JAKARTA, KOMPAS.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghapus pencatatan (delisting) saham 18 perusahaan tercatat. Penghapusan ini akan berlaku efektif pada 10 November 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah para emiten dinilai telah memenuhi kriteria delisting sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham.

"Sehubungan dengan telah terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana tersebut pada Peraturan Bursa Nomor I-N, maka Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) kepada Perusahaan Tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026,” tulis BEI dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Salah satu emiten yang menjadi sorotan dalam daftar tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Alasan delisting: pailit dan suspensi berkepanjangan

BEI menjelaskan, delisting dilakukan terhadap perusahaan yang mengalami kondisi negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan.

Selain itu, saham perusahaan yang mengalami suspensi perdagangan dalam waktu lama juga dapat dihapus dari bursa.

Dalam ketentuan, suspensi minimal 24 bulan dapat menjadi dasar evaluasi, sementara dalam kasus ini sejumlah emiten bahkan telah disuspensi lebih dari 50 bulan.

Secara umum, 18 emiten tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yakni perusahaan berstatus pailit dan perusahaan dengan suspensi berkepanjangan.

Daftar emiten yang dinyatakan pailit

Berikut tujuh emiten yang akan delisting karena berstatus pailit:

1. PT Cowell Development Tbk (COWL)
2. PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
3. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
4. PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
5. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
6. PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
7. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)

Daftar emiten suspensi lebih dari 50 bulan

Sementara itu, 11 emiten lainnya akan delisting karena mengalami suspensi perdagangan lebih dari 50 bulan:

1. PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
2. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
3. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
4. PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
5. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
6. PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
7. PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
8. PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
9. PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
10. PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
11. PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)

BEI telah menetapkan tahapan sebelum penghapusan pencatatan efektif dilakukan. Proses diawali dengan pengumuman pada 10 April 2026.

Selanjutnya, perusahaan diwajibkan melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) sebagai bentuk perlindungan terhadap investor publik.

Periode buyback berlangsung mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Setelah itu, delisting akan resmi berlaku pada 10 November 2026.

BEI juga mengimbau manajemen emiten untuk segera menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana buyback agar proses berjalan transparan dan tertib.

Kewajiban emiten tetap berlaku

Meski telah diputuskan delisting, BEI menegaskan bahwa kewajiban emiten tidak serta-merta berakhir.

Perusahaan tetap harus memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan tercatat hingga tanggal efektif penghapusan saham dari bursa.

"Perusahaan Tercatat yang telah diputuskan delisting tetap memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat, sampai dilakukannya efektif delisting sebagaimana ditetapkan oleh Bursa" tulis BEI.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) telah menyampaikan dokumen permohonan pencatatan saham kepada bursa efek Hong Kong (Stock Exchange of Hong Kong Limited/HKEX).

Sekretaris Perusahaan Merdeka Gold Resources Adi Adriansyah Sjoekri menyampaikan bahwa pada 20 Maret 2026, perseroan telah menyampaikan Application Proof dalam bentuk draft kepada HKEX untuk menyediakan keterangan tertentu mengenai perseroan sehubungan dengan permohonan pencatatan.

Dalam hal ini, lanjutnya, Merdeka Gold Resources terlibat dalam seluruh proses yang diperlukan, termasuk penyediaan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku untuk melantai di bursa Hong Kong.

Adi menjabarkan bahwa EMAS juga telah menyampaikan draft Application Proof atas dokumen pencatatan tersebut untuk menyediakan informasi tertentu mengenai perseroan yang tersedia untuk publik dan saat ini sedang dalam proses penelaahan oleh HKEX.

“Draf dokumen pencatatan tersebut belum bersifat final dan oleh karena itu tidak sepatutnya dijadikan dasar atau diandalkan. Para pemegang saham dan calon investor perlu memperhatikan bahwa transaksi tersebut, antara lain, tunduk pada persetujuan regulator serta kondisi pasar yang berlaku,” paparnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (25/3/2026).

Dengan demikian, dia menyampaikan bahwa para pemegang saham dan calon investor harus menyadari bahwa transaksi tersebut dapat terlaksana atau tidak terlaksana. Para pemegang saham dan calon investor disarankan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi atas efek perseroan.

Lebih lanjut, draf Application Proof atas dokumen pencatatan yang disamarkan tersebut memuat informasi tertentu yang diperbarui oleh perseroan sejak diterbitkannya prospektus tertanggal 17 September 2025 sehubungan dengan penawaran umum perdana saham (IPO) Merdeka Gold Resources untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Terkait dengan rencana dual listing di bursa Hong Kong itu, Manajemen EMAS menjabarkan tiga pertimbangan perseroan.

Pertama, permohonan pencatatan merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat platform pasar modal perseroan dan meningkatkan profil internasional perseroan.

