Tanpa diagnosis yang jelas, niat pemerintah untuk menata impor gula rafinasi lewat skema satu pintu BUMN tidak akan menyelesaikan masalah bocornya gula rafinasi ke pasar konsumsi maupun kerugian yang dialami BUMN. Jika dipaksakan, kebijakan ini dapat berpotensi merusak rantai pasok industri yang selama ini mengandalkan impor dan menciptakan praktik rente dalam tata niaga gula rafinasi di Indonesia. Untuk itu, hal yang lebih mendesak adalah pembenahan di internal BUMN, bukan hanya dari sisi manajemen, tetapi juga operasional.

Memahami Kompleksitas Industri Gula

Industri gula nasional terdiri dari tiga produk yang berbeda, yakni Gula Kristal Mentah (GKM) sebagai bahan baku, Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi rumah tangga, dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri makanan, minuman, dan farmasi. Dalam praktiknya, mayoritas impor yang dilakukan adalah GKM yang dimurnikan menjadi GKR di dalam negeri.

Artinya, impor GKR sebenarnya mengambil porsi kecil dalam rantai pasok. Dalam konteks ini, fokus kebijakan pada impor GKR perlu dipertanyakan. Jika masalah utama terletak pada struktur pasokan dan distribusi, mengendalikan titik yang relatif kecil tidak akan memberikan dampak signifikan.

Saat ini, pemerintah mengemukakan alasan kebijakan satu pintu karena dugaan kebocoran GKR ke pasar konsumsi. Namun, belum ada penjelasan yang transparan mengenai skala dan sumber kebocoran tersebut.

Pada 2025, Kementerian Perdagangan menunjukkan indikasi kebocoran di tingkat distribusi lokal, yakni dua koperasi dan beberapa UMKM yang diduga melakukan penyimpangan distribusi. Isu ini menegaskan bahwa titik lemah ada pada pengawasan rantai distribusi domestik, bukan otomatis pada importir.

Gula, menurut Pasal 2 Keppres Nomor 57 Tahun 2004, merupakan barang dalam pengawasan. Meskipun merembes, sesuai Pasal 17 Permendag Nomor 17 Tahun 2022, pemerintah memiliki kelemahan dalam penegakan hukum. Contohnya, mereka hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis meskipun ada “koperasi nakal” yang menyalurkan GKR tanpa izin atau masanya sudah habis.

Lebih mendasar, persoalan industri gula nasional tampak terletak pada daya saing dan efisiensi BUMN. PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo) dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp680 miliar pada 2025. Angka ini menjadi sinyal bahwa masalah bukan hanya sekadar tekanan harga dari impor, tetapi juga tata kelola, efisiensi operasional, dan strategi pembelian bahan baku.

Dari sekitar 51 ribu hektare lahan yang dikelola, hanya sebagian kecil yang mampu memenuhi kebutuhan bahan baku sendiri. Selebihnya masih bergantung pada petani. Dalam kondisi ini, BUMN harus bersaing dengan swasta yang menawarkan skema pembelian lebih menarik, seperti pembayaran melalui sistem beli putus.

Bagi petani, pilihan ini rasional. Kepastian harga dan pembayaran menjadi faktor utama. Akhirnya, BUMN terjebak dalam dilema: menaikkan harga dan berisiko tidak terserap pasar, atau menahan harga dan kehilangan pasokan bahan baku. Ini menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada persoalan efisiensi dan daya saing.

Narasi lain yang sering muncul adalah bahwa produksi petani tidak terserap. Namun, data menunjukkan gambaran yang berbeda. Produksi gula nasional meningkat dari 2,23 juta ton (2023) menjadi 2,46 juta ton (2024), dengan proyeksi 2025 bahkan mencapai 2,67 juta ton. Di sisi lain, kebutuhan nasional mencapai sekitar 6,7 juta ton per tahun.

Dalam kondisi defisit, hasil produksi petani seharusnya terserap pasar. JIka tidak terserap, penyebabnya lebih mungkin terkait intensif ekonomi dan kontrak pembelian, bukan kelebihan pasokan, sehingga banyak petani memilih menjual ke swasta karena skema pembayaran yang lebih cepat dan pasti.

Laporan tentang gula petani yang menumpuk di beberapa pabrik juga mempertegas kegagalan penyerapan dan pemasaran oleh pelaku domestik yang menunjukkan tata kelola dan daya tawar. Ini bukan bukti bahwa impor harus dihentikan.

Jangan Salah Diagnosis

Menata industri gula membutuhkan intervensi kebijakan yang berbasis pada diagnosis yang tepat. Memusatkan impor GKR pada satu entitas berisiko menambah lapisan birokrasi dan margin dalam rantai pasok. Penambahan titik pemasaran dapat mendorong harga bahan baku yang kemudian dapat menaikkan biaya produksi pabrik rafinasi dan membebani industri hilir serta konsumen akhir.

Sebagai tambahan, konsentrasi pada kewenangan juga dapat membuka peluang rente dan mengurangi transparansi yang memengaruhi stabilitas pasokan dan berbahaya bagi persaingan.

Melihat hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, perlunya penundaan implementasi impor satu pintu sampai ada audit rantai pasok yang independen dan transparan.

