Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menghadirkan 11 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sejumlah aset daerah untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon Ujianto di Cirebon, Rabu, mengatakan penyediaan fasilitas tersebut merupakan hasil kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.

“Total ada 11 titik yang disiapkan di aset milik pemerintah daerah dan proses pemasangannya saat ini sudah mulai berjalan,” katanya.

Ia menjelaskan pemasangan dilakukan di sejumlah lokasi strategis, di antaranya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang terintegrasi dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), Sekretariat DPRD, serta kawasan Balaikota Cirebon.

Menurut dia, kerja sama itu difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai pengelola aset milik pemerintah daerah.

Dalam skema tersebut, kata dia, pihak ketiga memanfaatkan aset daerah melalui mekanisme sewa untuk menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik di area perkantoran dan pusat layanan publik.

Ia menyampaikan secara fisik, perangkat SPKLU di sejumlah titik telah terpasang, termasuk unit pengisian, kabel, serta marka parkir khusus berwarna biru.

Ujianto menuturkan pengelolaan operasional fasilitas tersebut, nantinya dilakukan oleh BPKPD bersama pihak ketiga sesuai perjanjian kerja sama.

Sementara itu, Plt Kepala DPMPTSP Kota Cirebon Iing Daiman menyambut baik kehadiran fasilitas tersebut di lingkungan kantornya.

Ia menilai langkah ini menjadi wujud konkret pemerintah daerah, dalam mendukung penggunaan kendaraan listrik yang kian berkembang di masyarakat.

Iing menilai lokasi DPMPTSP yang terintegrasi dengan MPP Kota Cirebon, sangat strategis karena memudahkan masyarakat mengakses layanan sekaligus mengisi daya kendaraan.

Meski demikian, ia menambahkan saat ini SPKLU tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena masih menunggu penyelesaian instalasi kelistrikan pendukung sebelum dioperasikan.

“Pengunjung MPP nantinya bisa sekaligus mengisi daya kendaraan listriknya saat mengakses layanan,” ujarnya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kami ingin memberikan ruang yang jelas dan legal bagi warga Kota Cirebon yang memiliki keahlian memasak untuk berjualan

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menghadirkan Festival Ramadhan 1447 Hijriah/2026 di pusat kota tersebut atau di sepanjang Jalan Siliwangi untuk memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon, Kamis, mengatakan sebanyak 498 lapak UMKM berukuran 2x2 meter telah disiapkan di sepanjang jalur sekitar 1,7 kilometer, mulai dari kawasan Pasar Pagi (PGC) hingga mendekati persimpangan Krucuk.

Menurut dia, festival tersebut menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menyediakan ruang usaha yang legal dan tertata bagi pedagang takjil maupun pelaku usaha kuliner dan fesyen.

“Melalui festival ini, kami ingin memberikan ruang yang jelas dan legal bagi warga Kota Cirebon yang memiliki keahlian memasak untuk berjualan,” katanya.

Ia menyampaikan pada Ramadhan tahun-tahun sebelumnya masih terjadi dinamika di lapangan, khususnya terkait penertiban pedagang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena belum tersedianya lokasi resmi yang difasilitasi pemerintah.

Edo menilai melalui festival tersebut aktivitas jual beli selama Ramadhan dapat lebih tertib, terorganisir, serta memberikan kepastian usaha bagi para pelaku UMKM.

Keberadaan ratusan pedagang, kata dia, akan mendorong perputaran ekonomi daerah dan memberikan dampak lanjutan bagi sektor lain, termasuk pasar tradisional serta usaha pendukung.

“Saya yakin kuliner kita enak dan beragam. Ini sekaligus menjadi ajang untuk mengasah kemampuan mereka,” ujarnya.

Selain itu, ia optimistis festival tersebut dapat memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan selama Ramadhan dan memenuhi kebutuhan keluarga.

“Selain di Jalan Siliwangi, aktivitas ekonomi selama Ramadhan juga tetap berlangsung di sejumlah titik keramaian lain seperti Stadion Bima dan kawasan pelabuhan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan Festival Ramadhan dapat menjadi agenda rutin sekaligus ikon baru Kota Cirebon yang mampu menarik minat masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala setiap pekan guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, karena festival kali ini merupakan penyelenggaraan perdana.

