JAKARTA - China terus memperkuat posisinya sebagai eksportir terbesar dunia dengan jaringan perdagangan yang menjangkau hampir seluruh negara utama. Kekuatan manufaktur dan kapasitas produksi yang besar menjadikan produk-produk China sebagai tulang punggung pasokan berbagai kebutuhan industri dan konsumsi global.

Struktur ekonomi China yang berorientasi ekspor membuat negara tersebut mampu mempertahankan surplus perdagangan selama hampir tiga dekade terakhir. Dalam periode yang sama, China mencatat impor senilai USD231 miliar dan ekspor mencapai USD336 miliar, sehingga menghasilkan neraca perdagangan positif yang konsisten sejak 1995.

Dikutip dari Stars Insider, Amerika Serikat (AS) tetap menjadi importir terbesar produk China dengan nilai mencapai USD582,8 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan Hong Kong yang berada di posisi kedua. Produk yang paling banyak dikirim meliputi peralatan elektronik, mesin, furnitur, mainan, plastik, tekstil, kendaraan, dan berbagai komoditas manufaktur lainnya.

Di posisi kedua terdapat Hong Kong dengan nilai impor dari China mencapai USD297,5 miliar. Wilayah tersebut banyak mengimpor peralatan elektronik, mesin, logam mulia, bahan bakar mineral, kapal, dan perangkat medis. Jepang berada di peringkat ketiga dengan nilai impor USD172,9 miliar, diikuti Korea Selatan sebesar USD162,6 miliar dan Vietnam USD147 miliar.

India menempati posisi keenam dengan impor senilai USD118,5 miliar, disusul Belanda USD117,7 miliar dan Jerman USD116,2 miliar. Malaysia berada di peringkat kesembilan dengan nilai impor USD93,7 miliar, sementara Inggris melengkapi posisi 10 besar dengan nilai USD81,5 miliar.

Singapura berada di posisi ke-11 dengan impor dari China mencapai USD81,2 miliar. Selanjutnya Australia mencatat nilai impor USD78,8 miliar, Thailand USD78,5 miliar, Meksiko USD77,5 miliar, dan Rusia USD76,1 miliar.

Indonesia menempati peringkat ke-16 sebagai negara pengimpor terbesar produk China dengan nilai mencapai USD71,3 miliar. Komoditas utama yang didatangkan Indonesia dari China meliputi mesin, peralatan elektronik, dan produk plastik yang banyak digunakan untuk mendukung aktivitas industri manufaktur domestik.

Di bawah Indonesia terdapat Filipina dengan impor senilai USD64,7 miliar dan Brasil sebesar USD62 miliar. Sementara Uni Emirat Arab mencatat impor USD53,9 miliar dan Kanada USD53,7 miliar, yang melengkapi daftar 20 negara tujuan ekspor terbesar China.

Dominasi produk elektronik dan mesin terlihat hampir di seluruh negara tujuan ekspor China. Selain itu, produk kendaraan, plastik, furnitur, besi baja, bahan kimia, hingga tekstil juga menjadi komoditas unggulan yang menopang posisi China sebagai pusat manufaktur dunia.

Kinerja ekspor yang kuat tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan berbagai negara terhadap rantai pasok China. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, produk asal China masih menjadi komponen penting untuk memenuhi kebutuhan industri, perdagangan, maupun konsumsi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) agresif memperluas pasar internasional dengan mengoperasikan fasilitas dermaga dan produksi untuk ekspor di Tuban, Jawa Timur.

Fasilitas berkapasitas hingga 1 juta ton semen per tahun tersebut menjadi langkah strategis SIG untuk memperkuat penetrasi pasar global, khususnya Amerika Serikat, di tengah tantangan kelebihan pasokan oversupply industri semen domestik.

Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra mengatakan fasilitas ekspor di Tuban akan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan bisnis perseroan ke depan.

"Melalui fasilitas ini, SIG menargetkan ekspor sebesar 450.000 metrik ton semen tipe khusus ke Amerika Serikat sepanjang 2026," ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Langkah ekspansi tersebut dijalankan melalui kerja sama strategis antara PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB), anak usaha SIG, dengan perusahaan semen asal Jepang, Taiheiyo Cement Corporation. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi SIG dalam rantai pasok industri bahan bangunan global.

