IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat asset under management (AUM) industri pengelolaan investasi menyentuh Rp1.084 triliun. Angka ini tumbuh 3,97 persen dibandingkan Desember 2025.

Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK, Maulana mengatakan kenaikan tersebut tampak cukup besar.

Namun, jika diukur melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), skala industri pengelolaan investasi di Tanah Air masih tergolong minim dibandingkan dengan negara-negara di kawasan.

“Ternyata dari sisi PDB, kontribusinya baru sekitar 4 persen,” kata Maulana di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Sebagai perbandingan, Maulana mengungkapkan kontribusi AUM industri investasi di Thailand mencapai 30 persen dari PDB, bahkan Malaysia 36 persen.

Hal ini mencerminkan adanya jarak yang cukup lebar, sekaligus menyimpan potensi yang masih luas bagi pengembangan industri pengelolaan investasi dalam negeri.

"Masih banyak ketimpangan, artinya masih banyak yang bisa dikejar,” kata dia.

Di sisi lain, industri reksa dana mencatatkan performa yang menggembirakan dari jumlah investor. Saat ini, total investor reksa dana telah menembus 23,5 juta, melonjak dari 19,2 juta pada Desember tahun lalu, dan tumbuh 8,14 persen secara year-on-year (yoy).

Fenomena menarik lainnya adalah fakta bahwa mayoritas investor reksa dana, yakni sekitar 54 persen, diisi generasi muda berusia di bawah 30 tahun.

Kehadiran investor muda yang dominan ini memberikan optimisme, mengingat mereka merupakan kelompok usia produktif yang akan menjadi fondasi bagi masa depan pasar keuangan yang berkelanjutan.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, Maulana memaparkan bahwa dari total 287 juta penduduk Indonesia, sebanyak 196 juta jiwa berada dalam rentang usia produktif (15–64 tahun). Bila dikaitkan dengan jumlah investor saat ini, cakupan penetrasi investasi nasional masih tergolong minim. Hal ini yang masih menjadi tantangan.

"Artinya, jika dibandingkan dengan jumlah investor saat ini yang sekitar 23 juta, masih terdapat peluang besar untuk mendorong kelompok usia produktif menjadi investor,” tuturnya.

Selain itu, Maulana menggarisbawahi adanya gap yang cukup signifikan antara angka literasi dengan inklusi di pasar modal. Tercatat, indeks literasi pasar modal berada di posisi 17 persen sedangkan tingkat inklusinya masih terbatas di angka 1,3 persen.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema durasi masa kerja peserta ataulife cycle fund(LCF) di industri dana pensiun masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa saat ini perusahaan dana pensiun (dapen) sudah mulai menyesuaikan atau menerapkan strategi LCF tersebut.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan LCF adalah konsep pengelolaan dana pensiun, yang mana strategi investasi di industri bersifat adaptif.

“Program dapen itu menyesuaikan komposisi aset ataupun portofolio dengan usia peserta pensiun dari masing-masing program dana pensiunnya,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Sebab itu, Ogi menekankan LCF ini harus menyeimbangkan antara imbal hasil portofolio dengan risiko likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada para peserta. Bila LCF diterapkan secara efektif, pengelolaan investasi dana pensiun diharapkan dapat lebih optimal pada setiap fasenya.

Fase yang dimaksudnya adalah fase akumulasi dana investasi ataupun penempatan pada instrumen yang cenderung agresif dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

“Serta fase perlindungan dana yang bertujuan melindungi peserta yang mendekati usia pensiun dari potensi risiko penurunan nilai pasar portofolio dan juga ketersediaan likuiditasnya,” jelasnya.

Kendati demikian, Ogi turut membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi industri dapen menerapkan LCF itu.Pertama, dari sisi pengelola terkait dengan kompetensi kemampuan dalam mengelola investasi yang optimal sesuai dengan fase investasi dan liabilitas dana pensiun.

Tantangankedua, lanjutnya, berkenaan dengan ketersediaan alternatif produk investasi di pasar (market) yang sesuai dengan profil peserta dana pensiun.

“Kemudian yang ketiga adalah dari sisi peserta terkait dengan literasi mengenai prinsip-prinsip investasi dan optimalisasireturnsesuai dengan siklus pengelolaan investasi,” bebernya.

Secara umum, dia menegaskan bahwa penerapan LCF menjadi perhatiansecara global. Hal ini diketahui dalam acaraOrganisation for Economic Co-operation and Development(OECD) danInternational Organization of Pension Supervisors(IOPS) untuk memperhatikan pengelolaan bebasiskan LCF.

“Dan OJK mempunyai komitmen bahwapracticesyang sudah dilakukan di global akan kami terapkan secara bertahap dan tentunya melalui persiapan-persiapan lebih baik,” tegasnya.

LCF di Dapen Indonesia Sudah Berjalan

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengungkapkan penerapan LCF di industri dapen sudah berjalan, tetapi belum optimal karena masih pada tahap transisi. Humas ADPI Syarifudin Yunus menuturkan regulasi sudah ada, tetapi implementasi dan SDM masih dalam tahap penyesuaian.

