Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi Gula Kristal Putih (GKP) mencapai 3,04 juta ton pada tahun ini dengan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

"Sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, petani tebu, dan seluruh pemangku kepentingan jadi kunci penting mewujudkan swasembada gula nasional secara menyeluruh, baik untuk konsumsi maupun industri," kata Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementan Abdul Roni di Surabaya, Kamis.

Dari sisi produktivitas, rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare.

Sementara itu rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45 persen, sehingga mencerminkan efisiensi pengolahan tebu menjadi gula yang terus mengalami perbaikan.

Dengan total produksi sebesar 3,04 juta ton, kata Abdul, capaian tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat yang berada pada kisaran 2,8 juta ton.

Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 0,2 juta ton untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Perkiraan capaian produksi ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu.

Abdul mengatakan target ini sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan Perpres 40 Tahun 2023 tentangan Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati.

Dalam Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

Menurut Abdul, kondisi ini menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gula konsumsi di dalam negeri.

Selain itu, surplus untuk kebutuhan konsumsi menunjukkan bahwa program peningkatan produktivitas tebu dan perbaikan kinerja industri gula mulai memberikan hasil nyata.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mendukung penuh rencana pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula kristal putih pada tahun 2026 serta swasembada gula rafinasi yang direncanakan terwujud pada 2029.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi menjelaskan, dalam rangka mewujudkan swasembada gula pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan penguatan pada sisi hulu dan hilir industri gula.

"Kita akan lakukan tambahan investasi ya di pabrik gula kita karena kapasitas rata-rata hanya 70%. Artinya dengan momentum ini, dengan penambahan luas areal di Jawa Timur 70.000 hektare nanti bisa ada tambahan kurang lebih mungkin ya 70 dengan produktivitas katakanlah bisa 100% kan 700.000 ton. Nah, 700.000 ton itu masih sangat terserap untuk 24 pabrik gula yang dimiliki oleh SGN," kata Mahmudi usai rapat koordinasi percepatan hilirisasi perkebunan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Dalam rangka menggenjot tambahan produksi tebu, Mahmudi menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan investasi senilai kurang lebih Rp800 miliar guna menghilangkan bottleneck dan mengoptimalkan kinerja dari 24 pabrik gula di seluruh Jawa Timur.

"Kita lakukan investasi, tambahan untuk menghilangkan bottleneck untuk naikkan capacity kita. Nanti akan kita coba survei. Ada 24 pabrik gula, yang ini tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur," paparnya.

PT SGN juga menargetkan peningkatan angka rendemen secara perlahan, mulai dari kisaran 7,5% pada 2026 menuju target melebihi 8,5% dalam 4 tahun mendatang seiring dengan perbaikan varietas bibit dan revitalisasi pabrik.

"Kalau pabrik itu fungsinya adalah mengoptimalkan perahan ya agar supaya potensi rendemen itu benar-benar bisa teroptimumkan di dalam proses pabrik. Nah, kita lakukan itu ya. Kita gandeng konsultan juga untuk kemudian memastikan pabrik-pabrik gula kita ini nanti bisa bekerja secara optimum," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot upaya-upaya untuk mewujudkan swasembada gula, baik gula kristal putih maupun gula rafinasi.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat menjelaskan, pihaknya terlebih dahulu menargetkan untuk tidak melakukan impor terhadap gula pasir putih dengan melakukan akselerasi penanaman tebu hingga akhir tahun anggaran 2025.

"Dirjen dan seluruh direkturnya dan teman-teman dari perusahaan tidak boleh ada yang libur. Kita selesaikan. Artinya, inilah pengabdian kita buat masyarakat, buat merah putih. Harapannya apa? Tahun depan kita tidak bermasalah lagi terhadap gula. Kita merdeka terhadap gula. Padi sudah merdeka, jagung sudah merdeka. Mudah-mudahan tahun depan gula kristal putih," tegas Roni usai rapat koordinasi percepatan hilirisasi perkebunan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Selain mematok target untuk tidak melakukan impor gula pasir putih pada 2026, Roni juga mengungkap bahwa pemerintah secara bertahap juga akan mewujudkan swasembada gula rafinasi pada 2029. Hal tersebut menurutnya diwujudkan melalui ekspansi lahan dan bongkar ratoon sebanyak 100.000 hektare mulai tahun depan.

"Rafinasi itu mudah-mudahan [swasembada] 2029. Nah, inilah stepnya [ekspansi lahan tebu] 100.000 hektare, tahun depan 100.000 hektare lagi. Kita terus penanaman dan perluasan. Sampai nanti kuantumnya cukup untuk 8,1 juta ton gula secara keseluruhan," bebernya.

