Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema durasi masa kerja peserta ataulife cycle fund(LCF) di industri dana pensiun masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa saat ini perusahaan dana pensiun (dapen) sudah mulai menyesuaikan atau menerapkan strategi LCF tersebut.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan LCF adalah konsep pengelolaan dana pensiun, yang mana strategi investasi di industri bersifat adaptif.

“Program dapen itu menyesuaikan komposisi aset ataupun portofolio dengan usia peserta pensiun dari masing-masing program dana pensiunnya,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Sebab itu, Ogi menekankan LCF ini harus menyeimbangkan antara imbal hasil portofolio dengan risiko likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada para peserta. Bila LCF diterapkan secara efektif, pengelolaan investasi dana pensiun diharapkan dapat lebih optimal pada setiap fasenya.

Fase yang dimaksudnya adalah fase akumulasi dana investasi ataupun penempatan pada instrumen yang cenderung agresif dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

“Serta fase perlindungan dana yang bertujuan melindungi peserta yang mendekati usia pensiun dari potensi risiko penurunan nilai pasar portofolio dan juga ketersediaan likuiditasnya,” jelasnya.

Kendati demikian, Ogi turut membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi industri dapen menerapkan LCF itu.Pertama, dari sisi pengelola terkait dengan kompetensi kemampuan dalam mengelola investasi yang optimal sesuai dengan fase investasi dan liabilitas dana pensiun.

Tantangankedua, lanjutnya, berkenaan dengan ketersediaan alternatif produk investasi di pasar (market) yang sesuai dengan profil peserta dana pensiun.

“Kemudian yang ketiga adalah dari sisi peserta terkait dengan literasi mengenai prinsip-prinsip investasi dan optimalisasireturnsesuai dengan siklus pengelolaan investasi,” bebernya.

Secara umum, dia menegaskan bahwa penerapan LCF menjadi perhatiansecara global. Hal ini diketahui dalam acaraOrganisation for Economic Co-operation and Development(OECD) danInternational Organization of Pension Supervisors(IOPS) untuk memperhatikan pengelolaan bebasiskan LCF.

“Dan OJK mempunyai komitmen bahwapracticesyang sudah dilakukan di global akan kami terapkan secara bertahap dan tentunya melalui persiapan-persiapan lebih baik,” tegasnya.

LCF di Dapen Indonesia Sudah Berjalan

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) mengungkapkan penerapan LCF di industri dapen sudah berjalan, tetapi belum optimal karena masih pada tahap transisi. Humas ADPI Syarifudin Yunus menuturkan regulasi sudah ada, tetapi implementasi dan SDM masih dalam tahap penyesuaian.

Sebab demikian, dia menilai tantangan terletak pada kompetensi pengelolaan investasi yang harus mampu menyesuaikan strategi dengan fase usia dan liabilitas peserta.

“Jadi poinnya, bukan pada apakah bisa diterapkan? Namun, seberapa mampu industri mampu mengelolanya secara optimal?” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (20/4/2026).

Baginya, tantangan tersebut sangat krusial karena dana pensiun bukan sekadar mengumpulkan iuran, tetapi memastikan dananya cukup untuk membayar manfaat pensiun peserta. Sebab, profil risiko peserta dan kebutuhannya berbeda.

Oleh karena itu, pengelola investasi harus mampu melakukanasset-liability matching, mengelola risiko pasar, inflasi, dan likuiditas serta memastikan arus kas tetap tersedia saat manfaat pensiun dibayarkan.

“Di situlah pentingnya kompetensi pengelola, bukan hanya soal imbal hasil tapi soal ketahanan dalam memenuhi janji manfaat kepada peserta,” tegas Syarifudin.

Pilihan Instrumen Investasi Dana Pensiun Masih Minim

Lebih lanjut, Syarifudin melihat sebenarnya saat ini instrumen investasi di pasar sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk mendukung LCF secara optimal dan otomatis. Menurutnya, saat ini portofolio industri dana pensiun masih terlalu konservatif. Lebih dari 50% dana diparkirkan di obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) sedangkan saham sangat kecil, yakni di bawah 5%.

“Harusnya prinsip LCF kan usia muda agak agresif, saat mendekati pensiun baru konservatif, tetapi nyatanya, dari awal sudah cenderung konservatif. Jadi, saat ini LCF sudah ada tapi belum ideal,” tegasnya.

Senada, Dana Pensiun Pemberi Kerja Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Bank Central Asia atau Dapen BCA berpendapat untuk penerapan LCF secara keseluruhan di semua tahapan usia peserta, pilihan instrumen di pasar masih cenderung terbatas pada instrumen yang umum digunakan.

Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno mengatakan pengelolaan pergeseran dari investasi yang lebih berisiko ke yang lebih konservatif masih perlu dilakukan secara aktif oleh pengelola, karena belum banyak instrumen yang secara otomatis menyesuaikan komposisi investasinya mengikuti siklus usia peserta.

“Secara umum, instrumen yang tersedia saat ini sudah dapat digunakan untuk mendukung strategi LCF. Namun, implementasinya masih memerlukan pengelolaan yang lebih aktif agar tetap sesuai dengan tujuan dan profil risiko peserta di setiap tahapannya,” tegasnya kepadaBisnis.

Di lain sisi, Budi mengungkapkan untuk kebutuhan investasi yang bersifat konservatif, saat ini pasar sudah menyediakan pilihan yang cukup memadai. Instrumen itu seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Negara (SBN).

“Yang relatif mudah diakses dan memiliki tingkat risiko yang rendah, sehingga sesuai untuk digunakan pada fase menjelang pensiun dalam skema LCF,” ucapnya.

Selain tantangan itu, Budi menuturkan hal yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan pengelolaan investasi tetap selaras dengan kondisi pasar serta kebutuhan peserta di setiap tahap usia, sehingga alokasi dana dapat tetap optimal dari waktu ke waktu.

Selain itu, imbuhnya, diperlukan penyesuaian strategi investasi secara bertahap seiring dengan mendekatnya usia pensiun peserta.

“Proses ini membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten agar perpindahan antar jenis investasi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak yang kurang optimal,” ungkapnya.

Di sisi lain, pemahaman peserta mengenai konsep investasi dan perubahan risiko juga menjadi faktor penting. Hal ini karena tidak semua peserta memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap pengelolaan dana pensiun.

“Untuk menghadapi hal tersebut, perusahaan terus memperkuat proses pengelolaan investasi, melakukan penyesuaian portofolio secara hati-hati dan bertahap, serta memberikan edukasi kepada peserta agar lebih memahami tujuan dan manfaat dari strategi investasi yang diterapkan,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Dapen BCA melihat skema LCF adalah pendekatan yang baik dalam pengelolaan dana pensiun karena memungkinkan penyesuaian investasi sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta. Semakin mendekati masa pensiun, pengelolaan investasi diarahkan menjadi lebih konservatif agar nilai dana yang sudah terkumpul tetap terjaga.

“Saat ini, Dapen BCA sudah menerapkan prinsip tersebut. Peserta yang memasuki sekitar dua tahun sebelum usia pensiun akan dialihkan ke instrumen yang lebih aman seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia [SBI], dan Surat Berharga Negara [SBN],” bebernya.

Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko naik turunnya nilai investasi akibat kondisi pasar, sehingga dana peserta tetap stabil ketika akan dicairkan. Keuntungan dari skema ini adalah risiko dapat ditekan menjelang pensiun dan nilai manfaat menjadi lebih terjaga.

“Namun, di sisi lain, ada kemungkinan peserta tidak mendapatkan hasil yang lebih tinggi jika pasar sedang dalam kondisi baik. Selain itu, pengelolaan skema ini juga membutuhkan pengaturan yang disiplin dan tidak semua peserta memiliki tingkat kenyamanan risiko yang sama,” ucap Budi.

Lebih jauh, dia turut menyampaikan komposisi penempatan dana investasi Dapen BCA per Maret 2026 masih didominasi oleh SBN sebesar 38,84%. Diikuti tanah dan bangunan (15,22%), penyertaan (14,37%), SBI/SRBi (11,63%), deposito (9,11%), obligasi korporasi (5,90%), dan saham serta reksadana (4,94%).

Adapun, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mendorong penerapan skema Life Cycle Fund sebagai strategi pengelolaan investasi industri dana pensiun.

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja mengatakan sebenarnya porsi penempatan dana di berbagai instrumen investasi saat ini sudah sangat optimal untuk menjaga stabilitas. Namun, skema yang didorongnya ini dinilai dapat membuat pengelolaan dana pensiun lebih adaptif sesuai dengan segmen peserta dana pensiun.

“Strategi ini menyeimbangkan porsi instrumen agresif untuk mengejar return tinggi bagi peserta muda dan instrumen konservatif untuk menjaga keamanan dana peserta yang mendekati pensiun,” ucapnya kepadaBisnis.

Sebab demikian, dia melihat arah investasi dana pensiun dalam beberapa tahun ke depan akan mulai melirik instrumen saham secara selektif untuk mendongkrak akumulasi return.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menilai target pertumbuhan aset dana pensiun sebesar 10%—12% year-on-year (YoY) pada 2026 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat realistis.

