Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut sampai saat ini pemerintah masih memantau pergerakan harga minyak dunia dan belum menghitung besaran anggaran untuk subsidi BBM.

Hal itu disampaikan Bahlil saat melaporkan progres Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengancang-ancang menambah anggaran subsidi energi demi menahan kenaikan harga BBM. Sebab, dinamika geopolitik saat ini sedang panas. Perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global. Harga minyak pun kemudian melonjak.

Namun, Bahlil menjelaskan saat ini, pemerintah belum menghitung secara pasti tentang penambahan anggaran subsidi BBM.

"Sebab, sampai dengan kemarin saya hitung, angka rata-rata dari Januari sampai dengan sekarang, itu belum melampaui US$70 per barel, karena kemarin [Januari dan Februari] kan di bawah US$70 per barel," ujar Bahlil.

Adapun, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN hanya dipatok sekitar US$70 per barel.

"Nah, kemudian naik beberapa hari ini menjadi US$80-US$90 per barel. Ada yang US$112 per barel. Sekarang sudah turun lagi kan, di bawah US$100. Nanti kita lihat lah, kita exercise perkembangannya," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa penambahan subsidi BBM itu dilakukan agar tidak ada kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar hingga Idulfitri 2026.

"Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi," jelas Bahlil dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Channel ESDM, Rabu (11/3/2026).

Bahlil mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah anggaran subsidi energi.

"Di dalam ratas [rapat terbatas], saya ngomong sama Menkeu, bahwa kita harus mampu memahami apa yang hari ini rakyat hadapi. Puasa, hari raya. Saya minta sekalipun ada kenaikan harga minyak dunia, tetapi untuk subsidi, tetap kita harus kasih subsidi, dan jangan ada kenaikan harga BBM subsidi," tutur Bahlil.

Namun, Bahlil mengamini bahwa kenaikan harga untuk BBM subsidi bakal mengikuti harga minyak global.

"Kalau untuk non-subsidi pasti akan menyesuaikan, mau tidak mau," kata Bahlil.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan meluluskan permintaan penambahan anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) di awal tahun ini apabila alokasi yang sudah ada belum terserap maksimal.

Purbaya mengungkapkan banyak pimpinan K/L yang mendatanginya untuk melobi kenaikan pagu anggaran. Padahal, tahun anggaran 2026 baru berjalan satu bulan dan realisasi belanja belum signifikan.

"Mereka banyak datang ke saya minta kenaikan anggaran. Padahal yang ada saja belum dipakai. Saya pastikan mereka belanja dulu itu [sampai habis], baru kita diskusi ya mengenai anggaran yang kurang di bulan-bulan berikutnya," ujarnya saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Bendahara negara itu menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memastikan mesin belanja pemerintah panas sejak awal tahun. Dia tidak ingin pola penumpukan belanja di akhir tahun kembali terulang.

Untuk itu, Purbaya berencana melakukan 'safari' atau kunjungan langsung ke berbagai K/L dalam waktu dekat. Tujuannya memantau serapan anggaran bulan ke bulan (month to month).

Menurutnya, percepatan eksekusi belanja demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 2026 yang dibidik mendekati level 6%.

"Tidak ada [efisiensi], yang ada saya 'gebuk-gebuk' biar mereka semua belanja lebih cepat di triwulan pertama dan kedua tahun ini," tegas Purbaya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menjelaskan, optimisme target pertumbuhannya itu berdasarkan momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi pada kuartal IV/2025 dengan realisasi pertumbuhan 5,39% (year on year/YoY).

Angka itu lebih tinggi dari tiga kuartal sebelumnya yaitu 4,87% pada kuartal I/2025; 5,12% pada kuartal II/2025; dan 5,04% pada kuartal III/2025. Menurutnya, meskipun angka ini masih di bawah ekspektasi pribadinya yaitu sekitar 4,5%—4,7%, tren tersebut menjadi sinyal kuat adanya pembalikan arah ekonomi domestik.

"Lumayan kan, 5,39% ya [kuartal IV/2026]. Ini lebih rendah dari perkiraan atau janji saya, maunya 5,6% atau 5,7%. Tapi secara keseluruhan lumayan, kita tumbuh 5,1%. Yang penting apa? Arah ekonomi sudah membalik," ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat memastikan anggaran PSO yang sejatinya dipangkas dalam APBD Jakarta 2026 menjadi Rp536,70 miliar, akan ditambah menjadi sekitar Rp700 miliar.

Penambahan tersebut nantinya akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan atau APBD-P yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini.

“[Rp530,70 miliar] itu tahap awal, nanti ada APBD-P,” tuturnya saat ditemui di Transport Hub Dukuh Atas, dikutip pada Rabu (28/1/2026).