Sebab demikian, dia menilai tantangan terletak pada kompetensi pengelolaan investasi yang harus mampu menyesuaikan strategi dengan fase usia dan liabilitas peserta.

“Jadi poinnya, bukan pada apakah bisa diterapkan? Namun, seberapa mampu industri mampu mengelolanya secara optimal?” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Baginya, tantangan tersebut sangat krusial karena dana pensiun bukan sekadar mengumpulkan iuran, tetapi memastikan dananya cukup untuk membayar manfaat pensiun peserta. Sebab, profil risiko peserta dan kebutuhannya berbeda.

Oleh karena itu, pengelola investasi harus mampu melakukanasset-liability matching, mengelola risiko pasar, inflasi, dan likuiditas serta memastikan arus kas tetap tersedia saat manfaat pensiun dibayarkan.

“Di situlah pentingnya kompetensi pengelola, bukan hanya soal imbal hasil tapi soal ketahanan dalam memenuhi janji manfaat kepada peserta,” tegas Syarifudin.

Pilihan Instrumen Investasi Dana Pensiun Masih Minim

Lebih lanjut, Syarifudin melihat sebenarnya saat ini instrumen investasi di pasar sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk mendukung LCF secara optimal dan otomatis. Menurutnya, saat ini portofolio industri dana pensiun masih terlalu konservatif. Lebih dari 50% dana diparkirkan di obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) sedangkan saham sangat kecil, yakni di bawah 5%.

“Harusnya prinsip LCF kan usia muda agak agresif, saat mendekati pensiun baru konservatif, tetapi nyatanya, dari awal sudah cenderung konservatif. Jadi, saat ini LCF sudah ada tapi belum ideal,” tegasnya.

Senada, Dana Pensiun Pemberi Kerja Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Bank Central Asia atau Dapen BCA berpendapat untuk penerapan LCF secara keseluruhan di semua tahapan usia peserta, pilihan instrumen di pasar masih cenderung terbatas pada instrumen yang umum digunakan.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno mengatakan pengelolaan pergeseran dari investasi yang lebih berisiko ke yang lebih konservatif masih perlu dilakukan secara aktif oleh pengelola, karena belum banyak instrumen yang secara otomatis menyesuaikan komposisi investasinya mengikuti siklus usia peserta.

“Secara umum, instrumen yang tersedia saat ini sudah dapat digunakan untuk mendukung strategi LCF. Namun, implementasinya masih memerlukan pengelolaan yang lebih aktif agar tetap sesuai dengan tujuan dan profil risiko peserta di setiap tahapannya,” tegasnya kepadaBisnis.

Di lain sisi, Budi mengungkapkan untuk kebutuhan investasi yang bersifat konservatif, saat ini pasar sudah menyediakan pilihan yang cukup memadai. Instrumen itu seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Negara (SBN).

“Yang relatif mudah diakses dan memiliki tingkat risiko yang rendah, sehingga sesuai untuk digunakan pada fase menjelang pensiun dalam skema LCF,” ucapnya.

Selain tantangan itu, Budi menuturkan hal yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan pengelolaan investasi tetap selaras dengan kondisi pasar serta kebutuhan peserta di setiap tahap usia, sehingga alokasi dana dapat tetap optimal dari waktu ke waktu.

Selain itu, imbuhnya, diperlukan penyesuaian strategi investasi secara bertahap seiring dengan mendekatnya usia pensiun peserta.

“Proses ini membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten agar perpindahan antar jenis investasi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak yang kurang optimal,” ungkapnya.

Di sisi lain, pemahaman peserta mengenai konsep investasi dan perubahan risiko juga menjadi faktor penting. Hal ini karena tidak semua peserta memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap pengelolaan dana pensiun.

“Untuk menghadapi hal tersebut, perusahaan terus memperkuat proses pengelolaan investasi, melakukan penyesuaian portofolio secara hati-hati dan bertahap, serta memberikan edukasi kepada peserta agar lebih memahami tujuan dan manfaat dari strategi investasi yang diterapkan,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Dapen BCA melihat skema LCF adalah pendekatan yang baik dalam pengelolaan dana pensiun karena memungkinkan penyesuaian investasi sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta. Semakin mendekati masa pensiun, pengelolaan investasi diarahkan menjadi lebih konservatif agar nilai dana yang sudah terkumpul tetap terjaga.

“Saat ini, Dapen BCA sudah menerapkan prinsip tersebut. Peserta yang memasuki sekitar dua tahun sebelum usia pensiun akan dialihkan ke instrumen yang lebih aman seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia [SBI], dan Surat Berharga Negara [SBN],” bebernya.

Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko naik turunnya nilai investasi akibat kondisi pasar, sehingga dana peserta tetap stabil ketika akan dicairkan. Keuntungan dari skema ini adalah risiko dapat ditekan menjelang pensiun dan nilai manfaat menjadi lebih terjaga.