Kedua, negara perlu memiliki satuan tugas independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah untuk melakukan audit dan menelusuri kebocoran secara menyeluruh (termasuk sistem pelacakan dan penegakan terhadap penyimpangan di koperasi dan UMKM). Lembaga ini diperlukan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan, dan dapat membentuk transparansi publik secara riil.

Ketiga, reformasi internal BUMN dengan cara modernisasi pabrik, efisiensi biaya, perbaikan manajemen, dan strategi pembelian tebu yang kompetitif. Terakhir, perlu perbaikan intensif bagi petani untuk menjamin likuiditas.

Oleh sebab itu, pembentukan satuan tugas independen lebih dibutuhkan daripada memusatkan impor ke satu entitas. Jika satu pintu terjadi, maka itu berpotensi terhadap KKN. Dengan audit dan data rantai pasok yang jelas, pemerintah dapat memahami secara komprehensif mengapa permasalahan itu ada dan bagaimana memperbaiki tata kelola.

Kesalahan terbesar adalah menyederhanakan masalah kompleks menjadi solusi tunggal yang berisiko menimbulkan masalah baru sehingga langkah-langkah di atas perlu dipertimbangkan untuk menyasar akar masalah, bukan sekadar memindahkan masalah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co menjadi sorotan setelah mencatat kerugian Rp 680 miliar pada 2025.

Tekanan terhadap subholding gula milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN Group dinilai tidak hanya berasal dari maraknya gula rafinasi di pasar konsumsi.

Masalah juga terkait manajemen dan struktur industri gula nasional.

Gula rafinasi yang seharusnya untuk industri diduga masuk ke pasar konsumsi. Kondisi ini menekan daya saing gula produksi dalam negeri.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kerugian tidak hanya dipicu faktor tersebut.

Ia menyoroti kinerja manajemen yang dinilai belum optimal. Sugar Co dibentuk pada 2022 melalui konsolidasi sejumlah pabrik gula milik PTPN Group.

Namun, kinerjanya dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

Luas lahan perusahaan diperkirakan sekitar 51.000 hektare. Angka ini hanya mampu memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan tebu. Sekitar 90 persen pasokan masih bergantung pada pihak eksternal, terutama petani.

“Jadi relatif meskipun sudah dikonsolidasi kinerjanya gak berubah. Sugar Co itu kalau digabung keseluruhannya lahan yang dimiliki, kalau saya gak salah ingat itu hanya 51.000. Nah itu kira-kira berapa persen dari kebutuhan tebu hanya 10 persen. Sisanya 90 persen,” ujar Khudori.

Ketergantungan ini membuat struktur bisnis belum mandiri dari sisi bahan baku.

Pada awal pembentukan, Sugar Co sempat menawarkan hingga 49 persen saham kepada investor. Namun, minat pasar dinilai belum terlihat signifikan.

Khudori juga menyoroti perubahan pola transaksi di tingkat petani sejak 2020.

Sistem beli putus semakin berkembang. Petani menjual tebu langsung ke pabrik dan menerima pembayaran di muka. Skema ini menuntut pabrik memiliki kemampuan finansial yang kuat.

Pabrik gula BUMN harus bersaing dengan swasta yang mampu menawarkan harga lebih tinggi.

“Sebenarnya petani itu apapun dia makhluk ekonomi yang rasional ya jadi kalau kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian tidak memberikan insentif ekonomi yang baik, pasti dia exit dari pemerintah,” pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen memiliki pandangan berbeda.

Ia membantah kerugian disebabkan oleh gula rafinasi. Menurutnya, persoalan utama terletak pada manajemen.

“Bukan karena gula impor, tetapi manajemennya tidak kreatif dan tidak mampu bekerja optimal,” ungkap Soemitro.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sugar Co. Soemitro juga menyinggung kegagalan swasembada gula selama bertahun-tahun.

Kondisi ini dinilai terkait kebijakan yang tidak rasional dan kurang memperhatikan kondisi petani.

Pandangan ini sejalan dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) Ghimoyo. Ia mengakui kualitas gula produksi BUMN belum optimal.

Kondisi ini dipengaruhi usia pabrik yang sudah tua dan membutuhkan revitalisasi.

Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menyebut Sugar Co mencatat kerugian Rp 680 miliar pada 2025.

Menurut dia, kerugian dipicu harga yang tidak kompetitif dan impor gula rafinasi yang tidak terkendali.

“Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat harga yang tidak cukup baik, serta impor gula yang tidak terkontrol,” ucap Dony dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai kebocoran pasar harus segera diatasi. Tanpa perbaikan, industri gula nasional akan semakin tertekan.

“Kita harus melakukan transformasi di industri gula. Jika tidak ada perbaikan, perusahaan sebesar SGN saja bisa merugi, apalagi masyarakat,” katanya.

Pemerintah telah melakukan berbagai intervensi. Salah satunya melalui subsidi hingga Rp 1,5 triliun untuk menyerap gula dari petani.

Namun, langkah ini dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja industri gula nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengalihkan impor bahan baku gula rafinasi dari swasta ke badan usaha milik negara (BUMN) dinilai berpotensi menambah tekanan biaya di sektor industri dan tidak menyentuh akar persoalan distribusi gula.

