Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengantisipasi perluasan kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal pada Oktober 2026 melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kepala BPJPH Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Barang (halal) yang masuk ke Indonesia, diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan itu wajib bersertifikat halal,” kata Babe Haikal di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kewajiban tersebut mencakup penetapan status produk, baik halal maupun non-halal, yang harus dinyatakan melalui sertifikasi dan pelabelan sesuai ketentuan.

Babe Haikal menjelaskan kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan lainnya.

Ia menyebut perluasan ketentuan pada Oktober 2026 antara lain mencakup meat bone meal, tekstil, dan barang gunaan lain yang bersentuhan langsung dengan kulit.

“Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang,” ujarnya.

Menurut dia, BPJPH perlu melakukan antisipasi agar produk yang belum memiliki label halal atau non-halal tidak telanjur beredar ketika ketentuan tersebut berlaku.

Babe Haikal mengatakan BPJPH telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), serta akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Ia menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup integrasi data dan informasi khususnya dengan pihak Barantin, agar pemerintah dapat mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halalnya.

Menurutnya, pemeriksaan halal dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sejak negara asal melalui mekanisme inspeksi.

“Di negara asal itu kita sedang buat dan sudah kita uji coba di beberapa negara namanya inspeksi,” tuturnya.

Ia menyebut uji coba inspeksi telah dilakukan di Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, dan Korea.

BPJPH juga mengantisipasi laporan adanya temuan meat bone meal yang mengandung porcine sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa produk non-halal tetap dapat masuk ke Indonesia, tetapi wajib diberi label non-halal.

“Semua boleh masuk karena kita negara yang bebas. Yang halal kasih (label) halal, yang non-halal kasih (label) non-halal,” ucap Babe Haikal.

BPJPH mencatat jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai lebih dari 9,6 juta produk hingga 2025, dengan total jutaan sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Selain itu, program percepatan sertifikasi halal juga terus diperluas, termasuk melalui pemberian kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengapresiasi Lotte Mart sebagai salah satu supermarket asal Korea Selatan yang telah bersertifikat halal dan dinilai berhasil menerapkan sistem jaminan produk halal dengan baik di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan saat BPJPH melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lotte Mart yang berlokasi di Mall Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

“Itulah mengapa produk dari investasi asing, justru lebih care lebih peduli, lebih ikut aturan, Lotte adalah salah satu yang paling baik,” ujar Haikal, dikutip dari siaran pers.

Dia menjelaskan, sidak tersebut merupakan bagian dari rutinitas BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi halal di lapangan.

“Ini adalah rutinitas kami untuk melakukan cek dan ricek ke pasar. Sekarang kami masuk ke mall, dan Lotte Mart di Mall Gandaria City menjadi salah satu yang kami kunjungi,” jelasnya.

Menurut Haikal, Lotte Mart telah mengantongi sertifikasi halal untuk tingkat toko sejak tahun lalu. Namun, sertifikasi tersebut tidak menghentikan proses pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH.

“Setelah halal bukan berarti selesai, tidak. Kami akan tetap melakukan kunjungan sebagai bentuk pengawasan. Ini adalah salah satu buktinya,” tambahnya.

Dalam sidak tersebut, BPJPH menemukan bahwa produk nonhalal tetap dijual, tetapi telah dipisahkan dengan jelas dari produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Produk nonhalal di sini ada, tapi sesuai regulasi terpisah dari produk yang halal. Negara hanya mengatur taruhlah label nonhalal, beri jarak antara yang halal dan nonhalal jika itu dalam bentuk kemasan, tetap dijual boleh,” jelas Haikal.

Lebih lanjut, dia mengingatkan para pelaku usaha ritel untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebelum tenggat waktu Oktober 2026.

“Kami ingatkan kepada para retailer bahwa kewajiban halal akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Segera diurus dan diproses. Kami juga membuka peluang solusi agar tidak memberatkan pelaku usaha,” tegasnya.

Kewajiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal, termasuk dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

“Bukan hanya produknya, tetapi juga sumber, proses penyimpanan, hingga pengirimannya harus sesuai ketentuan,” ujarnya.