“Festival ini berlangsung mulai pukul 15.00 WIB hingga 04.00 WIB, dengan penyediaan fasilitas umum seperti penerangan, kebersihan, keamanan, serta sejumlah titik parkir,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menegaskan fokus utamanya saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat dan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon tetap terlindungi melalui mekanisme penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemkot meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan seluruh simpanan nasabah akan ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjaminan simpanan dilakukan oleh LPS sepanjang memenuhi syarat penjaminan.

“Fokus Pemkot Cirebon saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat, nasabah, terlindungi melalui mekanisme LPS. Jadi, masyarakat tidak usah khawatir,” ujar Edo, Rabu (11/2/2026).

Diberitakan sebelumnya, pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dilakukan OJK pada 9 Februari 2026 setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank milik Pemerintah Kota Cirebon tersebut. Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan prospek kelangsungan usaha bank, serta merujuk pada ketentuan pengawasan dan resolusi perbankan yang berlaku.

Sebelumnya, Perumda BPR Bank Cirebon telah berada dalam status pengawasan intensif sejak ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 2 Agustus 2024.

Status tersebut diberikan OJK akibat ditemukannya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian, lemahnya manajemen risiko, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan bank.

Upaya penyehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon selaku Kuasa Pemilik Modal. Namun, pada 1 Agustus 2025, status pengawasan kembali ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR). Dalam fase ini, Pemkot Cirebon berkoordinasi dengan LPS dan mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengelola Sementara sebagai bagian dari upaya penyelamatan.

Edo mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon juga secara aktif mendorong LPS untuk mempertimbangkan skema penyelamatan, termasuk opsi penempatan modal sementara oleh LPS yang dikombinasikan dengan penyertaan modal daerah.

Meski demikian, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS tertanggal 3 Februari 2026, LPS memutuskan tidak menyelamatkan Perumda BPR Bank Cirebon dan merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada OJK.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, OJK secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dan menyerahkan proses selanjutnya kepada LPS untuk melakukan likuidasi. Pemerintah Kota Cirebon menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan regulator dan bersikap kooperatif dalam seluruh tahapan likuidasi.

"Kami akan terus mengawal proses likuidasi agar berjalan transparan, tertib, dan tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Komunikasi intensif dengan OJK dan LPS terus dilakukan guna memastikan setiap tahapan berjalan akuntabel," kata Edo.

Menurutnya, peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Cirebon terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor keuangan.

"Setelah ini, kami akan memperketat pengawasan, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan," tutup Edo.

Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Wali Kota Cirebon Effendi Edo memastikan hak nasabah Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, tetap terlindungi menyusul pencabutan izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penetapan bank tersebut dalam status likuidasi.

Edo, dalam keterangannya di Cirebon, Rabu, mengatakan pemerintah daerah selaku kuasa pemilik modal (KPM) berkomitmen mengikuti seluruh proses pembinaan, pengawasan, hingga penanganan lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan pemerintah daerah mengawal proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga tuntas, untuk menjamin pemenuhan hak nasabah serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Cirebon tetap kondusif.

"Fokus kami saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat dan nasabah terlindungi melalui mekanisme LPS, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," katanya.

Ia menuturkan Perumda BPR Bank Cirebon sebelumnya telah ditetapkan OJK sebagai bank dalam penyehatan (BDP) sejak 2 Agustus 2024, akibat permasalahan tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Permasalahan tersebut, kata dia, mencakup praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan.

"Hal ini berdampak signifikan pada kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," katanya.

Ia menyampaikan status pengawasan kemudian ditingkatkan menjadi BPR dalam resolusi (BDR) pada 1 Agustus 2025, dengan Pemerintah Kota Cirebon tetap melakukan berbagai upaya penyelamatan.

"Upaya itu dilakukan melalui koordinasi dengan LPS serta memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas tim pengelola sementara, selama masa resolusi berjalan," katanya.

Pihaknya pun sempat mengusulkan skema penyelamatan melalui penempatan modal sementara oleh LPS dan penyertaan modal pemerintah daerah, namun skema tersebut tidak disetujui.

