JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan signifikan. Qodari menyatakan Bakom akan tampil lebih aktif dan agresif dalam mengawal narasi publik terkait kebijakan pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Qodari dalam sambutannya pada acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Auditorium Bakom, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah harus selalu bersikap pasif saat menghadapi kritik atau serangan di ruang publik.

Mulanya, Qodari menceritakan ada pengamat yang mengkritik penunjukannya dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. “Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini. Karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu,” kata Qodari dalam sambutannya.

Qodari pun menegaskan bahwa sikap agresif harus dikeluarkan pemerintan kadang diperlukan agar informasi berimbang. “Saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus nggak ada yang jawab gitu ya? Enak aja, sorry ye,” tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebut bahwa pola komunikasi saat ini telah berubah drastis dibandingkan 10 hingga 20 tahun lalu. Pasalnya, saat ini muncul media sosial. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah tidak bisa hanya bersikap pasif. Dibutuhkan komunikasi yang aktif untuk memberikan keseimbangan informasi kepada masyarakat. “Sekarang ini mungkin era di mana ‘your words against my words, gitu loh. Dan saya sudah pengalaman, saya percaya bahwa dengan satu niat baik Bapak Presiden,” ujarnya.

“Jadi bukan cuma proaktif, tapi harus agresif. Nah ini bakal dikutip ramai ini nanti. Nggak apa-apa, your words against my words. Saya yakin dan percaya bahwa publik punya rasionalitasnya sendiri dan mayoritas akan mendukung program-program yang kita kerjakan karena betul-betul ditujukan untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Qodari meyakini bahwa dengan niat baik Presiden Prabowo serta kebermanfaatan program yang sudah dirasakan masyarakat, mayoritas publik akan tetap memberikan dukungan meski ruang publik riuh dengan perdebatan.

“Saya juga berharap seluruh tenaga profesional di Bakom akan bekerja dengan apa yang saya sebut sebagai erudisi. Apa itu erudisi? Yaitu ketajaman dan kedalaman berpikir. Jadi ada data, ada teori ya, ada artikulasi, semuanya harus lengkap ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa memberikan keyakinan baik keputusan maupun juga komunikasi dengan publik baik ke dalam maupun ke luar,” pungkasnya.

JAKARTA - Pegiat Sosial Politik yang juga Eksponen Angkatan Reformasi 98 Andrianto Andri mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Andrianto pun menilai Jumhur tepat menjadi Menteri LH.

“Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” ujar Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Menurut Andrianto, dengan kualitas dan rekam jejak sebagai aktivis yang berkarakter, Jumhur Hidayat sangat cocok dan tepat ditunjuk dan diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. “Dia bisa diharapkan akan membenahi permasalahan yang ditanganinya dengan kualitas, daya pikir, integritas, dan daya juang tinggi menghadapi para perusak lingkungan,” ujarnya.



Maka itu, Andrianto menyambut baik pengangkatan Jumhur tersebut. “Sebagai kawan yang cukup lama berinteraksi dengan Jumhur Hidayat, saya sangat mengapresiasi pengangkatan beliau sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

“Saya mengenal baik Jumhur sejak di masa Orde Baru sebelum Reformasi. Lalu, sama-sama menjadi pendukung SBY dan kami sama-sama mendapat jabatan dari SBY,” kata Andri.

Pada masa Jokowi, Andri dan Jumhur mengambil jalan oposisi. Mantan Sekjen Pro Demokrasi (Prodem) itu mengungkapkan Jumhur terkenal kritis dan tanpa kompromi terhadap Jokowi, yang membuat dia ditangkap dan diadili.

“Lalu dia divonis bersalah dan menjalani hukuman sekitar setahun. Tetapi, itu tidak membuat dia jera. Kemudian dia menjadi ketua umum sebuah organisasi buruh dengan jutaan anggota, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),” ujarnya.