“Namun, di sisi lain, ada kemungkinan peserta tidak mendapatkan hasil yang lebih tinggi jika pasar sedang dalam kondisi baik. Selain itu, pengelolaan skema ini juga membutuhkan pengaturan yang disiplin dan tidak semua peserta memiliki tingkat kenyamanan risiko yang sama,” ucap Budi.

Lebih jauh, dia turut menyampaikan komposisi penempatan dana investasi Dapen BCA per Maret 2026 masih didominasi oleh SBN sebesar 38,84%. Diikuti tanah dan bangunan (15,22%), penyertaan (14,37%), SBI/SRBi (11,63%), deposito (9,11%), obligasi korporasi (5,90%), dan saham serta reksadana (4,94%).

Adapun, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mendorong penerapan skema Life Cycle Fund sebagai strategi pengelolaan investasi industri dana pensiun.

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja mengatakan sebenarnya porsi penempatan dana di berbagai instrumen investasi saat ini sudah sangat optimal untuk menjaga stabilitas. Namun, skema yang didorongnya ini dinilai dapat membuat pengelolaan dana pensiun lebih adaptif sesuai dengan segmen peserta dana pensiun.

“Strategi ini menyeimbangkan porsi instrumen agresif untuk mengejar return tinggi bagi peserta muda dan instrumen konservatif untuk menjaga keamanan dana peserta yang mendekati pensiun,” ucapnya kepadaBisnis.

Sebab demikian, dia melihat arah investasi dana pensiun dalam beberapa tahun ke depan akan mulai melirik instrumen saham secara selektif untuk mendongkrak akumulasi return.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyebut pengalihan kepemilikan dua entitas pengelola investasi kepada PT Danantara Asset Management (DAM) sebagai bagian dari langkah konsolidasi di sektor manajemen investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nilai total transaksi pengalihan saham kedua entitas tersebut mencapai sekitar Rp1,32 triliun.

Transaksi dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) pada 1 April 2026.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyatakan pengalihan kepemilikan BRI-MI dan PNM-IM merupakan bagian dari upaya konsolidasi dalam ekosistem BUMN. Menurut dia, langkah tersebut ditujukan untuk membangun perusahaan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi dan memiliki daya saing.

“Inisiatif ini dibuat untuk mendukung terbentuknya perusahaan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdaya saing, serta mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial sejalan dengan agenda jangka panjang Indonesia,” ujar Dhanny dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat, (10/4/2026).

Dalam transaksi pelepasan entitas bisnis tersebut, BRI menandatangani PJBB dengan DAM untuk penjualan sebanyak 19,5 juta saham BRI-MI atau setara 65% dari modal ditempatkan dan disetor. Nilai pengalihan saham tersebut mencapai Rp975 miliar.

Sementara itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) selaku entitas anak BRI juga menandatangani PJBB dengan DAM terkait rencana penjualan 109.999 saham PNM-IM. Jumlah saham tersebut setara dengan 99,999% dari modal ditempatkan dan disetor PNM-IM, dengan nilai transaksi sebesar Rp345 miliar.

Manajemen menyatakan langkah konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi bisnis serta melengkapi kapabilitas pengelolaan investasi dalam ekosistem BUMN. Selain itu, penggabungan kapasitas pengelolaan aset dinilai berpotensi meningkatkan skala usaha dan efisiensi operasional.

Dari sisi tata kelola, perseroan menegaskan pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sebagai perusahaan manajer investasi, entitas yang dialihkan menjalankan kegiatan usaha pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah maupun pengelolaan portofolio investasi kolektif. Kegiatan tersebut tidak mencakup pengelolaan dana perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun bank yang mengelola investasinya sendiri sesuai ketentuan regulasi.

“Ke depan, langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi perseroan dan pemegang saham, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem industri keuangan nasional serta menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan,” pungkas Dhanny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 pada Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Penghargaan diserahkan Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN Rifki Isnaini Hassan. Ini bentuk pengakuan atas peran strategis TASPEN menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyatakan, sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara.

Portofolio investasi TASPEN didominasi SBN sebesar 64,29 persen per Desember 2025.

‘’Strategi ini fondasi kami untuk menjaga stabilitas dan memastikan TASPEN senantiasa memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi,” katanya dalam keterangan Kamis (9/4/2026).

Penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 semakin memperkuat komitmen TASPEN mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif sebagai investor institusi domestik, TASPEN tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Melalui strategi investasi yang terukur, TASPEN terus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan Pemerintah.

TASPEN akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah serta pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif, khususnya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Upaya ini sekaligus bagian dari peran aktif perusahaan menciptakan nilai tambah bagi peserta dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Ke depan, TASPEN fokus menjadi institusi profesional, tepercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta.

Komitmen ini sejalan dengan arah bisnis perusahaan sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara. Selain itu, mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan iuran pada program pensiun sukarela mulai menunjukkan tanda pemulihan sejak awal 2025, namun tekanan dari peningkatan pembayaran manfaat bagi peserta menjadi tantangan utama bagi industri dana pensiun.