Indrieffouny menegaskan bahwa transformasi SIG tidak hanya berfokus pada penguatan pasar domestik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi penjualan ekspor guna mengoptimalkan utilisasi pabrik dan memperluas peluang bisnis jangka panjang.

Sementara itu, Komisaris Utama SIG, Sigit Widyawan, menilai peresmian fasilitas ekspor ini merupakan awal dari tantangan baru bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional.

"Menjaga kualitas tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing. Setelah itu, aspek efisiensi juga harus terus diperkuat agar semakin kompetitif dan membuka peluang memasuki pasar yang lebih luas," ujar Sigit.

Sepanjang kuartal I/2026, volume penjualan SIG naik 1,7% yoy menjadi 8,71 juta ton dari periode yang sama pada tahun 2025 sebanyak 8,57 juta ton.

Hal itu didorong oleh penjualan domestik yang naik 5,4% yoy, utamanya dikontribusikan dari segmen semen kantong yang naik signifikan sebesar 11% yoy. Pencapaian tersebut bahkan melampaui permintaan semen kantong nasional yang naik 7,0%. Sementara penjualan regional terkontraksi 8% YoY.

Pendapatan per kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp8,29 triliun dan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp80 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah meningkatkan porsi ekspor manufaktur menjadi 30% diminta jangan sampai mengurangi kemampuan sektor industri baja dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik yang masih menjadi prioritas utama.

Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara mengatakan, pasar dalam negeri tetap menjadi fondasi utama bagi industri baja nasional. Karena itu, peningkatan ekspor harus dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu pasokan untuk kebutuhan pembangunan dan industri di dalam negeri.

Menurut Harry, target pemerintah untuk meningkatkan komposisi penjualan produk manufaktur dari 20% ekspor dan 80% domestik menjadi 30% ekspor dan 70% domestik dapat dicapai tanpa mengorbankan pasar dalam negeri.

"Pasar domestik tetap menjadi fondasi utama industri baja nasional. Oleh karena itu, peningkatan ekspor tidak boleh mengurangi kemampuan industri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Dia menjelaskan, industri baja nasional masih memiliki kapasitas produksi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan ekspor. Pemanfaatan kapasitas yang belum terpakai dinilai menjadi kunci agar ekspansi ke pasar global dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan domestik.

Harry menuturkan, peningkatan ekspor juga berpotensi membantu memperbaiki tingkat utilisasi industri baja nasional yang saat ini masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Strategi yang perlu dilakukan agar target ekspor manufaktur 30% tercapai, lanjutnya, adalah meningkatkan utilisasi kapasitas produksi yang tersedia, memperluas diversifikasi produk bernilai tambah tinggi, serta mendorong efisiensi produksi. Dengan langkah tersebut, industri baja dapat melayani kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus memperbesar volume ekspor.

Kendati demikian, Harry mengingatkan industri baja masih menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dari sisi biaya produksi, industri masih dibebani tingginya harga energi, bahan baku tertentu, serta fluktuasi nilai tukar.

Selain itu, biaya logistik nasional yang relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara pesaing di kawasan Asia juga memengaruhi daya saing harga produk baja Indonesia di pasar ekspor.

Di sisi eksternal, produk baja juga menghadapi berbagai hambatan perdagangan seperti antidumping, safeguard, countervailing duties, hingga tariff rate quota yang diterapkan negara tujuan ekspor.

Tidak hanya itu, tren penerapan persyaratan non-tarif seperti standar lingkungan, ketentuan jejak karbon, dan mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi pelaku industri. “Ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan meningkatnya tren proteksionisme di berbagai negara juga menjadi tantangan bagi ekspor baja Indonesia,” tambah Harry.

Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan ekspansi ekspor, IISIA juga mendorong penguatan pengawasan terhadap impor baja. Menurut Harry, langkah tersebut penting agar pasar dalam negeri tidak semakin tertekan oleh masuknya produk impor berharga rendah maupun praktik perdagangan yang tidak adil.

"Dengan demikian, industri dapat melayani pasar domestik sekaligus memperbesar volume ekspor," katanya.

IISIA menilai dukungan pemerintah melalui penguatan instrumen perlindungan perdagangan, peningkatan efisiensi logistik, transformasi industri hijau, serta perluasan akses pasar ekspor akan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan domestik dan target ekspor manufaktur nasional.