Ditambahkannya, perkenalan dengan Junhur terjadi karena Andri kenal dengan Adi Sasano, yang merupakan mentor Jumhur. “Karena dekat dengan Adi yang menjadi Menteri Koperasi di masa Habibie, kami sama-sama mendukung Habibie. Waktu itu dunia aktivis terpecah, ada yang mendukung Habibie seperti kami, ada juga menganggap bahwa Habibie hanya pepanjangan tangan Soeharto,” kata peraih gelar sarjana Ilmu Politik dari Unversitas Nasional (Unas) itu.

Sejak itulah, mereka bersama-sama melakukan kerja sama strategis. Pada era SBY Jumhur masuk sebagai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI}.

“Sedangkan saya awalnya beroposisi terhadap SBY, tetapi pada periode kedua SBY, karena dekat dengan Hatta Rajasa, menteri SBY, saya masuk jadi pendukung dan diberikan jabatan sebagai Komisaris PT JICT Pelabuhan Indonesia II,” tambahnya.

Di era Jokowi, di periode pertama, Jumhur terang-terangan mendukung Jokowi. Dia malah rela jabatannya di BNP2TKI dicopot SBY karena aktivitasnya mendukung Jokowi.

“Sedangkan saya di berada kelompok pendukung Prabowo-Hatta pada Plpres 2014. Jokowi menang tetapi Jumhur tidak dapat apa-apa. Akhirnya kita kembali bersama-sama beroposisi terhadap Jokowi,” kata peraih gelar megister ilmu administrasi negara dari Universitas Prof Dr Mustopo itu.

Dilanjutkan, pada masa Jokowi, dia dan Jumhur terlibat dalam pembentukan organisasi yang beroposisi terhadap Jokowi, yaitu Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Andri sebagai ketua panitia deklarasi, sedangkan Jumhur menjadi tokoh pada 2020 di Tugu Proklamasi.

“Kita terlibat dalam demo besar menentang pengesahan UU Omnibus Law. Jumhur bersama Syahganda Nainggolan dan Anton Permana ditangkap polisi dan diadili dengan dijatuhi vonis hukuman setahun,” jelasnya.

Di era Prabowo, kata Andri, Jumhur kembali ke pemerintahan. “Ini membanggakan dan memang seharusnya terjadi. Negeri ini sangat membutuhkan Jumhur baik ide maupun gerakannya,” ujarnya.

Menurut dia, Jumhur punya daya krisis, daya juang yang mengagumkan, dan imajinasi tentang keadilan yang sangat tinggi. “Saya haqqul yaqin, sebagai kawan, melihat Jumhur punya potensi membantu Prabowo, apalagi di bidang lingkungan hidup yang sangat membutuhkan figur yang mempunyai idealisme yang tinggi,” ucapnya.

Dia menilai Jumhur cocok berada di sana, mengingat negeri ini sangat tinggi dalam kerusakan lingkungan. “Kerusakan lingkungan akibat keserakahan para pemilik modal membuat terjadi bencana, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatera yang sangat menghancurkan itu. Begitu juga bencana di Pulau Jawa, Kalimantan dan pulau-pulau lain. Di Sulawesi dan Halmahera lingkungan rusak oleh pertambangan liar,” tambahnya.

Dia berpendapat, dibutuhkan figur yang kuat dan integritas untuk merehabilitasi lingkungan hidup Indonesia dan dikembalikan fungsinya. Dia menambahkan, alam ini harus dilestarikan karena dia merupakan warisan anak cucu yang akan menempati dunia ini setelah kita.

Karena itu, menurut dia, alam ini tidak boleh diekspoitasi secara berlebihan sehingga dia kehilangan daya tampung untuk kehidupan anak cucu mendatang. “Karena itu kita apresiasi Pak Prabowo yang sudah menunjuk Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Beliau memilih pembantu yang tepat di bidang itu. Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026). Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Gun Gun Heryanto , reshuffle tersebut bisa dimaknai dalam dua dimensi, yakni kinerja dan politis.