"Setelahnya, OJK pada 9 Februari 2026 resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon atas permintaan LPS," katanya.

Terkait hal tersebut, Edo menyatakan menghormati keputusan OJK dan bersikap kooperatif terhadap LPS dalam pelaksanaan proses likuidasi dan penyelesaian penjaminan simpanan nasabah.

Saat ini, pihaknya menjalin komunikasi intensif dengan OJK dan LPS agar tahapan likuidasi berjalan transparan, akuntabel, serta mengutamakan perlindungan nasabah.

"Peristiwa ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh tata kelola BUMD, dengan memperketat aspek pengawasan, manajemen risiko, dan kepatuhan agar kejadian serupa tidak terulang," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menegaskan tidak akan melakukan intervensi dalam penyelesaian persoalan Perumda BPR Bank Cirebon yang izinnya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh proses penanganan bank milik daerah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyatakan pemerintah daerah memilih bersikap pasif secara teknis karena kewenangan penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya berada di tangan LPS. Pemkot, kata dia, hanya berperan menjaga stabilitas daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.

“Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya penanganan BPR Bank Cirebon kepada LPS. Kami tidak melakukan intervensi teknis apa pun,” ujar Sumanto, Rabu (11/2/2026).

Keputusan tersebut diambil menyusul pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon oleh OJK yang berlaku efektif sejak 9 Februari 2026. Dengan pencabutan tersebut, status bank beralih ke dalam mekanisme resolusi dan likuidasi yang menjadi tanggung jawab LPS, termasuk proses verifikasi simpanan dan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah.

Sumanto menegaskan, langkah Pemkot untuk tidak ikut campur merupakan bentuk kepatuhan terhadap tata kelola perbankan dan pembagian kewenangan antar lembaga. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah secara langsung justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Pemkot Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat, khususnya nasabah BPR Bank Cirebon, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Proses penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui LPS. Kami minta masyarakat bijak dan menunggu keterangan resmi,” kata Sumanto.

Ia menambahkan, besaran kerugian akibat permasalahan di BPR Bank Cirebon hingga kini belum dapat ditentukan. Nilai tersebut baru akan diketahui setelah LPS menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan bank, yang membutuhkan waktu maksimal 90 hari kerja.

Dalam konteks keuangan daerah, Pemkot Cirebon juga memastikan posisi anggaran daerah tetap terkendali. Pemerintah mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang sebelumnya ditempatkan di BPR Bank Cirebon pada 2025 sekitar Rp14 miliar dan pada 2026 sekitar Rp10 miliar. Dana tersebut tidak lagi menjadi fokus utama dalam polemik perbankan, melainkan akan dialihkan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih mendesak.

“Anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih prioritas,” ujar Sumanto.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mengambil alih penanganan dan proses likuidasi Perumda BPR Bank Cirebon setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam pengumuman resmi bernomor PENG-7/SEKL/2026, LPS menyatakan akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melakukan likuidasi bank milik daerah yang beralamat di Jalan Talang, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan Jimmy Ardianto menyebutkan, proses awal yang akan dilakukan adalah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah.

Langkah ini bertujuan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar maupun tidak layak dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah.

Seiring dimulainya likuidasi, seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai Perumda BPR Bank Cirebon berada di bawah penguasaan dan pengawasan LPS.

"Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tulisnya, Selasa (10/2/2026).

LPS juga menegaskan, setiap pihak dilarang memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan aset dan dokumen bank tanpa persetujuan LPS. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pengumuman itu, LPS mengimbau nasabah dan masyarakat agar tetap tenang serta tidak terprovokasi melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses penjaminan dan likuidasi. LPS menekankan bahwa mekanisme penanganan bank telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi nasabah debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran kredit, LPS memastikan bahwa pembayaran tetap dapat dilakukan melalui Tim Likuidasi di Kantor BPR. LPS meminta debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menyerahkan sepenuhnya penanganan Perumda BPR Bank Cirebon yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena bangkrut. Pemda menyerahkan penyelesaian kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai regulasi yang berlaku.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Sumanto di Cirebon mengatakan pihaknya tidak akan melakukan intervensi teknis karena proses penyelesaian menjadi kewenangan LPS. Ia juga memastikan, Pemkot Cirebon telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah.