BPJPH juga mengingatkan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, mulai dari surat peringatan hingga denda. Namun, menurut Haikal, dampak terbesar adalah hilangnya kepercayaan konsumen.

“Jika tidak patuh, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Itu sanksi yang paling besar,” katanya.

Haikal mendorong pelaku usaha untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai strategi meningkatkan daya saing sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen.

“Menangkan persaingan dengan membuat customer nyaman dan tenang. Kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan menyajikan produk yang halal. Terus yang tidak halal bagaimana? pasang label non halal kan simpel, bukan dilarang bukan tidak boleh seperti yang ada di Lotte Mart ini. Yang diinginkan keterbukaan,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan Lotte Mart menyampaikan bahwa penerapan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis mereka.

“Dengan adanya sertifikasi halal, respons pelanggan menjadi semakin baik. Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi, dengan semakin banyaknya customer yang datang ke toko kami,” ungkapnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa perjanjian kerja sama resiprokal antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat tidak menghapus kewajiban sertifikasi dan label halal bagi produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia.

Perjanjian kerja sama dagang resiprokal tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump pada 19 Februari 2026 di Washington, D.C.. Kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan hubungan perdagangan bilateral kedua negara.

Lembaga tersebut mengatakan sehubungan dengan itu, isu yang berkembang di ruang publik bahwa produk asal Amerika Serikat dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal adalah tidak benar. Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya.

"Seluruh produk yang termasuk kategori wajib halal dan masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk impor dari Amerika Serikat dan negara lain, tetap harus memenuhi ketentuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal sesuai regulasi," tegas Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Senin (23/2) dalam keterangan resminya.

Sedangkan untuk produk nonhalal dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun mekanisme kerja sama resiprokal atau Mutual Recognition Agreement (MRA) merupakan bentuk pengakuan kesetaraan standar dan sistem jaminan halal antara BPJPH dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang telah melalui proses asesmen dan evaluasi ketat. Mekanisme ini tidak berarti penghapusan kewajiban halal, melainkan penyederhanaan prosedur melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal luar negeri yang telah diakui.

Saat ini, terdapat lima LHLN di Amerika Serikat yang telah melakukan MRA dengan BPJPH, yaitu Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), American Halal Foundation (AHF), Islamic Services of America (ISA), Halal Transactions, Inc. / Halal Transactions of Omaha (HTO), serta Islamic Society of Washington Area melalui Halal Certification Department (ISWA). Kelima lembaga tersebut telah melalui proses asesmen dan evaluasi sesuai ketentuan BPJPH sebelum memperoleh pengakuan kesetaraan sistem jaminan halal.

"Kerja sama resiprokal bukanlah penghapusan kewajiban halal. Setiap produk yang wajib halal dan masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikat halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara hadir untuk memastikan perlindungan konsumen Muslim tetap terjaga," lanjutnya.Ia menambahkan bahwa pengakuan timbal balik justru memperkuat tata kelola halal global tanpa mengurangi kedaulatan regulasi Indonesia.

BPJPH juga memastikan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 tetap berjalan konsisten, transparan, dan akuntabel, termasuk terhadap produk impor.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperluas kerja sama internasional di sektor industri halal.

Melalui Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, Abd. Syakur, BPJPH menggelar pertemuan bilateral dengan Kamar Dagang Istanbul (Istanbul Ticaret Odası/ITO) di Hotel Grand Hyatt, Jumat (14/11).

Dalam kesempatan tersebut, Abd. Syakur menyampaikan paparan komprehensif mengenai regulasi halal Indonesia serta mekanisme sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha luar negeri.

Ia menegaskan bahwa kerja sama bilateral ini membuka peluang besar bagi peningkatan penetrasi produk halal Indonesia ke pasar Turki dan memperkuat hubungan usaha kedua negara.

"Standarisasi halal menjadi jembatan penting untuk memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha. Kami siap memberikan informasi mengenai mekanisme sertifikasi halal Indonesia agar pelaku industri Turki dapat memahami proses dan peluang kerja sama yang ada," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Abd. Syakur juga menjelaskan ketentuan dasar dalam UU 33/2014 Pasal 4, yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Meski demikian, produk yang menggunakan bahan haram tetap dapat dipasarkan di Indonesia selama pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada kemasan.