Gun Gun mengatakan, kalau dimensi kinerja, kita bisa lihat apakah menteri yang digeser atau diganti itu performanya buruk atau Indikator Kinerja Utama (KPI) tidak sesuai dengan program prioritas presiden.

"Yang kedua, dimensinya adalah dimensi politis. Ini menyangkut politik representasi, soal alokasi pos kementerian tertentu untuk power sharing, dan lain sebagainya. Ini sangat biasa dalam konteks pemerintahan yang modelnya konsensus yang ditandai ketiadaan partai dominan. Ketiadaan partai dominan itu menyebabkan pola hubungan politik bersifat resiprokal, timbal balik antara presiden dan partai penyokong," jelas Gun Gun dalam program Sindo Sore yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/4/2026).

Gun Gun menambahkan, aspek meritokrasi mungkin dibicarakan jelang reshuffle. Namun, menurutnya lebih dominan aspek politik. "Apakah itu keliru? Saya bisa maknai begini. Yang paling penting itu dalam konteks reshuffle adakah perubahan yang dikehendaki presiden setelah melakukan reshuffle. Contoh misalnya Pak Jumhur di Kementerian Lingkunga Hidup, apakah mampu mengakselerasi kementerian ini. Lagi-lagi nanti ukurannya kan kinerja," ujarnya.

Selain itu, soal Hasan Nasbi yang ditunjuk menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, yang diharapkan bisa mengakselerasi fungsi komunikasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah dan Kantor Staf Presiden (KSP).



Presiden Prabowo Subianto. Foto/Tangkapan layar YouTube Setpres

"Apakah Pak Dudung, Pak Qodari, dan kemudian ditambah Pak Hasan Nasbi yang melekat sebagai Utusan Khusus Bidang Komunikasi itu mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah. Kalau misalnya memang jalan di tempat, ya berarti memang aspek yang kedua dari dimensi yang saya bahas tadi, yakni dimensi politiknya lebih kental dari dimensi memperbaiki kinerja," jelasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istan Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pengangkatan Hanif Faisol Nurofiq dan Mohammad Jumhur Hidayat didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri, serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Selain itu, Presiden Prabowo turut melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Pengangkatan Hasan Nasbi berdasarkan pada Keppres RI Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Presiden juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/TPA/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Jejak Reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Diketahui, Kabinet Merah Putih merupakan kabinet yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Seiring waktu, terjadi enam kali reshuffle.

Reshuffle pertama terjadi pada Rabu, 19 Februari 2025. Saat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

Kedua, pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik 4 menteri dari 1 wakil menteri. Mereka adalah:

1.⁠ ⁠Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dia menggantikan Sri Mulyani.

2. ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia menggantikan Abdul Kadir Karding.

3.⁠ ⁠Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. Dia menggantikan Budi Arie Setiadi.

4.⁠ ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.

5.⁠ ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Ketiga, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo resmi melantik dua menteri. Mereka adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Sementara, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.

Selain itu, dilantik pula tiga wamen, yakni:

1. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia menggantikan Immanuel Ebenezer.

2. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, menggantikan Sulaiman Umar

3. ⁠Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, menggantikan Ferry J Juliantono.

Keempat, pada Rabu, 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Kedua wamen ini merupakan wamen baru alias tidak menggantikan pejabat sebelumnya.

Kelima, pada Kamis, 5 Februari 2026, Presiden Prabowo resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Reshuffle keenam dilakukan pada Senin, 27 April 2026. Yang dilantik adalah Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wamenko Bidang Pangan dan M Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengumumkan akan membuka layanan aduan yang beroperasi selama 24 jam untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dudung menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tugas pokok KSP sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

“Ya, maksud saya salah satunya program kegiatan tugas pokoknya dari KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah,” ungkap Dudung usai serah terima jabatan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2026)

Menurutnya, layanan ini mendesak untuk segera direalisasikan guna menyelaraskan berbagai program pemerintah yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah. Dengan adanya aduan langsung dari masyarakat, KSP dapat segera melakukan sinkronisasi dan penanganan.

