Bisnis.com, BANDUNG -Bank BJB(IDX: BJBR) kembali menorehkan prestasi di industri pasar keuangan nasional dengan meraih penghargaan dalam ajang Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) BEI Award 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi aktif bank bjb dalam memanfaatkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif sebagai platform transaksi Surat Utang dan Sukuk di pasar sekunder.

Dalam ajang tersebut, bank bjb meraih penghargaan pada kategori Most Active Regional Development Bank Repo Category yang mencerminkan kinerja serta partisipasi aktif dalam mendukung pengembangan pasar alternatif. Penghargaan diterima secara langsung oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Korporasi & Komersial bank bjb M. As’adi Budiman dan Pemimpin Divisi Treasury bank bjb Jhon Habibie Barus, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4).

bank bjb menyampaikan terimakasih atas penganugerahan yang diberikan PT Bursa Efek Indonesia. Capaian ini memperkuat posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten dalam mendukung berbagai kebijakan dan inisiatif yang dihadirkan oleh otoritas bursa. Melalui pemanfaatan SPPA, bank bjb turut berperan dalam menciptakan ekosistem transaksi yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Partisipasi aktif bank bjb juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan likuiditas di pasar keuangan, khususnya pada instrumen efek bersifat utang dan sukuk. Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb terus mengembangkan strategi untuk memperkuat aktivitas transaksi di pasar keuangan.

Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapabilitas internal dalam pengelolaan transaksi fixed income dan transaksi repo. Kehadiran SPPA sebagai platform transaksi memberikan kemudahan bagi bank bjb dalam melakukan aktivitas perdagangan secara lebih terstruktur dan efisien.

Dengan sistem yang terintegrasi, proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik. bank bjb melihat bahwa pengembangan pasar alternatif menjadi salah satu kunci dalam memperkuat struktur pasar keuangan nasional.

Melalui dukungan terhadap SPPA, bank bjb berkontribusi dalam memperluas akses serta meningkatkan partisipasi pelaku pasar. Penghargaan yang diraih sekaligus menjadi indikator bahwa bank bjb mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berkembang.

Selain itu, pencapaian ini juga menunjukkan komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan modern. Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat peran dalam mendukung berbagai kebijakan bursa yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar.

Berbagai inisiatif strategis akan terus dikembangkan untuk memastikan kontribusi yang lebih optimal dalam ekosistem pasar keuangan. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada penguatan aktivitas pasar. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, bank bjb optimistis dapat terus meningkatkan peran dalam transaksi pasar alternatif.

Penghargaan SPPA 2025 menjadi momentum bagi bank bjb untuk terus memperluas kontribusi dalam pengembangan pasar keuangan nasional. bank bjb berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pasar keuangan.

Melalui langkah tersebut, bank bjb berharap dapat terus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi industri sekaligus mendorong pertumbuhan pasar modal yang lebih sehat dan likuid.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan total nilai transaksi Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mencapai Rp1.382,1 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat sebesar 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Sepanjang tahun 2025, SPPA juga menunjukkan peningkatan kinerja transaksi yang signifikan dengan total nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun atau meningkat sebesar 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian S. Manullang dalam acara SPPA Award 2025 di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Manullang mengungkapkan peningkatan jumlah transaksi tersebut karena terimplementasinya transaksi Repurchase Agreement (Repo) pada 10 Maret 2025 lalu.

"Peningkatan jumlah transaksi ini disebabkan oleh telah terimplementasinya transaksi Repurchase Agreement atau Repo pada tanggal 10 Maret 2025 di SPPA dengan total nilai transaksi mencapai Rp751,6 triliun," terangnya.

Kemudian, nilai transaksi outright atau jual-beli putus juga melesat 196,2 persen year-on-year menjadi Rp630,5 triliun. Adapun pangsa pasar transaksi outright setara 23 persen dan transaksi REPO sebesar 28 persen.

Manullang mengatakan peningkatan nilai transaksi tersebut merupakan dukungan dari berbagai pihak yang memanfaatkan SPPA sebagai platform untuk transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dan REPO dengan underlying Surat Utang Negara (SUN).

"Menjawab kebutuhan industri atas sebuah platform transaksi yang terstandardisasi, aman, transparan, dan efisien sekaligus memperkuat likuiditas dan pendalaman pasar surat utang dan pasar uang Indonesia," ujar Manullang.

Lebih lanjut, ia menegaskan BEI terus mengembangkan SPPA sebagai bisnis penyelenggara pasar alternatif sebagai sarana perdagangan resmi di pasar sekunder untuk instrumen surat utang. Adapun SPPA akan terus mengacu terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Saat ini, SPPA telah mengakomodasi perdagangan surat utang oleh 39 pengguna jas, dengan 14 di antaranya merupakan pengguna jasa REPO. Pengguna jasa SPPA pun terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, dan Sekuritas.

"Baik dengan mekanisme order book sampai dengan mekanisme bilateral OTC trading dan menjadikan SPPA sebagai platform dengan mekanisme matching yang paling lengkap khususnya untuk instrumen OTC," imbuhnya.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025. Nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun, naik 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S. Manullang, menjelaskan pertumbuhan transaksi tersebut didorong oleh implementasi transaksi repurchase agreement (repo) di SPPA yang mulai berjalan sejak 10 Maret 2025. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi repo mencapai Rp751,6 triliun.

“Sejak diluncurkan, transaksi perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025, kami melihat lonjakan yang sangat signifikan baik dari sisi nilai maupun aktivitas transaksi,” ujarnya dalam acara SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026).

Selain itu, Kristian menjelaskan, transaksi outright atau jual beli putus juga mencatatkan peningkatan yang kuat. Nilainya mencapai Rp630,5 triliun, atau tumbuh 156,2 persen secara tahunan.

“Implementasi repo menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan likuiditas dan aktivitas perdagangan di SPPA,” katanya.

Lebih lanjut, Kristian menilai bahwa kehadiran SPPA mampu menjawab kebutuhan industri akan platform transaksi yang terstandarisasi, aman, transparan, dan efisien. Hal ini sekaligus memperkuat likuiditas serta mendorong pendalaman pasar surat utang dan pasar uang domestik.

Ia menambahkan, SPPA kini telah digunakan oleh 39 pengguna jasa, yang terdiri dari perbankan, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 di antaranya telah aktif memanfaatkan fitur transaksi repo.

Dalam pengembangannya, dikatakan Kristian, SPPA akan terus memperkuat sinergi dengan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Menurutnya, salah satu capaian penting yaitu diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antar pasar pada November 2025.

Selain itu, sejak 1 April 2026, SPPA juga resmi digunakan sebagai platform penyampaian kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder.

“Sinergi dengan regulator dan pelaku pasar menjadi kunci dalam membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” tutur Kristian.

(Febrina Ratna Iskana)

Sejak diluncurkan pada tahun 2025, transaksi perdagangan aktivitas penghimpunan dana melalui penerbitan EBUS di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan kinerja Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dengan total nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun sepanjang 2025, atau melonjak 461,6 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejak diluncurkan pada 2025, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Sihar Manullang mengatakan, transaksi perdagangan dan penghimpunan dana melalui penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) di SPPA terus mengalami peningkatan.

“Peningkatan jumlah transaksi ini disebabkan oleh telah terimplementasinya transaksi Repurchase Agreement (Repo) pada10 Maret 2025 di SPPA dengan total nilai transaksi mencapai Rp751,6 triliun,” ujar Kristian dalam Penganugerahan SPPA Award 2025 di Main Hall BEI, Jakarta, Senin.

Selain itu, BEI juga melaporkan nilai transaksi outright atau jual beli surat utang meningkat 196,2 persen (yoy) menjadi Rp630,5 triliun sepanjang tahun 2025.

“Sejak diluncurkan pada tahun 2025, transaksi perdagangan aktivitas penghimpunan dana melalui penerbitan EBUS di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” ujar Kristian.

Seiring capaian tersebut, komposisi pasar inter-dealer menunjukkan porsi transaksi outright sebesar 23 persen dan repo sebesar 28 persen.

Saat ini, SPPA telah mengakomodasi perdagangan surat utang sebanyak 39 pengguna jasa, dengan 14 diantaranya merupakan pengguna repo.

Adapun, pengguna SPPA terdiri dari bank umum, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas.

Selain itu, SPPA juga menyediakan berbagai mekanisme transaksi, mulai dari order book hingga bilateral over the counter (OTC), sehingga menjadikannya sebagai platform dengan sistem matching yang lengkap, khususnya untuk instrumen OTC.

Sebagai informasi, sistem SPPA untuk transaksi repo surat utang resmi diluncurkan BEI pada 10 Maret 2025 guna meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi di pasar sekunder.

Dalam tiga bulan pertama sejak peluncuran fitur repo, SPPA telah mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp100,85 triliun.

Adapun, sebelumnya SPPA telah beroperasi sejak November 2020 sebagai platform perdagangan surat utang sebelum diperkuat dengan fitur repo.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mencatatkan milestone penting untuk mendukung pengembangan ekosistem perdagangan pasar uang dan valuta asing (PUVA) di Indonesia.

Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) resmi mulai dapat digunakan oleh dealer utama PUVA sebagai platform untuk menyampaikan kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder per 1 April 2026.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, SPPA menjadikan perdagangan repo semakin inklusif, memberikan price discovery yang baik, serta meningkatkan efisiensi proses post trade dari perdagangan repo.

"Penggunaan SPPA sebagai platform resmi untuk menyampaikan kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder menunjukkan bahwa SPPA dapat menjadi platform yang efisien bagi para dealer utama PUVA, baik untuk meningkatkan likuiditas maupun mencapai price discovery yang lebih baik di pasar sekunder,” ujar Jeffrey.

Jeffrey berharap seluruh dealer utama PUVA dapat memanfaatkan keunggulan dan kemudahan pelaksanaan kewajiban kuotasi maupun transaksi repo yang ada di SPPA.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan regulator, asosiasi, dan pelaku pasar untuk mewujudkan ekosistem pasar keuangan Indonesia yang lebih baik, meningkatkan likuiditas serta mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia," ujar Jeffrey.

Milestone ini didapatkan setelah berhasil memperoleh persetujuan izin operasional sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antarpasar dari Bank Indonesia (BI) pada 28 November 2025.

Dengan demikian, SPPA menjadi satu-satunya trading platform di Indonesia yang dapat melayani penyampaian kewajiban kuotasi dealer utama PUVA untuk transaksi repo, serta kuotasi dealer utama surat utang negara dan kuotasi dealer utama surat berharga syariah negara.

"Fitur Repo pada SPPA mulai diperkenalkan kepada para pelaku pasar sejak Maret 2025 dan telah mendapatkan respons positif," ujar Jeffrey.

Sejak diimplementasikan, transaksi repo di SPPA menunjukkan kinerja baik dengan capaian nilai transaksi sebesar Rp751,6 triliun pada 2025, atau mencapai 27 persen dari pangsa pasar interdealer.

Hingga kuartal I 2026, kinerja transaksi repo kembali menunjukkan capaian dengan total nilai transaksi sebesar Rp215 triliun atau setara dengan pangsa pasar interdealer mencapai 36 persen.

Dari sebanyak 21 dealer utama PUVA yang ditunjuk BI, sebanyak 13 di antaranya sudah menjadi pengguna jasa SPPA dan aktif melakukan transaksi repo surat utang di SPPA.

Jeffrey menjelaskan peran SPPA sebagai platform yang dapat digunakan oleh dealer utama PUVA dalam menyampaikan kewajiban kuotasi repo merupakan bagian penting dari agenda strategis penguatan pasar uang di Indonesia.

"Dengan likuiditas yang semakin dalam serta transparansi harga yang lebih baik, SPPA diharapkan semakin meningkatkan efisiensi pasar baik bagi perbankan dan juga mempermudah proses monitoring bagi regulator," ujar Jeffrey.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membeberkan sejumlah capaian perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain hingga tahun berjalan 2025.

Menurut Budi, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 20 perjanjian internasional, dengan lima di antaranya baru diselesaikan pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Budi saat meninjau kesiapan Work From Mall untuk mendukung gig economy di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

“Jadi perjanjian dagang yang sudah implementasi itu ada 20, sisanya 19 masih dalam proses,” kata Budi kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Khusus tahun ini, Budi menyebut terdapat beberapa perundingan dagang yang telah dituntaskan Indonesia dengan sejumlah negara mitra. Contohnya, perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU).

Perjanjian itu sudah disepakati kendati belum secara formal ditandatangani. Negara-negara di forum itu meliputi Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

Kemudian, perjanjian antara Indonesia-Tunisia yang ditargetkan selesai Januari 2026, serta perjanjian antara Indonesia-Peru yang sudah dituntaskan pada Agustus 2025.

Selanjutnya, perjanjian dagang bebas yang ditandatangai di Saint Pertersburg pada 21 Desember 2025 yakni Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (IAEU FTA). Penandatanganan perjanjian itu turut disaksikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Jadi tinggal nanti kami mempercepat implementasi,” terang pria yang sebelumnya menjabat Sekjen Kemendag itu.

Sejalan dengan proses menuju implementasi, Indonesia dan para negara mitra dagangnya telah menyepakati untuk membentuk business council guna memudahkan komunikasi pelaku usaha antara negara-negara mitra.

Selain itu, pemerintah turut menyiapkan business forum yang turut melibatkan Apindo dan Kadin selaku pihak dari Indonesia. Rencananya, forum bisnis tersebut akan diselenggarakan terlebih dahulu secara daring lantaran membutuhkan waktu lebih lama secara fisik.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa perluasan pasar dagang yang dilakukan dengan sejumlah perundingan bilateral itu guna menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri.

“Tetapi di pihak lain kami membuka pasar luar yang baru termasuk EAEU, jadi kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan biaya masuk rata-rata sudah 0%. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perjanjian perdagangan bebas Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia—EAEU FTA) berpotensi menjadi katalis baru bagi ekspor nasional, di tengah tarif tinggi Presiden AS Donald Trump dan ketidakpastian global.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai pasar EAEU dapat menjadi alternatif strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global dan kebijakan tarif tinggi AS serta melemahnya permintaan di sejumlah negara maju.

“EAEU bisa menjadi alternatif pasar yang relevan, meskipun bukan pengganti penuh pasar AS atau Eropa. Pasar ini cukup besar, sensitif harga, dan cocok dengan struktur biaya industri Indonesia,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, perjanjian Indonesia—EAEU FTA memberikan dampak positif bagi iklim usaha karena membuka akses pasar Eurasia dengan preferensi tarif yang signifikan.

“Ini [perjanjian Indonesia—EAEU FTA] membantu menurunkan biaya masuk pasar dan memberi kepastian bagi eksportir, sekaligus mendorong diversifikasi pasar ekspor RI,” ujarnya.

Erwin merincikan sejumlah sektor yang diperkirakan menjadi pemenang utama dari implementasi EAEU FTA, yakni kelapa sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), perikanan, karet, furnitur, hingga produk manufaktur seperti elektronik.

Bahkan, Kadin memproyeksikan peningkatan ekspor ke kawasan Eurasia akan terjadi secara bertahap.

Pada fase awal, sambung Erwin, Kadin memperkirakan pertumbuhan ekspor bisa mencapai satu hingga dua digit persen per tahun. Namun, pertumbuhan ekspor ini bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan preferensi tarif serta memenuhi standar dan regulasi pasar EAEU.

Dari sisi investasi, Kadin melihat peluang perjanjian Indonesia—EAEU FTA lebih mengarah pada perluasan kapasitas produksi dan penguatan hilirisasi dibandingkan relokasi industri secara penuh.

Dia menyebut dengan dukungan perizinan yang efisien, logistik yang kompetitif, serta akses pembiayaan yang memadai, maka Indonesia berpeluang menjadi basis produksi ekspor ke kawasan Eurasia.

“Jika didukung perizinan, logistik, dan pembiayaan yang kondusif, EAEU FTA bisa mendorong Indonesia menjadi basis produksi ekspor ke kawasan Eurasia,” tambahnya.

Untuk diketahui, perjanjian Indonesia–EAEU FTA terdiri atas 15 bab yang mencakup pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi.

Dalam hal ini, Uni Ekonomi Eurasia memberikan komitmen preferensi tarif kepada Indonesia sebesar 90,5% dari total pos tarif atau mencakup 95,1% dari total nilai impor kawasan tersebut dari Indonesia.