Ia juga memaparkan dua skema pengajuan sertifikasi halal bagi produk luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Pertama, Sertifikasi di Indonesia, melalui pendaftaran ke BPJPH melalui platform SIHALAL. Kedua, Sertifikasi di negara asal, melalui Foreign Halal Certification Body (HCB) yang telah diakui BPJPH.

Selain itu, kata Abd. Syakur, saat ini BPJPH telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan dua lembaga halal luar negeri (LHLN) di Turki, yaitu; GIMDES (Ruang lingkup: makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi, jasa penyembelihan), dan HAFSA (Ruang lingkup: makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi).

Kemudian, terdapat empat lembaga lainnya kini tengah dalam proses penjadwalan asesmen, yaitu; TSE Global (International Confirmity Assessment Services), KAS Uluslararası Sertifikasyon Gözetim Ve Teknik Kontrol Hizmetleri Limited Sirketi, BOSS Sertifikasyon A.S., dan World Halal Trust Certification and Consultancy LLC.

Kerja sama halal ini menjadi semakin relevan melihat kinerja perdagangan kedua negara yang terus meningkat. Pada tahun 2024, perdagangan bilateral Indonesia-Turki mencapai US$ 2,82 miliar, tumbuh 22,7%.

Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 2,04 miliar, didorong peningkatan impor Turki dari Indonesia yang naik 28,9%, sementara ekspor Turki ke Indonesia turun 6,1%.

Tren positif berlanjut pada Januari-Juni 2025, dengan total perdagangan mencapai US$ 1,39 miliar, naik 11,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor Turki dari Indonesia tumbuh 5,4% menjadi US$ 1,16 miliar, sementara ekspor Turki ke Indonesia melonjak 52,3% menjadi US$ 237,75 juta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memiliki modal besar dalam ekosistem industri halal karena memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan permintaan yang terus meningkat. Konsumsi rumah tangga Indonesia pada semester I2025 mencapai Rp3.226,1triliun, didorong oleh populasi Muslim yang mencapai sekitar 245juta jiwa.

"Ini adalah modal utama kita, sehingga Indonesia bukan hanya sekadar pasar, tetapi juga harus menjadi produsen dan pemain utama industri halal global," kata Menperin Agus Gumiwang di Jakarta, Selasa (20/10/2025).

Dalam sektor industri halal, Indonesia ditargetkan bisa naik ke posisi pertama. Pasalnya berdasarkan laporan State of The Global Islamic Economy Report (SGIER) tahun 2024-2025, Malaysia dan Saudi Arabia berada di posisi pertama dan kedua dalam ekosistem industri halal dunia.

Sedangkan saat ini Indonesia menempati peringkat ke-3 atau tepat di bawahnya. Penilaian tersebut berdasarkan komponen finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, sosial, dan inovasi.

Ada 6 bidang subsektor dalam industri halal, dimana dari sisi makanan halal, Indonesia berada di posisi keempat, setelah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Sementara pada sektor farmasi dan kosmetik halal, Indonesia berada di bawah Malaysia.

"Secara sektoral dalam penilaian ekosistem halal, dari enam sektoral untuk Indonesia, Indonesia menjadi negara paling unggul untuk modest fashion," kata Agus.

"Modest fashion kita berada di peringkat pertama dengan skor 106,5, farmasi dan kosmetik halal peringkat kedua dengan skor 85,8, dan makanan halal kita masih pada peringkat keempat dengan skor 76,78," lanjutnya.

Adapun konsumsi produk di enam sektor ekonomi syariah global telah menembus 2,43triliundolarAS pada 2023 dan diperkirakan melonjak ke 3,36triliundolar AS pada 2028.

Namun, meskipun indikator dan posisi Indonesia semakin menguat, tantangan cukup nyata. Infrastruktur produksi, nilai tambah yang masih rendah, serta ketergantungan bahan baku dan produk impor menjadi hambatan yang perlu diurai

"Masih banyak sekali yang bisa kita lakukan, kita kerja dan kita perbaiki untuk melihat potensi dari ekonomi halal yang begitu besar," ujarnya.