijo, salah satu penerima bantuan RSLH, warga Desa Margorejo, Kecamatan Dawe terharu saat menerima rumah miliknya telah direnovasi. Dia mengatakan kondisi rumah sebelumnya kerap membuat keluarganya merasa tidak nyaman, terutama saat musim hujan.

“Kalau hujan deras, air sering masuk karena atap bocor di beberapa bagian. Kami hanya bisa menampung air seadanya dan berharap tidak semakin parah. Sekarang rumah kami sudah jauh lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Saya sangat berterima kasih kepada PT Djarum dan Polytron atas bantuan ini. Semoga program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” kata Kartijo yang berprofesi sebagai terapis.

Lihat video: Prabowo Percepat Pembangunan Huntara & Huntap: Korban Bencana Sumatra Harus Punya Hunian Layak



Sementara, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengapresiasi program RSLH yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa program RSLH merupakan bentuk sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada dalam kondisi rentan. Selain meningkatkan derajat masyarakat, program ini langsung menyentuh masyarakat. Secara tidak langsung, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus diperkuat agar dampaknya semakin luas,” tutur Sam’ani.

General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan penyerahan RSLH kepada 128 warga Kudus merupakan wujud kontribusi berkelanjutan perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, juga kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan momentum 75 tahun perjalanan perusahaannya menjadi refleksi sekaligus penguat komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menghadirkan program-program sosial yang berdampak nyata, termasuk penyediaan hunian layak serta mendorong pembangunan Kota Kudus menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dibangun dengan standar aman, nyaman, dan sehat. Desain hunian disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, serta dilengkapi dengan pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi yang baik,” ujar Budiharto.

Keberhasilan program RSLH juga tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan hunian yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Program RSLH menerapkan intervensi menyeluruh sehingga penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari penguatan nilai gotong royong.

Di sisi lain, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi Guido One Tuwan mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam program ini sejalan dengan nilai inti dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari perjalanan bisnis.

“Kami ingin keberadaan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui program RSLH 2026, kami berharap rumah yang lebih layak dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi titik awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima,” ucap Guido.

KUDUS - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mengajak mahasiswa untuk menjadi penggerak ekosistem zakat berkelanjutan. Generasi muda harus berhenti berpikir sebagai penerima manfaat atau mustahik dan mulai bertekad menjadi pemberi zakat atau muzaki.

Ajakan ini disampaikan Pimpinan Baznas RI Mokhamad Mahdum saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Zakat bertajuk "Peran Generasi Muda dalam Membangun Ekosistem Zakat Berkelanjutan" di UIN Sunan Kudus, Jawa Tengah, Selasa, 7 April 2026.

Mahdum menantang para pemuda yang hadir untuk memilih peran strategis mereka dalam ekosistem filantropi Islam. Ia menegaskan, masa depan ekonomi syariah bergantung pada pilihan generasi muda saat ini, apakah akan terus menjadi objek atau berani menjadi subjek perubahan.

"Peran mahasiswa anak muda itu cuma dua. Mau menjadi mustahik atau menjadi muzaki? Masa mau jadi mustahik? Belum apa-apa sudah mustahik. Jadi hidup itu memilih, mau jadi mustahik atau muzaki," katanya, dutip Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mahdum juga berbagi pengalaman spiritualnya mengenai kekuatan doa yang visioner. Mahdum mengisahkan bagaimana orientasi doanya berubah dari sekadar angka nominal menjadi sebuah kebermanfaatan yang meluas bagi bangsa.

"Kalau dulu doanya, 'Ya Allah saya ingin sekali zakat tahun ini 1 miliar', kalau sekarang tak lobi 'Ya Allah jadikan saya pembayar zakat terbesar di Indonesia'. Beda doa saya, kantong Allah kan tidak terbatas," tuturnya.

Lihat video: Transparansi Dana Zakat Serta Lawan Rentenir & Pinjol, Begini Strategi Baznas



Mahdum juga menyoroti, tugas mahasiswa bukan hanya sebatas berdonasi, melainkan menjadi agen literasi bagi masyarakat yang masih awam tentang kewajiban zakat. Mahdum menilai, ketimpangan informasi masih menjadi kendala utama mengapa banyak masyarakat mampu yang belum menunaikan zakat.

"Literasi itu sangat penting. Kita salah, berdosa kalau seandainya ada orang yang seharusnya sudah kena kewajiban zakat tetapi enggak tahu. Tugas mahasiswa itu paling tidak ikut menjadi penyambung lidah masyarakat agar paham benar apa itu zakat, bedanya infak, dan sedekah," tegasnya.

Mahdum mengungkapkan data menarik mengenai tren infak digital yang mencapai Rp9 hingga Rp10 miliar per bulan, yang didominasi oleh generasi muda. Meskipun motivasi mereka beragam, seperti harapan lulus skripsi hingga mendapat pekerjaan, Mahdum melihat hal ini sebagai modal sosial yang besar.

“Kepedulian tersebut terus tumbuh hingga generasi muda benar-benar menjadi motor penggerak utama ekonomi syariah di masa depan,” katanya.

Sementara itu, pembicara lain dari Lazisnu Jawa Tengah Aan Zainul Anwar membagikan perspektif mendalam mengenai pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Ia menekankan, sistem amil yang dikelola secara kelembagaan akan memberikan dampak yang jauh lebih luar biasa dibandingkan pengelolaan tradisional yang tidak terorganisir.

Aan juga membedah hasil riset disertasinya mengenai keberhasilan pengelolaan zakat di Desa Jatisono, Demak, yang kini menjadi percontohan nasional. Di desa tersebut, masyarakatnya patuh menunaikan zakat pertanian, yang diperkirakan bisa mencapai angka Rp300 juta dari satu entitas saja per tahun.

"Apa kenapa bisa seperti itu? Karena ada kesadaran, ada kekompakan, ada profesionalisme, ekosistem di sananya sudah jadi," katanya.

Pola pengelolaan di Jatisono juga berhasil menyejahterakan para penggerak agama di desa tersebut, sehingga tidak ada lagi guru ngaji yang hidup dalam kekurangan. Berbeda dengan daerah lain yang mungkin hanya memberikan bantuan ala kadarnya saat Ramadan, di desa ini guru ngaji mendapatkan insentif bulanan yang layak serta tunjangan pangan secara rutin.

JAKARTA - Banjir melanda Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (9/1/2026), sekitar pukul 18.00 WIB. Kejadian ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang berlangsung cukup lama, sehingga mengakibatkan peningkatan debit air pada Sungai Gelis, Sungai Piji, dan Sungai Dawe.

“Luapan air dari ketiga sungai tersebut tidak dapat tertampung oleh alur sungai dan sistem drainase yang ada, sehingga menggenangi permukiman warga serta sejumlah fasilitas umum,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam keterangannya yang dikutip, Senin (12/1/2026).

Dia menuturkan, dampak banjir dirasakan di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Mejobo, Kota, Jekulo, Bae, Dawe, dan Gebog. Pada awal kejadian, ketinggian muka air (TMA) tercatat mencapai sekitar 50 cm, dengan variasi genangan di sejumlah desa. Selain permukiman, banjir juga berdampak pada akses jalan, jembatan, serta lahan pertanian yang berada di sekitar daerah aliran sungai.

“Berdasarkan data sementara yang masih dalam proses pendataan, banjir ini berdampak pada sekitar 4.668 kepala keluarga atau 14.143 jiwa. Tercatat pula sekitar 4.668 unit rumah terdampak, 65 akses jalan tergenang, beberapa jembatan mengalami gangguan, serta kurang lebih 120,8 hektare areal persawahan terdampak,” ujarnya.

Dia mengatakan, tidak terdapat laporan korban jiwa, namun kerugian materiil cukup signifikan akibat terhambatnya aktivitas masyarakat dan kerusakan infrastruktur. Dalam penanganan bencana, BPBD Kabupaten Kudus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah serta instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah kecamatan dan desa setempat.

Dia melanjutkan, upaya yang dilakukan meliputi pendataan dan evakuasi warga terdampak, pendistribusian bantuan logistik, serta penyaluran logistik untuk kegiatan kerja bakti pembersihan material banjir dan longsor. Selain itu, BPBD Kabupaten Kudus juga melakukan monitoring secara intensif di berbagai lokasi terdampak dan pintu-pintu air untuk mengendalikan risiko lanjutan.

