Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengikuti langkah MSCI untuk mendepak saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks utama seperti LQ45, IDX30, dan IDX80 mulai 4 Mei 2026. Lalu, saham-saham seperti apa yang bisa menggantikan saham-saham HSC tersebut?

President & CEO at Pinnacle Investment Guntur Putra menjelaskan saat ini, nama yang memiliki potensi terdepak akibat HSC adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dari indeks-indeks utama tersebut.

“Selain itu, saham dengan free float rendah dan likuiditas terbatas juga berisiko, meskipun tidak semuanya berada di indeks utama,” ujar Guntur, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menjelaskan untuk pengganti saham-saham tersebut, kandidat umumnya berasal dari saham dengan likuiditas kuat dan free float lebih besar, khususnya dari kelompok mid-large caps yang secara fundamental solid, tetapi sebelumnya kalah dari sisi kapitalisasi atau frekuensi transaksi.

“Jadi rotasinya cenderung ke saham yang lebih investable secara struktur, bukan sekadar kapitalisasi besar,” kata dia.

Guntur juga menilai sinkronisasi kebijakan antara Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan MSCI merupakan langkah positif.

Dalam jangka pendek, lanjutnya, kebijakan ini bisa memicu volatilitas. Akan tetapi, dalam jangka menengah-panjang berpotensi memperbaiki persepsi investor global seiring peningkatan transparansi dan standar free float.

Sebagaimana diketahui, BEI melakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi. Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan BEI setelah sebelumnya menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal memberikan notasi khusus kepada emiten-emiten yang belum mampu memenuhi ketentuan anyar free float minimum 15%.

Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, menerangkan bahwa penerapan notasi khusus terhadap emiten dengan free float kurang dari 15%, ditujukan membantu investor memilih saham.

”Juga akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki, di BEI, Jumat (20/2/2026).

Kebijakan ini, tidak akan diterapkan melalui pembuatan papan khusus, melainkan hanya memberikan penanda terhadap saham-saham terkait. Fungsinya, membantu investor memilih saham yang telah maupun belum memenuhi ketentuan baru free float tersebut.

Hanya saja, Kiki tidak menerangkan kapan penerapan notasi khusus akan dijalankan. Namun, upaya mengerek free float menjadi 15% tengah dalam tahap diskusi internal BEI dan akan diajukan kepada OJK setelahnya.

”Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan. Jadi mereka lebih memiliki informasi saham-saham mana yang sudah free float-nya 15% lebih atau belum,” katanya.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan kenaikan batas minimal free float 15% akan dilakukan secara bertahap.

Hasan menjelaskan tahapan untuk meningkatkan free float menjadi 15% ini akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Dia menuturkan, di tahun pertama, akan ada kelompok emiten yang ditargetkan meningkatkan free float menjadi 10%.

Nantinya, secara bertahap free float tersebut akan terus ditingkatkan sampai 15%. Target penyampaian atau penerbitan dari aturan free float ini adalah Maret 2026, bahkan bisa lebih cepat.

“Mudah-mudahan bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat,” tutur Hasan beberapa waktu lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan pasar modal Indonesia, Lo Kheng Hong menyampaikan pandangannya terkait dengan kebijakan Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tengah melakukan reformasi pasar modal.

Aksi reformasi tersebut menyusul keputusan interim freeze rebalancing saham Indonesia oleh MSCI.

OJK dan BEI saat ini tengah menyusun regulasi dalam meningkatkan kepemilikan saham yang beredar di publik atau free float sebesar 15%. Langkah kedua regulator tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan membuka data pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) hingga 1%.

Ketika disinggung terkait apakah aksi tersebut mampu menjamin kejujuran para emiten ke depannya, Lo Kheng Hong yang sering dijuluki Warren Buffett Indonesia mengatakan sebagai pemegang saham kerap sakit hati apabila menjumpai direksi dan komisaris emiten yang tidak terbuka, tidak jujur dan tidak berintegritas.

“Jadi lebih baik kalau saya tahu yang bersangkutan bukan orang yang baik dan jujur lebih baik saya tidak membeli [sahamnya]. Jangan berharap bisa mendapat keuntungan dari orang yang tidak baik,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Di sisi regulasi, BEI saat ini juga melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam rencana itu, salah satunya BEI akan mengerek ketentuan free float menjadi minimum 15%.

Proses penyesuaian aturan tersebut masih dalam tahap pengumpulan masukan dari para pemangku kepentingan hingga tenggat waktu 19 Februari 2026. Aturan itu direncanakan efektif berlaku pada Maret 2026 dengan penerapan secara bertahap.

Selain itu, BEI juga akan mempublikasikan data kepemilikan saham di atas 1% untuk memperkuat transparansi di pasar modal domestik.

Pelaksana tugas Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menilai kebijakan tersebut bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur pemegang saham perusahaan tercatat sekaligus meningkatkan fairness dalam perdagangan.

”Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merinci ulang klasifikasi investor dalam sistem Single Investor Identification (SID). Semula, SID hanya mengenal sembilan jenis investor. Ke depan, KSEI akan menambah 28 klasifikasi investor dalam subkategori pada jenis investor Corporate dan Others.

Tak hanya itu, BEI juga akan mewajibkan pelatihan untuk meningkatkan aspek good corporate governance bagi jajaran direksi, komisaris, hingga komite audit perusahaan tercatat. Untuk calon emiten, BEI akan memperketat persyaratan keuangan, operasional, dan tata kelola guna menyelaraskan kualitas perusahaan yang melantai di bursa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan papan pemantauan khusus dengan mekanisme Full Call Auction (FCA) sempat menjadi perbincangan dan mendapatkan kritik pedas dari investor sejak diterapkan dua tahun lalu. Perubahan progresif terhadap papan FCA ini direncanakan BEI pada kuartal II/2026 ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan PPK FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.