Usulan tersebut disebutkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI pada 8 April 2026, sebagai upaya menekan kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi, mengurangi kerugian Sugar Co, sekaligus mendorong swasembada gula. Namun, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

“Pengalihan impor itu bukan solusi. Kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik-titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal, kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” jelas Khudori dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kenaikan harga bahan baku pada akhirnya akan diteruskan oleh industri rafinasi ke sektor makanan, minuman, hingga farmasi sehingga konsumen menjadi pihak yang menanggung beban akhir.

Khudori juga mengingatkan bahwa kebijakan serupa berisiko mengulang pengalaman sebelumnya, seperti impor daging kerbau dan kedelai oleh BUMN yang dinilai tidak efektif.

“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi berdikari dan PTPPI itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” paparnya.

Di sisi lain, dia menilai persoalan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi bukan terletak pada pelaku impor, melainkan lemahnya pengawasan distribusi serta tingginya selisih harga antara gula konsumsi dan gula rafinasi.

“Akar masalahnya itu ya pabrik gula konsumsi kita yang memang tidak efisien kan, terutama yang BUMN kan sehingga pasar itu harus dibelah, dipisahkan antara gula konsumsi dan gula rafinasi," jelasnya.

Terkait target swasembada, Khudori menilai capaian tersebut masih jauh dari realisasi, mengingat seluruh bahan baku gula industri masih bergantung pada impor.

“Tahun ini 3,2 juta ton ya gula mentahnya jadi masih jauh masih aja, kita masih ada impor, jadi gula konsumsi aja belum belum swasembada, apalagi gula industri," ujarnya.

Dia juga menyoroti kinerja Sugar Co yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan sejak konsolidasi lebih dari 30 pabrik gula. Upaya penawaran saham kepada investor pun belum membuahkan hasil.

Khudori mengungkap pada tahap-tahap awal Sugar Co sudah menawarkan sahamnya 49% ke investor, tetapi sampai sekarang tidak ada peminat. Sejak dibentuk Sugar Co, menurut Khudori, relatif tidak ada pertumbuhan yang menggembirakan.

“Jadi relatif meskipun sudah dikonsolidasi kinerjanya enggak berubah,” jelasnya.

Perubahan pola di tingkat petani, yang kini lebih banyak menggunakan sistem jual putus, juga menuntut kemampuan finansial lebih besar dari pabrik gula. Dalam kondisi ini, pabrik gula BUMN harus bersaing dengan swasta yang dinilai lebih agresif dalam menyerap bahan baku.

“Sebenarnya petani rasional ya, jadi kalau kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian tidak memberikan insentif ekonomi yang baik, pasti dia exit [tidak ikut] pemerintah,” pungkasnya.

JAKARTA - Rencana mengalihkan importasi bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI (8/4). Pengalihan itu diusulkan karena adanya dugaan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, untuk mengatasi kerugian Sugar.Co dan mencapai swasembada gula .

Menangggapi rencana tersebut, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengkritik rencana itu. “Pengalihan impor itu bukan solusi, kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal. Kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” jelas Khudori.

Kenaikan harga bahan baku itu nantinya akan dibebankan oleh industri rafinasi ke industri makanan minuman dan farmasi. Akhirnya konsumen yang akan memikul kenaikan biaya tersebut. Kebijakan tersebut menurutnya akan mengulang kegagalan pemerintah mencapai swasembada daging sapi dengan cara mengimpor daging kerbau dari India dan impor kedelai oleh BUMN.

Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?



“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal, karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi berdikari dan PTPPI itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” papar Khudori.

Pengawasan Distribusi Lemah

Terkait perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, menurut Khudori, bukan persoalan siapa yang melakukan impor bahan baku gula rafinasi. Perembesan itu berakar dari lemahnya pengawasan pemerintah dan tingginya disparitas antara harga gula rafinasi dan gula konsumsi.

“Akar problemnya itu ya pabrik gula konsumsi kita yang memang tidak efisien kan, terutama yang BUMN kan sehingga pasar itu harus dibelah, dipisahkan antara gula konsumsi dan gula raffinasi," jelasnya.

Terkait swasembada gula rafinasi atau gula industri masih jauh, karena seluruh bahan baku gula industri itu masih kita impor. “Tahun ini 3,2 juta ton ya raw sugar-nya jadi masih jauh masih aja, kita masih ada impor, jadi gula konsumsi aja belum belum swasembada, apalagi gula industri”, ujarnya.

Mismanagement Sugar Co

Menyinggung kerugian Sugar Co menurutnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Sejak mengkonsolidasikan lebih dari 30 pabrik gula, Sugar Co relatif tidak mengalami pertumbuhan.

Gula Rafinasi Bocor ke Pasar Tradisional, Wamentan: Ini Namanya Kejahatan



Di tahap-tahap awal Sugar Co menawarkan sahamnya 49% ke investor, tapi sampai sekarang kan tidak ada yang minat. Sejak dibentuk Sugar Co, menurut Khudori, relatif tidak ada pertumbuhan yang mengembirakan.

“Jadi relatif meskipun sudah dikonsolidasi kinerjanya gak berubah. Sugar Co itu kalau digabung keseluruhannya lahan yang dimiliki kalau saya gak salah ingat itu hanya 51 ribu. Nah itu kira-kira berapa persen dari kebutuhan tebu hanya 10%. Sisanya 90%,” jelasnya.