Selain realistis, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja berpendapat proyeksi OJK itu mencerminkan pertumbuhan yang stabil, mengingat realisasi aset nasional per Desember 2025 sudah mencapai 11,35%.

Dia melanjutkan, faktor pendorong yang bisa membuat aset dana pensiun tumbuh hingga 12% YoY adalah perluasan inklusi ke segmen pekerja informal melalui kanal distribusi digital, pengelolaan investasi yang prudent dengan fokus pada instrumen berkualitas tinggi untuk menjaga stabilitas imbal hasil.

“Serta peningkatan literasi yang mulai menggeser paradigma masyarakat bahwa dana pensiun adalah kebutuhan dasar untuk menjamin kemandirian finansial di masa tua,” sebutnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Sebab demikian, dia menyarankan agar perusahaan dana pensiun menerapkan digitalisasi end-to-end pada sistem onboarding untuk mempermudah akses peserta baru dan menerapkan skema Life Cycle Fund guna mengoptimalkan imbal hasil yang menyesuaikan profil risiko peserta.

“Secara khusus di DPLK, pertumbuhan aset didorong melalui optimalisasi Dana Kompensasi Pascakerja (DKP) sebagai solusi bagi korporasi untuk mencadangkan beban pesangon karyawan secara lebih efisien dan terarah,” ucap Tondy.

Tondy melanjutkan, perusahaan juga harus bisa menangkap potensi atau peluang dari segmen pekerja informal dan generasi muda, yang masih tergolong minim terhadap total aset dana pensiun.

“Melalui literasi dan edukasi yang menyentuh isu relevan seperti solusi memutus rantai ‘sandwich generation’, kami yakin mereka akan menjadi motor pertumbuhan baru yang signifikan di masa depan,” tegasnya.

Meski demikian, Tondy tidak menampik industri dana pensiun masih harus menghadapi tantangan volatilitas pasar yang membayangi stabilitas imbal hasil (return) dan tekanan daya beli masyarakat yang dapat menghambat konsistensi iuran rutin sebagai sumber utama pertumbuhan aset.

Selain itu, lanjutnya, pemulihan aspek kepercayaan (trust) publik menjadi krusial agar masyarakat merasa aman untuk berkomitmen menjadi peserta jangka panjang di tengah sentimen negatif masa lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mendorong penerapan skema Life Cycle Fund sebagai strategi pengelolaan investasi industri dana pensiun.

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja mengatakan sebenarnya porsi penempatan dana di berbagai instrumen investasi saat ini sudah sangat optimal untuk menjaga stabilitas. Namun, skema yang didorongnya ini dinilai dapat membuat pengelolaan dana pensiun lebih adaptif sesuai dengan segmen peserta dana pensiun.

“Strategi ini menyeimbangkan porsi instrumen agresif untuk mengejar return tinggi bagi peserta muda dan instrumen konservatif untuk menjaga keamanan dana peserta yang mendekati pensiun,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Sebab demikian, dia melihat arah investasi dana pensiun dalam beberapa tahun ke depan akan mulai melirik instrumen saham secara selektif untuk mendongkrak akumulasi return.

Pasalnya, fokus dari DPLK saat ini adalah standarisasi Life Cycle Fund, supaya setiap kelompok usia mendapatkan potensi imbal hasil yang paling optimal sesuai dengan sisa masa kerja mereka.

Di lain sisi, Tondy membeberkan beberapa faktor yang memengaruhi keputusan mayoritas dana pensiun menempatkan dana pada instrumen berisiko rendah. Menurutnya, dominasi itu dipengaruhi oleh faktor edukasi dan mekanisme pengelolaan.

“Jadi, masyarakat masih mengutamakan keamanan nilai pokok. Pengalaman masa lalu di industri dana pensiun secara umum, membuat peserta cenderung defensif dan lebih nyaman dengan instrumen yang pergerakannya stabil,” ucapnya.

Di DPLK, ucapnya, penempatan aset sangat bergantung pada pilihan langsung peserta atau dikelola berdasarkan kelompok usia mereka.

“Karena mayoritas peserta masih memilih zona aman, maka portofolio industri secara agregat masih didominasi instrumen konservatif,” sebut Tondy.

Kendati demikian, dia turut membeberkan tantangan utama yang dihadapi industri dana pensiun dalam mengelola investasi adalah volatilitas pasar. Namun, peluang akan muncul saat momentum suku bunga yang dapat meningkatkan nilai portofolio obligasi.

Perusahaan DPLK, lanjut Tondy, menghadapi hal tersebut dengan memperkuat transparansi dan manajemen risiko agar kepercayaan peserta tetap baik.