Sejak Desember 2023 hingga Januari 2026, pembayaran nilai manfaat pada program pensiun sukarela tercatat terus meningkat dan tidak pernah mengalami penurunan secara tahunan atau year on year (YoY). Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan nilai pembayaran manfaat tersebut tumbuh 9,07% year on year menjadi Rp3,88 triliun pada Januari 2026.

Di tengah tren tersebut, industri dana pensiun masih sangat bergantung pada kinerja hasil investasi di pasar keuangan sebagai penopang utama keberlanjutan pendanaan. Alih-alih pengelolaan jangka panjang maupun di sektor riil.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno mengatakan pengembangan investasi menjadi sumber utama dalam menjaga pertumbuhan nilai dana kelolaan, yang akhirnya digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta.

“Stabilitas dan konsistensi hasil investasi menjadi faktor kunci dalam menjaga daya tahan keuangan dana pensiun,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Sabtu (4/4/2026).

Baginya, strategi investasi tidak hanya diarahkan untuk mencapai imbal hasil yang optimal. Namun, juga untuk menjaga volatilitas agar tetap terkendali sehingga tidak mengganggu kemampuan pembayaran manfaat.

Dapen BCA, kata Budi, menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat melalui pengelolaan investasi dan likuiditas yang dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pengelolaan dana tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas hasil investasi agar nilai manfaat peserta dapat tumbuh secara optimal.

“Strategi investasi difokuskan pada instrumen yang relatif stabil seperti surat berharga negara, dengan tetap mempertimbangkan diversifikasi untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan hasil,” tegasnya.

Selain itu, imbuhnya, pengelolaan arus kas dilakukan secara disiplin untuk memastikan ketersediaan dana dalam memenuhi kewajiban pembayaran manfaat.

“Pemantauan terhadap profil peserta juga terus dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pembayaran di masa mendatang,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa secara profil arus kas, Dapen BCA saat ini berada pada kondisi pembayaran manfaat lebih besar dibandingkan dengan penerimaan iuran. Hal ini mencerminkan jumlah peserta yang memasuki usia pensiun lebih tinggi dibandingkan peserta aktif.

Kemudian, peningkatan pembayaran manfaat juga terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah peserta pensiun. Selain itu, hasil pengembangan investasi dalam beberapa tahun terakhir juga meningkatkan akumulasi saldo manfaat peserta, sehingga nilai pembayaran menjadi lebih besar.

“Klaim manfaat akibat peserta berhenti bekerja juga turut berkontribusi terhadap total pembayaran manfaat. Dalam kondisi tersebut, defisit arus kas yang terjadi dapat ditutup oleh hasil investasi [laba] dari pengelolaan dana. Namun demikian, keberlanjutan kondisi ini tetap bergantung pada kinerja investasi ke depan,” kata Budi.

Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa kondisi tersebut belum memberikan tekanan yang signifikan terhadap dana kelolaan. Hal ini tercermin dari masih adanya pertumbuhan aset sebesar 3,61% YoY.

“Hal ini menunjukkan bahwa hasil investasi masih mampu menopang peningkatan kewajiban pembayaran manfaat. Keseimbangan keuangan tetap dijaga melalui optimalisasi hasil investasi serta pengelolaan arus kas yang disiplin dan terukur,” bebernya.

Sebagai informasi, sepanjang 2025 penerimaan iuran Dapen BCA tercatat sebesar Rp515,94 miliar, meningkat 6,56% YoY. Sementara itu, pembayaran manfaat pensiun mencapai Rp770,63 miliar atau meningkat 1,71% YoY.

“Pertumbuhan iuran masih positif, namun secara nominal berada di bawah kebutuhan pembayaran manfaat yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya peserta yang memasuki masa pensiun,” ungkap Budi.

Iuran Fondasi dan Investasi jadi Penopang untuk Dapen

Sependapat, Humas Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Syarifudin Yunus berpendapat hasil investasi memiliki peran yang sangat krusial dalam menopang pembayaran manfaat pensiun.

Hal tersebut karena program pensiun yang ideal bertumpu pada iuran yang cukup dan berkelanjutan, hasil investasi yang optimal, dan manajemen risiko dan likuiditas yang baik.

“Jadi, iuran itu fondasi dan investasi sebagai penopang. Ini harus seimbang agar manfaat pensiun yang jadi hak peserta tetap terbayarkan dan dana pensiun tetap sehat,” katanya kepada Bisnis.

Meski demikian, selain hasil investasi yang optimal, Syarif menegaskan sebenarnya sistem dana pensiun akan semakin kuat dan berdampak apabila pesertanya tumbuh dan manfaat terbayarkan.

“Karenanya, perlu memperkuat edukasi dan kemudahan akses ke dana pensiun sukarela. Dana pensiun bukan soal produk, tapi ekosistem untuk perencanaan hari tua. Kepercayaan terhadap dana pensiun harus terus ditingkatkan agar dana pensiun tidak kalah dari produk keuangan lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi mengingatkan DPPK harus menjaga komitmen dari pendiri untuk disiplin mengiur dana tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan dana pensiun.

“Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan [DPLK] untuk meningkatkan literasi pada masyarakat agar dapat menambah peserta mandiri,” sebutnya.

Bambang turut menilai bahwa peran hasil investasi cukup besar bagi industri dana pensiun, meskipun tidak dapat mengejar kenaikan kebutuhan pendanaan dana pensiun, apalagi dengan penurunan tingkat suku bunga acuan yang mengakibatkan penurunan hasil usaha.

Adapun, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mendorong agar industri dapat menjaga profil likuiditas portofolio investasi agar kewajiban pembayaran manfaat dapat dipenuhi tepat waktu.

Menurut Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja, proyeksi arus kas manfaat juga perlu dilakukan secara berkala agar kebutuhan likuiditas ke depannya dapat diantisipasi.

“Pertumbuhan peserta baru tetap menjadi prioritas karena aliran iuran yang sehat adalah penyangga likuiditas jangka panjang,” sebutnya.

Di lain sisi, baginya kondisi saat nilai manfaat melampaui iuran dalam suatu periode tertentu adalah hal yang wajar. Terlebih, DPLK bekerja dengan prinsip akumulasi jangka panjang sehingga manfaat yang dibayarkan saat ini merupakan hasil akumulasi iuran dan investasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Selama aset kelolaan terus tumbuh dan iuran baru terus masuk, kondisi ini masih dalam batas yang sehat.

Lebih lanjut, Tondy menjelaskan dalam struktur DPLK, manfaat peserta terdiri dari akumulasi iuran ditambah hasil investasi selama masa kepesertaan. Ketika pertumbuhan iuran baru belum optimal, hasil investasi dari dana yang sudah terakumulasi menjadi penopang utama.

“Besarannya bervariasi tergantung komposisi portofolio dan kinerja instrumen yang dipilih peserta, tetapi kontribusinya semakin signifikan seiring bertambahnya dana yang terakumulasi,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menyampaikan untuk konsisten iuran, cara yang dilakukan adalah terus mengedukasi para peserta dan pemberi kerja agar mereka memahami bahwa iuran yang tidak terputus adalah penentu utama besaran manfaat kelak.

“Untuk perluasan basis peserta, pendekatannya perlu lebih struktural melalui kemudahan akses digital dan kebijakan yang mendukung kepesertaan pekerja informal dan pekerja mandiri yang saat ini masih menjadi segmen terbesar yang belum terjangkau,” ungkap Tondy.

Tantangan Dana Pensiun pada 2026

Selain tantangan tekanan pembayaran manfaat yang masih membayangi industri dana pensiun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi industri dana pensiun (dapen) pada 2026. Salah satunya adalah dinamika pasar keuangan global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menilai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi kinerja investasi.

“Termasuk kemungkinan penurunan imbal hasil seiring perubahan arah suku bunga,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Selain itu, Ogi menyebut tantangan lain terkait dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, keterbatasan kapasitas pendanaan dari pemberi kerja pada sebagian program pensiun, serta masih terbatasnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun.

Untuk menghadapi tantangan itu, dia mendorong dana pensiun untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko serta mengoptimalkan strategi investasi secara prudent.

“Serta mendorong inovasi produk dan pemanfaatan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan memperluas kepesertaan, termasuk dari sektor informal,” tuturnya.

Tidak sampai di situ, Ogi turut menekankan upaya peningkatan literasi dana pensiun juga menjadi penting untuk memperkuat keberlanjutan sistem pensiun di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejarah kasus gagal bayar di industri asuransi jiwa yang sempat menggerus kepercayaan publik akibat buruknya pengelolaan investasi dinilai menjadi pelajaran penting bagi pelaku industri untuk berbenah.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung kala menanggapi hasil investasi industri yang meningkat signifikan sebesar 103,1% (year on year/YoY) sepanjang 2025.

“Ini menjadi pelajaran berharga, membuat teman-teman di asuransi jiwa semakinprudentdalam menempatkan investasinya. Ini memang luar biasa hasil investasi tahun 2025 meningkat 103,1% dibandingkan tahun 2024. Di sisi lain modal investasi hanya meningkat 9% lebih,” ungkapnya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (23/3/2026).

Adapun, Kapler berpendapat kenaikan hasil investasi 103,1% YoY tersebut dipengaruhi oleh dua faktor.Pertama, adanya kenaikan modal investasi dari Rp513,7 triliun pada 2024, menjadi Rp590,54 triliun pada 2025.Kedua, manajemen investasi semakin baik dan hati-hati dalam mengelola portofolio investasi.

Lebih lanjut, dia menilai industri asuransi jiwa tetap perlu mempertahankan penempatan dana investasinya di Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini karena instrumen tersebut memiliki risiko investasi terkecil dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.

Selain itu, imbuhnya, saat ini juga portofolio investasi asuransi jiwa terbesar masih berada di SBN dan diikuti oleh instrumen saham.

“Namun, investasi di saham dalam pasar atau indeks yang sangat fluktuatif khususnya geopolitik luar negeri yang memanas, perluekstrahati-hati. Terlebih, hubungan Amerika-Iran tentu akan banyak memengaruhi pasar modal Indonesia,” tegas Kapler.