Harry menegaskan, dengan dukungan kebijakan yang tepat, industri baja nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dalam negeri. “Tetapi juga dapat menjadi salah satu kontributor utama dalam pencapaian target peningkatan ekspor manufaktur Indonesia ke depan,” pungkasnya.

JAKARTA - Ekspor minyak mentah Iran ke China merosot tajam ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya tekanan sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan China yang terlibat dalam perdagangan minyak Iran. Kondisi tersebut membuat Teheran kehilangan sebagian besar pasar utamanya di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.

"Impor minyak mentah Iran oleh China pada Mei tercatat sekitar 1,10 juta barel per hari, menjadi level terendah sejak Januari 2025," berdasarkan data perusahaan analitik energi Kpler yang dikutip Reuters.

Penurunan impor China berdampak langsung terhadap kinerja ekspor minyak Iran. Data Lloyd's List menunjukkan ekspor minyak mentah Iran pada Mei 2026 anjlok 84 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan berada 87 persen di bawah rata-rata ekspor selama 12 bulan hingga akhir April.

Sebelum konflik meningkat pada akhir Februari 2026, China menyerap lebih dari 80 persen total ekspor minyak Iran. Kilang-kilang independen atau teapot refinery di Provinsi Shandong menjadi pembeli utama karena minyak Iran ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pasokan dari negara lain.

Namun, arus perdagangan kedua negara melemah drastis setelah eskalasi konflik di Timur Tengah, gangguan distribusi akibat blokade Selat Hormuz, serta pemberlakuan sanksi baru Washington terhadap perusahaan pelayaran dan kilang di China. Padahal pada Maret 2026, Iran sempat menjadi pemasok minyak terbesar bagi China dengan volume sekitar 2,5 juta barel per hari.

Pemerintah AS pada April lalu menjatuhkan sanksi terhadap kilang Dalian milik Hengli Petrochemical, salah satu kilang independen terbesar di China, karena membeli minyak mentah Iran. Washington juga memberikan sanksi kepada puluhan kapal dan entitas yang diduga terlibat dalam jaringan pengiriman minyak Iran.

Menurut analisis JPMorgan yang dikutip Fortune, penurunan impor minyak Iran oleh China menyumbang sekitar 74 persen dari kontraksi perdagangan minyak mentah global selama periode tersebut. Meski demikian, China diperkirakan masih mampu menjaga ketahanan energinya karena memiliki cadangan strategis minyak sekitar 1,4 miliar barel.

Tekanan terhadap Iran juga berlanjut di sektor non-energi. Pada 10 Juni 2026, Departemen Keuangan AS kembali menjatuhkan sanksi kepada 11 individu dan entitas, termasuk sembilan pihak yang berbasis di China dan Hong Kong, yang dituduh membantu pengadaan peralatan militer bagi Iran.

Di tengah tekanan tersebut, Presiden AS Donald Trump menyatakan telah membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran setelah adanya kemajuan dalam proses negosiasi, dengan peluang tercapainya kesepakatan awal antara kedua pihak dalam waktu dekat.

Bisnis.com,BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat melepas ekspor kopi asal Jawa Barat ke Mesir dengan nilai mencapai Rp4,6 miliar atau sekitar 172.200 USD.

Pelepasan ekspor tersebut dilakukan dalam rangkaian West Java International Industry and Trade Expo (WIITEX) bertema The Golden Bean of Java: Coffee, Tea and Cacao for the Future di Summarecon Mall Bandung.

Kepala Disperindag Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengatakan ekspor tersebut merupakan hasil dari program pendampingan dan fasilitasi pemerintah daerah kepada pelaku usaha guna memperluas akses pasar internasional.

Ekspor ke Mesir dilakukan oleh PT Zenit Indo Trade yang sebelumnya mengikuti kegiatan pitching dan business matching dengan sejumlah pembeli dari berbagai negara yang difasilitasi Disperindag Jabar.

"Nilai ekspor yang dilepas hari ini mencapai Rp4,6 miliar atau hampir 172.200 dolar AS. Ekspor ini dilakukan oleh PT Zenit Indo Trade yang sebelumnya kami dampingi melalui kegiatan pitching dan business matching dengan buyer dari berbagai negara," kata Nining, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, realisasi transaksi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan terhadap pelaku usaha mampu membuka peluang pasar baru sekaligus mendorong peningkatan ekspor produk unggulan Jawa Barat.