Untuk diketahui, OJK mencatat total investasi industri dana pensiun pada November 2025 tercatat sebesar Rp388,10 triliun. Angka ini tumbuh 5,61% (year on year/YoY).

Menanggapi hal tersebut, Tondy menilai pertumbuhan itu menunjukkan bahwa industri DPLK tetap tumbuh konsisten. Selain itu, juga mencerminkan pengelolaan yang prudent dan kepercayaan publik terjaga.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan portofolio investasi dana pensiun masih didominasi oleh instrumental yang relatif konservatif.

“Terutama Surat Berharga Negara [SBN], deposito, serta obligasi dan sukuk korporasi, sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko jangka panjang,” katanya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, lanjutnya, hingga November 2025, kinerja investasi dana pensiun mencatatkan imbal hasil (ROI) sebesar 7,34%. Baginya ini mencerminkan pengelolaan investasi yang prudent di tengah dinamika pasar keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) membeberkan tiga cara yang dapat dilakukan industri dana pensiun supaya kinerjanya tetap terjaga di tahun depan.

Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja menyebut cara-cara ini diharapkan bisa menjaga kinerja investasi dan memperkuat daya tarik produk industri dana pensiun.

Misalnya, para penyelenggara dana pensiun bisa melakukan personalisasi investasi untuk menjaga kinerja investasi mereka. Kemudian, penyelenggara dapat menawarkan pilihan investasi yang lebih beragam.

“Karena tiap peserta memiliki profil risiko yang berbeda. Opsi seperti Life Cycle Fund [dana yang menyesuaikan risiko berdasarkan usia peserta] harus lebih digencarkan,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, untuk memperkuat daya tarik produk dana pensiun, Tondy menyarankan supaya perusahaan bisa melakukan edukasi dan menyediakan produk yang relevan bagi masyarakat.

“Edukasi perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh kalangan muda dan bukan sekedar bahasa aktuaris atau legal. Tidak sekedar menjual produk, tetapi menjual 'masa depan yang mapan’,” jelasnya.

Cara terakhir yang dia rekomendasikan untuk penyelenggara dapen adalah mereka harus memperkuat tata kelola dan memastikan manajemen risiko, serta kepatuhan investasi dijalankan dengan ketat.

Adapun, untuk tahun depan Tondy melihat bahwa dari sisi aset kelolaan industri DPLK rata-rata akan tumbuh di kisaran 6%—8% (year on year/YoY). Proyeksinya ini dia cerminkan dalam tren tiga tahun terakhir.

Dia melanjutkan, dari sisi jumlah peserta asosiasinya melihat industri DPLK rata-rata akan tumbuh di kisaran 4%—7% (YoY). Untuk tahun depan, Tondy melihat akan ada potensi peningkatan dari segmen pekerja informal ataupun individu.

“Namun, lonjakan peserta korporasi akan lebih besar dibandingkan dengan segmen pekerja informal atau individu,” tegas dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan asosiasi DPLK melihat bahwa tren minat pemberi kerja terhadap program pensiun akan menguat di 2026. Pasalnya, dari sisi pemberi kerja, minat mereka ini didorong oleh efisiensi dan kepatuhan.

“Mereka menyerahkan urusan pengelolaan dana pensiun atau pesangon kepada DPLK untuk menghindari risiko cashflow di masa depan. Tren ini akan menguat di 2026,” tegasnya.

Adapun dari sisi pekerja, Tondy menyebut minat terhadap program pensiun melalui literasi keuangan digital dan partisipasi aktif (menambah iuran) masih menjadi PR bagi industri.

“Potensi peningkatan partisipasi di 2026 dapat terjadi jika skema insentif pajak lebih menarik atau produk DPLK lebih fleksibel, terutama untuk pekerja informal,” ucapnya.

Lebih jauh, Tondy mengungkapkan akan ada tiga hal yang menjadi tantangan industri dana pensiun di tahun depan. Pertama, literasi mengenai dana pensiun yang masih rendah di masyarakat, jadi masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pensiun untuk masa depan mereka.

Kedua, lanjutnya, ketidakpastian ekonomi global selalu berdampak pada hasil investasi, sehingga tantangannya adalah bagaimana menjaga hasil investasi agar nilai dana peserta tidak tergerus.

“Ketiga, daya beli masyarakat juga menjadi tantangan karena partisipasi dana pensiun sangat berkorelasi dengan disposable income,” bebernya.

Oleh karena itu, imbuh dia, kemampuan pekerja untuk menyisihkan iuran secara sukarela akan berkurang jika tekanan inflasi tinggi dan daya beli kelas menengah belum pulih sepenuhnya di 2026.