Kedua, permohonan pencatatan akan mendiversifikasi dan memperluas basis pemegang saham Merdeka Gold Resources dengan menarik investor institusi internasional, meningkatkan likuiditas melalui akses ke pasar modal global yang lebih dalam.

Aksi korporasi itu juga diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan dan standar pelaporan melalui kepatuhan terhadap kerangka regulasi internasional, serta meningkatkan fleksibilitas pendanaan untuk pengembangan proyek di masa depan dan inisiatif pertumbuhan.

Ketiga, permohonan pencatatan akan lebih mendukung tujuan pengembangan jangka panjang Merdeka Gold Resources dengan meningkatkan aksesibilitasnya bagi investor internasional yang mencari eksposur pada sektor emas Indonesia, dengan tetap memperhatikan persyaratan regulasi yang berlaku serta kondisi pasar.

Merdeka Gold Resources menunjuk UBS Securities Hong Kong Limited dan Citic Securities (Hong Kong) Limited sebagai joint sponsor dalam aksi korporasi ini.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat pengawasan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) melalui ketentuan penempatan dana pada satu rekening khusus.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan kebijakan ini merupakan salah satu langkah penguatan tata kelola di pasar modal Indonesia.

"(Kebijakan) itu salah satu ketentuan yang memang sudah kita keluarkan barusan. Jadi, apabila ada IPO, itu dana hasil IPO harus ditaruh dalam satu rekening khusus. Sehingga, kita bisa monitorlah penggunaannya, itu salah satunya,” ujar Eddy dalam acara Road to Indonesia Investor Relantions Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Eddy melanjutkan, OJK ke depan juga akan menerbitkan sejumlah ketentuan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat industri pasar modal Indonesia secara menyeluruh.

"Ke depan, kita akan mengeluarkan beberapa ketentuan yang sifatnya penguatan. Seperti penguatan terhadap perusahaan efek, penguatan terhadap Manajer Investasi (MI) dan lain sebagainya,” ujar Eddy.

Ia mengungkapkan, berbagai langkah penguatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program kerja regulator, namun, dinamika yang terjadi di pasar modal Indonesia saat ini mendorong OJK untuk mempercepat implementasinya.

“Walaupun itu sudah kita program, tapi momentum ini akan membuat itu menjadi lebih cepat lagi,” ujar Eddy.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai penggunaan dana hasil IPO telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Merujuk Pasal 20 POJK Nomor 40 Tahun 2025, emiten diwajibkan menempatkan dana hasil penawaran umum pada rekening penampungan dana hasil penawaran umum.

Sementara itu, Pasal 21 mengatur bahwa rekening penampungan dana hasil penawaran umum wajib ditempatkan pada rekening khusus atas nama emiten di bank umum atau bank umum syariah yang diawasi OJK serta dipisahkan dari rekening operasional perusahaan.

Selain itu, emiten juga wajib menyampaikan mutasi rekening khusus tersebut kepada OJK bersamaan dengan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD).

“Emiten wajib melampirkan mutasi atas rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersamaan dengan penyampaian LRPD kepada Otoritas Jasa Keuangan,” demikian bunyi Pasal 21 ayat (2) POJK tersebut.

Apabila emiten melanggar ketentuan tersebut, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif.

Bentuk sanksi yang dapat dikenakan antara lain peringatan tertulis, denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran, hingga pencabutan izin orang perseorangan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat tujuh perusahaan yang berada dalam antrean penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia.

Dari jumlah tersebut, enam perusahaan merupakan emiten beraset skala besar, sementara satu perusahaan lainnya masuk kategori beraset skala menengah.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga saat ini terdapat tujuh perusahaan dalam pipeline pencatatan saham di BEI.

“Hingga saat ini, terdapat tujuh perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” ujar Nyoman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Adapun kriteria perusahaan beraset skala besar adalah memiliki aset di atas Rp 250 miliar. Sementara perusahaan beraset skala menengah memiliki aset antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017.

Dari tujuh perusahaan yang berada dalam antrean IPO tersebut, Nyoman merinci tiga perusahaan berasal dari sektor keuangan.

Selain itu, masing-masing satu perusahaan berasal dari sektor transportasi dan logistik, sektor barang konsumen primer, sektor energi, serta sektor kesehatan.

Sepanjang tahun ini hingga 6 Maret 2026, BEI mencatat belum ada perusahaan yang melangsungkan IPO di pasar modal Indonesia.

Dengan demikian, jumlah perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia masih sebanyak 956 perusahaan per 6 Maret 2026, atau sama seperti posisi akhir 2025.

Sementara itu, hingga 6 Maret 2026, BEI mencatat telah terjadi penerbitan sebanyak 37 emisi dari 26 penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dengan dana yang dihimpun mencapai Rp 41,41 triliun.