Roni juga mengungkap bahwa gula pasir putih adalah satu dari sekian komoditas yang target swasembadanya dapat dicapai jauh lebih cepat dari proyeksi awal. Apalagi, dengan data jumlah konsumsi gula oleh masyarakat pada tahun ini sebesar 2,8 juta ton banyaknya.

Kementerian Pertanian juga memastikan stok gula kristal putih hingga akhir tahun 2025 berada dalam ambang batas aman. Bahkan, diproyeksikan bakal tersisa 1,3 juta ton gula pada akhir Desember nanti yang akan dipergunakan untuk stok pada tahun 2026.

"Stok kita sekitar 2,7 juta ton, tapi kita punya 1,3 juta ton tahun lalu carry over-nya. Jadi masih sisa kita sekitar 1,3 juta ton akhir tahun ini. Jadi, gula kristal putih tahun depan juga kita prediksi aman," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula pasir putih (white sugar) pada 2026. Hal tersebut didasarkan pada proyeksi ekspansi lahan tebu hingga 100.000 hektare pada 2026.

"Insyaallah tahun depan tidak akan impor white sugar, gula putih karena 70% kebun tebu ada di Jawa Timur. Kalau [swasembada] tebu berhasil, ada lagi tambahan. Kita bangun produksi grand parent stock yang pertama di Indonesia dari milik negara. Ini kita bangun di Jawa Timur. Target [lahan] tebu 70.000 hektare di seluruh Jawa Timur. Seluruh Indonesia 100.000 hektare. Bisa bayangkan 70% [kebun tebu] di sini," ungkap Amran usai rapat koordinasi percepatan hilirisasi perkebunan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Bisnis.com, SURABAYA — Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan kontribusi rata-rata 47,66% terhadap produksi Gula Kristal Putih (GKP) nasional selama 10 tahun terakhir.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan Jawa Timur saat ini mengalami surplus produksi gula sebesar 1 juta ton, dengan total produksi 1,278 juta ton dibandingkan kebutuhan rumah tangga yang hanya 263.000 ton.

Masalah serius saat ini adalah terkait rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang menekan harga di tingkat petani.

"Gula rafinasi merembes ke pasar Jawa Timur dan luar Jawa. Ini adalah mekanisme yang harus kita cari solusinya agar ekosistem pasar tetap sehat dan hasil produksi petani terserap maksimal," tegasnya pada National Sugar Summit (NSS) 2025 di Surabaya, Rabu (17/12/2025).

Dia juga menegaskan, Pemerintah Pusat mempercepat target pencapaian swasembada gula konsumsi dari semula tahun 2028 menjadi tahun 2026.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen memperkuat ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Khofifah menegaskan, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional siap mendukung target tersebut.

"Presiden menggariskan target swasembada gula konsumsi dapat dicapai pada 2026. Untuk mendukung hal tersebut, Jawa Timur ditargetkan melakukan program bongkar ratoon seluas 70.000 hektare," kata Khofifah.

Selain isu gula, Gubernur Khofifah juga menginformasikan bahwa Presiden direncanakan akan merilis pernyataan Swasembada Beras 2025 pada awal Januari mendatang yang dijadwalkan berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menambahkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 triliun pada tahun ini guna program bongkar ratoon seluas 100.000 hektare secara nasional dan jumlah yang sama akan dikucurkan pada tahun depan.

"Tahun 2026 Indonesia dipastikan tidak lagi mengimpor gula kristal putih. Fokus kita selanjutnya adalah menyelesaikan kekurangan gula rafinasi sekitar 5 juta ton hingga 2029," ungkapnya.

Untuk mendukung produktivitas, dia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan ekosistem melalui, yang pertama bantuan benih dan subsidi pupuk (ZA), kemudian Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp500 juta dengan bunga 6% serta revitalisasi pabrik gula yang akan dikoordinasikan melalui Danantara sebagai holding BUMN.

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, menekankan pentingnya sinergi inklusif antara BUMN, swasta, dan petani.

Karena itulah, dia mengusulkan, pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas gula guna memberikan kepastian penyerapan dari petani.