Sejak tahun 2020 di petani bertembang sistem beli putus. Petani menjual tebunya ke pabrik gula dan langsung dibayar, tidak harus menggiling jual gula menjadi gula dan bagi hasil. Perkembangan baru ini mengharuskan pabrik gula punya kemampuan finansial yang memadai. Pabrik gula BUMN harus bersaing dengan pabrik gula swasta yang mampu membeli tebu dengan harga lebih tinggi.

“Sebenarnya petani itu, apapun dia makhluk ekonomi yang rasional, ya jadi kalau kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian tidak memberikan insentif ekonomi yang baik, pasti dia exit dari pemerintah,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengalihkan impor bahan baku gula rafinasi dari swasta ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kritik.

Kebijakan ini dinilai berisiko memicu kenaikan harga gula mentah (raw sugar), alih-alih menyelesaikan persoalan distribusi gula di dalam negeri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada 8 April 2026, pemerintah mengusulkan pengalihan impor bahan baku gula rafinasi ke BUMN.

Langkah itu sebagai respons atas dugaan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Namun, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai langkah itu tidak menyentuh akar masalah.

Menurutnya, pengalihan impor bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN tidak menyelesaikan persoalan utama, bahkan berpotensi menambah rantai distribusi.

Dalam perspektif rantai pasok, kebijakan tersebut berarti menambah satu lapisan baru dalam proses pemasaran, yang pada akhirnya akan mengambil margin tambahan.

Dampaknya, harga raw sugar berpotensi menjadi lebih mahal.

Kenaikan harga bahan baku tersebut kemudian akan dirasakan oleh pabrik gula rafinasi yang bergantung pada impor raw sugar.

Biaya produksi yang meningkat ini pada akhirnya cenderung diteruskan ke industri pengguna seperti makanan, minuman, dan farmasi, sehingga tekanan harga bisa merambat hingga ke konsumen akhir.

“Pengalihan impor itu bukan solusi. kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal, kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” ujar Khudori lewat keterangan pers, Rabu (15/4/2026).

Menurut Khudori, beban kebijakan tersebut berpotensi ditanggung oleh konsumen dalam bentuk harga yang lebih mahal.

Itu karena keterbatasan kemampuan finansial dan jaringan pemasaran BUMN yang ditugasi.

“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal, karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” paparnya.

Pengawasan distribusi lemah

Lebih jauh, Khudori menegaskan persoalan utama rembesan gula rafinasi bukan terletak pada siapa yang mengimpor, melainkan lemahnya pengawasan distribusi serta tingginya disparitas harga antara gula konsumsi dan gula rafinasi.

Ia menyoroti rendahnya efisiensi pabrik gula konsumsi, khususnya milik BUMN, yang membuat pasar harus dipisahkan antara gula konsumsi dan gula industri.

Kondisi ini membuka celah terjadinya distorsi di lapangan.

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku gula industri masih sangat tinggi.

Tahun ini, kebutuhan raw sugar diperkirakan mencapai 3,2 juta ton, yang seluruhnya masih harus dipenuhi dari impor.

Ia juga menyoroti kinerja Sugar Co yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan meskipun telah mengkonsolidasikan lebih dari 30 pabrik gula.

Ia menyebut, luas lahan yang dikelola hanya sekitar 51.000 hektar, atau sekitar 10 persen dari total kebutuhan tebu nasional.

Sementara itu, perubahan pola bisnis di tingkat petani juga menambah tantangan.

Sejak 2020, sistem pembelian tebu beralih menjadi beli putus, di mana petani menjual tebu langsung ke pabrik tanpa skema bagi hasil.

Kondisi ini menuntut pabrik gula memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk bersaing dengan swasta.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebocoran gula rafinasi ke pasar dan anomali serapan gula lokal dinilai menjadi biang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gula rugi Rp 680 miliar pada 2025.

Persoalan tata niaga gula itu menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengaturan (BP) BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian dan Perdagangan (Kemendag) beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, menyebut PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co, membukukan kerugian Rp 680 miliar pada tahun lalu.

“Sugarco membukukan rugi Rp 680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol,” kata Dony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dony menuding, gula rafinasi dari impor yang tidak terkendali itu bocor ke pasar, membuat gula produksi dalam negeri tidak terserap maksimal.

Ia meminta anggota dewan dan semua pihak membenahi persoalan ini dengan serius.

“Kalau ini diteruskan, ini sulit untuk industri gula kita berkembang akibat daripada kebocoran-kebocoran daripada gula rafinasi yang masuk ke dalam pasar,” ujar Dony.

Ia mengungkapkan, pada 2025 BUMN bersama Kementerian Pertanian membeli gula rakyat Rp 1,5 triliun sebagai bentuk subsidi namun tetap saja tidak efektif.

Oleh karena itu, ia mendorong terbitnya regulasi untuk membenahi momok importasi gula.

“Kalau tidak, menurut saya, akan sulit bagi kami untuk bisa menghadapi harga gula yang kemudian menjadi kebocoran daripada impor gula rafinasi yang masuk ke dalam masyarakat,” tutur Dony.

Anomali Serapan Gula

Senada dengan Dony, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, juga menyoroti masalah gula rafinasi yang bocor ke pasar.

Menurut Amran, saat ini gula rafinasi bukan hanya bocor dan merembes, melainkan sudah membanjiri pasar domestik.

“Yang terjadi di lapangan, kita buka saja, rafinasi banjir. Kalau bocor, bocor sedikit, ini banjir,” ujarnya.