“Ya, maksud saya salah satunya program kegiatan tugas pokoknya dari KSP itu adalah sebagai penyambung antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian, termasuk pemerintah daerah. Nah, ini yang kemudian nanti banyak program-program yang sering terjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seakan-akan seperti tumpang tindih,” kata Dudung.

“Nah, ini yang perlu kita selaraskan, sehingga kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat, ini secara langsung pasti bisa kita tangani atau kita salurkan nanti ke kementerian yang terkait. Kita akan membuka seluas-luasnya dan semakin banyak informasi-informasi yang secara langsung dari masyarakat, justru ini akan lebih penting sehingga kita bisa langsung menanganinya,” jelasnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Dudung menyebutkan bahwa layanan aduan ini akan hadir dalam bentuk posko fisik dan saluran telepon (hotline) yang dapat diakses oleh siapa saja. “Nanti berupa posko. Nanti akan saya buat di sini, termasuk ya nomor telepon yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat.”

Mengenai pelaporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Dudung memastikan bahwa laporan rutin akan tetap dilakukan. Namun, jika ditemukan masalah yang bersifat mendesak (urgent) atau menjadi titik buta (blind spot) dalam kebijakan prioritas, ia akan melaporkannya secara langsung kepada Presiden Prabowo.

“Kita komunikasikan dulu dengan kementerian tentunya karena yang bisa menangani adalah mereka sesuai dengan fungsinya. Dan kemudian dari hasil komunikasi itu, tindakannya kalau misalnya sudah clear, sudah tidak ada masalah, saya rasa juga kita lanjutkan saja,” pungkasnya.

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung sempat bersalaman, berbincang, dan tertawa bersama Presiden Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri dan pejabat baru di Istana Negara , Senin (27/4/2026) ini. Rocky mengungkapkan, saat berbincang dengan Prabowo, ia disebut Prabowo sebagai seorang disiden.

Diketahui, disiden merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mau menurut pemerintahnya karena menganggap pemerintah itu tidak sah atau pembangkang

"Ya pokoknya adalah. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu," kata Rocky kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Rocky menyebutkan, Prabowo menyampaikan ucapan tersebut dengan wajah bercanda. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya memang disiden. "Tapi Anda lihat wajahnya (Prabowo) wajah bercanda. Memang saya disiden,” ujar dia.

Rocky juga membeberkan isi obrolannya saat bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menuturkan, dirinya berbicara perihal ethics of care dan ethics of right bersama Teddy.

"Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah, bahasa tubuh kita ada dua tuh; bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi," jelasnya.

Rocky melanjutkan, "Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum."

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah kursi posisi Wamenko di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Diketahui, Hanif dilantik sebagai Wamenko Pangan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut Hanif, langkah tersebut merupakan bentuk respons cepat Presiden Prabowo terhadap dinamika ketahanan pangan nasional. Dia menjelaskan bahwa penunjukan ini telah melalui pertimbangan matang agar koordinasi dalam merealisasikan program strategis pemerintah dapat berjalan lebih akseleratif.

“Pertimbangan Presiden mendalam dan sangat memperhatikan dinamika terjadi tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung langkah pak Menko merealisasikan program unggulan Presiden,” ungkap Hanif kepada awak media usai dilantik.

Hanif menegaskan bahwa dirinya bersama tim akan langsung tancap gas untuk bekerja. Fokus utama dalam waktu dekat adalah mengawal program-program krusial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo.

“Insya Allah kami langsung akan kerja keras, besok kami sudah mulai kerja MBG dan seterusnya kita akan sentuh dan minta arahan pak Menko langkah-langkah apa yang kita jadikan,” tambahnya.

Ia optimistis dengan sinergi yang kuat di jajaran kementerian koordinator, hasil yang dicapai akan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. “Insya allah dengan kerja keras menghasilkan hal yang terbaik,” kata Hanif.