“Penanganan banjir dan longsor ini dilakukan dalam status Siaga Darurat sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 300.2/296/2025 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/409 Tahun 2025/2026,” imbuhnya.

Dia menambahkan, sejumlah unsur terlibat dalam penanganan di lapangan, antara lain BPBD, pemerintah desa dan kecamatan, TNI/Polri, perangkat daerah terkait, relawan, organisasi kemasyarakatan, pihak swasta, serta masyarakat setempat. “Sebagian besar genangan banjir dilaporkan telah berangsur surut. Namun demikian, beberapa desa di Kecamatan Mejobo masih terdapat genangan dengan ketinggian sekitar 5–50 cm,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penanganan longsor dan pembersihan material masih terus berlangsung, khususnya di wilayah Kecamatan Dawe, Gebog, dan Bae. “Debit air di Bendung Klambu terpantau stabil pada kisaran ± 478,6 meter kubik per detik, dan petugas tetap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan debit air susulan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (umk) 2026 untuk 35 daerah di provinsi tersebut.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menetapkan besaran UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ini melalui Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/505.

“UMK dihitung berdasarkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota, serta nilai alfa. Nilai alfa untuk penentuan UMK ini bervariasi, sesuai dengan kabupaten/kota masing-masing,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (28/12/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa UMK Jateng pada 2026 yang tertinggi dicatatkan oleh Kota Semarang dengan nilai Rp3.701.709, naik 7,15% dari upah minimum tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMSK Jawa Tengah 2026 ditetapkan untuk 33 sektor di lima kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) untuk tahun depan, yakni melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504.

UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik Rp158.037 atau 7,28% dari tahun lalu. Sementara itu, UMSP ditetapkan untuk 11 sektor industri.

Dia menambahkan, penetapan upah minimum ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Luthfi.

Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Tengah:

1. Kota Semarang: Rp3.701.709
2. Kabupaten Demak: Rp3.122.805
3. Kabupaten Kendal: Rp2.992.994
4. Kabupaten Semarang: Rp2.940.088
5. Kabupaten Kudus: Rp2.818.585
6. Kabupaten Cilacap: Rp2.773.184
7. Kabupaten Jepara: Rp2.756.501
8. Kota Pekalongan: Rp2.700.926
9. Kota Salatiga: Rp2.698.273
10. Kabupaten Batang: Rp2.708.520
11. Kabupaten Pekalongan: Rp2.633.700
12. Kabupaten Magelang: Rp2.607.790
13. Kabupaten Karanganyar: Rp2.592.154
14. Kota Surakarta: Rp2.570.000
15. Kabupaten Klaten: Rp2.538.691
16. Kabupaten Boyolali: Rp2.537.949
17. Kota Tegal: Rp2.526.510
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp2.500.000
19. Kabupaten Pati: Rp2.485.000
20. Kabupaten Tegal: Rp2.484.162
21. Kabupaten Banyumas: Rp2.474.599
22. Kabupaten Purbalingga: Rp2.474.722
23. Kabupaten Wonosobo: Rp2.455.038
24. Kabupaten Pemalang: Rp2.433.254
25. Kota Magelang: Rp2.429.285
26. Kabupaten Purworejo: Rp2.401.962
27. Kabupaten Brebes: Rp2.400.350
28. Kabupaten Kebumen: Rp2.400.000
29. Kabupaten Grobogan: Rp2.399.186
30. Kabupaten Temanggung: Rp2.397.000
31. Kabupaten Rembang: Rp2.386.305
32. Kabupaten Blora: Rp2.345.695
33. Kabupaten Sragen: Rp2.337.700
34. Kabupaten Wonogiri: Rp2.335.126
35. Kabupaten Banjarnegara: Rp2.327.813

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di 35 wilayah. Kenaikan UMK Jawa Tengah 2026 sejalan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504, UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2,33 juta (Rp2.327.386,07) atau naik Rp158.037,07 (7,28%) dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,17 juta (Rp2.169.349,00).

Penetapan UMP dihitung sesuai formula pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan mempertimbangkan inflasi provinsi sebesar 2,65%, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15%, serta nilai alfa 0,90.

“Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Kamis (25/12/2025).