Amran mengendus anomali pada tata niaga gula di tanah air. Sebab, saat produksi lokal belum memenuhi volume konsumsi dalam negeri, gula lokal tidak laku.

Kementerian Pertanian mencatat, produksi gula dalam negeri hanya 2,67 juta ton.

Sementara, total konsumsi gula mencapai 6,7 juta ton dengan rincian 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi. Namun, di tengah kebutuhan impor 4,03 juta ton gula lokal justru tidak laku di pasaran.

Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang tapi molase gula tidak bisa laku,” kata Amran.

Ia mengaku telah mendengar langsung aduan dari petani tebu di Jawa Tengah, Kalimantan TImur, dan Sulawesi Selatan,

Mereka mengeluhkan gula rafinasi bocor ke pasar. Gula itu disebut memiliki standar kemurnian dan warna yang identik dengan gula kristal putih lokal.

“Ini persoalan besar. Jadi yang memukul petani kita, kita sendiri,” tuturnya.

Mendag Bantah Rafinasi Bocor Ke Pasar

Dalam forum yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan membantah gula kristal (GKR) rafinasi bocor ke pasar.

Menurutnya, gula rafinasi hanya diserap industri makanan dan minuman. Sementara, masyarakat mengkonsumsi gula kristal putih (GKP).

“Kami pastikan distribusi GKR tidak masuk ke pasar konsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha,” kata Busan.

Busan menjelaskan, sebagian gula GKP diolah dari gula kristal mentah (GKM) impor.

Pemerintah membatasi, impor GKR dan GKM hanya bisa dilakukan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Adapun GKP yang bisa langsung dikonsumsi masyarakat hanya bisa diimpor BUMN dengan Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

Importasi gula juga mengacu pada Neraca Komoditas yang menjadi dasar terbitnya Persetujuan Impor (PI).

“Mekanisme ini bertujuan mengendalikan volume impor agar sesuai dengan kebutuhan riil nasional serta menghindari kelebihan pasokan di pasar domestik,” kata Busan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghentikan impor gula rafinasi . Selain dalam rangka melindungi ekosistem gula nasional, hal ini dinilai penting terlebih di tengah geopolitik global serta hadirnya cita-cita swasembada gula sebagai pilar terwujudnya swasembada pangan nasional.

”Kami meminta di Komisi VI disegerakan dengan seluruh kementerian, jangan ada impor dulu. Supaya kalau ada impor gula rafinasi di 2026 sudah harus melalui BUMN,” ucap Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade.

Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa penghentian impor sementara ini perlu dilakukan sampai hadirnya peraturan baru. Adapun peraturan baru dimaksud akan mengacu pada poin kesimpulan sebagai keputusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Kemendag, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPS, dan beberapa perusahaan milik negara yang berkaitan dengan industri gula pada Rabu (8/4).

Poin penting hasil RDP tersebut antara lain adalah bahwa impor gula rafinasi akan dilakukan hanya melalui perusahaan BUMN. Selain itu, rapat juga menyepakati dibentuknya Panja untuk pengawasan impor gula.

Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?



”Karena kalau tidak (impor gula rafinasi) melalui BUMN, insyaAllah masih akan ada rembesan (gula rafinasi menjadi gula konsumsi di pasar). Nanti Danantara nombok lagi,” tegasnya.

Penanganan impor gula rafinasi ini menjadi bagian penting atas carut marutnya tata kelola dan tata niaga industri gula nasional saat ini. Bocornya gula rafinasi ke pasar menciptakan ketidakadilan terhadap gula lokal karena harganya jauh lebih murah. Menyebabkan gula hasil produksi nasional sulit terjual dan petani tebu merugi karena hasil panennya tidak terserap maksimal.

CEO Danantara Asset Management Dony Oskaria sepakat bahwa gula rafinasi merupakan salah satu sumber masalah industri gula nasional yang harus segera diselesaikan dan ditangani serius.

”Untuk industri gula ini, kami sebagai pelaku industri, sebagai CEO Danantara Asset Management, mengharapkan keseriusan kita untuk menyelesaikan problem yang ada. Karena memang kalau ini diteruskan, sulit untuk industri kita berkembang akibat kebocoran gula rafinasi yang masuk ke pasar,” harapnya.

Sebab sesuai arahan presiden Prabowo, kata Dony, industri gula nasional harus semakin kuat sehingga menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian dan penghasilan masyarakat terutama petani tebu.

Gula Rafinasi Bocor ke Pasar Tradisional, Wamentan: Ini Namanya Kejahatan



”Kita butuh regulasi supaya ke depannya industri gula ini dapat menjadi tulang punggung juga bagi para petani kita. Tidak lagi mereka menanam tapi harga jualnya tidak menguntungkan bagi mereka,” ujarnya.

Anggota Komisi VI Fraksi PAN Nasril Bahar secara tegas menyebut gula rafinasi adalah akar masalah di industri gula nasional. ”Biang masalah pergulaan Indonesia adalah gula rafinasi. Itu lah segala biang dari segala biang yang ada di persoalan gula Indonesia karena gula rafinasi ini yang membuat kecemburuan di antara para petani gula di Indonesia,” ungkapnya.