Kapler menambahkan, emiten yang kerap menjadi pertimbangan bagi industri asuransi jiwa adalah industriArtificial Intelligence(AI), energi terbarukan, pertambangan khususnya nikel dan emas, keuangan dan perbankan, infrastruktur, farmasi dan kesehatan, properti, hingga barang konsumsi. “Tetapi ini pun perlu kajian ulang pascapolitik di luar negeri yang tidak kondusif saat ini,” sebutnya.

Oleh karena itu, Kapler menyarankan agar industri asuransi jiwa lebih mengoptimalkan diversifikasi portofolio investasi. Meskipun sebenarnya pada 2025 dia menilai diversifikasinya sudah baik.

“Ya, menurut saya target investasi tahun 2026 lebih kepada keamanan hasil investasi, bukan fokus kepada hasil investasi yang tinggi. Karena jangan lupahigh return high risk,” ucapnya.

Lebih jauh, dia turut mengingatkan bahwa pendapatan utama asuransi jiwa seharusnya adalah hasilunderwritingatau laba, bukan karena kenaikan hasil investasi.

“Belum lagi kalau kita masuk lebih dalam berapa persenrasioantara modal sendiri dengan cadangan premi dan klaim terhadap jumlah investasi. Kan tidak semua juga modal investasi asuransi jiwa itu merupakan ekuitas murninya,” tutupnya.

Untuk diketahui, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat hasil investasi di industri asuransi jiwa sepanjang 2025 naik signifikan sebesar 103,1% YoY.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo menyebut hasil positif kinerja investasi itu membuat total pendapatan industri asuransi jiwa ikut terdorong naik, sehingga menjadi Rp238,71 triliun.

“Jadi, sampai dengan Desember tahun lalu, hasil investasi industri mengalami kenaikan 103,1% jika dibandingkan dengan tahun 2024 menjadi Rp47,32 triliun,” ucapnya dalam konferensi pers AAJI di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Marketing & Komunikasi AAJI Harsya Wardhana Prasetyo menyampaikan industri asuransi jiwa mengelola 88,5% asetnya ke dalam bentuk investasi.

Dia mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 total aset investasi industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp590,54 triliun atau naik 9% YoY. Bila ditelaah, instrumen investasi yang mengalami peningkatan signifikan adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang tumbuh 20,9% menjadi Rp248,25 triliun.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) beberkan capaian kinerja setahun terakhir pada peringatan satu tahun lembaga di Wisma Danantara, Rabu (11/3).

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan tahun pertama Danantara Indonesia difokuskan pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola, sekaligus memulai berbagai inisiatif strategis yang menjadi dasar transformasi pengelolaan aset negara.

"Tahun pertama ini adalah tahun pembangunan fondasi. Kami membangun tata kelola yang kuat, memperkuat struktur kelembagaan, serta memulai berbagai inisiatif strategis yang menjadi pijakan bagi penciptaan nilai jangka panjang bagi Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan menekankan bahwa integritas dan disiplin tata kelola adalah fondasi mutlak untuk memperkuat ekonomi nasional.

"Kita bersyukur Indonesia kini memiliki lembaga pengelola investasi negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund global. Dalam satu tahun ini, terlihat bahwa dengan manajemen yang baik dan tata kelola yang disiplin, kinerja pengelolaan aset negara meningkat signifikan," ungkap Presiden Prabowo.Danantara membagi capaian kinerja lembaga ke dalam tiga kategori.

1. Danantara sebagai fondasi tata kelola dan kelembagaan

Pada tahun pertamanya, Danantara berfokus pada pembangunan infrastruktur kelembagaan. Di mana, Telah disusun lebih dari 27 kebijakan tata kelola yang memastikan transparansi dan akuntabilitas setara standar internasional.

Upaya tersebut melahirkan Danantara Indonesia Trust Fund pada Oktober 2025. Itu akan menjadi lembaga pendorong investasi sosial di sektor pendidikan, kesehatan, serta sanitasi.

Kehadiran lembaga tersebut bertujuan untuk mendukung stabilitas program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2. Danantara Asset Management (DAM) motor transformasi dan penciptaan nilai

DAM berperan sebagai pengelola portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan fokus pada restrukturisasi dan penciptaan nilai ekonomi riil. Langkah yang diambil yakni mendorong inisiatif hilirisasi lintas sektor dengan potensi nilai investasi mencapai US$ 26 miliar.

Selain itu, terdapat proyek-proyek strategis seperti pengolahan alumina, bioavtur, bioethanol, hingga industri garam telah memasuki tahap konstruksi pada Februari 2026.

DAM juga melakukan proses streamliningmelalui likuidasi, merger, dan divestasi terhadap entitas yang tidak lagi menjadi prioritas. Hal itu guna membentuk struktur BUMN yang lebih sehat dan fokus.

3. Danantara Investment Management (DIM) sebagai jembatan modal global

Sebagai lengan investasi global, DIM bertugas menarik modal dan keahlian internasional ke dalam proyek strategis nasional. Dalam setahun, DIM telah menjalin 11 kemitraan global lewat MoU, dengan total komitmen investasi mencapai Rp346 triliun.

