Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan mencapai kerangka kesepakatan awal untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari sekaligus memulai negosiasi terkait masa depan program nuklir Teheran.

Melansir BBC, Jumat (29/5/2026), pejabat AS mengatakan kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Donald Trump dan pimpinan Iran. Namun, laporan dari Teheran menunjukkan sinyal yang belum sepenuhnya sejalan.

Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan perundingan menyebut kesepakatan itu belum difinalisasi maupun dikonfirmasi.

Di tengah proses negosiasi, kedua negara masih saling menuding telah melanggar gencatan senjata yang rapuh dalam beberapa hari terakhir.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Kamis menyatakan telah menargetkan pangkalan militer AS di kawasan tersebut, menyusul serangan terbaru AS ke wilayah selatan Iran pada malam sebelumnya.

Sebelumnya, media pemerintah Iran pada Rabu melaporkan sejumlah poin dari rancangan tidak resmi memorandum of understanding (MoU) 14 poin antara kedua negara.

Rancangan tersebut mencakup pencabutan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, penarikan pasukan AS dari “sekitar wilayah Iran”, serta pemulihan lalu lintas nonmiliter di Selat Hormuz dengan pengelolaan dan pengaturan jalur pelayaran dilakukan oleh Iran dan Oman.

Gedung Putih membantah dokumen tersebut dan menyebut draf MoU yang beredar sebagai “rekayasa sepenuhnya”.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi kawasan itu sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap perdagangan energi global.

Sejak gencatan senjata awal antara AS dan Iran berlaku pada 8 April 2026, Trump berulang kali menyatakan kedua negara semakin dekat menuju kesepakatan. Namun, hingga kini belum ada hasil substantif dari perundingan tersebut.

Perundingan yang berlangsung di Islamabad beberapa hari setelah gencatan senjata diberlakukan juga berakhir tanpa kesepakatan berarti.

Di hampir setiap perkembangan terbaru, termasuk hingga Rabu, Trump dan pejabat AS lainnya masih menegaskan opsi operasi militer tetap terbuka apabila negosiasi gagal.

Pekan lalu, Trump bahkan mengaku sempat hampir memerintahkan serangan lanjutan terhadap Iran, tetapi akhirnya menahan keputusan tersebut atas permintaan sekutu AS.

Dalam rapat kabinet pada Rabu, Trump mengatakan negosiasi terus berjalan, tetapi proposal Iran “belum sampai ke tahap yang diharapkan” dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan.

Belum diketahui perkembangan yang terjadi dalam 24 jam terakhir maupun kapan Trump akan memberikan persetujuan final terhadap perpanjangan gencatan senjata tersebut.

Jika disetujui, kesepakatan itu akan membuka ruang bagi tim negosiator AS dan Iran untuk membahas isu yang lebih kompleks, terutama terkait program nuklir Iran dan sisa cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi.

Trump sebelumnya mengusulkan agar stok uranium tersebut diambil alih AS atau diencerkan bersama Iran, baik di dalam negeri maupun di negara ketiga.

Axios, media yang pertama kali melaporkan kesepakatan tentatif itu, menyebut Trump telah menerima pengarahan terkait proposal tersebut, tetapi belum memberikan persetujuan dan masih membutuhkan beberapa hari untuk mempertimbangkannya.

Konfirmasi pejabat AS terhadap laporan Axios yang sebelumnya hanya bersumber anonim dinilai sebagai sinyal bahwa kedua negara kini lebih dekat menuju kesepakatan dibandingkan periode mana pun selama lebih dari enam pekan gencatan senjata berlangsung.

Sejumlah laporan menyebut kesepakatan tersebut dapat membuka akses “tanpa hambatan” di Selat Hormuz. Iran juga disebut memiliki waktu 30 hari untuk membersihkan ranjau di jalur pelayaran sempit tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan, AS disebut akan mencabut blokade dan memberikan pengecualian sanksi agar Iran kembali dapat menjual minyaknya.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Iran memang menginginkan kesepakatan, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan kapan atau apakah kesepakatan itu benar-benar tercapai.

“Negosiator masih bolak-balik membahas beberapa poin bahasa,” kata Vance seperti dilansir dari BBC.

Dia menambahkan isu pengayaan uranium masih menjadi salah satu titik krusial dalam perundingan.

“Kami menilai mereka bernegosiasi dengan itikad baik,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang memimpin konferensi pers Gedung Putih enggan mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai.

“Selalu menjadi kesalahan jika mendahului keputusan presiden,” kata Bessent. “Semua keputusan pada akhirnya akan berada di tangan presiden.”

Saat ditanya apakah kesepakatan damai nantinya juga mencakup rekonstruksi Iran, Bessent menjawab, “Kita harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu sebelum membahas tahap berikutnya.”