Pada periode yang sama, Nyoman mengungkapkan terdapat 20 emisi dari 13 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline untuk menerbitkan emisi EBUS.

Adapun untuk aksi rights issue, hingga 6 Maret 2026 tercatat tiga perusahaan telah melaksanakan aksi tersebut dengan total nilai Rp 3,75 triliun.

Dalam antrean, terdapat satu perusahaan yang berencana melaksanakan aksi rights issue, yang berasal dari sektor properti.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) terpantau sepi di lantai bursa pada awal tahun ini. Hingga akhir Februari 2026, belum ada aksi IPO yang tercatat dan likuiditas makin ketat lantaran investor asing terus melakukan aksi jual (net sell).

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyebut sepanjang tahun berjalan Februari 2026 ini belum terdapat perusahaan yang mencatatkan saham di bursa.

Dia mengatakan hingga 22 Februari 2026, terdapat delapan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Sebanyak lima di antara calon perusahaan tercatat ini merupakan perusahaan aset skala besar.

“Hingga saat ini, terdapat delapan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI, dengan tiga perusahaan aset skala menengah dan lima perusahaan aset skala besar,” ujar Nyoman, Minggu (22/2/2026).

Nyoman merinci sebanyak dua perusahaan merupakan perusahaan dari sektor basic materials, satu perusahaan consumer non-cyclicals, dan satu perusahaan energi.

Lalu dua perusahaan dari sektor finansial, satu perusahaan dari sektor industrials, dan satu perusahaan sektor transportasi dan logistik.

Adapun, sepinya aksi penghimpunan dana di pasar modal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah perusahaan di kawasan Asia Tenggara terpantau berencana menggalang dana di pasar modal luar negeri karena kondisi tidak stabil di pasar modal domestiknya. Beberapa bursa yang diincar seperti Hong Kong dan Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan Bloomberg, sejumlah perusahaan di Filipina, Indonesia, dan Thailand mengincar untuk menerbitkan saham di bursa luar negeri. Adapun, unit internasional grup makanan cepat saji Filipina Jollibee Foods Corp. serta perusahaan teknologi finansial Maya sedang mempertimbangkan pencatatan saham di Amerika Serikat.

Dari Indonesia, PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) dan salah satu unit konglomerasi MNC Group mempertimbangkan untuk menghimpun dana di pasar Hong Kong, demikian pula unit restoran dari grup perhotelan Thailand Minor International Pcl.

Langkah-langkah ini menyoroti tekanan yang meluas di pasar Filipina, Indonesia, dan Thailand yang saat ini likuiditas menipis dan imbal hasil lemah membuat penggalangan modal lebih sulit.

William Bratton, Kepala Riset Ekuitas Tunai Asia-Pasifik di BNP Paribas SA, mengatakan masalah bagi banyak pasar Asia Tenggara adalah relatif terbatasnya kumpulan modal yang tersedia untuk ekuitas publik serta tingkat kematangan ekosistem ekuitas publik.

"Tantangan ini lebih terasa bagi perusahaan yang bersifat khusus (niche) atau bertumbuh cepat, yang kerap memandang bursa luar negeri dengan ekosistem lebih berkembang memiliki risiko lebih rendah untuk memperoleh modal publik," kata Bratton, dikutip Bloomberg.

Bulan lalu, kepala keuangan Jollibee di Filipina mengatakan bahwa AS menawarkan kolam investor yang lebih dalam serta valuasi pasar yang kuat bagi perusahaan makanan dan minuman.

Adapun, Bursa Efek Filipina memproyeksikan hanya empat penawaran umum perdana saham (IPO) tahun ini, setelah gagal mencapai targetnya sendiri pada 2023, 2024, dan 2025.

Dinamika serupa juga terjadi di Thailand. Minor International mempertimbangkan untuk listing di Hong Kong untuk bisnis restorannya, tertarik pada prospek valuasi yang lebih tinggi dan basis investor yang lebih luas. Perusahaan tersebut juga tengah mengupayakan pencatatan dana investasi real estat (REIT) senilai sekitar US$1 miliar di Singapura.

Seorang pejabat senior bursa saham Thailand mengatakan tahun lalu bahwa pasar IPO negara tersebut kemungkinan tetap lesu karena reformasi pasar membutuhkan waktu untuk membendung pergeseran perusahaan ke bursa luar negeri.

Sementara itu, Indonesia menghadapi potensi penurunan status menjadi pasar frontier oleh MSCI Inc., yang telah menyampaikan kekhawatiran terkait kelayakan investasi dan terbatasnya saham beredar (free float). Regulator pun bersiap menghadapi rekor penjualan saham untuk memenuhi aturan free float yang lebih ketat.