"Kami yakin dengan dukungan regulasi seperti Perbendah No. 12 Tahun 2025 dan revisi aturan lartas etanol, industri gula nasional akan lebih kompetitif. NSS 2025 ini bertujuan merumuskan rekomendasi konkret bagi pemerintah untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi melalui bioetanol," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sungguh suatu kehendak politik (political will) yang baik dari Presiden Ke-7 RI Jokowi, yang telah menerbitkan berturut-turut Peraturan Presiden No. 40/2023 dan dilanjutkan dengan Keputusan Presiden No. 15/2024 dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, mendorong kesejahteraan petani tebu, serta mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati.

Sementara Perpres 40/2023 memuat strategi dan pedoman bagi penyelenggaraan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel), Keppres 15/2024 membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol melalui mekanisme PSN/Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, berikut Ketua Satgasnya Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Anggota Pelaksana termasuk di antaranya Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke.

Road map percepatan swasembada gula nasional yang mematok target tinggi, diantaranya, pertama, target produktivitas tebu 93 ton per hektare (ha). Kedua, penambahan areal kebun tebu se luas 700.000 ha, ketiga, peningkatan rendemen sebesar 11,2%, menjadi tonggak penanda atau indikator bagi proses menuju tercapainya kondisi pemenuhan kebutuhan gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP) di tahun 2028 serta pemenuhan kebutuhan gula nasional seluruhnya termasuk gula industri atau gula kristal rafinasi (GKR) pada 2030.

Dari sebuah laporan (projectmultatuli.org) menggambarkan betapa seriusnya dukungan pemerintah terhadap program berklasifikasi PSN ini, di mana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM langsung memberi izin lahan pengembangan kebun tebu terintegrasi dengan PG kepada 10 perusahaan seluas kurang lebih 541.000 ha di Merauke.

Menariknya, konon, kesepuluh perusahaan ini terafiliasi hanya dengan dua konglomerat sawit. Semua ini terkonfirmasi pada Juli 2024 ketika Presiden ke-7 Jokowi ke Merauke menghadiri kegiatan penanaman perdana tebu PT Global Papua Abadi, didampingi oleh Martua Sitorus dan Martias Fangiono. Namun, laporan Mingguan Tempo edisi khusus 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo (20—26 Oktober 2025) memperlihatkan bahwa gerak cepat pemerintah membagi-bagi konsesi lahan Merauke belum bisa diimbangi oleh investor pelaku usaha perkebunan tebu dan pabrik gula tersebut.

Progres pembukaan lahan PT Global Papua Abadi sudah mencapai 17.374 ha atau separuh dari luas konsesi 35.372 ha. Sementara PT Murni Nusantara Mandiri baru sekitar 5.023 ha dari luas konsesi 30.579 ha. Semuanya berlokasi di distrik Tanah Miring, Jagebob dan Animha. Delapan perusahaan lain belum kelihatan progresnya.

Tampaknya masih perlu imbauan keras dan upaya khusus untuk percepatan investasi, tidak cukup hanya dua konsorsium yang ada saat ini. Sudah tentu perlu tambahan konsorsium untuk turut merealisasi pencapaian swasembada. Bagaimanapun membangun perkebunan tebu terintegrasi dengan PG tidak kalah patriotiknya dibanding membangun kelapa sawit berikut PKS-nya yang menempatkan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia.

SIMULASI

Swasembada gula nasional secara sederhana diartikan sebagai kondisi di mana suatu negara telah dapat memproduksi sendiri gula untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasionalnya, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk industri makanan-minuman dan farmasi, dengan produksi dalam negeri minimal mencapai 90% dari total konsumsi nasional.

Kalau berandai-andai bahwa program ini benar-benar berjalan, maka tahun 2028 swasembada gula kristal putih (GKP) atau gula konsumsi dengan mudah dicapai sebab hanya perlu waktu 4 tahun (sejak satgas terbentuk) dengan investor/kontraktor yang “gercep” bisa terbangun setidaknya dua PG dengan kapasitas 830.000 ton.

Bahkan dengan simulasi ini, pasokan GKP akan mengalami surplus sebesar 400.000 ton terhadap kebutuhan gula konsumsi yang diproyeksikan berjumlah 2,9 juta ton pada 2028.

Maka pertanyaan pentingnya adalah (potensi) surplus 400.000 ton GKP itu akan di kemanakan? Apakah akan langsung diekspor? Tunggu dulu. Mari kita lihat riwayat ide awal (genealogi) pemahaman tentang swasembada. Pengertian Swasembada harus merujuk pada dua premis atau dasar/pemahaman yakni premis pertama: bahwa swasembada gula nasional adalah terpenuhinya kebutuhan gula nasional (dalam keppres kebutuhan gula konsumsi dan gula industri) dengan produk gula yang diproduksi sendiri oleh PG di dalam negeri.

