OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan piutang pembiayaan multifinance bermasalah di wilayah terdampak banjir Sumatera meningkat 0,60 persen secara bulanan (month-to-month). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan peningkatan tersebut tercatat pada data pembiayaan per November 2025.

“Piutang pembiayaan bermasalah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terlihat meningkat 0,60 persen atau senilai Rp 4,78 miliar, menjadi sebesar Rp 807,70 miliar,” kata Agusman mengutip Antara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Ia menuturkan data tersebut menunjukkan adanya kenaikan risiko pembiayaan. OJK memastikan untuk terus memantau perkembangan secara berkala. Agusman seluruh pihak berkepentingan menjalankan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak bencana yang sudah dikeluarkan oleh OJK.

Hal itu untuk mengurangi dampak bencana terhadap industri keuangan, khususnya pembiayaan multifinance. Selain itu, menurut dia, kebijakan itu bertujuan menjaga kualitas kredit dan pembiayaan, serta mendukung pemulihan kemampuan bayar dari nasabah yang terdampak banjir Sumatera.

Agusman menyampaikan per November 2025 pembiayaan di industri multifinance didominasi oleh multiguna sebesar Rp 254,82 triliun atau 50,28 persen dari total pembiayaan. “Diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar Rp 166,79 triliun atau 32 persen lebih dan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 53,48 triliun atau sekitar mendekati 11 persen,” tuturnya.

OJK mencatat kinerja perusahaan pembiayaan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang positif pada November 2025. Piutang pembiayaan perusahaan tumbuh 1,09 persen yoy menjadi Rp 506,82 triliun dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross atau pembiayaan bermasalah bruto yang terjaga sebesar 2,44 persen dan NPF Net sebesar 0,85 persen.

Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, jauh berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 10 kali.

KEPALA Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan sebanyak 127.047 rekening sudah diblokir dalam perkara penipuan atau scam. Total kerugian dalam kasus itu mencapai Rp 9 triliun. "Selama ini IASC (Indonesia Anti Scam Center) telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam," kata Friderica mengutip Antara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Tercatat IASC telah menerima 411.055 laporan yang terdiri atas 218.665 laporan disampaikan oleh korban melalui pelaku usaha sektor keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC. Sedangkan 192.390 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 681.890 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 127.047. Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp 9 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 402,5 miliar.

Selanjutnya, jumlah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang dilaporkan adalah sebanyak 193 PJK. "IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," kata dia.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, selama periode 2025, OJK telah memberikan 175 peringatan tertulis kepada 144 PUJK. Lalu 40 instruksi tertulis dan 43 sanksi denda kepada 40 pelaku usaha.

Selain itu, pada periode 1 Januari sampai dengan 14 Desember 2025, terdapat 177 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp 82,46 miliar, US$ 3.281 dolar AS, serta 27.365 dolar Singapura.

Ihwal penegakan ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2024 dan tahun 2025, OJK telah mengenakan 6 sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Lalu 26 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 612,15 juta yang terdiri dari sanksi administratif keterlambatan pelaporan, tidak disampaikannya laporan, dan tetap tidak disampaikannya laporan setelah dinyatakan tak menyampaikan.

OJK menegaskan pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan penilaian sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Mengenai pengawasan perilaku PUJK (market conduct), OJK disebut telah melakukan penegakan ketentuan berupa sanksi administratif atas hasil pengawasan langsung/tidak langsung.

Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, OJK sudah mengenakan 19 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 19 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 3,82 miliar atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan klaim asuransi.

Friderica menyatakan guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk menghapus iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyesuaikan kebijakan, serta pembayaran klaim konsumen sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung. "Dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat," tuturnya.

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan terkait dengan kegiatan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK 22/2023, lanjutnya, OJK telah melakukan penegakan ketentuan atas kewajiban penyampaian laporan literasi dan inklusi keuangan.

Mulai dari pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan realisasi literasi dan inklusi semester II tahun 2024, laporan rencana literasi dan inklusi tahun 2025, serta laporan realisasi literasi dan inklusi semester I tahun 2025.

"Hingga 31 Desember 2025, OJK telah mengenakan 111 sanksi administratif yang terdiri dari 21 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 90 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 6,1 miliar," kata Friderica.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sejumlah langkah yang akan ditempuh untuk mendukung kredit perbankan. Pada November 2025, kredit perbankan tumbuh 7,74 persen year on year.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya akan melakukan monitoring implementasi roadmap yang mencantumkan arahan industri perbankan ke depan. Di antaranya adalah Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I), Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR/BPRS (RP2B), dan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (RPBPD).