Tuhiyat menjelaskan, jumlah yang disepakati itu pun nyatanya lebih rendah dari realisasi 2025 yang mencapai Rp730 miliar. Sementara alokasi awal 2025 mencapai Rp944,32 miliar.

Melihat anggaran fasilitas pelayanan publik atau public service obligation (PSO) MRT dalam lima tahun terakhir, trennya memang terpantau menurun sejalan dengan peningkatan ridership.

Dirinya berharap agar anggaran tak turun setiap tahunnya demi meningkatkan ridership atau jumlah penumpang yang diangkut.

“Kenapa? Karena kita ingin tingkatkan ridership-nya. Formulanya begitu ridership naik, subsidinya turun,” tambahnya.

Tuhiyat berjanji akan terus memperbaiki layanan MRT Jakarta, baik dari sisi feeder, digitalisasi, maupun peningkatan pelayanan stasiun itu sendiri. Termasuk mempermudah tap in tap out yang dapat dilakukan dengan berbagai metode.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi PSO MRT sejumlah Rp21.000 per penumpang dari harga tiket normal untuk rute Lebak Bulus—Bundaran HI yang mencapai Rp35.000. Alhasil, penumpang hanya membayar Rp14.000.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta. Khusus untuk Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 atau susut dari alokasi 2025 yang mencapai Rp4,51 triliun.

Kemudian subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

APBD-P Berlaku juga di Transjakarta

Kekhawatiran akan pemangkasan subsidi yang berdampak pada kenaikan tarif pun perlahan sirna. Selain MRT yang akan ditambah subsidinya, PSO Transjakarta pun dikerek naik dalam APBD-P mendatang.

Pada 2026, Transjakarta membutuhkan anggaran senilai Rp4,8 triliun untuk dapat memberikan standar pelayanan minimum (SPM) seperti 2025. Namun, APBD DKI telah diketok dengan anggaran subsidi Transjakarta senilai Rp3,75 triliun.

Angka tersebut sekitar Rp1,1 lebih rendah dari kebutuhan, maupun lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp4,51 triliun.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga menyampaikan, Pramono Anung tetap meminta agar pelayanan tak berubah. Artinya, butuh tambahan anggaran.

“Sudah diputuskan, maka nanti di Juni itu dimasukkan dalam APBD perubahan. Jadi yang Rp1,1 triliun tadi akan dimasukkan ke sana, yang berarti memberi jaminan layanan itu sama dengan 2025 ini sampai dengan akhir tahun,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas perkara yang membuat Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi tersangka.

Dia mendesak agar KPK mencari pihak-pihak lainnya yang terjerat di kasus ini sehingga perkara terbuka secara terang benderang.

"Nanti tolong dibuka seterang-terangnya siapa saja, misalkan ini kan jangan sampai karena kader kami misalkan sekarang tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga bisa terjadi seperti ini, itu siapa yang di balik itu atau di belakang itu," katanya kepada jurnalis, dikutip Kamis (6/11/2025).

Sebagai informasi, Abdul Wahid merupakan kader PKB di Provinsi Riau. Lebih lanjut, Cucun mengatakan internal PKB akan melakukan komunikasi untuk memutuskan nasib Abdul Wahid di partai tersebut, termasuk bantuan hukum yang diberikan.

"Saya juga nanti di pimpinan-pimpinan para wakil ketua umum kita akan bicarakan seperti apa langkah-langkah yang diambil," ucap Cucun.

Namun, dia tetap menghormati putusan yang diberikan lembaga antirasuah. Meskipun dirinya heran karena kader partainya tersandung kasus korupsi.

Wakil Ketua DPR itu juga mengimbau kepada seluruh pihak mulai dari legislatif hingga eksekutif agar tidak melakukan korupsi karena telah diberikan kepercayaan oleh rakyat mengemban jabatan.

"Mengingatkan kepada seluruh kader yang menjadi kepala daerah atau juga yang sekarang menjadi baik eksekutif maupun legislatif di bawah, diberikan kepercayaan semua untuk melihat satu gambaran seperti ini menjadi catatan jangan sampai terjadi lagi," tutur Cucun.

Pada Rabu (5/11/2025), KPK menetapkan tiga tersangka karena diduga melakukan pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

"KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, saudara AW selaku Gubernur Riau; saudara MAS (M. Arief Setiawan) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; dan saudara DAN (Dani M. Nursalam) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Ketiganya meminta para kepala UPT Dinas PUPR PKPP membagikan fee kepada Abdul Wahid sebesar 2,5% atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar atau terjadi kenaikan Rp106 miliar.

Namun, fee naik menjadi 5% atau Rp7 miliar dari total penambahan anggaran. Meski begitu, uang yang baru diserahkan mencapai Rp4,05 miliar.

Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.