Pelaku impor dan industri gula rafinasi, menurutnya, telah sangat dimanjakan oleh peraturan yang ada saat ini. Fasilitas dari negara itulah yang menurutnya tanpa disadari membuat kerusakan di ekosistem gula nasional karena pada akhirnya mencari keuntungan dengan cara menjualnya menjadi gula kristal putih untuk konsumsi masyarakat. Padahal aturannya sudah jelas bahwa gula rafinasi hanya untuk kepentingan dan pengolahan di industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mewajibkan kepemilikan kebun tebu bagi industri gula kristal rafinasi (GKR) berisiko menjadi beban baru yang sulit dijalankan di tengah desain industri yang sejak awal bergantung pada impor dan keterbatasan struktural di sektor hulu.

Pemerintah mendorong integrasi hulu-hilir sebagai bagian dari agenda swasembada gula. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara arah kebijakan dan kesiapan industri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian telah menyetujui agar seluruh unit pengolahan gula berbahan baku impor, termasuk pabrik gula rafinasi, juga memiliki kewajiban menanam tebu.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan impor gula secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri gula nasional dalam mendukung target swasembada gula.

Namun, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri rafinasi. Pertama, perubahan bahan baku dari gula mentah menjadi tebu membutuhkan investasi besar karena pabrik yang ada saat ini tidak dirancang untuk menggiling tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kedua, keterbatasan lahan. Mayoritas pabrik rafinasi berdiri di kawasan dekat pelabuhan, sementara lahan tebu selama ini berada di wilayah yang menjadi basis produksi gula konsumsi.

Ketiga, persoalan logistik. Tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen, sehingga jarak yang jauh antara kebun dan pabrik berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan kebun tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga perubahan mendasar terhadap model bisnis industri rafinasi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Dwi Purnomo Putranto mengatakan kendala tersebut berakar dari desain awal industri rafinasi yang memang dibangun untuk mengolah bahan baku impor.

“Pabrik gula rafinasi pada awalnya dibangun mendekati bahan baku raw sugar impor, jadi harus berdekatan dengan pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut dia, integrasi dengan kebun tebu menjadi sulit karena faktor lokasi dan kebutuhan investasi yang besar. Untuk beralih ke pengolahan tebu, industri harus membangun fasilitas baru dari hulu hingga hilir.

“Bisa jadi saat ini mencapai US$150 juta belum termasuk pengadaan lahan,” ujarnya.

Meski demikian, dari sisi kemampuan finansial, pelaku industri dinilai masih memiliki kapasitas untuk melakukan investasi tersebut. Industri rafinasi selama ini juga dinilai menikmati keuntungan dari disparitas harga impor dan domestik sejak 2008.

Namun, dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan harga gula rafinasi karena adanya fase penyesuaian menuju efisiensi produksi.

"Pada awalnya harga akan naik karena ada fase learning process untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi,” kata Dwi.

Dalam jangka panjang, harga dinilai dapat kembali kompetitif apabila pemilihan lahan, teknologi, dan manajemen dilakukan secara tepat.

Di sisi lain, risiko terhadap pasokan industri makanan dan minuman tetap perlu diantisipasi, terutama apabila proses transisi berjalan tidak mulus.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Pertanian Khudori. Dia menilai kebijakan tersebut bertabrakan dengan realitas historis dan regulasi yang tidak konsisten. Menurutnya, sejak awal industri rafinasi memang didesain sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bergantung pada impor bahan baku, bukan terintegrasi dengan kebun.

“Dengan desain yang sejak awal seperti itu, mustahil mendorong pabrik gula rafinasi untuk memenuhi bahan bakunya dari kebun sendiri,” ujarnya ketika dihubungi.

Khudori menjelaskan bahwa kewajiban kepemilikan kebun sempat diatur dalam UU No. 39/2014, tetapi kemudian dilonggarkan melalui perubahan regulasi.

"Dalam praktiknya, kewajiban tersebut tidak berjalan efektif. Bahkan untuk pabrik gula konsumsi, yang secara regulasi juga diwajibkan memiliki kebun, mayoritas pasokan tetap berasal dari petani. Pabrik gula konsumsi saja hampir 90% bahan bakunya dari petani. Hanya sekitar 10% dari kebun sendiri,” kata Khudori.

Persoalan tersebut menjadi makin kompleks ketika dikaitkan dengan target swasembada. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Namun, realisasinya di lapangan dinilai masih jauh dari asumsi.

Penambahan lahan tebu hingga ratusan ribu hektare juga dinilai sulit direalisasikan dalam waktu singkat, terlebih produktivitas dan dukungan riset masih menjadi tantangan.

“Mencari lahan baru itu tidak mudah. Apakah mungkin dalam waktu tersisa target itu tercapai? Tidak masuk akal,” ujarnya.

Dia juga menyoroti lemahnya dukungan riset, yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan industri gula nasional. Menurutnya, pusat penelitian gula yang dulu berperan penting kini kehilangan daya dukung pendanaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun menilai kebijakan tersebut masih mungkin dijalankan, tetapi membutuhkan ketegasan dan konsistensi pemerintah.

“Kalau mau minta industri rafinasi punya kebun, ya perintahkan saja. Tapi harus jelas jalannya,” ujarnya.