Terkait detail pembagian tugas antara Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator, Hanif menyebutkan bahwa hal tersebut akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

“Segera nanti Pak Menko berikan (pembagian kerjanya),” pungkasnya.

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerun g turut hadir dalam proses pelantikan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat di Istana Negara, Senin (27/4/2026) ini. Selain Rocky, Syahganda Nainggolan juga hadir dalam pelantikan itu.

Rocky Gerung terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Syahganda menggunakan kemeja batik. Terlihat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghampiri Rocky, Syahganda, dan Jumhur. Teddy pun berbincang santai dengan Rocky.

Bahkan, terlihat Rocky yang tertawa sembari menepuk pundak serta lengan Teddy. Selesai berbincang, Teddy terlihat bersalaman kembali dengan Rocky.

Setelah upacara pelantikan, Rocky Gerung juga bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terlihat Rocky yang memberikan gestur hormat saat Prabowo tengah berjalan menghampirinya dan Syahganda. Rocky terlihat memegang lengan kanan Prabowo sembari bersalaman dengan kepala negara. Rocky bahkan terlihat tertawa lebar di tengah momen salaman Prabowo dengan dirinya dan Syahganda.

Diketahui, selain Jumhur Hidayat, sejumlah pejabat lainnya yang dilantik hari ini adalah Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wamenko Pangan, M Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, serta Dudung Abdurachman menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Jabatan baru Qodari ini menggantikan Angga Raka Prabowo.

Sedangkan, posisi KSP yang ditinggalkan Qodari diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikelola KPK, Qodari tercatat memiliki kekayaan Rp261 miliar (Rp261.937.383.652).

Jumlah tersebut di laporkan pada 19 Januari 2025 sebagai laporan khusus awal menjabat Wakil Kepala KSP. Harta Qodari ini didominasi berupa tanah dan bangunan sebanyak 176 bidang.

Jumlah tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Palangkaraya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, Jakarta Pusat, dan Lampung Utara yang nilai totalnya Rp182.792.200.000.

Dalam laporan tersebut, Qodari tercatat memiliki tiga mobil dan satu motor yang nilainya Rp933.000.000. Adapun, mobil itu terdiri dari Kijang Innova 2018, Neta V-II 2024, Wuling Air EV Long Range 2022 dan motor Honda Rebel 2022.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp9.864.000.000, surat berharga Rp475.000.000, kas dan setara kas Rp70.718.520.875, serta harta lainnya Rp11.109.280.

Dalam laporan kekayaan itu, Qodari juga mencantumkan utang sebesar Rp2.856.446.503. Dengan demikian, kekayaan Qodari di angka Rp261.937.383.652.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik menteri, wakil menteri, dan sejumlah pejabat lainya di Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026) ini. Dalam pelantiikan tersebut, hadir pula tokoh yang dikenal kritis pada era Joko Widodo (Jokowi) yakni Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan .

Diketahui, menteri yang dilantik pada hari ini adalah Jumhur Hidayat. Dia menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang menempati jabatan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Berdasarkan pantauan, Jumhur terlihat ditemani pihak keluarga dan sejumlah aktivis. Mereka di antaranya Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan.

Rocky terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Syahganda menggunakan kemeja batik. Seusai pelantikan, terlihat keduanya menyalami Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Selain Jumhur dan Hanif, pejabat yang dilantik adalah M Qodari mengisi posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Selanjutnya, Hasan Nasbi dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia, serta Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Jakarta (ANTARA) - Hanif Faisol Nurofiq pada Senin, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan sekaligus melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 27 April 2026.

Hanif menjabat sebagai Menteri LH di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024 sebelum berganti jabatan per hari ini.

Ia tidak asing dengan subjek lingkungan. Sebelum menjadi Menteri LH, ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Pria kelahiran Bojonegoro, 21 Maret 1971 ini dulunya juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal PTKL KLHK. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Hanif pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana ia menerima kenaikan pangkat luar biasa dari Jokowi.

Hanif memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di Kalsel. Ia dikenal sebagai tokoh di balik inisiatif Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Hanif menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel saat peringatan HUT ke-48 Korpri.