Liza Camelia Suryanata, Kepala Riset di PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, mengatakan kebanyakan perusahaan mengincar pasar modal di luar negeri karena ingin menghindari "kelemahan" di dalam negeri sekaligus memberi sinyal kepatuhan terhadap standar internasional

"Itu mengirimkan sinyal yang jelas: ‘Kami nyaman beroperasi di bawah pengawasan yang lebih ketat dan berstandar internasional,’” katanya.

Aktivitas Investor Asing

Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan investor asing pasti melakukan monitor terhadap perkembangan reformasi pasar modal Indonesia.

“Saya yakin dengan peraturan-peraturan baru yang akan diterapkan, akan membuat market menjadi lebih likuid, lebih transparan, dan governance yang lebih bagus,” ujar Oki, Rabu (25/2/2026).

Oki juga menjelaskan investor asing sangat sensitif terhadap risiko likuiditas. Ia menekankan, berbagai agenda reformasi pasar yang tengah didorong regulator pada dasarnya bertujuan memperbaiki transparansi sekaligus meningkatkan kualitas likuiditas.

“Semua reformasi ini kan untuk membuat market jauh lebih likuid dari sekarang,” katanya.

Dia juga menuturkan saat ini investor asing menunggu adanya likuiditas untuk masuk ke dalam pasar modal Indonesia.

“Fundamentalnya bagus, growth story-nya bagus. It’s just a matter of time sebelum likuiditas itu balik ke market,” ujarnya.

Sebagai informasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 4,93% sejak awal tahun. Investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp11,9 triliun sejak awal tahun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan pasar modal Indonesia, Lo Kheng Hong menyampaikan pandangannya terkait dengan kebijakan Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tengah melakukan reformasi pasar modal.

Aksi reformasi tersebut menyusul keputusan interim freeze rebalancing saham Indonesia oleh MSCI.

OJK dan BEI saat ini tengah menyusun regulasi dalam meningkatkan kepemilikan saham yang beredar di publik atau free float sebesar 15%. Langkah kedua regulator tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan membuka data pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) hingga 1%.

Ketika disinggung terkait apakah aksi tersebut mampu menjamin kejujuran para emiten ke depannya, Lo Kheng Hong yang sering dijuluki Warren Buffett Indonesia mengatakan sebagai pemegang saham kerap sakit hati apabila menjumpai direksi dan komisaris emiten yang tidak terbuka, tidak jujur dan tidak berintegritas.

“Jadi lebih baik kalau saya tahu yang bersangkutan bukan orang yang baik dan jujur lebih baik saya tidak membeli [sahamnya]. Jangan berharap bisa mendapat keuntungan dari orang yang tidak baik,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Di sisi regulasi, BEI saat ini juga melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam rencana itu, salah satunya BEI akan mengerek ketentuan free float menjadi minimum 15%.

Proses penyesuaian aturan tersebut masih dalam tahap pengumpulan masukan dari para pemangku kepentingan hingga tenggat waktu 19 Februari 2026. Aturan itu direncanakan efektif berlaku pada Maret 2026 dengan penerapan secara bertahap.

Selain itu, BEI juga akan mempublikasikan data kepemilikan saham di atas 1% untuk memperkuat transparansi di pasar modal domestik.

Pelaksana tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menilai kebijakan tersebut bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur pemegang saham perusahaan tercatat sekaligus meningkatkan fairness dalam perdagangan.

”Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merinci ulang klasifikasi investor dalam sistem Single Investor Identification (SID). Semula, SID hanya mengenal sembilan jenis investor. Ke depan, KSEI akan menambah 28 klasifikasi investor dalam subkategori pada jenis investor Corporate dan Others.

Tak hanya itu, BEI juga akan mewajibkan pelatihan untuk meningkatkan aspek good corporate governance bagi jajaran direksi, komisaris, hingga komite audit perusahaan tercatat. Untuk calon emiten, BEI akan memperketat persyaratan keuangan, operasional, dan tata kelola guna menyelaraskan kualitas perusahaan yang melantai di bursa.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organization (SRO) berpacu dengan waktu untuk membenahi pasar modal Tanah Air menyusul keputusan penyedia indeks global, MSCI, yang membekukan rebalancing terhadap saham Indonesia.

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan sejumlah langkah perbaikan tengah dilakukan, sekaligus memastikan kesiapan perusahaan tercatat dalam proses transformasi pasar.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan, setidaknya terdapat empat upaya yang saat ini dijalankan regulator untuk memperkuat kredibilitas ekosistem pasar modal domestik. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing pasar serta menjaga kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan regulator adalah penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam rencana itu, salah satunya BEI akan mengerek ketentuan free float menjadi minimum 15%.