Data Konsumsi Gula Rumah Tangga 2016–2025

Tahun	Konsumsi (juta ton)	Perubahan
2016	1,91	—
2017	1,79	-6,3%
2018	1,78	-0,6%
2019	1,75	-1,7%
2020	1,74	-0,6%
2021	1,80	+3,4%
2022	1,72	-4,4%
2023	1,59	-7,6%
2024	1,49	-6,3%
2025	1,46	-2,0%

Sumber:Susenas Maret, Kementerian Pertanian, BPS, diolah

Menurut dia, solusi tidak bisa dilakukan secara parsial. Jika kewajiban kebun diterapkan, maka industri juga harus difasilitasi untuk membangun pabrik baru di dekat sumber bahan baku, bukan dipaksa mengirim tebu ke pabrik eksisting di wilayah pesisir.

Soemitro juga menekankan perlunya penyediaan lahan dalam skala besar serta dukungan insentif, mulai dari pembiayaan hingga infrastruktur.

Namun, di luar aspek teknis, Soemitro menilai persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah distorsi pasar akibat kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menciptakan insentif bagi pelaku untuk mengalihkan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan harga gula petani.

“Kalau mau swasembada, pemerintah serius dulu. Hentikan kebocoran itu,” ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan harga yang terlalu dikontrol justru melemahkan insentif petani untuk meningkatkan produksi. Tanpa perbaikan harga di tingkat petani, perluasan lahan dan peningkatan produksi dinilai sulit tercapai.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban kepemilikan kebun berisiko menjadi kebijakan tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan. Integrasi hulu-hilir dinilai membutuhkan prasyarat yang lebih besar, mulai dari reformasi tata niaga, kepastian harga, hingga dukungan riset dan infrastruktur.

Tanpa itu, kebijakan tersebut berpotensi hanya menambah beban industri tanpa mempercepat pencapaian swasembada gula.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, mengeklaim gula kristal rafinasi (GKR) tidak bocor ke pasar konsumsi.

Mendag Budi Santoso mengatakan, gula rafinasi hanya digunakan untuk bahan baku industri, sementara masyarakat mengkonsumsi gula kristal putih (GKP).

Pemerintah memisahkan pengawasan terhadap kedua komoditas pangan tersebut.

“Kami pastikan distribusi GKR tidak masuk ke pasar konsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha,” kata Busan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Adapun gula rafinasi bersumber dari impor yang volumenya telah dibatasi oleh Kementerian Perdagangan.

Sebagian gula kristal putih diolah dari gula kristal mentah (GKM) yang juga diimpor dari luar negeri.

Pemerintah, kata Busan, membatasi gula kristal rafinasi dan gula kristal mentah hanya bisa diimpor oleh pelaku usaha yang mengantongi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Sementara, gula kristal putih konsumsi hanya bisa diimpor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

Busan menyebut, impor berbagai jenis gula itu ditetapkan pemerintah berdasarkan Neraca Komoditas yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Impor (PI).

“Mekanisme ini bertujuan mengendalikan volume impor agar sesuai dengan kebutuhan riil nasional serta menghindari kelebihan pasokan di pasar domestik,” ujar Busan.

Selain gula, pemerintah juga membatasi impor etanol, produk uturnan molase melalui kebijakan larangan dan pembatasan (Lartas).

Pemerintah menetapkan, etanol hanya bisa diimpor setelah importir mengantongi PI dan rekomendasi teknis dari kementerian terkait.

Busan menyebut, hingga 7 April 2026 Kementerian Perdagangan telah menerbitka 6 PI molase dengan volume 6,94 juta liter. Namun, sejauh ini baru terealisasi 10.096 liter.

Sementara, pada 2025, Kementerian Perdagangan menerbitkan total 13 PI etanol dengan volume mencapai 13,28 juta liter. Namun, realisasi impor 2,37 juta liter atau hanya 17,87 persen.

“Kami akan terus melakukan evaluasi agar kebijakan impor, termasuk etanol, lebih tepat guna dan tidak menimbulkan distorsi di pasar,” tutur Busan.

Sebagai informasi, dalam rapat tersebut Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria, mengatakan perusahaan negara PT Sinergi Gula Nasional (SGN) atau Sugar Co membukukan kerugian Rp 680 miliar pada 2025.

Menurut Dony, kerugian itu timbul karena gula rafinasi bocor dan menyebar di pasar. Persoalan itu terjadi karena impor gula yang tidak terkendali.

“Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol,” kata Dony.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sukaiman juga mengungkapkanadalah yang sama.

Amran mengendus terdapat anomali pada tata niaga gula.

Kementerian Pertanian mencatat, produksi gula dalam negeri hanya 2,67 juta ton per tahun.

Sementara, kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton yang terdiri dari 3,9 juta ton gula industri dan 2,8 juta ton gula konsumsi.

Artinya, Indonesia masih membutuhkan impor 4,03 juta ton gula.

Namun, pada saat produksi gula belum mencukupi keburuhan konsumsi, produk gula dalam negeri sulit terserap pasar.

“Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang tapi molase gula tidak bisa laku,” ujar Amran.

“Yang terjadi di lapangan, Bu, kita buka saja, rafinasi banjir. Kalau bocor bocor sedikit, ini banjir,” lanjut Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku menerima laporan dari petani mengenai gula rafinasi impor yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri, tetapi justru membanjiri pasar.

Kondisi tersebut muncul setelah terungkap produksi gula nasional masih menurun, sedangkan produk turunannya seperti molase justru sulit terserap pasar.