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Minggu (24/5) mengatakan kemajuan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit.

"Kemajuan signifikan telah dicapai, meski belum final," kata Rubio kepada wartawan di New Delhi, merujuk pada perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan.

Rubio menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional dan bukan milik Iran.

Ia mengatakan AS bersama mitra di kawasan Teluk dalam 48 jam terakhir telah membuat kemajuan diplomatik terkait kerangka kesepakatan tersebut.

Menurut Rubio, jika berhasil, kesepakatan itu tidak hanya akan membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, tetapi juga mengatasi sejumlah isu utama terkait ambisi nuklir Iran di masa lalu.

Namun, ia menegaskan kesepakatan tersebut membutuhkan penerimaan penuh dan kepatuhan dari Iran serta perundingan lanjutan mengenai perincian teknis.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menghubungi sejumlah pemimpin Timur Tengah pada Sabtu malam untuk membahas negosiasi dengan Iran.

Trump mengatakan kesepakatan tersebut sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi.

"Tujuan akhirnya adalah Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," kata Rubio.

Ia menyebut program nuklir Iran merupakan persoalan teknis yang kemungkinan membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

"Kami lebih memilih menyelesaikan isu ini melalui jalur diplomatik," ujar Rubio.

Ia menambahkan dunia mungkin segera mendapat kabar baik, setidaknya terkait Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berdampak pada meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian konflik.

“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai,” tulis Kemlu di laman X pada Sabtu (27/2/2026).

Kemlu menambahkan, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Apabila disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden Indonesia juga bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.

Kemlu menilai peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak untuk tetap waspada.

“WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat,” tulis Kemlu.

Sebelumnya, AS dan Iran menjalankan perundingan terkait program nuklir Iran di Jenewa, Swiss. Menteri Luar Negeri Oman yang bertindak sebagai mediator, Badr Albusaidi, membeberkan perkembangan pembicaraan tersebut.

Perundingan nuklir AS–Iran berlangsung pada Kamis (26/2/2026) dan dihadiri utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, serta menantunya, Jared Kushner, yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

Dilansir dari BBC, Badr menyebut pejabat AS dan Iran telah mencapai kemajuan signifikan dalam pembicaraan nuklir berisiko tinggi tersebut. Meski demikian, peluang tercapainya kesepakatan yang dapat mencegah perang masih belum jelas.

Badr mengatakan kedua pihak berencana melanjutkan negosiasi setelah melakukan konsultasi di ibu kota masing-masing. Diskusi tingkat teknis dijadwalkan berlangsung pekan depan di Wina, Austria.

“Kami telah bertukar ide-ide kreatif dan positif di Jenewa dan sekarang para negosiator AS dan Iran telah menunda pertemuan untuk istirahat. Kami akan melanjutkannya nanti. Kami berharap dapat mencapai kemajuan lebih lanjut,” kata Badr dalam unggahannya di X seperti dilansir BBC pada Jumat (27/2/2026).

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyampaikan bahwa terdapat kemajuan yang baik dalam negosiasi dengan AS, meskipun perbedaan pandangan masih ada di sejumlah isu.

Dia menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai salah satu putaran negosiasi paling intens dan terpanjang yang pernah dijalani Iran. Menurutnya, kedua negara telah mulai membahas unsur-unsur kesepakatan.

Di sisi lain, Trump sebelumnya telah memberikan ultimatum kepada Iran untuk mencapai kesepakatan dalam waktu 10 hingga 15 hari. Jika gagal, Teheran terancam menghadapi serangan militer lanjutan di tengah proses negosiasi yang masih berjalan.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat berbicara dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Trump menegaskan kembali klaimnya bahwa serangan gabungan Israel dan AS terhadap Iran pada Juni tahun lalu membuka jalan bagi gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, tanpa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, ancaman dari Teheran akan menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah.

“Jadi sekarang kami mungkin harus melangkah lebih jauh, atau mungkin tidak. Mungkin kami akan membuat kesepakatan. Anda akan mengetahuinya dalam 10 hari ke depan,” ujar Trump, dikutip dari Al Jazeera.

Trump juga memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi yang sangat traumatis apabila gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Seiring dengan itu, AS dilaporkan telah mengerahkan ancang-ancang kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah.

Namun, pejabat Iran menunjukkan sikap menantang terhadap ancaman tersebut. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menulis di platform X bahwa kapal perang AS merupakan perangkat militer berbahaya.

“Namun, yang lebih berbahaya dari kapal perang itu adalah senjata yang dapat mengirimkannya ke dasar laut,” tulisnya.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak akhir 2025. Saat menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Desember lalu, Trump berjanji akan kembali menyerang Iran jika negara tersebut berupaya membangun kembali program nuklir atau rudalnya.

