Bisnis.com, JAKARTA- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengapresiasi Lotte Mart sebagai salah satu supermarket asal Korea Selatan yang telah bersertifikat halal dan dinilai berhasil menerapkan sistem jaminan produk halal dengan baik di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan saat BPJPH melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lotte Mart yang berlokasi di Mall Gandaria, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

“Itulah mengapa produk dari investasi asing, justru lebih care lebih peduli, lebih ikut aturan, Lotte adalah salah satu yang paling baik,” ujar Haikal, dikutip dari siaran pers.

Dia menjelaskan, sidak tersebut merupakan bagian dari rutinitas BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi halal di lapangan.

“Ini adalah rutinitas kami untuk melakukan cek dan ricek ke pasar. Sekarang kami masuk ke mall, dan Lotte Mart di Mall Gandaria City menjadi salah satu yang kami kunjungi,” jelasnya.

Menurut Haikal, Lotte Mart telah mengantongi sertifikasi halal untuk tingkat toko sejak tahun lalu. Namun, sertifikasi tersebut tidak menghentikan proses pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH.

“Setelah halal bukan berarti selesai, tidak. Kami akan tetap melakukan kunjungan sebagai bentuk pengawasan. Ini adalah salah satu buktinya,” tambahnya.

Dalam sidak tersebut, BPJPH menemukan bahwa produk nonhalal tetap dijual, tetapi telah dipisahkan dengan jelas dari produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Produk nonhalal di sini ada, tapi sesuai regulasi terpisah dari produk yang halal. Negara hanya mengatur taruhlah label nonhalal, beri jarak antara yang halal dan nonhalal jika itu dalam bentuk kemasan, tetap dijual boleh,” jelas Haikal.

Lebih lanjut, dia mengingatkan para pelaku usaha ritel untuk segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebelum tenggat waktu Oktober 2026.

“Kami ingatkan kepada para retailer bahwa kewajiban halal akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Segera diurus dan diproses. Kami juga membuka peluang solusi agar tidak memberatkan pelaku usaha,” tegasnya.

Kewajiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal, termasuk dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

“Bukan hanya produknya, tetapi juga sumber, proses penyimpanan, hingga pengirimannya harus sesuai ketentuan,” ujarnya.

BPJPH juga mengingatkan adanya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, mulai dari surat peringatan hingga denda. Namun, menurut Haikal, dampak terbesar adalah hilangnya kepercayaan konsumen.

“Jika tidak patuh, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Itu sanksi yang paling besar,” katanya.

Haikal mendorong pelaku usaha untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai strategi meningkatkan daya saing sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen.

“Menangkan persaingan dengan membuat customer nyaman dan tenang. Kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan menyajikan produk yang halal. Terus yang tidak halal bagaimana? pasang label non halal kan simpel, bukan dilarang bukan tidak boleh seperti yang ada di Lotte Mart ini. Yang diinginkan keterbukaan,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan Lotte Mart menyampaikan bahwa penerapan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis mereka.

“Dengan adanya sertifikasi halal, respons pelanggan menjadi semakin baik. Bahkan hasilnya melebihi ekspektasi, dengan semakin banyaknya customer yang datang ke toko kami,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengungkapkan sejumlah hambatan menuju penerapan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026, yakni batas sertifikasi halal wajib bagi produk makanan, minuman, penyembelihan hewan, hingga bahan baku pada 17 Oktober 2026 mendatang.

Kepala BPJPH Haikal Hassan menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih mengupayakan sosialisasi sertifikasi halal maupun pencantuman label halal dengan baik, mengingat adanya pesan yang belum tersampaikan di masyarakat. Hal ini mencakup simpang siur informasi bahwa produk nonhalal akan dinyatakan ilegal oleh pemerintah.

“Mengingat di sosial media itu luar biasa hambatan dalam menuju WHO, hambatan ini karena enggak memahami. Kenapa saya katakan enggak memahami? Karena dikatakan oleh biasa, yang tidak suka dengan pemerintah, menyatakan [produk nonhalal] ilegal. Itu digembar-gemborkan,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Senin (9/2/2026).

Dia menegaskan, penerapan wajib halal bukan bertujuan untuk membuat produk nonhalal menjadi ilegal, melainkan untuk memberikan batas yang jelas.

Menurut Haikal, pencantuman logo halal pada suatu produk menandakan bahwa produsen telah memperoleh sertifikasi halal, sedangkan logo nonhalal dicantumkan untuk produk di luar kriteria halal tersebut.

“Sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol, itu enggak ada masalah sebenarnya. Silakan. Negara cuma minta mencantumkan bahwa itu nonhalal,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pekerjaan BPJPH terus dikuatkan untuk membangun ekosistem dan melaksanakan wajib halal, khususnya di 119 kabupaten/kota di Tanah Air.

Haikal menjelaskan bahwa tak hanya dari aspek personel, aspek peraturan daerah pun tengah digodok dalam menyambut wajib halal. Pihaknya menggandeng Kementerian Dalam Negeri yang berwenang memberikan sertifikat halal dari anggaran daerah berdasarkan aturan yang berlaku.

“Kenapa 119? Karena ini persentasenya sudah mencapai 78%. Jadi kita menghemat anggaran dulu dengan cara seperti ini,” ujar Haikal.

Adapun, ketentuan wajib halal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 42/2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal. Menilik beleid tersebut, kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan termaktub pada Pasal 160.

Bagi pelaku usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban ini ditetapkan sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, atau telah berlaku sejak tahun lalu. Namun, kewajiban serupa bagi pelaku usaha mikro dan kecil diperpanjang hingga 17 Oktober 2026.

Sementara itu, Pasal 161 PP No. 42/2024 mencakup pengaturan wajib halal bagi produk obat-obatan, kosmetik, dan sejumlah barang lainnya dengan masa penahapan beragam.