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 pada 11 sektor industri. Beberapa di antaranya industri tepung terigu, industri gula pasir, industri alas kaki, industri kosmetik, hingga industri produk farmasi untuk manusia. Besaran UMSP ditetapkan lebih tinggi dari UMP, sesuai karakteristik dan kemampuan sektor terkait.

Untuk UMK Jateng 2026, imbuhnya, dihitung berdasarkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota, serta nilai alfa. Nilai alfa untuk penentuan UMK ini bervariasi, sesuai dengan kabupaten/ kota masing-masing. UMK tertinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp3,7 juta (Rp3.701.709), atau naik 7,15% dari tahun sebelumnya.

Di samping UMK, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026 pada 33 sektor di lima kabupaten/ kota, yakni Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Cilacap, dan Tegal.

Ahmad Luthfi menegaskan, kebijakan pengupahan, khususnya penetapan upah minimum, merupakan bagian dari program strategis nasional. Dalam penetapannya, pemerintah daerah wajib berpedoman pada kebijakan pengupahan dari pemerintah pusat. Tujuannya, memberikan perlindungan bagi pekerja, dan memberi kepastian hukum bagi dunia usaha.

Pihaknya menegaskan, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, agar pekerja baru memperoleh penghasilan yang layak, sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. Kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.

“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” kata Luthfi.

Dia menambahkan, penetapan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

“Harapan kita, kesejahteraan dan pendapatan buruh meningkat, wilayah tetap kondusif, dan investasi di Jawa Tengah semakin berkembang,” ujarnya.

Berikut daftar besaran UMK di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah 2026:

UMK Jawa Tengah 2026

1. UMK Kabupaten Cilacap 2026 Rp2.773.184,00
2. UMK Kabupaten Banyumas 2026 Rp2.474.598,99
3. UMK Kabupaten Purbalingga 2026 Rp2.474.721,94
4. UMK Kabupaten Banjarnegara 2026 Rp2.327.813,08
5. UMK Kabupaten Kebumen 2026 Rp2.400.000,00
6. UMK Kabupaten Purworejo 2026 Rp2.401.961,91
7. UMK Kabupaten Wonosobo 2026 Rp2.455.038,01
8. UMK Kabupaten Magelang 2026 Rp2.607.790,00
9. UMK Kabupaten Boyolali 2026 Rp2.537.949,00
10. UMK Kabupaten Klaten 2026 Rp2.538.691,00
11. UMK Kabupaten Sukoharjo 2026 Rp2.500.000,00
12. UMK Kabupaten Wonogiri 2026 Rp2.335.126,00
13. UMK Kabupaten Karanganyar 2026 Rp2.592.154,06
14. UMK Kabupaten Sragen 2026 Rp2.337.700,00
15. UMK Kabupaten Grobogan 2026 Rp2.399.186,00
16. UMK Kabupaten Blora 2026 Rp2.345.695,00
17. UMK Kabupaten Rembang 2026 Rp2.386.305,00
18. UMK Kabupaten Pati 2026 Rp2.485.000,00
19. UMK Kabupaten Kudus 2026 Rp2.818.585,00
20. UMK Kabupaten Jepara 2026 Rp2.756.501,00
21. UMK Kabupaten Demak 2026 Rp3.122.805,00
22. UMK Kabupaten Semarang 2026 Rp2.940.088,00
23. UMK Kabupaten Temanggung 2026 Rp2.397.000,00
24. UMK Kabupaten Kendal 2026 Rp2.992.994,00
25. UMK Kabupaten Batang 2026 Rp2.708.520,00
26. UMK Kabupaten Pekalongan 2026 Rp2.633.700,00
27. UMK Kabupaten Pemalang 2026 Rp2.433.254,00
28. UMK Kabupaten Tegal 2026 Rp2.484.162,00
29. UMK Kabupaten Brebes 2026 Rp2.400.350,47
30. UMK Kota Magelang 2026 Rp2.429.285,00
31. UMK Kota Surakarta 2026 Rp2.570.000,00
32. UMK Kota Salatiga 2026 Rp2.698.273,24
33. UMK Kota Semarang 2026 Rp3.701.709,00
34. UMK Kota Pekalongan 2026 Rp2.700.926,00
35. UMK Kota Tegal 2026 Rp2.526.510,00