Premis kedua, bahwa dalam kenyataannya kebutuhan gula industri atau Gula Kristal Rafinasi (GKR) selama ini dipenuhi oleh pabrik gula fafinasi di mana bahan bakunya berasal dari impor Gula Kristal Mentah (GKM) bukan impor gula industri atau GKR. Maka dari kedua premis ini, dalam konteks swasembada, dapat didalilkan bahwa apa yang kita impor maka itulah yang kita produksi (subtitutif) di dalam negeri.

Kalau yang diimpor adalah raw sugar atau GKM maka logikanya yang diproduksi oleh pabrik gula di Merauke haruslah raw sugar atau GKM.

Sehingga jawaban pertanya an di atas adalah bahwa potensi surplus 400.000 ton harus diproduksi dalam bentuk GKR atau raw sugar. Jumlah ini setara dengan kebutuhan raw sugar satu pabrik fafinasi setahun atau setidaknya mengurangi total impor kebutuhan raw sugar sekitar 10% per tahun yang berjumlah 3,5 juta—4,0 juta ton tiap tahunnya.

Pencapaian swasembada gula konsumsi atau GKP pada 2028 akan merupakan “game changer” bagi ekosistem pergulaan kita menjadi lebih solid, tertib karena suplai tercukupi dan dengan harga yang akan lebih stabil.

Apabila tahun 2028 terjadi swasembada gula konsumsi maka tidak perlu ada lagi impor raw sugar, apalagi impor GKP sehingga tak ada lagi penerbitan surat persetujuan impor raw sugar untuk GKP oleh Kementerian Perdagangan. Sebaliknya yang tinggal hanya impor raw sugar untuk gula industri. Berikutnya, apabila tercapai swasembada gula nasional pada tahun 2030, pabrik rafinasi existing tinggal membeli raw sugar dari Merauke (menjadi daerah baru penghasil gula).

Terkesan menyederhanakan apabila swasembada gula nasional diartikan semata-mata sebagai terpenuhinya kebutuhan GKP dan GKR dengan kesemuanya diproduksi oleh PG dalam negeri, termasuk PG baru di Merauke. Pengertian ini tidak sejalan dengan premis berswasembada bahwa apa yang kita impor maka itulah yang kita produksi di dalam negeri (substitusi impor).

Jadi pada 2030, industri mamin dalam negeri akan membeli kebutuhannya tetap melalui 11 pabrik rafinasi yang ada selama ini. Pabrik rafinasi dalam berproduksi tidak ada lagi pilihan lain selain menggunakan bahan baku raw sugar produksi dalam negeri. Yang terpenting pada PG baru di Merauke dapat menghasilkan raw sugar dengan cost of production yang efisien.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia tidak lagi membuka keran impor gula kristal putih atau GKP (white sugar) mulai tahun depan.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan saat ini pemerintah tengah menggalakkan program penanaman tebu untuk kebutuhan gula konsumsi.

Program tersebut, lanjut dia, sudah mulai berjalan di berbagai daerah sentra produksi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi, hingga Sumatra Utara.

“Sekarang gula, kita sudah mulai penanaman. Gula ini kita di seluruh Indonesia, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur khususnya, Sulawesi. Semua yang ada gula, Sumatra Utara,” kata Amran di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Amran yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) itu menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan peremajaan tanaman tebu melalui bongkar ratoon selama tiga tahun.

Dengan adanya peremajaan tanaman tebu, Amran menargetkan Indonesia tak akan mengimpor GKP pada 2026 dan gula kristal mentah atau GKM (raw sugar) pada 2027 mendatang.

“Dan insya Allah white sugar, doakan paling lambat tahun depan sudah tidak impor. Target berikutnya adalahraw sugar[pada 2027], itu berikutnya. Tapi yang terpenting, tahun depan kita target nggak imporwhite sugarlagi,” bebernya.

Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pada kebutuhan pokok, seperti gula konsumsi untuk masyarakat. Setelah itu, pemerintah akan memenuhi kebutuhan industri.

Ini artinya, kebutuhan gula nasional, baik untuk konsumsi maupun industri, akan dilakukan secara bertahap.

“Jadi yang pertama kita penuhi adalah kebutuhan pokok. Katakanlah gula, gula konsumsi dulu.White sugaryang sekarang, kemudian gula industri. Jadi ada tahapannya. Sekarang gula,white sugarsudah oke,on track, on the right track. Kemudian kita ke industri,” pungkasnya.