Nining optimistis WIITEX 2026 akan menghasilkan transaksi ekspor tambahan. Sebanyak 72 pelaku usaha kopi, teh, dan kakao yang mengikuti kegiatan tersebut telah memperoleh kesempatan bertemu langsung dengan pembeli mancanegara setelah menjalani sesi business matching.

Ia mengungkapkan, empat pelaku usaha juga dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman dan kontrak dagang pada 14 Juni 2026 untuk komoditas kopi, teh, dan kakao.

Tema The Golden Bean of Java dipilih karena kopi, teh, dan kakao merupakan komoditas perkebunan unggulan Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang serta daya saing tinggi di pasar global.

Nining menjelaskan sekitar 70 persen luas perkebunan teh nasional berada di Jawa Barat, dengan kontribusi sekitar 80 persen terhadap total produksi teh Indonesia.

Di sisi lain, permintaan global terhadap kopi, teh, dan kakao terus menunjukkan tren peningkatan seiring berkembangnya gaya hidup dan konsumsi minuman berbasis komoditas tersebut.

Ia menambahkan, nilai ekspor kopi dan kakao terus mengalami kenaikan. Sementara untuk teh, pemerintah daerah terus mendorong hilirisasi agar produk tidak hanya dipasarkan dalam bentuk curah, tetapi juga sebagai produk bernilai tambah seperti specialty tea, specialty cacao, dan wellness tea yang semakin diminati pasar internasional.

Menurut Nining, kondisi geopolitik global serta pelemahan nilai tukar rupiah justru dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang mengandalkan sumber daya lokal.

Pasalnya, bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi menggunakan rupiah, sedangkan hasil ekspor memperoleh nilai tambah dari penguatan dolar AS.

Dalam kesempatan yang sama, Disperindag Jabar juga meluncurkan penguatan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mendukung petani kopi, teh, dan kakao.

Melalui skema tersebut, petani dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi tanpa harus menjualnya saat harga rendah. Resi penyimpanan yang diterbitkan juga dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan perbankan.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat rantai pasok karena komoditas dapat terkumpul dalam jumlah besar dengan kualitas yang lebih terjaga," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, menilai WIITEX menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja ekspor Jawa Barat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, Jawa Barat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional yang hingga kini masih mencatat surplus perdagangan selama 68 bulan berturut-turut.

Ia menambahkan, selain Mesir, pasar potensial bagi produk unggulan Jawa Barat juga mencakup Pakistan, India, China, serta sejumlah negara di kawasan Afrika yang terus dibidik pemerintah.

Karena itu, peningkatan kualitas produk, penguatan sumber daya manusia di bidang ekspor, serta perluasan program business matching dinilai perlu terus dilakukan agar semakin banyak pelaku usaha daerah mampu menembus pasar internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperluas langkah ekspansi global dan transformasi bisnis dengan meresmikan fasilitas dermaga dan produksi untuk ekspor di Tuban, Jawa Timur, pada Kamis (11/6/2026).

Kehadiran fasilitas modern ini menjadi tonggak penting dalam strategi perusahaan bersandi bursa SMGR itu untuk memperluas pasar internasional, sekaligus meningkatkan daya saing industri semen nasional di tengah tantangan kelebihan kapasitas industri.

Direktur Utama Semen Indoensia Indrieffouny Indra mengatakan, fasilitas ekspor berkapasitas hingga 1 juta ton semen per tahun tersebut akan menjadi basis utama penguatan ekspor SIG, khususnya ke Amerika Serikat, melalui kerja sama strategis antara anak usaha SIG, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, dan Taiheiyo Cement Corporation dari Jepang.

Sepanjang 2026, SIG menargetkan ekspor sebanyak 450.000 metrik ton (MT) semen tipe khusus ke Amerika Serikat secara bertahap.

Ia bilang, pengoperasian fasilitas ekspor di Tuban menandai langkah strategis SIG dalam membangun sumber pertumbuhan baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri bahan bangunan global.

“Momentum peresmian fasilitas ekspor ini membawa SIG pada tujuan utama yaitu menciptakan peluang pertumbuhan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui produk hasil karya anak bangsa,” kata Indrieffouny dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Ia menambahkan, transformasi Semen Indonesia tidak hanya berfokus pada penguatan pasar domestik, tetapi juga diarahkan untuk memperbesar kontribusi pasar ekspor guna meningkatkan utilitas produksi dan memperluas peluang bisnis jangka panjang.