Selain itu, ide besar Hanif dalam mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) juga mendapat apresiasi dari Menteri KLH saat itu, Siti Nurbaya Bakar, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel.

Kemudian, pada 2020, Hanif dipanggil untuk berkontribusi di tingkat nasional sebagai Sekretaris Ditjen PKTL, sebelum akhirnya memimpin direktorat jenderal tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam upacara di Istana Negara, Senin (27/4/2026). Jumhur menggantikan Hanif Faisol yang kini digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pelantikan ini merupakan bagian dari perombakan sejumlah pejabat negara. Selain Jumhur, Presiden juga melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), serta Hasan Nasbi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Nama lain yang dilantik yakni Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Jumhur Hidayat. Ia berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Latar Belakang dan Pendidikan Jumhur Hidayat

Dikutip dari berbagai sumber, Muhammad Jumhur Hidayat lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 18 Februari 1968. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata dan Ati Amiyati.

Pendidikan dasar Jumhur ditempuh di SD Negeri Menteng 02 Pagi, Jakarta Pusat pada 1974–1980. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cikini sebelum pindah ke SMP Negeri 1 Denpasar, Bali, mengikuti penugasan orang tuanya.

Pendidikan menengah atas juga ia jalani di Bali, yakni di SMA Negeri 1 Denpasar, sebelum akhirnya menyelesaikan sekolah di SMA 3 Bandung.

Memasuki jenjang perguruan tinggi, Jumhur menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung ( ITB ). Semasa kuliah, ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang aktif memimpin berbagai aksi demonstrasi. Pada 1989, ia bahkan harus menjalani hukuman penjara karena menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini.

Setelah itu, Jumhur kembali melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Nasional (Unas) pada jurusan Teknik Fisika dan berhasil menyelesaikan studinya pada 1996.

Tidak berhenti di situ, ia juga menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar Master of Science (M.Sc.) di bidang sosiologi.

Selain pendidikan formal, Jumhur juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kursus internasional, di antaranya program Strategi Alternatif Pembangunan di Asia Tenggara di Kuala Lumpur (1992), pelatihan demokrasi di Manila (1996), hingga program penguatan serikat pekerja yang diselenggarakan oleh ILO-Norwegia pada tahun 2000.

Karier dan Pengalaman Organisasi

Sebelum menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup , Jumhur dikenal sebagai tokoh buruh nasional. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

JAKARTA - Hasan Nasbi kembali masuk ke dalam lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyusul dilantiknya Hasan Nasbi sebagai utusan Presiden Bidang Komunikasi pada Senin (27/4/2026).

Diketahui, sebelumnya Hasan pernah berada di lingkaran Presiden Prabowo kala menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Sayangnya, dia menjadi salah satu pejabat yang dicopot Presiden saat melakukan reshuffle Kabinet pada 17 September 2025.

Namun, dalam periode yang sama Hasan diketahui telah ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. Penunjukkan itu ternyata sudah dilakukan pada 11 September, atau hampir sepekan sebelum dirinya terkena reshuffle.

Dari latar belakang pendidikan, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979 itu mengenyam kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI).

Selain dari pendidikan formal, Hasan juga mempelajari dunia politik dari organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di mana, dia sendiri pernah menjabat sebagai Ketua HMI Komisariat UI pada 2000.

Kemudian, Hasan melanjutkan perjalanannya dengan ikut serta mendirikan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Tan Malaka yang didirikan pada Juni 2002. Kemudian, dia juga pernah bekerja di media nasional selama sekitar 1 tahun pada 2005 hingga 2006.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Selain itu, Hasan juga ternyata memiliki rekam jejak sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga tahun 2008. Sampai akhirnya, Hasan mendirikan lembaga survei bernama Cyrus Network.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hasan Nasbi untuk menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026) hari ini.

Adapun keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Usai pembacaan Keppres, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Setelahnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik.