Sejak awal bulan Maret hingga menjelang Lebaran, di mana dalam waktu dua minggu, total nilai piutang mencapai Rp124 triliun dengan pertumbuhan dua persen atau sekitar Rp2,4 triliun dari bulan Februari,

Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) - Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan, pihaknya mencatatkan nilai piutang gadai sebesar Rp124 triliun sejak awal Maret hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ia menyatakan, tren aktivitas gadai sejak pertengahan Ramadhan hingga menjelang Lebaran relatif sama dengan tren aktivitas gadai saat menjelang hingga awal Ramadhan.

“Sejak awal bulan Maret hingga menjelang Lebaran, di mana dalam waktu dua minggu, total nilai piutang mencapai Rp124 triliun dengan pertumbuhan dua persen atau sekitar Rp2,4 triliun dari bulan Februari,” kata Ferdian Timur Satyagraha saat dihubungi ANTARA dari Cilacap, Jawa Tengah, Kamis.

Ia menuturkan, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa layanan gadai menjadi salah satu opsi utama untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri.

Ia pun optimistis aktivitas gadai akan terus meningkat pada periode libur Idul Fitri saat ini, seiring dengan kebutuhan untuk perayaan hari H dan pasca-Lebaran.

Ferdian menyatakan, emas dan perhiasan, kendaraan, hingga alat elektronik menjadi barang yang paling banyak dijadikan jaminan oleh nasabah.

Ia mengatakan, emas dan perhiasan serta alat elektronik memang seringkali menjadi pilihan untuk memperoleh pembiayaan gadai.

“Sementara untuk kendaraan, seringkali digadaikan karena beberapa segmen masyarakat yang mudik ataupun bepergian tidak melalui jalur darat di masa Lebaran telah mempercayakan Pegadaian untuk merawat kendaraan selama masa mudik tersebut,” ujarnya.

Ferdian mengungkapkan, Surabaya, Makassar, dan Jabodetabek menjadi wilayah dengan nilai pengajuan pembiayaan gadai paling tinggi sepanjang Ramadhan tahun ini.

Hal tersebut karena tiga daerah tersebut memiliki kebutuhan yang besar terhadap pendanaan, terutama melalui gadai emas.

“PT Pegadaian telah mengantisipasi lonjakan (aktivitas gadai) dengan memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan masyarakat, seperti kesiapan likuiditas perusahaan, program promo yang menarik, penguatan credit scoring dan customer profiling, peningkatan layanan digital TRING!, serta pengamanan outlet selama libur Lebaran,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan piutang pembiayaan multifinance bermasalah di wilayah terdampak banjir Sumatera meningkat 0,60 persen secara bulanan (month-to-month). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan peningkatan tersebut tercatat pada data pembiayaan per November 2025.

“Piutang pembiayaan bermasalah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terlihat meningkat 0,60 persen atau senilai Rp 4,78 miliar, menjadi sebesar Rp 807,70 miliar,” kata Agusman mengutip Antara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Ia menuturkan data tersebut menunjukkan adanya kenaikan risiko pembiayaan. OJK memastikan untuk terus memantau perkembangan secara berkala. Agusman seluruh pihak berkepentingan menjalankan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak bencana yang sudah dikeluarkan oleh OJK.

Hal itu untuk mengurangi dampak bencana terhadap industri keuangan, khususnya pembiayaan multifinance. Selain itu, menurut dia, kebijakan itu bertujuan menjaga kualitas kredit dan pembiayaan, serta mendukung pemulihan kemampuan bayar dari nasabah yang terdampak banjir Sumatera.

Agusman menyampaikan per November 2025 pembiayaan di industri multifinance didominasi oleh multiguna sebesar Rp 254,82 triliun atau 50,28 persen dari total pembiayaan. “Diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar Rp 166,79 triliun atau 32 persen lebih dan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 53,48 triliun atau sekitar mendekati 11 persen,” tuturnya.

OJK mencatat kinerja perusahaan pembiayaan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang positif pada November 2025. Piutang pembiayaan perusahaan tumbuh 1,09 persen yoy menjadi Rp 506,82 triliun dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross atau pembiayaan bermasalah bruto yang terjaga sebesar 2,44 persen dan NPF Net sebesar 0,85 persen.

Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, jauh berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 10 kali.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 'beranak-pinak' hingga melahirkan tujuh lapis anak usaha.

Managing Director Holding Operasional Danantara Agus Dwi Handaya mengungkapkan total ada 1.045 BUMN, di mana 50 di antaranya memiliki 338 anak usaha.

Dari 338 anak usaha tersebut muncul 585 cucu, serta 193 cicit perusahaan. Lalu, ada piut perusahaan 36, canggah 3, wareng 2 dan di level udheg-udheg ada 2 perusahaan.

Istilah yang disebut Agus mengacu pada silsilah keturunan keluarga di Jawa. Anak merupakan keturunan pertama, cucu keturunan kedua, cicit keturunan ketiga, piut keturunan keempat, canggah keturunan kelima, wareng keturunan keenam, serta udheg-udheg keturunan ketujuh.

"Ada tujuh layer (lapis). Saya setelah bekerja di Danantara baru paham sebutan layer itu. Dulunya, saya cuma paham kalau dari cucu-cicit (perusahaan)," ujar Agus di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, DIY, Selasa (11/11).

Oleh karena itu, Danantara berupaya melakukan restrukturisasi alias perampingan jumlah BUMN yang mencapai ribuan tersebut menjadi hanya sekitar dua ratusan saja.

Upaya ini termasuk dalam salah satu pilar transformasi BUMN, yakni transformasi bisnis, langkah-langkah konsolidasi, redefinisi, dan juga membangun operasional excellence.

"Dari yang seribu (BUMN) tadi, yang tujuh layer tadi, itu akan di-streamline menjadi mungkin sekitar 200 BUMN," jelas Agus.

Pengelola investasi negara ini juga melihat banyaknya kasus mismanajemen lantaran banyak lapisan perusahaan. Misal, investasi pabrik senilai puluhan triliun yang tidak dilakukan dengan hati-hati dan cermat, mengakibatkan ketidakefisienan dalam proses produksi.

"Tentunya dengan layering yang begitu banyak, mengakibatkan pengelolaan operasional yang tidak efisien dan tidak kompetitif. Terjadi tumpang tindih dan kompetisi sesama BUMN, bahkan sesama BUMN dalam satu induk," kata Agus.

"Project management yang lemah mengakibatkan cost overrun atau project tertunda. Portofolio bisnis yang beragam di luar daripada core-nya sehingga tidak mampu bersaing secara kompetitif," tambahnya.

Selain itu, subsidi harga yang strukturnya membuat insentif, tetapi berakibat pada inefisiensi, terutama di BUMN sektor pupuk.

"Mismatch financing. Banyak sekali proyek-proyek investasi jangka panjang, tapi pembiayaannya berasal dari jangka pendek. Proses restrukturisasi dilakukan secara parsial, tidak menuntaskan," kata Agus.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Danamon Tbk (BDMN) membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 2,83 triliun, naik 21,45% secara tahunan (yoy) hingga September 2025.

Pertumbuhan dua digit kinerja bottom line tercatat bukan ditopang oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII). Bank melaporkan pendapatan senilai Rp 17,5 triliun, naik 3,19% yoy.

Akan tetapi beban bunga melesat 11,01% yoy menjadi Rp 5,59 triliun. Dengan demikian NII kontraksi tipis atau -0,1% yoy menjadi Rp 11,92 triliun.

Dari sisi pendapatan, pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan bank masih tumbuh 7,85% yoy menjadi Rp 9,98 triliun. Pada periode yang sama, pendapatan dari piutang pembiayaan atau segmen multifinance turun 5,35% yoy menjadi Rp 5,73 triliun.

Sementara itu beban bunga perusahaan membengkak disumbang oleh deposito berjangka yang naik 21,04% yoy menjadi Rp 3,48 triliun. Beban bunga dana murah atau current account savings account (CASA) turun 19,47% yoy.

Seiring dengan hal tersebut, rasio margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) turun 54 basis poin (bps) menjadi 6,58%.

Kendati demikian, pendapatan operasional bank naik. Bank membukukan keutungan dari penjualan aset keuangan sebesar Rp 566,7 miliar, melesat 139,57% yoy. Lalu keuntungan dari transaksi spot dan derivatif naik 58,13% yoy menjadi Rp 225,64 miliar. Laba operasional perusahaan pun naik 21,24% yoy menjadi Rp 3,76 triliun.

Adapun per September 2025, aset Bank Danamon mencapai Rp 259,51 triliun, naik 7,96% yoy. Utamanya aset bank tumbuh ditopang oleh surat berharga yang naik 17,6% yoy, sedangkan kredit naik 5,76% yoy.

Fungsi intermediasi bank tertekan oleh piutang pembiayaan yang disalurkan oleh anak usaha Adira Finance. Tercatat piutang pembiayaan konsumen turun 4,49% yoy menjadi Rp 26,39 triliun.

Pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 14,52% yoy menjadi Rp 167,71 triliun. Tekanan beban bunga meningkat seiring dengan deposito yang melesat 20,83% yoy menjadi Rp 100,12 triliun, sedangkan giro dan tabungan masing-masing naik 9,83% yoy dan 3,91% yoy. Rasio CASA pun merosot dari 43% pada September 2024 menjadi 40%.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Dalam laporan keuangan pemerintah, terdapat satu pos yang kerap luput dari sorotan publik namun menyimpan cerita panjang tentang tata kelola fiskal yaitu piutang. Secara akuntansi piutang tampil sebagai bagian dari aset yakni menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Namun dalam praktiknya piutang sering kali tak lebih dari "aset di atas kertas", angka yang indah di neraca tetapi sulit diwujudkan menjadi kas nyata.

Teori akuntansi menempatkan piutang dalam kategori aset lancar atau kelompok aset yang mudah dikonversi menjadi uang tunai. Dalam konteks pemerintahan sepertinya klasifikasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fakta di lapangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun 2024 menunjukkan bahwa total Piutang Jangka Pendek Bruto pemerintah pusat mencapai Rp514,26 triliun. Jumlah tersebut bahkan melampaui nilai Kas dan Setara Kas yang hanya Rp429,67 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Piutang Jangka Pendek Bruto meningkat sekitar Rp16,21 triliun sementara Kas dan Setara Kas justru menurun sekitar Rp1 triliun.

Ironisnya sebagian besar piutang tersebut tergolong macet, sehingga pemerintah harus menyediakan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp339,5 triliun atau sekitar 66% dari total piutang jangka pendek. Artinya dua pertiga dari angka yang tampak sebagai aset itu sejatinya sudah kehilangan nilai ekonominya.

Pengaturan formal mengenai piutang pemerintah tercantum dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang. Regulasi ini mendefinisikan piutang sebagai hak pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Dari kacamata pemerintah, piutang adalah janji yang menunggu ditepati baik oleh rakyat, badan usaha, maupun entitas pemerintahan lain.

Ruang lingkup piutang pemerintah kini meluas mulai dari piutang pajak, piutang bukan pajak, transfer antar pemerintahan, hingga kerugian negara atau daerah akibat kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan wewenang. Bahkan dalam mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimungkinkan terjadi potensi utang piutang misalnya dana bagi hasil yang belum diterima atau transfer yang tertunda.

Penagihan piutang di lingkungan pemerintahan bukan perkara sederhana. Pada entitas nonpemerintahan piutang biasanya disertai jaminan yang dapat mengurangi risiko gagal bayar. Bahkan jika terjadi macet sekalipun, piutang bisa dijual melalui mekanisme anjak piutang (factoring) agar arus kas tetap terjaga.

Namun di sektor publik, pemerintah tidak bisa begitu saja menjual hak tagihnya kepada pihak ketiga. Selain karena keterbatasan regulasi yang mengatur, pengalihan piutang juga berpotensi adanya pendapatan yang hilang karena nilai piutang yang "dijual" akan menyusut. Atas pertimbangan tersebut mekanisme penagihan menjadi satu-satunya pilihan meskipun proses tersebut memakan waktu yang cukup panjang serta biaya yang tidak sedikit.

Ketika penagihan gagal dilakukan, opsi terakhir adalah penghapusan piutang. Hanya saja keputusan ini tidak mudah diambil. Menghapus piutang berarti mengakui kerugian negara dan setiap pengakuan kerugian bisa membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan. Akibatnya banyak instansi pemerintahan memilih "jalan aman" dengan membiarkan piutang tetap tercatat meski sudah tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali.

Pada titik inilah muncul paradoks antara besaran piutang tercatat dengan nilai faktual yang dapat direalisasikan. Pada satu sisi tercatat memiliki aset lancar yang signifikan namun menjadi dilema saat akan dipergunakan. Laporan keuangan yang disusun pun menyajikan persepsi semu tentang seberapa besar kekayaan negara sebenarnya.

Persoalan piutang bukan sekadar masalah akuntansi, melainkan soal akuntabilitas dan keberanian mengambil keputusan. Pemerintah memang telah memiliki mekanisme penyisihan piutang tak tertagih hingga penghapusan piutang macet.

Namun penerapannya masih terbatas dan hanya berfokus pada piutang-piutang dengan nilai kecil untuk tahapan penghapusannya. Bagi piutang-piutang dengan nilai jumbo bahkan triliunan, langkah terbaik memang "mendiamkannya" sehingga terus terakumulasi dalam laporan keuangan pemerintah.

Banyak pihak enggan melakukan penghapusan karena khawatir dianggap lalai atau bahkan merugikan negara. Ambiguitas mengenai makna merugikan negara menjadi penyebab mengapa jarang ada sosok yang berani menghapuskan piutang macet dengan nilai yang besar.

Dalam pencatatan akuntansi yang sehat, penghapusan bukanlah bentuk pengabaian melainkan pengakuan terhadap realitas ekonomi. Pembenahan pengelolaan piutang pemerintah sejatinya adalah bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan pemerintah agar piutang yang seharusnya menjadi cadangan kas dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika pengelolaan piutang pemerintah selama ini dianggap rumit dan menyita waktu, sudah saatnya langkah-langkah strategis diambil untuk meminimalisasi timbulnya piutang sejak awal. Langkah pertama adalah memetakan sumber-sumber potensial yang berisiko menimbulkan piutang.

Apabila potensi tersebut berasal dari penerapan kebijakan baru, maka perencanaan yang matang menjadi kunci. Pemerintah perlu memberi waktu bagi pihak-pihak yang terdampak untuk menyesuaikan diri, misalnya dengan menyediakan masa transisi ketika ada perubahan tarif atau aturan pajak.

Contoh aktual yaitu kenaikan tarif pajak kendaraan di lingkup pemerintah daerah. Kenaikan tarif tersebut dapat memunculkan piutang baru ketika wajib pajak belum mampu menyesuaikan diri dengan beban tambahan tersebut. Jika situasi serupa terus berulang tanpa ada waktu untuk melakukan penyesuaian, maka akumulasi piutang akan terus membengkak.

Terjadi perbedaan antara kalkulasi target pajak yang harus diraup dan kemampuan bayar masyarakat. Sehingga selisih yang terjadi akan dianggap sebagai piutang dalam catatan akuntansi. Apakah piutang ini akan tertagih? Belum tentu juga. Masyarakat pun cenderung menanti adanya pemutihan kewajiban perpajakan yang tentu saja catatan piutang akan tetap menjadi catatan yang tak bisa direalisasikan.

Penguatan analisis atas kemampuan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian utama dari perumusan kebijakan fiskal. Tarif atau kewajiban yang terlalu tinggi hanya akan memperbesar terjadinya piutang serta akan mengikis kepercayaan publik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang efektif secara fiskal namun juga adil dan realistis dalam penerapannya.

Akhirnya pemerintah perlu menyiapkan terobosan regulasi agar proses penghapusan piutang dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan aman secara hukum. Bila suatu piutang benar-benar tidak dapat ditagih, penghapusan adalah pilihan rasional untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan pemerintah.

Sudah saatnya kita berhenti memandang piutang sebagai sekadar angka di laporan keuangan. Memperbaiki pengelolaan piutang bukan hanya memperkuat neraca pemerintah tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap keuangan negara. Sebab sebagaimana keuangan pribadi, laporan keuangan negara hanya akan sehat bila berani mengakui mana yang benar-benar aset dan mana yang sekadar harapan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan multifinance mencapai Rp505,59 triliun per Agustus 2025, naik 1,26% secara year on year (yoy). Meski demikian, pertumbuhannya kian melambat.

Meski bertumbuh, laju pertumbuhan piutang multifinance ini semakin terkikis tiap bulannya. Di Juli 2025, tercatat growth sebesar 1,79%. Sementara jika dibandingkan tahun sebelumnya, di Agustus 2024 pertumbuhannya mencapai 10,18%.

Kepala Eksekutif Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan, penyaluran pembiayaan industri multifinance didominasi oleh segmen kendaraan bermotor dengan porsi sebesar 76,17% dari total outstanding pembiayaan atau senilai Rp405,79 triliun.

"Industri multifinance diperkirakan akan tetap tumbuh positif hingga akhir tahun 2025, meskipun terdapat risiko akan bias ke bawah dari proyeksi awal, sehingga diperlukan peningkatan piutang pembiayaan yang lebih besar ke depan," kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Selasa, (14/10/2025).

Sejalan, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengaku pasrah tidak akan merevisi target pertumbuhan awal tahun sebesar 8%-10%. Pasalnya, permintaan kredit masih tertekan daya beli.

"Ya, kita nggak tercapai dengan apa yang kita targetkan di awal tahun, ya penyebabnya memang kan sudah terlihat bahwa nggak bisa ngangkat juga nih pertumbuhan industri, karena apapun yang kita lakukan kan tentunya kembali lagi. Semuanya kan demand and supply," jelas Suwandi kepada CNBC Indonesia.

Lebih jauh, Suwandi mengatakan, daya beli masyarakat yang rendah masih menjadi faktor penekan pertumbuhan multifinance. Padahal, pihaknya telah melakukan strategi 'jemput bola' ke calon nasabah.

"Kita bisa lihat lah sebenarnya giat-giat di lapangan, seperti apa di mall yang jalan dan segalanya, memang masih terasa bahwa orang cenderung tidak melakukan pembelian atau investasi, misalnya baik membeli kendaraan baru dan segalanya," kata dia.

Sebagai gambaran saja, Pasar otomotif nasional belum menunjukkan pergerakan yang signifikan. Hal ini tercermin di data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Secara kumulatif, penjualan mobil baru sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 561.819 unit. Angka ini turun 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang membukukan 633.660 unit.

Penurunan juga terjadi pada penjualan ritel. Hingga kuartal ketiga 2025, penjualan dari diler ke konsumen mencapai 585.917 unit, atau turun 10,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 657.448 unit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan, ribuan penunggak pajak telah menjadi target pemerintah untuk dikejar kewajiban pembayaran pajaknya sampai akhir tahun ini.

"Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun. Kita selesaikan mana yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat," kata Yon dalam acara taklimat media di Bogor, Jawa Barat, dikutip Senin (13/10/2025).

Yon mengatakan, fokus yang digariskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang untuk mengejar piutang pajak para wajib pajak kaya atau prominent yang jumlahnya mencapai kisaran 200 orang, dengan nilai tunggakan Rp 60 triliun.

Namun, ia menegaskan, sebetulnya di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai daerah juga sudah memiliki daftar ribuan para penunggak pajak yang statusnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap untuk segera ditagihkan kewajiban pajaknya ke negara.

"Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak. Yang menunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan," tegas Yon.

Seperti diketahui, Purbaya pada September silam mengaku memiliki daftar nama 200 penunggak pajak besar yang kasus sengketa pajaknya sudah inkrah di pengadilan. Mereka punya kewajiban pajak terutang Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun.

Dari total penagihan itu, Purbaya mengatakan, hingga saat ini baru terbayarkan senilai Rp 7 triliun, karena beberapa di antaranya melakukan pembayaran secara bertahap.

"Mungkin baru masuk, sekarang hampir Rp7 triliun. Tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap gitu. Nanti saya akan monitor lagi secepat apa," kata Purbaya selepas Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya telah mempercepat penagihan ini dengan memperluas kerja sama antar lembaga. Kerja sama ini dilakukan untuk melakukan asset tracing atau penelusuran aset.

"Kita kerja sama untuk asset tracing, kita kerjasama untuk penagihan aktif dengan beberapa institusi seperti Kejaksaan Agung. Kita juga melakukan sinergi yang cukup signifikan gitu ya, strategis dengan beberapa instansi sebagai penyedia informasi seperti dengan OJK," kata Bimo, saat ditemui di kantor pusat DJP, Kamis (9/10/2025).