Amran mengungkap harga molase terus turun sejak awal 2025 hingga Maret 2026. Setelah sempat mencapai Rp1.980 per liter pada Februari 2025, harga melemah hingga sekitar Rp1.024 per liter pada Maret 2026.

"Produksi kita kurang, tapi molase gula tidak bisa laku. Di Jawa Timur itu terjadi di Oktober, tidak bisa laku. Ada anomali di situ," kata Amran dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/4).

Gula rafinasi yang seharusnya untuk kebutuhan industri justru masuk ke pasar konsumsi. Bahkan, menurut Amran, bukan sekadar bocor, tetapi membanjiri pasar.

"Kalau bocor (jumlahnya) sedikit. Ini banjir. Nah itu terjadi, kami langsung ditelepon, ada laporan dari petani, itu rafinasi yang langsung masuk ke lapangan, ke pasar," ujar Amran.

Amran mengatakan laporan banjir gula rafinasi datang dari sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Rembesan gula rafinasi tersebut kemudian dijual sebagai gula konsumsi.

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena tingkat keputihan gula rafinasi impor memiliki standar International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) yang mirip dengan gula putih produksi lokal.

"Rembesannya kita ditangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya. Gula rafinasi, tetapi dimasukkan ke pasar sebagai white sugar atau gula konsumsi. Ini membahayakan," ujar Amran.

Selain itu, Amran juga menemukan tebu ratoon sudah dalam kondisi tidak layak produksi sebesar 70 hingga 80 persen.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pembongkaran ratoon seluas 300 ribu hektare dari total sekitar 500 ribu hektare tanaman lama.

Rencana bongkar akan dilakukan bertahap sekitar 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun. Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Tahun ini, ia tidak menjelaskannya secara detail.

Melalui revitalisasi ini, pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada gula putih paling lambat pada 2027.

Amran menyebut saat ini selisih antara produksi dan kebutuhan gula konsumsi nasional tinggal sekitar 200 ribu ton. Produksi gula berada di kisaran 2,6 juta ton-2,7 juta ton, sedangkan konsumsi mencapai sekitar 2,8 juta ton-2,9 juta ton per tahun.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembada gula nasional pada 2027 menghadapi tantangan baru di sektor hilir, seiring dengan beratnya beban industri gula kristal rafinasi dalam memenuhi kewajiban integrasi dengan perkebunan tebu.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri gula kristal rafinasi dalam mengimplementasikan kewajiban kepemilikan kebun tebu.

Kendala pertama berasal dari sisi produksi. Dia menjelaskan, pabrik gula kristal rafinasi yang berdiri sebelum regulasi baru pada dasarnya hanya dirancang untuk memurnikan gula kristal mentah menjadi gula kristal rafinasi.

Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu membutuhkan investasi baru, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan tebu serta penyesuaian lini produksi yang selama ini tidak dipersiapkan untuk operasi berbasis tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Kendala kedua terkait keterbatasan lahan. Sebagian besar pabrik gula rafinasi berlokasi di kawasan dekat pelabuhan, terutama di Banten, sementara ketersediaan lahan tebu di wilayah tersebut sangat terbatas.

Di sisi lain, lahan tebu yang tersedia saat ini lebih difokuskan untuk produksi gula kristal putih guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, sehingga ruang ekspansi untuk industri rafinasi menjadi terbatas.

Adapun kendala ketiga berasal dari aspek logistik. Faisol menjelaskan, kewajiban kepemilikan kebun tebu berpotensi membuat lokasi perkebunan jauh dari pabrik rafinasi.

Kondisi ini dinilai tidak ideal karena tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen tetap optimal. Jarak yang terlalu jauh berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

“Dari aspek logistik, tebu harus segera digiling untuk menjaga rendemen tetap optimal,” ujarnya.

Sejumlah kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan integrasi hulu-hilir industri gula memerlukan penyesuaian signifikan, terutama bagi pabrik rafinasi yang sejak awal berbasis bahan baku impor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co mengalami kerugian hingga Rp 680 miliar sepanjang 2025 imbas masifnya impor gula, termasuk gula rafinasi yang beredar di pasaran.

Ia menuturkan, salah satu persoalan utama adalah kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini membuat harga gula menjadi tidak terkendali.

"Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat harga yang tidak cukup baik, akibat impor gula yang tidak terkontrol," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Maka dari itu, Dony menilai perlu adanya perbaikan pada industri gula nasional, termasuk yang dikelola perusahaan pelat merah.

Ia menuturkan, pemerintah sebenarnya telah melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar, salah satunya dengan menyerap produksi gula lokal hingga Rp 1,5 triliun. Namun, langkah ini ternyata tak berdampak signifikan terhadap perbaikan harga.

"Sebetulnya tahun lalu pemerintah melakukan bantuan dengan subsidi ke dalam pasar untuk mengambil gula masyarakat sebesar Rp 1,5 triliun, tetapi itu juga tidak memberikan hasil yang signifikan," ungkap dia.

Dony pun menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola industri gula nasional, termasuk dukungan regulasi yang lebih kuat. Tanpa pembenahan tersebut, ia khawatir industri gula dalam negeri akan semakin sulit bersaing.

"Karena kalau tidak, menurut saya, akan sulit bagi kami untuk bisa menghadapi harga gula, yang kemudian menjadi kebocoran daripada impor gula rafinasi yang masuk ke dalam masyarakat," jelas Dony.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang