#30 tag 24jam
KKP catat PNBP penataan ruang laut Rp775,6 miliar hingga Desember 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) ... [327] url asal
#kkp #pnbp #penataan-ruang-laut #tata-ruang-laut #kartika-listriana
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) mencapai Rp775,60 miliar hingga 22 Desember 2025.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan capaian tersebut melampaui target PNBP 2025 sekitar Rp500 miliar dan menunjukkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut.
“PNBP dari KKPRL hingga 22 Desember 2025 mencapai Rp775,60 miliar atau 155,12 persen dari target,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.
Selain PNBP, KKP juga mencatat kinerja penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat mencapai 122,23 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kewenangan pemerintah daerah terealisasi 100 persen sepanjang 2025.
Kartika menjelaskan penataan ruang laut menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan ekonomi biru karena memberikan kepastian usaha sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.
Sepanjang 2025, lanjut dia, KKP telah menerbitkan 773 persetujuan KKPRL dari target 600 persetujuan atau mencapai 128,83 persen. Selain itu, KKP juga melakukan 138 kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut dari target 60 kegiatan atau mencapai 230 persen.
“Pengendalian ini penting agar pemanfaatan ruang laut sesuai peruntukan, tidak menimbulkan konflik, dan tetap menjaga fungsi ekologis,” ujar dia.
Lebih lanjut, KKP mencatat indeks kepatuhan pengendalian pemanfaatan ruang laut mencapai 8,03 atau 114,71 persen dari target, sementara nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut terealisasi 100 persen.
Ia menambahkan capaian tersebut didukung oleh integrasi rencana tata ruang laut dengan rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi.
Berdasarkan paparan Kementerian, hingga akhir 2025, sebanyak 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah RTRW yang terintegrasi dengan ruang laut, 11 provinsi masih dalam proses integrasi, dan satu provinsi tidak memiliki wilayah laut.
Kartika kemudian menyebut KKP akan lebih lanjut memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut serta mendorong pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
KKP selaraskan tata ruang pertahanan dalam tata ruang laut nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menyelaraskan tata ruang pertahanan dalam tata ruang laut nasional untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan ... [245] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menyelaraskan tata ruang pertahanan dalam tata ruang laut nasional untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menyebutkan Indonesia telah memiliki perencanaan wilayah pertahanan, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.
Kartika dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan beberapa lokasi wilayah pertahanan berada pada wilayah Yurisdiksi Indonesia atau berada pada daerah perbatasan Indonesia.
“Dalam revisi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, telah diusulkan pengaturan terkait penataan dan penguatan wilayah pertahanan dan keamanan serta wilayah strategis nasional berupa seagate yang dikenal sebagai Gerbang Maritim Nusantara,” kata Kartika.
Tertuangnya pengaturan tersebut sebagai Program Prioritas Nasional menurut Kartika akan semakin memperkuat sektor pertahanan dan keamanan pada wilayah yang bernilai strategis secara nasional sekaligus meningkatkan sinergitas antar-Kementerian/Lembaga.
Dia menjelaskan Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan wilayah yang pemanfaatan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
“Laut adalah ruang strategis pertahanan sekaligus sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan,“ jelas Kartika.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemanfaatan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
Dia menekankan menjaga kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama sebab di dalamnya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)