Beberapa hari setelah pernyataan itu, aksi protes antarpemerintah meletus di Iran, dan Trump secara terbuka mendorong demonstran untuk mengambil alih institusi negara.

Pada 2018, dalam masa jabatan pertamanya, Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir multilateral yang sebelumnya membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi internasional.

Meski perundingan terbaru kembali digelar, retorika ancaman dan sikap saling serang antara Washington dan Teheran masih berlanjut di tengah upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyoroti ketegangan geopolitik global terutama perkembangan terbaru perundingan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Lewat akun X-nya, SBY mengemukakan bahwa perundingan ini akan mengubah peta permainan dan memiliki implikasi besar terhadap perkembangan dunia. Pasalnya, apapun hasil perundingan antara kedua negara, akan sangat ditunggu oleh semua pihak termasuk bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah.

Sekadar informasi bahwa di tengah perundingan yang berlangsung di Jenewa, Swiss, perang psikis antara Iran dan AS terus berlangsung. Insiden saling mengintai antara kedua negara terus terjadi.

AS telah mengerahkan armada tempurnya ke wilayah Timur Tengah. Sementara itu, Iran juga berulangkali mempertontonkan kemampuan rudal balistik mereka yang disebut mampu menenggelamkan kapal-kapal berukuran besar, termasuk kapal induk yang menjadi tumpuan kekuatan militer AS.

SBY yang mengklaim berpengalaman dalam resolusi konflik, menyarankan supaya juru runding harus cerdas membaca pikiran kedua pemimpin yang memberikan mandat pada mereka, Presiden Trump dan Ayatullah Khamenei. Namun dia juga paham, membangun “harmoni” antara juru runding dengan para bosnya mungkin juga sesuatu yang tidak mudah.

"Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam resolusi konflik, baik pada tingkat nasional maupun internasional, saya mesti mengatakan bahwa sebuah negosiasi itu sangat melelahkan. Perlu kesabaran, kecerdasan, dan keuletan. Siap untuk berkompromi serta bersedia untuk sebuah “take and give," demikian pernyataan SBY yang dikutip, Jumat (27/2/2026).

SBY menyebut bahwa pemimpin AS dan Iran yakni, Donald Trump dan Ali Khamenei memiliki “uniqueness”. Keduanya memiliki ego, ambisi dan juga “personal interest”.

Menurutnya, Trump khawatir kalau sampai gagal, reputasi serta “legacy” indah yang ingin diraih bisa hancur berantakan. Ali Khamenei juga khawatir kalau sengketa sengit dengan Amerika ini, jika nasibnya naas, bisa berakhir dengan pergantian rezim dan “he must go”.

"Banyak pihak yang memprediksi atau menyimpulkan jika perundingan ini gagal, maka perang besar pun akan segera meletus. Ibaratnya kondisi sudah matang. Tinggal menunggu komando Trump dan Khamenei."

SBY berpendapat dengan sikap kedua pemimpin tersebut, potensi terjadinya perang antara AS dan Iran sangat mungkin terjadi. Tetapi pada saat yang sama, peluang untuk tidak terjadinya konfrontasi antara kedua negara juga masih memungkinkan.

Namun, dia cukup yakin baik Trump maupun Khamenei tidak akan gegabah dalam memerintahkan tentaranya untuk berperang. Pasalnya, terlalu tinggi risiko dan harga yang harus mereka bayar kalau keputusannya salah.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itupun memberikan catatan penting bagi seorang “commander-in-chief” untuk mengambil jalan perang guna memenuhi kepentingan nasionalnya.

Pertama, apakah perang itu harus dilaksanakan atau masih ada opsi yang lain. Hal inilah yang sering disebut “war of necessity” dan “war of choice”. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menentukan berperang atau menempuh jalan lain.

Kedua, negara siap berperang kalau kalkulasi rasionalnya menjamin bahwa perang dapat dimenangkan. Baik Trump maupun Khamenei harus bisa meyakinkan dirinya sendiri, dengan menggunakan logika dan akal sehatnya, bahwa perang yang ia pilih memang akan bisa dimenangkan.

Terakhir, ada pesan dari seorang warga Indonesia dan juga warga dunia melalui media ini. Bukan hanya untuk Presiden Trump dan Ayatullah Khamenei, tetapi juga untuk seluruh pemimpin politik di dunia yang di tangannya ada sebuah tombol untuk memulai peperangan.

Begini pesan saya: "sukses sebuah peperangan juga ditentukan oleh apa yang ada dalam hati dan pikiran para prajurit. Ada kalimat indah yang mesti diingat oleh para pemimpin politik – presiden atau perdana menteri – “Soldiers will not fight and die, unless they know what they fight and die for” (Prajurit tidak bertempur dan siap untuk mati, kecuali mereka tahu untuk apa mereka bertempur dan mati)."