“Di tengah kondisi industri domestik yang mengalami kelebihan kapasitas, pelaku usaha termasuk SIG dituntut untuk terus berinovasi dan menjalankan langkah-langkah strategis agar semakin kompetitif dan menjadi pilihan utama pelanggan di tengah persaingan pasar yang ketat,” ujar dia.

Fasilitas ekspor SIG di Tuban dilengkapi teknologi modern untuk mendukung operasional yang efisien dan berkelanjutan. Terminal dengan kapasitas hingga 50.000 DWT tersebut didukung tube conveyor sepanjang 4,1 kilometer, tripper conveyor, serta ship loader berkapasitas 1.000 ton per jam (tph) yang mampu mengirim semen curah langsung dari pabrik menuju kapal di dermaga.

Sementara itu, fasilitas produksinya dilengkapi blending silo system berkapasitas 8.000 ton, clinker silo system berkapasitas 15.000 ton, serta dua cement silo system masing-masing berkapasitas 18.000 ton.

Secara khusus, Indrieffouny menyampaikan apresiasi kepada Taiheiyo Cement Corporation atas sinergi dan kolaborasi strategis yang terjalin antara kedua grup perusahaan. Menurut dia, kerja sama tersebut tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang, tetapi juga membuka peluang pengembangan bisnis dan peningkatan kapabilitas bagi kedua pihak.

Komisaris Utama Semen Indonesia Sigit Widyawan mengatakan, peresmian fasilitas ekspor ini bukanlah akhir dari pencapaian, melainkan awal dari tantangan baru untuk memaksimalkan fasilitas sebagai motor penggerak pertumbuhan berkelanjutan.

“Menjaga kualitas tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing. Setelah itu, aspek efisiensi juga harus terus diperkuat agar semakin kompetitif dan membuka peluang untuk merambah pasar yang lebih luas lagi,” kata Sigit.

Peresmian fasilitas ekspor di Tuban menjadi bagian dari komitmen Semen Indonesia untuk memperkuat ketahanan bisnis melalui diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan posisi Indonesia sebagai pemain industri semen yang kompetitif di pasar global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso resmi melepas ekspor buah pinang produksi PT Export Tani Nusantara besutan Institut Pertanian Bogor (IPB) ke Bangladesh dan Maladewa senilai Rp2,2 miliar, Jumat (12/6/2026).

Busan menyampaikan realisasi ekspor ini berangkat dari kesepakatan antara UMKM milik mahasiswa IPB, PT Export Tani Nusantara, dan buyer kedua negara saat melaksanakan Trade Expo 2025 yang lalu.

Dirinya menuturkan, sejatinya pemerintah berharap ekspor komoditas sebanyak 54 ton senilai Rp2,2 miliar tersebut dapat dilakukan ke India, tetapi terbentur dengan tarif yang cukup tinggi.

“Nah, kami terus bernegosiasi biar dapat tarif yang lebih rendah, tetapi sementara lewat Bangladesh,” ujarnya di kamput IPB Dramaga, Jumat (12/6/2026).

Berkaca dari kesuksesan program Campusprenuer di IPB, Busan mendorong mahasiswa untuk menjadi pengusaha yang berorientasi ekspor.

Kemendag pun memberikan fasilitas berupa pelatihan, business matching, expo, hingga pencarian buyer potensial. Pasalnya, saat ini hanya segelintir UMKM yang berhasil melakukan ekspor produknya.

Untuk itu, dirinya mendorong para mahasiswa agar bukan hanya menjadi aktivis biasa, melainkan aktivis ekspor dalam rangka mendukung UMKM dan perdagangan Indonesia.

“Kami juga menginginkan anak-anak kita itu jadi aktivis, tetapi aktivis ekspor. Jadi kami mencari arah yang positif,” lanjutnya.

Dengan demikian, para lulusan perguruan tinggi tak hanya berburu pekerjaan usai lulus. Namun, juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, CEO PT Export Tani Nusantara Al Fiqie menjelaskan, usaha yang telah dirinya jalankan semenjak masih semester tiga perkuliahan tersebut memang masih dalam bentuk bahan mentah berupa pinang belah dan pinang bulat.