Kedua, OJK akan memastikan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM diterapkan secara optimal. “Sehingga bank dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM dengan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif,” ucap Dian dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad, 21 Desember 2025.

Ketiga, OJK akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, menurut Dian, laju pertumbuhan kredit juga sangat bergantung pada faktor eksternal lainnya. “Seperti tingkat permintaan kredit dari dunia usaha, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ucapnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan tumbuh 7,74 persen year on year pada November 2025. Posisi ini meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 7,36 persen year on year.

Meski demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan permintaan kredit masih belum kuat. “Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur yang digelar secara daring pada Rabu, 17 Desember 2025.

BI mencatat fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada November 2025 mencapai Rp 2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia. Perry mengatakan, dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperoleh izin bulion untuk jasa simpanan emas dari Otoritas Jasa Keuangan pada 10 November 2025. Sebelumnya BSI mengantongi izin untuk perdagangan emas dan penitipan emas pada Februari tahun ini.

“Alhamdulillah, per 10 November atau dua hari yang lalu, BSI telah mendapat izin untuk menjalankan kegiatan simpanan emas,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dalam acara Bullion Connect 2025 di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.

Sebagai informasi, jasa simpanan emas merupakan penyimpanan emas oleh nasabah di bank, di mana emas dapat disalurkan dalam skema pembiayaan emas (gold-to-gold) dan/atau perdagangan emas.

Jasa penitipan emas adalah penitipan oleh nasabah di bank, di mana bank memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa. Sementara jasa perdagangan emas adalah transaksi jual beli emas batangan terstandarisasi.

Sejak diluncurkan hingga 30 September 2025, layanan bulion di BSI menarik minat nasabah cukup tinggi. Hal ini tercermin dari jumlah nasabah yang memiliki rekening emas telah menembus 200.238 nasabah, tumbuh 94,98 persen sepanjang tahun (year to date/ytd).

Bob mengatakan, kegiatan usaha bulion membuat investasi emas menjadi lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di BSI, nasabah dapat memiliki emas mulai dari Rp50 ribu atau setara dengan 0,02 gram melalui mobile banking BYOND by BSI.

Selain nilai investasinya yang terjangkau, emas dapat diinvestasikan kapan pun selama 24 jam dan dicetak dengan nilai relatif kecil. Keamanannya pun terjamin karena emas disimpan di vault yang aman, sehingga nasabah tidak perlu khawatir kehilangan. Nasabah juga dapat menjual emas kapan saja, dengan dana hasil penjualan yang langsung masuk ke rekening secara real time.

Bob mengatakan, masih banyak peluang untuk mengembangkan pasar emas Indonesia. Permintaan emas per kapita konsumen Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara, yaitu hanya 0,17 gram per orang.

Dalam hal ini, perseroan optimistis dapat memanfaatkan peluang tersebut, didukung jumlah nasabah yang mencapai 22,6 juta dan kantor cabang sebanyak 1.039 unit di seluruh Indonesia.

Ke depan, perseroan berharap ekosistem bulion bisa terbentuk secara penuh, termasuk Dewan Emas Nasional. BSI juga berharap insentif bagi penyelenggara usaha bulion dapat diberikan melalui pengakuan simpanan emas on-balance sheet dalam rasio keuangan, sehingga emas dapat mendukung likuiditas, profitabilitas, dan perhitungan rasio financing to deposit ratio (FDR).

Selain itu, menurut BSI, pihaknya membutuhkan dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai lender of the last resort untuk memastikan likuiditas bullion bank, menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan nasabah, serta mengatur mekanisme repo emas sebagai instrumen pendukung likuiditas perbankan.

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin perusahaan peer to peer lending atau pinjaman daring (pindar) PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde). Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan karena Crowde melanggar ketentuan ekuitas minimum.

Seperti diketahui, penyelenggaran peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) wajib memiliki ekuitas setidaknya Rp 12,5 miliar.

“Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga Crowde dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian dikutip dari siaran pers OJK yang dirilis Senin, 10 November 2025.

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Crowde untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. OJK juga telah mengambil tindakan dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Crowde, antara lain sanksi peringatan sampai dengan pembekuan kegiatan usaha (PKU).

Setelah izin dicabut, Crowde diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai penyelenggara pinjaman daring. Otoritas juga melarang pemegang saham, pengurus, pegawai, dan pihak terelasi Crowde untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, serta melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset atau kekayaan perusahaan; kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban.

Crowde juga diminta menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower). Sekaligus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan diminta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Perusahaan juga diminta menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Crowde. Serta menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

OJK menginformasikan bahwa debitur, kreditur dan pihak lainnya dapat menghubungi Crowde pada nomor telepon 021 50858708; atau HP di 081281267233; dan email legal@crowde.co. Pencabutan izin dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 tanggal 6 November 2025.