Saat ini, proses penyesuaian aturan tengah dalam tahap pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan hingga tenggat waktu 19 Februari 2026. Aturan tersebut direncanakan efektif berlaku pada Maret 2026. Hanya saja, penerapan aturan ini akan dilakukan secara bertahap.

”Kami memahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan,” kata Jeffrey dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menerangkan, upaya menaikkan batas minimum free float dilakukan guna memperdalam pasar dan sejalan dengan 8 rencana strategis percepatan reformasi pasar modal oleh OJK.

Selain itu, BEI juga bakal mempublikasikan data kepemilikan saham di atas 1% dengan harapan mampu memperkuat transparansi di pasar modal Tanah Air. Jeffrey menilai, aturan ini dilakukan dalam harapan mampu memberikan gambaran yang lebih terang mengenai struktur pemegang saham di suatu perusahaan tercatat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan fairness dalam perdagangan pasar bebas.

”Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” katanya.

Di satu sisi, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) turut merinci klasifikasi investor pada sistem Single Investor Identification (SID). Semula, SID hanya mengenal 9 jenis investor dan kini KSEI akan melakukan penambahan 28 klasifikasi investor dalam subkategori pada jenis investor Corporate dan Others.

Hal ini sejalan dengan concern MSCI mengenai kepemilikan saham terkonsentrasi pada saham-saham Tanah Air.

Sementara itu, BEI juga bakal mewajibkan pelatihan guna meningkatkan aspek good corporate governance bagi jajaran direksi, komisaris, hingga komite audit perusahaan tercatat. Terhadap calon emiten, BEI juga bakal melakukan peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance guna menyelaraskan kualitas calon emiten.

Dalam penerapan rencana tersebut, Jeffrey mengklaim bahwa pihaknya bakal memastikan seluruh inisiatif akan disusun melalui proses yang partisipatif. Selain itu, BEI juga bakal memastikan kesiapan perusahaan tercatat dalam proses transformasi ini.

”Seluruh inisiatif ini disusun melalui proses yang partisipatif. Untuk mendukung implementasi, BEI menyediakan layanan hot desk sebagai pusat konsultasi agar setiap kebutuhan klarifikasi dapat direspons secara cepat dan tepat,” kata Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sampai 30 Desember 2025 telah dilakukan suspensi efek atas 70 emiten yang telah mencapai jangka waktu 6 bulan atau lebih. Sesuai regulasi yang berlaku saat ini, 70 emiten tersebut berisiko dihapus dari pencatatan bursa efek, alias delisting saham.

Adapun, sepanjang 2025 BEI telah melakukan delistingatas 8 saham dari lantai bursa. Itu artinya, apabila tak ada perbaikan terhadap 70 emiten yang dibekukan bursa, jumlah saham delisting pada tahun ini angkanya akan jauh lebih besar. Kondisi ini mencerminkan kualitas perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa.

Menanggapi hal tersebut, Pjs Direktur Utama BEI Jeffery Hendrik menilai penyesuaian ketentuan free float bagi emiten yang melakukan IPO bisa menjadi solusi komperhensif, tak sebatas pada pendalaman pasar.

"Free float apakah ini bisa menjawab? Tentu apa yang ingin kita tuju dari ketentuan free float ini adalah bagaimana supaya pasar kita menjadi lebih dalam. Dengan pendalaman baik dari sisi supply, dari sisi demand, juga dari kesiapan infrastrukturnya. Ini adalah satu solusi yang komprehensif, tidak parsial," ujar Jeffery dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam regulasi terbaru, BEI menyesuaikan kewajiban free float bagi emiten yang melakukan IPO berdasarkan kapitalisasi sahamnya. Rinciannya, untuk calon emiten dengan kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas minimal free float ditetapkan sebesar 15%, kapitalisasi Rp5 triliun sampai Rp50 triliun wajib free float 20%, dan untuk kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun harus memenuhi free float minimal 25%.

Ketentuan tersebut tertuang dalam rancangan revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Proses revisi regulasi ini sedang dalam tahap rule making rule hingga 19 Februari 2026, dan ditargetkan bisa ditetapkan Maret 2026.

Di regulasi yang lama, besaran ketentuan free float bagi calon emiten IPO secara berjenjang diatur lebih kecil dan basis perhitungannya ada pada nilai ekuitas. Rinciannya, perusahaan dengan ekuitas di bawah Rp500 miliar minimum free float 20%, perusahaan ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun minimum free float 15%, serta perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun minimum free float 10%.

Sementara itu, ketentuan delisting saham diatur di dalam Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Regulasi itu mengatur bahwan delisting saham bisa terjadi karena permohonan perusahaan tercatat, perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan keputusan BEI.

Diperinci pula, keputusan BEI untuk melakukan delisting pada suatu saham bisa disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, perusahaan tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahan baik secara finansial atau hukum, dan perusahaan tidak bisa menunjukkan pemulihan yang memadai.

Kedua, perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Ketiga, saham perusahaan tercatat telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler dan pasar tunai dan/atau di seluruh pasar paling kurang selama 24 bulan terakhir.

Mengacu pada poin ketiga itu, sebanyak 70 saham emiten yang telah disuspensi BEI selama 6 bulan per akhir 2025 tadi, berisiko delisting apabila tak ada perbaikan sampai 24 bulan.

Ditanya ihwal adanya potensi persoalan struktural dalam proses IPO yang kurang optimal membuat perusahaan yang sebenarnya belum siap bisa masuk bursa, Jeffery mengatakan bahwa dalam perjalanan bisnisnya perusahaan memang mengalami banyak perubahan, dan sebanyak 70 emiten yang disuspensi BEI bukan merupakan perusahaan-perusahaan yang baru IPO.

"Delisting ini juga adalah sesuatu yang lumrah dan banyak terjadi di bursa-bursa lain di seluruh dunia," tandasnya.

Jeffery menegaskan, walaupun delisting sudah menjadi hal lazim di bursa, BEI tetap berharap sarana IPO bisa menjadi momentum sebuah perusahaan semakin berkembang bisnisnya usai menjadi perusahaan terbuka.

"Tetapi karena banyak hal, misalnya karena model bisnisnya, kemampuan beradaptasi, tingkat persaingan dan lain-lain, itu membuat beberapa perusahaan menjadi tidak eligible lagi," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia bakal mengubah persyaratan pencatatan awal bagi perusahaan yang menggelar initial public offering (IPO) dan berencana untuk tercatat di Papan Utama BEI.

Sejalan dengan percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang dipantik oleh keputusan MSCI, BEI menyusun perubahan regulasi IPO dan free float.

Perubahan itu tertuang dalam rancangan perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dipublikasikan Kamis (5/2/2026).

Persyaratan pencatatan awal di BEI tertuang dalam Bab III beleid tersebut. Dalam bab tersebut, BEI menambahkan dua ketentuan yang mengikat calon emiten yang akan mencatatkan saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan BEI.

Pertama, calon emiten diwajibkan memiliki minimal 1 orang anggota direksi atau pejabat 1 tingkat di bawah direksi yang bertanggung jawab di bidang akuntansi dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi di Indonesia atau organisasi internasional.

Kedua, direksi, dewan komisaris dan komite audit calon emiten diwajibkan untuk memiliki pengetahuan atas kegiatan usaha perusahaan tercatat, dan mengikuti pendidikan berkelanjutan terkait dengan tata kelola perusahaan.

Bagi calon emiten yang akan mencatatkan saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan tetapi mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan, BEI mewajibkan perusahaan tersebut untuk memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan paling lambat pada akhir tahun buku ke-2 sejak tercatat.

Khusus untuk pencatatan calon emiten di Papan Utama, BEI merancang sejumlah perubahan aturan main.

Calon perusahaan tercatat atau anak perusahaan dari calon emiten diwajibkan telah melakukan kegiatan operasi secara komersial dalam usaha utama (core business) yang sama paling singkat selama 36 bulan berturut-turut.

Apabila calon emiten merupakan hasil restrukturisasi, jangka waktu menjalankan core business minimal 36 bulan juga memperhitungkan masa operasional usaha utama yang sama pada entitas lain dengan pengendali yang sama.

Persyaratan Kondisi Keuangan dan Market Cap

Berikutnya, BEI mewajibkan calon emiten Papan Utama memenuhi kondisi keuangan tertentu. Calon emiten Papan Utama diwajibkan telah membukukan saldo laba positif pada laporan keuangan terakhir.

Calon emiten Papan Utama diwajibkan memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini:

Pertama, memiliki nilai kapitalisasi saham pada saat sebelum tanggal pencatatan paling sedikit Rp100 triliun dan nilai ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar permohonan pencatatan paling sedikit Rp10 triliun.

Kedua, aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, rata-rata laba sebelum pajak pada 3 tahun buku terakhir dan laporan keuangan auditan interim terakhir paling sedikit Rp100 miliar, dan nilai kapitalisasi saham sebelum listing paling sedikit Rp1 triliun.

Ketiga, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, pendapatan usaha 1 tahun terakhir Rp800 miliar, dan nilai kapitalisasi saham sebelum pencatatan Rp8 triliun.

Keempat, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, total aset 1 tahun terakhir minimal Rp2 triliun, dan nilai kapitalisasi saham sebelum listing Rp4 triliun.