Pasalnya, biaya untuk mengolah menjadi produk turunan pun perlu investasi jumbo. Pihaknya berharap dalam 3 tahun ke depan dapat mengirimkan produk yang sudah dihilirisisasi meskipun setengah jadi.

“Pasar Timur Tengah itu barang yang reject-nya pun juga ada pasarnya. Buyer-nya itu gunakan untuk ekstrak ataupun herbal. Jadi untuk target jangka panjang, beberapa produk eksisting bakal diolah yang kami coba kolaborasikan dengan beberapa riset dari IPB,” tuturnya.

Keberhasilan UMKM ini pun tidak berhenti di Bangladesh maupun Maladewa, Fiqie menuturkan bahwa pihaknya juga telah meneken kerja sama dengan buyer dari Cina yang nilai kontraknya mencapai Rp33 miliar untuk empat komoditas. Mulai dari arabica beans, vanilla beans, cocoa beans, dan buah pinang.

“Mulai dari tahun 2022 yang awalnya satu kontainer per 3 bulan sekarang sudah lima sampai enam kontainer per bulannya,” tambahnya.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil sejumlah langkah regulasi untuk membantu industri farmasi menekan biaya produksi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kebijakan tersebut ditempuh guna menjaga stabilitas harga obat dan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau.

"BPOM tidak bisa mengendalikan nilai tukar rupiah, tetapi BPOM bisa mengambil langkah-langkah regulasi untuk membantu industri farmasi menekan biaya produksi. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar harga obat tetap terkendali dan masyarakat tetap terlindungi," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Menurut Taruna, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi industri farmasi nasional yang hingga kini masih bergantung pada impor bahan baku obat. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga obat apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, BPOM memberikan relaksasi regulasi terkait perpindahan sumber bahan baku obat dari satu negara ke negara lain. Kebijakan itu memungkinkan industri memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif tanpa harus melalui proses perizinan yang panjang dan biaya pengujian yang tinggi, selama standar mutu, keamanan, dan khasiat tetap terpenuhi.

Selain itu, BPOM juga memberikan kemudahan bagi industri farmasi untuk melakukan penyesuaian kemasan produk sebagai bagian dari upaya efisiensi biaya produksi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan menekan beban operasional tanpa mengurangi kualitas produk yang diterima masyarakat.

Taruna mengatakan pihaknya telah mengundang dan berdialog langsung dengan pelaku industri farmasi nasional guna menyerap berbagai masukan terkait dampak pelemahan rupiah terhadap kegiatan usaha. Menurut dia, pendekatan kolaboratif diperlukan agar industri tetap mampu menjaga pasokan obat sekaligus menghindari kenaikan harga yang membebani masyarakat.

"Industri farmasi harus tetap sehat karena mereka menjaga ketersediaan obat bagi masyarakat. Namun masyarakat juga harus tetap mendapatkan obat dengan harga yang terjangkau. Di sinilah negara harus hadir mencari titik keseimbangan," ujarnya.

BPOM juga memperkuat koordinasi dengan berbagai otoritas pengawas obat internasional guna memastikan kelancaran pasokan bahan baku dan rantai distribusi obat di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Di sisi lain, Taruna menilai kondisi saat ini harus menjadi momentum untuk mempercepat penguatan industri farmasi nasional, terutama dalam pengembangan bahan baku obat di dalam negeri. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor harus dikurangi agar sektor kesehatan lebih tahan terhadap gejolak nilai tukar dan gangguan rantai pasok global.

"Ketahanan kesehatan tidak boleh bergantung pada kurs. Semakin kuat industri farmasi nasional dan semakin mandiri bahan baku obat kita, semakin terlindungi masyarakat Indonesia dari gejolak ekonomi global," tegasnya.

BPOM berharap stabilitas pasokan obat nasional dapat tetap terjaga dan potensi kenaikan harga obat akibat tekanan eksternal dapat diminimalkan, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terlindungi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kebijakan wajib sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026 tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup seluruh produk impor yang beredar di pasar Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pengaturan terhadap produk impor menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi kebijakan Wajib Halal berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Haikal, penguatan kebijakan terhadap produk impor menjadi aspek krusial menjelang implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, BPJPH terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” kata Haikal.

Adapun sejumlah instansi yang telah melakukan koordinasi dengan BPJPH antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga BPI Danantara.

Haikal menjelaskan, keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait pengawasan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal (JPH).