OTORITAS Jasa Keuangan mencatat aset industri asuransi mencapai Rp1.181,21 triliun per September 2025 atau naik 3,39 persen secara tahunan. Posisi aset ini meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar Rp 1.170,62 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan total aset asuransi komersial tercatat sebesar Rp 958,54 triliun atautumbuh 3,91 persen year on year.

“Kinerja asuransi komersial berupa pendapatan premi pada periode Januari- September 2025 sebesar Rp 246,34 triliun atau tumbuh 0,38 persen year on year,” tutur Ogi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan, dikutip Ahad, 9 November 2025.

Ogi merinci, nilai premi asuransi jiwa pada September 2025 tercatat sebesar Rp 132,85 triliun atau terkontraksi sebesar 2,06 persen secara tahunan. Sedangkan nilai premi asusansi umum dan asuransi tercatat sebesar Rp 113,49 triliun atau tumbuh 3,38 persen year on year. Sementara itu, klaim asuransi komersial pada September 2025 tercatat sebesar Rp 159,82 triliun atau terkontraksi 4,93 persen.

Menurut Ogi, secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terceminkan melalui Risk Based Capital (RBC) asuransi jiwa yang tercatat sebesar 481,94 persen. Kemudian, RBC asuransi umum dan reasuransi sebesar 326,38 persen. Angka ini lebih tinggi dari threshold sebesar 120 persen.

Sementara itu, aset asuransi nonkomersial tercatat sebesar Rp 222,67 triliun atau tumbuh sebesar 1,21 persen year on year. “Terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri,” kata Ogi.

Adapun nilai premi asuransi nonkomersial pada September 2025 tercatat sebesar Rp 143,67 triliun atau tumbuh 6,09 persen year on year. Sedangkan nilai klaim asuransi nonkomersial tercatat sebesar Rp 147,64 triliun atau tumbuh 6,60 persen year on year.

KETUA Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hudiyanto, mengatakan uang korban penipuan rata-rata akan hilang dalam satu jam setelah ditransfer. Angka ini merupakan rata-rata dari laporan yang diterima otoritas.

“Kalau seseorang tertipu setelah transfer, insya Allah tidak lebih dari satu jam uangnya sudah beralih atau hilang,” ucap Hudiyanto dalam diskusi dengan media di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu, 18 Oktober 2025. Cepatnya kemungkinan uang hilang disebabkan perpindahan uang dari satu bank ke bank lain terjadi dalam satu menit.

Namun, Hudiyanto menyebut dari data laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Center (IASC), korban yang melaporkan kasus penipuan di bawah satu jam tak sampai satu persen dari total laporan sebanyak 299.237 per 16 Oktober 2025.

Karena itu, Hudiyanto menyebut persentase uang yang dapat kembali ke korban penipuan kecil. Kebanyakan korban terlambat menyadari penipuan dan baru melaporkan kasus beberapa jam setelah transfer terjadi. “Ini sudah darurat. Untuk penipuan, prevensi jauh lebih baik dibanding represif,” ucapnya.

Hudiyanto mengatakan kerap menerima pertanyaan dari masyarakat ihwal efektivitas pelaporan kasus penipuan ke Satgas Pasti. Banyak yang meragukan manfaatnya karena ujung-ujungnya uang tak kembali.

Menjawab pertanyaan itu, Hudiyanto mengatakan ketika uang tak bisa diselamatkan, satgas setidaknya bisa memblokir rekening, aplikasi, tautan, dan nomor WhatsApp. “Kami blokir semua supaya ekosistem penipuan kering,” ucapnya.

Per 16 Oktober 2025, OJK mencatat jumlah laporan diterima IASC mencapai 299.237 dan jumlah rekening dilaporkan 487.378. Dari laporan itu, jumlah rekening diblokir mencapai 94.344 dan total dana diblokir Rp 376,8 miliar.

Laporan terbanyak berasal dari Jawa Barat dengan 61.857 kasus, diikuti Jakarta 48.165 kasus, Jawa Timur 40.454 kasus, Jawa Tengah 32.492 kasus, dan Banten 20.619 kasus.

Modus yang paling banyak dilaporkan adalah penipuan transaksi belanja online sebanyak 53.928 kasus, diikuti penipuan mengaku pihak lain 31.298 kasus, dan penipuan investasi 19.850 kasus. Sedangkan jumlah kerugian terbesar yakni penipuan mengaku pihak lain sebanyak Rp 1,31 triliun, penipuan investasi Rp 1,09 triliun, dan penipuan transaksi belanja online Rp 988 miliar.

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pembiayaan kendaraan listrik meningkat menjelang berakhirnya insentif impor mobil listrik pada 2025. OJK melaporkan outstanding pembiayaan kendaraan listrik pada Agustus 2025 meningkat 5,19 persen dibanding bulan sebelumnya.

Pembiayaan kendaraan listrik pada Agustus 2025 mencapai Rp 19,45 triliun. Dengan porsi penyaluran pembiayaan kendaraan listrik sebesar 3,65 persen dari total penyaluran pembiayaan industri multifinance.

“Permintaan kendaraan listrik diperkirakan tetap meningkat menjelang berakhirnya insentif,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, lewat keterangan resmi dikutip Sabtu, 18 Oktober 2025. Ia menyatakan peningkatan itu diperkirakan dapat mendorong kinerja pembiayaan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2025.

Kementerian Perindustrian sebelumnya telah menyatakan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil berbasis baterai listrik (battery electric vehicle/BEV) yang dijual di pasar domestik dengan skema impor utuh (Completely Built-Up/CBU) pada 2026.

Pemerintah memberikan insentif untuk importasi CBU mobil listrik hingga akhir Desember 2025 berupa bea masuk dan keringanan PPnBM dan PPN. Dengan ketentuan perusahaan penerima manfaat insentif ini harus melakukan produksi dalam negeri 1:1 dari jumlah kendaraan CBU yang masuk ke pasar domestik.

‎"Insya Allah tidak akan lagi kami keluarkan izin CBU, izin CBU dalam konteks skema investasi dengan mendapatkan manfaat (insentif)," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seperti dikutip dari Antara.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta turut memastikan insentif CBU impor untuk mobil listrik dengan skema investasi tak akan dilanjutkan lagi oleh pemerintah pada tahun depan.

‎Saat ini ada enam perusahaan penerima manfaat insentif importasi BEV, yaitu PT National Assemblers (Citroen, AION, dan Maxus), PT BYD Auto Indonesia, PT Geely Motor Indonesia, PT VinFast Automobile Indonesia, PT Era Indusri Otomotif (Xpeng), dan PT Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).

Enam perusahaan tersebut memiliki rencana investasi di tanah air sebesar Rp15,52 triliun yang memiliki kapasitas produksi hingga mencapai 305 ribu unit sebagai imbal balik dari mengikuti program ini. Kemenperin mendorong para penerima manfaat untuk merealisasikan produksinya secara domestik.

PERUSAHAAN fintech peer-to-peer lending Dana Syariah Indonesia (DSI) diduga mengalami gagal bayar. Para lender atau pemberi pinjaman mengaku kesulitan menarik dana sejak pertengahan 2025.

Salah satu lender, Rio (nama disamarkan atas permintaan narasumber), menceritakan kronologi dugaan gagal bayar DSI kepada Tempo.

Menurut Rio, dirinya memutuskan menjadi lender di DSI sejak 2020 karena melihat ulasan positif dan penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Dia mulai mengalami kesulitan menarik dana sejak Mei 2025. Pada saat itu, DSI membutuhkan waktu hingga 10 hari kerja untuk mencairkan dana—lebih lama dibandingkan sebelumnya yang hanya satu hari kerja. Kemudian pada Juni 2025, Rio mencoba menarik dana lagi. Akan tetapi sampai saat ini, data tersebut tak kunjung cair.

“Posisi saat ini dari dana total saya sebesar Rp 120 juta, Rp 71 juta telah dilakukan permintaan penarikan dana dan belum ada tanda akan dicairkan,” kata Rio pada Senin, 13 Oktober 2025. Sejak awal Juli, dia sendiri telah mencoba menghubungi Customer Service Officer (CSO) DSI, tapi tidak mendapatkan kejelasan.

Pada Ahad, 12 Oktober 2025, Rio akhirnya mendapatkan penjelasan dari manajemen DSI dalam bentuk surat elektronik. Melalui surat itu, DSI mengatakan tertundanya pencairan dana disebabkan oleh situasi ekonomi yang berdampak terhadap kemampuan borrower atau penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Manajemen DSI mengklaim telah menempuh beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah penarikan dana; yaitu dengan melakukan penagihan intensif, optimalisasi agunan, kemtiraan strategis dan penguatan likuiditas, optimalisasi operasional dan pelayanan, serta pelaporan dan koordinasi dengan reegulator.

“Dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang saat ini, manajemen PT Dana Syariah Indonesia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para lender secara bertanggungjawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucap manajemen dalam surel itu.

Rio mengatakan, para lender DSI yang terdampak telah membentuk paguyuban untuk mempermudah komunikasi dengan perusahaan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Per hari ini, tercatat ada 1924 anggota yang telah bergabung dalam grup tersebut. “Akan tetapi hingga saat ini, DSI belum memberikan balasan atas komunikasi yang dilakukan oleh paguyuban,” ucap Rio.

Berdasarkan pantauan Tempo pada laman resmi DSI, pihak manajemen sebelumnya mengumumkan penyesuaian sementara layanan operasional. “Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan bagi pemberi dana dan penerima dana, bersama ini kami informasikan bahwa layanan Danasyariah sementara waktu dilakukan secara online,” tulis manajemen dalam laman danasyariah.id, dikutip Senin, 13 Oktober 2025.

OJK telah memanggil DSI untuk dimintai keterangan. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, lembaganya tengah melakukan pendalaman terhadap masalah yang dialami lender.

Agusman mengatakan, OJK akan segera memberi informasi ihwal perkembangan kasus DSI. “Kami juga sudah tegur mereka, supaya harus meladeni masyarakat,” kata Agusman kepada awak media di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Tempo telah mencoba menghubungi DSI melalui email dan direct message Instagram. Namun sampai berita ini ditulis, pihak DSI belum memberi balasan.

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memanggil manajemen Dana Syariah Indonesia (DSI). Ini dilakukan karena perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending itu diduga tersangkut gagal bayar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan lembaganya tengah melakukan pendalaman terhadap masalah yang dialami lender.

“Kami juga sudah tegur mereka, supaya harus meladeni masyarakat,” kata Agusman di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025. Dia mengatakan, OJK akan segera memberi informasi ihwal perkembangan kasus DSI.

Para lender atau pemberi pinjaman mengaku kesulitan menarik dana sejak pertengahan 2025. Salah satu lender, Rio (nama disamarkan atas permintaan narasumber), menceritakan kronologi dugaan gagal bayar DSI kepada Tempo.

Rio memutuskan menjadi lender di DSI sejak 2020 karena melihat ulasan positif dan penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Dia mulai mengalami kesulitan menarik dana sejak Mei 2025. Pada saat itu, DSI membutuhkan waktu hingga 10 hari kerja untuk mencairkan dana—lebih lama dibandingkan sebelumnya yang hanya satu hari kerja. Kemudian pada Juni 2025, Rio mencoba menarik dana lagi. Akan tetapi sampai saat ini, data tersebut tak kunjung cair.

“Posisi saat ini dari dana total saya sebesar Rp 120 juta, Rp 71 juta telah dilakukan permintaan penarikan dana dan belum ada tanda akan dicairkan,” kata Rio kepada Tempo pada Senin, 13 Oktober 2025. Sejak awal Juli, dia sendiri telah mencoba menghubungi Customer Service Officer (CSO) DSI, tapi tidak mendapatkan kejelasan.

Pada Ahad, 12 Oktober 2025, Rio akhirnya mendapatkan penjelasan dari manajemen DSI dalam bentuk surat elektronik. Dalam tangkapan layar surat elektronik yang dilihat Tempo, DSI mengatakan tertundanya pencairan dana disebabkan oleh situasi ekonomi yang berdampak terhadap kemampuan borrower atau penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Manajemen DSI mengklaim telah menempuh beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah penarikan dana; yaitu dengan melakukan penagihan intensif, optimalisasi agunan, kemtiraan strategis dan penguatan likuiditas, optimalisasi operasional dan pelayanan, serta pelaporan dan koordinasi dengan reegulator.

“Dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang saat ini, manajemen PT Dana Syariah Indonesia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para lender secara bertanggungjawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucap manajemen dalam surel itu.

Rio mengatakan, para lender DSI yang terdampak telah membentuk paguyuban untuk mempermudah komunikasi dengan perusahaan maupun Otoritas Jasa Keuangan. Per hari ini, tercatat ada 1.924 anggota yang telah bergabung dalam grup tersebut. “Akan tetapi hingga saat ini, DSI belum memberikan balasan atas komunikasi yang dilakukan oleh paguyuban,” ucap Rio.

Berdasarkan pantauan Tempo pada laman resmi DSI, pihak manajemen sebelumnya mengumumkan penyesuaian sementara layanan operasional. “Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan bagi pemberi dana dan penerima dana, bersama ini kami informasikan bahwa layanan Danasyariah sementara waktu dilakukan secara online,” tulis manajemen dalam laman danasyariah.id, dikutip Senin, 13 Oktober 2025.

Tempo telah mencoba menghubungi DSI melalui email dan direct message Instagram. Namun sampai berita ini ditulis, pihak DSI belum memberi balasan.