Upaya lain yang juga diterapkan DIM adalah menciptakan tambahan kapasitas pembiayaan sebesar Rp150 triliun melalui berbagai instrumen seperti Patriot Bonds dan Revolving Credit Facility (RCF).

Baru-baru ini, DIM turut serta dalam proyek prestisius seperti pengembangan Kampung Haji di Mekkah untuk memperkuat ekosistem halal dunia.

"Fokus kami ke depan adalah memastikan fondasi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja nyata melalui pengelolaan aset yang profesional dan investasi strategis yang memberikan manfaat bagi masa depan generasi Indonesia," tutup Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai target pertumbuhan aset dana pensiun sebesar 10%—12% year-on-year (YoY) pada 2026 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat realistis.

Selain realistis, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja berpendapat proyeksi OJK itu mencerminkan pertumbuhan yang stabil, mengingat realisasi aset nasional per Desember 2025 sudah mencapai 11,35%.

Dia melanjutkan, faktor pendorong yang bisa membuat aset dana pensiun tumbuh hingga 12% YoY adalah perluasan inklusi ke segmen pekerja informal melalui kanal distribusi digital, pengelolaan investasi yang prudent dengan fokus pada instrumen berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas imbal hasil.

“Serta peningkatan literasi yang mulai menggeser paradigma masyarakat bahwa dana pensiun adalah kebutuhan dasar untuk menjamin kemandirian finansial di masa tua,” sebutnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Sebab demikian, dia menyarankan agar perusahaan dana pensiun menerapkan digitalisasi end-to-end pada sistem onboarding untuk mempermudah akses peserta baru dan menerapkan skema Life Cycle Fund guna mengoptimalkan imbal hasil yang menyesuaikan profil risiko peserta.

“Secara khusus di DPLK, pertumbuhan aset didorong melalui optimalisasi Dana Kompensasi Pascakerja (DKP) sebagai solusi bagi korporasi untuk mencadangkan beban pesangon karyawan secara lebih efisien dan terarah,” ucap Tondy.

Tondy melanjutkan, perusahaan juga harus bisa menangkap potensi atau peluang dari segmen pekerja informal dan generasi muda, yang masih tergolong minim terhadap total aset dana pensiun.

“Melalui literasi dan edukasi yang menyentuh isu relevan seperti solusi memutus rantai ‘sandwich generation’, kami yakin mereka akan menjadi motor pertumbuhan baru yang signifikan di masa depan,” tegasnya.

Meski demikian, Tondy tidak menampik industri dana pensiun masih harus menghadapi tantangan volatilitas pasar yang membayangi stabilitas imbal hasil (return) dan tekanan daya beli masyarakat yang dapat menghambat konsistensi iuran rutin sebagai sumber utama pertumbuhan aset.

Selain itu, lanjutnya, pemulihan aspek kepercayaan (trust) publik menjadi krusial agar masyarakat merasa aman untuk berkomitmen menjadi peserta jangka panjang di tengah sentimen negatif masa lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan premi dari lini usaha produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atauunit-linkedsebesar Rp39,13 triliun pada November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut nilai itu setara dengan sekitar 23,87% dari total premi asuransi jiwa.

“Sementara nilai klaimnya mencapai Rp54,76 triliun, atau sekitar 40,87% dari total klaim,” ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK Desember 2025, dikutip pada Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, kondisi itu mencerminkan bahwa proses penyesuaian produkunit-linkedmasih terus berlangsung, baik dari sisi desain produk, pengelolaan investasi, maupun perilaku pemegang polis.

Meski demikian, Ogi menilai kinerjaunit-linkedpada 2026 berpotensi tumbuh secara bertahap dan terukur. Asalkan didukung oleh perbaikan kualitas pengelolaan produk.

“OJK mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk meningkatkan transparansi manfaat dan risiko, memastikan kesesuaian produk dengan profil nasabah, serta menerapkan pengelolaan investasi yangprudent,” tegas dia.

Baginya, pendekatan tersebut adalah kunci industri asuransi jiwa untuk memulihkan kepercayaan dan menjaga keberlanjutan produkunit-linked.

Oleh karena itu pula, dia mengatakan OJK menegaskan fokus utama produk ini pada 2026 bukan terletak pada kuantitasnya, tetapi pada kualitas, tata kelola dan perlindungan konsumen.

“Setiap pengembangan atau penawaran produk baru tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk aspek manajemen risiko, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Di lain sisi, Ogi menuturkan untuk produk tradisional, termasukendowment, relatif menunjukkan kinerja yang lebih stabil. Hal ini seiring dengan meningkatnya preferensi nasabah terhadap produk perlindungan dengan manfaat yang lebih pasti.

Pihaknya melihat produk ini masih memiliki prospek yang baik dan tetap diminati masyarakat, khususnya nasabah yang mengutamakan kepastian manfaat.

