JAKARTA - Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyambut baik terpilihnya salah satu pimpinan lembaga tersebut Moh Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) dalam reshufle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (27/4/2026) sore. Syahganda menyebut bahwa Jumhur akan bertarung melawan oligarki yang merusak lingkungan.

Menurut Syahganda, masuknya Jumhur Hidayat dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto bukan saja merepresentasikan kaum buruh, tetapi juga aktivis yang konsisten berada di jalur perjuangan. “Ini adalah perjuangan panjang dari para aktivis, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara hingga menjadi menteri," kata Syahganda saat silaturahmi Great Institute dengan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat di Sekretariat Great Institute, Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026) malam.

Syahganda mengaku dalam acara itu sebenarnya dirinya galau karena perjuangan buruh membuahkan posisi Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Syahganda, Jumhur akan bertarung melawan oligarki yang merusak lingkungan. “Ini bukan soal jabatan tapi sebuah perang baru," tegas Syahganda.

Karena melawan oligarki, Syahganda melihat Presiden Prabowo memilih representasi buruh. “Jumhur adalah avand guard melawan oligarki," tegas Syahganda seraya meminta para aktivis yang hadir dalam silaturahmi itu terus mendukung Moh Jumhur Hidayat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri LH.

Dalam kesempatan sama, Menteri LH Moh Jumhur Hidayat mengaku tugasnya sangat berat karena menegakkan enviromental ethics di tengah arus kebutuhan investasi. "Ini tidak seperti Menteri PU atau menteri lainnya yang lebih disukai masyarakat karena fokusnya membangun," ujarnya.



Sementara dirinya sebagai Menteri LH berusaha menegakkan ethics yang diakibatkan oleh pembangunan itu sendiri. Namun, Jumhur mengaku dirinya siap menghadapi tantangan tersebut sebagaimana yang dilakukannya sebagai aktivis selama ini.

Untuk itu, Jumhur berharap dukungan dari sesama aktivis, para buruh dan seluruh masyarakat dalam menegakkan enviromental ethics itu. Acara silaturahmi itu turut dihadiri antara lain tokoh Malari Hariman Siregar, Rocky Gerung, Hilmi Rahman Ibrahim, Sunarti, Ardianto, Daeng Wahidin, Poppy Dharsono, dan Ahmad Yani.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik menteri, wakil menteri, dan sejumlah pejabat lainya di Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026) ini. Dalam pelantiikan tersebut, hadir pula tokoh yang dikenal kritis pada era Joko Widodo (Jokowi) yakni Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan .

Diketahui, menteri yang dilantik pada hari ini adalah Jumhur Hidayat. Dia menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang menempati jabatan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Berdasarkan pantauan, Jumhur terlihat ditemani pihak keluarga dan sejumlah aktivis. Mereka di antaranya Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan.

Rocky terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Syahganda menggunakan kemeja batik. Seusai pelantikan, terlihat keduanya menyalami Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Selain Jumhur dan Hanif, pejabat yang dilantik adalah M Qodari mengisi posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Selanjutnya, Hasan Nasbi dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia, serta Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak pemerintah membebaskan para aktivis yang ditangkap. Menurutnya, kritik aktivis adalah bagian dari demokrasi.

Hal ini dilatarbelakangi dari gencarnya penangkapan aktivis sejak demo pada akhir Agustus 2025. Selain itu, Syahganda menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung.

"Jadi memang kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar teman-teman yang ditangkap itu dibebaskan. Itu adalah sikap kita untuk melihat bahwa aktivis-aktivis pro-demokrasi dan politik itu tidak boleh dipenjara di dalam era demokrasi ini," kata Syahganda saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Dia menyoroti penangkapan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, yang kini ditahan oleh polisi. Menurutnya, jika Delpedro terbukti tidak bersalah, maka wajib dibebaskan.

"Jadi ini kita lihat di pengadilan nanti apakah mereka itu misalkan Delpedro dan siapa lagi itu, yang dari Sahdan, Gejaya memanggil, apa segala, ya kalau mereka betul-betul tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan lain-lain, ya sebaiknya jangan ditahan. Maksudnya sudah nanti dibebaskan aja gitu. itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR," ujarnya.

Namun, dia mengecualikan bagi para aktivis yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas publik.

Adapun dari survei yang dilakukan Great Institute, 81,8% responden menilai kebebasan berpendapat di era Prabowo lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% mengatakan tidak setuju.

Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 - 19 Oktober 2025 melalui API.

JAKARTA - Lembaga Great Institute merilis hasil telaah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas publik puas dengan setahun pemerintahan Prabowo.

“Kami bukan oposisi, tapi akal sehat mengharuskan kami tetap kritis. Basis kami data, informasi, dan akal sehat. Metodologi kami tidak pernah disembunyikan,” kata Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan di Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Di tengah pembukaan, Syahganda ditanya soal gejolak demonstrasi akhir Agustus lalu. “Jika benar sekitar 9.000 aktivis ditangkap, mereka harus segera dibebaskan, kecuali yang terbukti terlibat huru-hara,” tegasnya.

Publik, baginya, tidak boleh kehilangan ruang bernapas. Setelah itu, perhatian ruangan beralih ke layar paparan.

Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto membeberkan bahwa 85,8% publik menyatakan puas dengan kinerja setahun pemerintahan Prabowo. “Masyarakat merasakan langsung kebijakan, khususnya program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi desa melalui koperasi,” ujarnya.

Di balik angka itu, terdapat struktur keyakinan publik. Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bermanfaat oleh 89,8% responden, 71,8% percaya Koperasi Merah Putih akan memperbaiki ekonomi desa dan akses modal, 71,8% merasa ekonomi rumah tangga mereka membaik, dan 62,1% menyebut daya beli naik.

Dari dapur sekolah hingga koperasi desa, dari harga pangan di pasar sampai dompet rumah tangga, keputusan politik dirasakan di meja makan rakyat. Di ranah politik, kecenderungan serupa muncul.

Sebanyak 89,8% responden menilai pemberantasan korupsi lebih baik dibanding periode sebelumnya. Kemudian, 81,8% menyebut kebebasan berpendapat membaik, dan 89,8% menilai politik luar negeri Indonesia tampil lebih tegas, terutama dalam soal Palestina.

Data demi data disampaikan, tetapi catatan-catatan kritis terus mengalir. Para peneliti Great Institute mengingatkan soal tekanan impor, tantangan memperkuat industri nasional, tingginya pekerja informal, serta perlunya menjaga ruang demokrasi ketika negara memperluas peran.

Kepala Desk Politik Hanief Adrian merangkum dengan satu kalimat tenang. “Optimisme tanpa pengawasan bisa menyesatkan. Kita mendukung, tapi tetap mengawal,” ujarnya.

Di akhir acara, Syahganda kembali mengambil mikrofon. Ia tidak mengulang angka, tidak pula memberi tepuk bahu pada pemerintah. Kalimatnya pendek, padat, dan berhenti tepat di batas yang wajar bagi lembaga riset yang menghormati independensi.

“Angka-angka ini adalah suara rakyat. Suara itu bukan hanya pujian. Itu amanat dan ujian,” ujarnya.

Di luar gedung, Jakarta tetap gaduh seperti biasa. Tapi di ruangan itu, data baru saja berbicara dan negara setidaknya hari ini, terlihat berjalan dengan keyakinan dan kewaspadaan yang hampir seimbang.

Great Institute menyimpulkan satu hal bahwa kepercayaan publik tinggi, optimisme tumbuh, dan akal sehat harus tetap berjaga.