Kelima, memiliki aset berwujud bersih paling sedikit Rp250 miliar dalam 2 tahun terakhir, arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 tahun buku terakhir minimal Rp100 miliar, dan nilai kapitalisasi pasar minimal Rp4 triliun sebelum listing.

Ketentuan Free Float Calon Emiten di Papan Utama

Untuk pencatatan di Papan Utama, BEI mempertahankan ketentuan free float yang wajib dipenuhi calon emiten paling sedikit 300 juta saham. Lebih terperinci, BEI menetapkan free float minimal 25% dari jumlah saham bagi calon emiten dengan kapitalisasi pasar (market cap) kurang dari Rp5 triliun.

Untuk calon emiten dengan market cap Rp5 triliun-Rp50 triliun, free float minimal 20% dari jumlah saham yang dicatatkan di BEI. Adapun, free float minimal 15% wajib dipenuhi oleh calon emiten Papan Utama dengan market cap Rp50 triliun ke atas.

BEI juga memperinci ketentuan jumlah pemegang saham yang wajib dipenuhi calon emiten Papan Utama. Jumlah minimal pemegang saham dinaikkan dari 1.000 pemilik single investor identification (SID) menjadi 10.000 pemilik SID setelah IPO.

"Bagi calon emiten yang berasal dari perusahaan publik, jumlah pemegang saham adalah 1.000 pemilik SID pada 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan."

Klausul tambahan terkait dengan free float juga tercantum dalam rancangan beleid tersebut. Salah satunya, BEI mengecualikan perhitungan saham yang dimiliki oleh pemegang saham calon emiten sebelum IPO.

"Penambahan klausul untuk mendukung peningkatan likuiditas pasar," tulis BEI dalam keterangan matriks draf peraturan tersebut.

BEI juga mewajibkan calon emiten Papan Utama untuk mempertahankan jumlah minimum saham free float itu sampai dengan 1 tahun setelah resmi melantai di Bursa.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia bakal mengubah prosedur pencatatan awal bagi perusahaan-perusahaan yang menggelar initial public offering (IPO).

Sejalan dengan percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia yang dipantik oleh keputusan MSCI, BEI menyusun perubahan regulasi IPO dan free float.

Perubahan itu tertuang dalam rancangan perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dipublikasikan Kamis (5/2/2026).

Prosedur pencatatan awal di BEI tertuang dalam Bab IV beleid tersebut. Merujuk draf tersebut, BEI mengubah aturan biaya pendaftaran calon perusahaan tercatat dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta.

Selain itu, BEI juga menambahkan sejumlah dokumen yang wajib disampaikan oleh calon emiten. Salah satunya, laporan riset ekuitas (equity research report) yang disusun oleh penjamin pelaksana efek (underwriter) IPO calon emiten. Laporan riset ekuitas itu harus disampaikan kepada BEI pada saat permohonan pencatatan, akhir bulan keenam setelah listing, dan akhir bulan ke-12 sejak tercatat di BEI.

Selain itu, BEI juga mengatur bahwa calon emiten wajib menyerahkan dokumen kontrak penyusunan laporan riset ekuitas antara penjamin pelaksana efek dan calon perusahaan tercatat dan perubahannya. Calon emiten juga diwajibkan untuk menyerahkan dokumen informasi ringkas permohonan pencatatan efek.

Tambahan dokumen lain yang wajib diserahkan, yaitu management letter dari Kantor Akuntan Publik (KAP), comfort letter dari KAP, dan dokumen waiver dan pemenuhan negative covenant dari kreditur dalam rangka IPO atau dokumen sejenisnya.

BEI mengatur bahwa calon emiten yang melakukan penawaran awal (bookbuilding) harus menyampaikan informasi terkait harga final saham kepada BEI daan OJK sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif dan setelah melakukan penawaran awal.

Calon emiten juga wajib menyerahkan salinan bukti sertifikasi kompetensi direksi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi profesi di Indonesia atau organisasi internasional. Ditambah lagi, calon emiten wajib melampirkan salinan bukti pendidikan berkelanjutan terkait dengan tata kelola perusahaan oleh direksi, dewan komisaris, dan komite audit.

Bisnis.com, JAKARTA — Singapore Exchange Ltd. (SGX) berupaya menarik lebih banyak perusahaan asal China dan Asia Tenggara untuk mencatatkan saham di Singapura guna mendongkrak momentum penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Melansir Bloomberg pada Kamis (5/2/2026) Kepala Global Sales and Origination SGX, Pol de Win, mengatakan bahwa pihaknya optimistis mekanisme pencatatan ganda (dual listing) terbaru dengan Nasdaq Inc. yang dijadwalkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini akan menarik lebih banyak perusahaan berpertumbuhan tinggi.

Meski demikian, saham SGX tercatat melemah pada Kamis (5/2/2026) setelah pendapatan paruh pertama tahun fiskal perseroan meleset dari proyeksi analis.