“Pergeseran preferensi sebagian nasabah dariunit linkedkeendowmentyang terjadi sebelumnya merupakan bagian dari dinamika pasar,” tuturnya.

Ke depan, imbuhnya, OJK memandang kedua jenis produk tersebut dapat tumbuh secara berdampingan, sepanjang perusahaan asuransi mampu menyelaraskan pengembangan produk dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah secara tepat.

Sebagai informasi, OJK mencatat total pendapatan premi asuransi jiwa pada November 2025 sebesar Rp163,88 triliun. Angka ini terkontraksi 0,75%year-on-year(YoY). Sementara itu, RBC industri mencapai 488,69%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil pertemuannya dengan 12 fund manager atau pengelola investasi di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Purbaya mengatakan para fund managers itu ingin mengetahui strateginya dalam mengelola kesinambungan fiskal.

"Ya mereka ingin tahu kebijakan saya apa sih? apakah fiskalnya berkesinambungan apa enggak, langkah menteri keuangannya ngaco apa enggak," kata Purbaya sat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Purbaya menegaskan, bahwa kebijakan yang ia keluarkan selama ini memang terlihat seperti "koboi". Namun, ia memastikan, seluruh kebijakan yang ia keluarkan sejak menjabat sebagai menteri keuangan per September 2025 telah didasari berbagai perhitungan yang matang.

"Gayana kayak koboi, tapi semuanya saya hitung dengan baik, sehingga fiskal prudential tetap terjaga," tuturnya.

Purbaya juga menegaskan, dalam pertemuan itu ia turut menceritakan kepada para fund managers kebijakan fiskal yang akan ia gunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Saya bilang pertama mesin fiskal dioptimalkan, kedua moneter dan private sectornya dihidupkan lagi, yang ketiga nanti kita perbiki iklim investasi lewat tim debottlenecking yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kita ikut juga di sana nanti," papar Purbaya.

Berikut ini daftar fund manager yang hadir:

1. Fidelity Management Research - Christopher Bartoli

2. Capital Research Global - Chau Nguyen

3. CLSA Indonesia - Daniel Oen

4. CLSA Indonesia - Novita Tjia

5. CLSA Indonesia - Sarina Lesmina

6. PT Schroders Investment Management - Aditya Sutandhi

7. Ashmore Asset Management - Kemal Razindyaswara

8. Eastspring Investments - Linda Lauwira

9. Batavia Prosperindo Aset Manajemen - Sonny John

10. Allianz Global Investors Aset Manajemen - Octavius Prakarsa

11. BRI Manajemen Investasi - Herman Tjahjadi

12. BNI Asset Management - Marlina Tri Maharani

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merespons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengkritik rencana investasi ke Surat Berharga Negara (SBN).

Chief Investment Officer Pandu Sjahrir mengatakan rencana tersebut dilakukan untuk mencari instrumen yang memiliki likuiditas tinggi. Bahkan, rencana tersebut juga telah didiskusikan oleh para Dewan Pengawas termasuk Menteri Keuangan.

"Ya ini kan untuk bisa Danantara Investment mulai. Nah, kebetulan kita hanya ada waktu dua bulan ya. Ya salah satunya memang yang kita harus bisa yang paling cepat, kita harus cari market yang paling liquid. Ya salah satunya memang di pasar bond, bond market," ujarnya di Hotel Luwansa Jakarta, Kamis (16/10).

Pandu menyebut, keinginan Danantara adalah menempatkan dana pada instrumen yang menghasilkan keuntungan tinggi, seperti pasar modal.

"Ya kita mau di public market equity, tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak. Makanya tadi saya sebutkan kita hanya US$ 1 miliar per hari, itu harus ditingkatkan, harus bisa 5 atau 8 miliar per hari. Sama, nggak boleh kalah juga dengan India contohnya," ungkapnya.

Untuk mencapai hasil keuntungan yang maksimal, kata Pandu, Danantara harus fokus untuk memperdalam pengelolaan investasi ke sektor pasar modal.

"Jadi ini salah satu yang perlu kita fokuskan, bagaimana memperdalam pasar modal di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik langkah BPI Danantara untuk menempatkan sebagian dana yang didapatkan dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke instrumen obligasi pemerintah. Menurutnya strategi tersebut kurang optimal dan tidak mencerminkan peran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi nasional.

"Dan sebagian (dividen) katanya akan ditaruh di obligasi, penyelenggaraannya ke pemerintahan lagi. Saya lagi sempat mengkritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?," ujar Purbaya setelah menghadiri rapat perdananya sebagai dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kantor Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).

Purbaya menjelaskan dana yang diterima Danantara dari dividen BUMN cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek strategis seperti pembayaran utang kereta cepat Whoosh.

Namun, Purbaya mengakui bahwa pihak Danantara sudah menjelaskan bahwa langkah menempatkan sebagian dana ke instrumen obligasi pemerintah bersifat sementara. Pasalnya, Danantara disebut sedang menyiapkan rencana proyek investasi baru.

"Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir, ini karena tidak sempat buat proyek ke depan, akan mereka perbaiki," ujarnya.