Selain itu, Haikal menekankan pentingnya langkah strategis dan percepatan program prioritas agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan industri halal dan penguatan ekosistem halal nasional.

“Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” ujar Haikal.

BPJPH menilai penguatan ekosistem halal menjadi semakin penting mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penerapan wajib sertifikasi halal yang mencakup produk domestik maupun impor, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kebijakan wajib sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026 tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup seluruh produk impor yang beredar di pasar Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pengaturan terhadap produk impor menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi kebijakan Wajib Halal berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Haikal, penguatan kebijakan terhadap produk impor menjadi aspek krusial menjelang implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, BPJPH terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” kata Haikal.

Adapun sejumlah instansi yang telah melakukan koordinasi dengan BPJPH antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga BPI Danantara.

Haikal menjelaskan, keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait pengawasan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal (JPH).

Selain itu, Haikal menekankan pentingnya langkah strategis dan percepatan program prioritas agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan industri halal dan penguatan ekosistem halal nasional.

“Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” ujar Haikal.

BPJPH menilai penguatan ekosistem halal menjadi semakin penting mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penerapan wajib sertifikasi halal yang mencakup produk domestik maupun impor, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jadi aktivis, semua harus jadi aktivis, tapi aktivis ekspor

Bogor (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak mahasiswa untuk menjadi "aktivis ekspor" yang mampu mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar internasional sekaligus menciptakan lapangan kerja setelah lulus kuliah.

Dalam kegiatan Campuspreneur 2026 di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Jumat, Budi menekankan pentingnya mahasiswa memiliki cita-cita dan mimpi besar sejak dini, termasuk menjadi eksportir yang sukses.

Menurutnya, semangat berwirausaha perlu ditanamkan agar generasi muda tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat.

"Jadi aktivis, semua harus jadi aktivis, tapi aktivis ekspor. Jadi kita mencari hal-hal yang positif," kata Budi.

Ia menjelaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung mahasiswa yang ingin terjun ke dunia ekspor, mulai dari pelatihan, konsultasi desain produk secara gratis, hingga program penjajakan bisnis (business matching) dengan calon pembeli dari luar negeri.

Kemendag juga berencana memberikan ruang khusus bagi peserta program Campuspreneur dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) yang akan berlangsung pada 14-18 Oktober mendatang. Pameran tersebut akan menghadirkan pembeli internasional dan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mempromosikan produknya ke pasar global.

Kemendag saat ini telah bekerja sama dengan 19 perguruan tinggi dalam program pengembangan eksportir muda. Program tersebut mencakup pelatihan ekspor, pendampingan, hingga fasilitasi pertemuan bisnis dengan pembeli potensial melalui jaringan Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara.

Budi menyebut program business matching bagi UMKM menunjukkan hasil yang positif. Pada 2025, transaksi yang tercatat mencapai 134,8 juta dolar AS atau lebih dari Rp2 triliun, dengan sekitar 70 persen peserta merupakan pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor.

Sementara itu, pada periode Januari-April 2026, nilai transaksi telah mencapai 193,88 juta dolar AS, melampaui capaian sepanjang tahun sebelumnya.

Budi berharap semakin banyak mahasiswa yang berani menjadi wirausahawan dan eksportir muda, sehingga mampu memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

"Kita pengin anak-anak kita para mahasiswa itu, nanti kalau lulus langsung jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Jangan lulus sibuk mencari pekerjaan ya, tapi bisa menciptakan pekerjaan untuk lingkungan kita dan untuk diri kita sendiri," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) 2026 tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup produk impor yang beredar di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Haikal mengatakan, penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 berjalan efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, BPJPH terus memperkuat koordinasi bersama instansi-instansi terkait menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan aktif berlaku mulai 18 Oktober mendatang.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” kata Haikal.

Adapun beberapa kementerian/lembaga terkait yang telah melakukan rapat koordinasi dengan BPJPH soal kebijakan ini antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan BPI Danantara.

Haikal mengatakan, kehadiran berbagai kementerian dan lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait produk impor.

Menurutnya, implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal.

Lebih jauh, Haikal juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan wajib halal memerlukan keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis dan percepatan pelaksanaan program prioritas.

Ia menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan sektor-sektor strategis, termasuk industri dan ekosistem halal.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem halal nasional mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026