“Pipeline kami kini lebih besar dibandingkan enam bulan lalu. Kami melihat kesepakatan baru dan transaksi baru masuk ke pipeline dengan laju yang lebih cepat.” ujar de Win, yang sebelumnya bekerja di Goldman Sachs Group Inc. sebelum bergabung dengan SGX pada 2021.

Sebagai sinyal kebangkitan pasar, total dana yang dihimpun dari pencatatan saham melonjak ke level tertinggi dalam enam tahun terakhir sebesar US$1,9 miliar pada tahun lalu.

Dalam perkembangan positif lainnya, penyedia data kekayaan intelektual Patsnap dikabarkan tengah mempertimbangkan pencatatan ganda di Hong Kong dan Singapura, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut. Selain itu, unit real estate investment trust (REIT) milik Boustead Singapore Ltd. juga disebut-sebut berencana melantai di bursa Singapura paling cepat pada Maret mendatang.

Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk menghidupkan kembali pasar modal Singapura setelah jumlah perusahaan yang keluar dari bursa (delisting) lebih banyak dibandingkan perusahaan baru yang tercatat hampir setiap tahun selama lebih dari satu dekade.

Pemerintah Singapura pun turut mengambil langkah tambahan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, termasuk rencana mengalokasikan dana sebesar S$5 miliar atau sekitar US$3,9 miliar untuk membeli saham lokal guna memperkuat pemulihan pasar ekuitas.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis pada Kamis (5/2/2026) pagi, laba bersih SGX naik tipis 0,8% secara tahunan menjadi S$342,7 juta untuk periode enam bulan hingga 31 Desember 2026.

Nilai transaksi harian rata-rata sekuritas juga meningkat 20% secara tahunan menjadi S$1,51 miliar. Meski demikian, saham SGX sempat turun hingga 1,7% setelah pengumuman kinerja tersebut.

Tertinggal dari Pesaing

SGX masih tertinggal dibandingkan bursa regional lain seperti Hong Kong dan India di tengah persaingan memperebutkan lonjakan pencatatan saham di Asia sepanjang setahun terakhir.

Perusahaan-perusahaan China, khususnya dari sektor teknologi, cenderung memilih Hong Kong, dengan nilai IPO di kota tersebut mencapai sekitar US$5 miliar hanya dalam satu bulan terakhir. Bursa Tokyo juga gencar menarik startup dari berbagai negara Asia.

Menurut de Win, SGX saat ini tengah membangun pipeline IPO yang solid, baik dari sektor tradisional seperti properti maupun sektor teknologi.

Dia menambahkan, skema pencatatan ganda dengan Nasdaq berpotensi menarik perusahaan yang sebelumnya tidak mempertimbangkan Singapura sebagai lokasi pencatatan saham.

“Jika melihat pasokan perusahaan yang masuk saat ini, banyak di antaranya berasal dari sektor berpertumbuhan tinggi dan ekonomi baru,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) mengkonfirmasi bahwa perseroan sedang menjajaki peluang dual listing di Bursa Hong Kong.

Sekretaris Perusahaan Merdeka Gold Resources Adi Adriansyah Sjoekri menyampaikan perseroan masih dalam tahap awal untuk menjajaki kemungkinan pencatatan saham di Bursa Hong Kong.

“Oleh karena itu, perseroan belum memiliki rencana yang detil dan definitif terkait hal rencana pencatatan saham di Bursa Hong Kong,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Kamis (29/1/2026).

EMAS juga menegaskan pihaknya belum memiliki penjelasan lebih lanjut tentang tujuan utama, perkiraan waktu, dan dampak terhadap kinerja dan strategi jangka panjang perseroan atas rencana dual listing di Bursa Hong Kong.

Perseroan menambahkan pihaknya tidak memiliki informasi atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta harga saham perseroan.

Rencana pencatatan saham di Bursa Hong Kong itu dirancang EMAS setelah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 September 2025. PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) listing perdana di BEI dengan melepas 1,61 miliar saham atau persisnya 1.618.023.300 lembar saham.

Dalam initial public offering (IPO), fixed allotment atau penjatahan pasti saham Merdeka Gold Resources mengalami total kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,62 kali. Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) itu mematok harga IPO Rp2.880 per saham sehingga perseroan meraup dana segar Rp4,65 triliun.

Setelah IPO, EMAS optimistis mulai dapat memproduksi emas pada kuartal I/2026. Sejauh ini, anak usaha MDKA itu telah berinvestasi US$208,7 juta untuk tambang emas Pani. Estimasi cadangan bijih terbaru per 6 Oktober 2025 ialah 190,3 juta ton bijih yang mengandung 4,8 juta ons emas dan 4,9 juta ons perak.