Menurut dia, masyarakat diminta tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kondisi BPR Bank Cirebon serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Sumanto juga mengimbau nasabah tetap percaya bahwa proses penyelesaian simpanan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku melalui LPS.

Ia mempersilakan publik menunggu langkah LPS sebagai pihak yang menangani proses lebih lanjut terkait penyebab permasalahan di BPR Bank Cirebon. "Harus tetap percaya dan semuanya dapat terselesaikan dengan baik melalui LPS," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/2/2026).

Sumanto menegaskan, besaran kerugian akibat kasus bangkrutnya Bank Cirebon tersebut akan ditetapkan oleh LPS setelah proses verifikasi dan perhitungan selesai. Selain itu, Pemkot Cirebon mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah untuk bank tersebut pada 2025 sebesar sekitar Rp14 miliar dan pada 2026 sekitar Rp10 miliar. Dana SiLPA itu akan dimanfaatkan untuk program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih prioritas.

"Seluruh masyarakat sudah sangat baik, sangat paham, sangat bijak terkait dengan kepercayaan mereka kepada Bank Cirebon," ucap dia.

Sebelumnya, LPS menyatakan telah menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon setelah OJK mencabut izin usaha bank tersebut terhitung sejak 9 Februari 2026. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan paling lama 90 hari kerja, dengan dana pembayaran klaim bersumber dari dana penjaminan yang dikelola LPS

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mencatat realisasi produksi sektor perikanan di daerahnya pada 2025 melampaui target yang telah ditetapkan, baik untuk subsektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Jumat, mengatakan target produksi perikanan tangkap pada 2025 ditetapkan sebesar 5.090,40 ton, sedangkan realisasi produksinya selama periode tersebut mencapai 7.894,71 ton atau setara 155,09 persen dari target.

“Capaian tersebut menunjukkan kinerja sektor perikanan daerah, yang terus mengalami peningkatan,” katanya.

Menurut dia, capaian tersebut dipengaruhi oleh aktivitas nelayan yang relatif stabil serta dukungan program dari pemerintah pusat maupun daerah.

Selain perikanan tangkap, kata Elmi, kinerja positif pun tercatat pada subsektor perikanan budidaya di Kota Cirebon.

Ia mengatakan target produksi perikanan budidaya pada 2025, ditetapkan sebesar 376,50 ton, sedangkan realisasi produksinya mencapai 416,64 ton.

“Jumlah tersebut sekitar 110,66 persen dari target, yang sudah ditetapkan,” katanya.

Ia mengemukakan peningkatan produksi perikanan budidaya, didorong oleh optimalisasi sarana serta pendampingan teknis kepada para pembudidaya ikan.

Elmi menilai sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya.

“Dari sisi penerimaan daerah, kinerja sektor perikanan juga tercermin dari capaian retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan,” tuturnya.

Ia menyebutkan target retribusi TPI Kejawanan pada 2025 sebesar Rp1,39 miliar, dengan realisasi mencapai Rp1,50 miliar atau sekitar 107,31 persen dari target yang ditetapkan.

“Dengan capaian tersebut, terdapat surplus retribusi sekitar Rp102 juta,” katanya.

Untuk 2026, DKP3 Kota Cirebon berencana memperkuat pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan guna menjaga tren peningkatan produksi tersebut.

“Pemerintah daerah akan mengoptimalkan sejumlah program untuk mendukung kinerja sektor perikanan di Kota Cirebon,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami memfasilitasi kerja sama B2B antara Program Gapura Pangan dengan para pelaku usaha pangan

Kota Cirebon (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Jawa Barat, memperluas cakupan kerja sama Program Gapura Pangan pada 2026 sebagai upaya memperkuat stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan di daerah tersebut.

Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh mengatakan perluasan kerja sama dilakukan melalui skema business to business (B2B) antara Warung Peduli Inflasi (Waduli) binaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan sejumlah mitra penyedia pangan.

“Kami memfasilitasi kerja sama B2B antara Program Gapura Pangan dengan para pelaku usaha pangan,” kata Elmi di Cirebon, Jumat.

Ia menjelaskan kini salah satu bentuk kerja sama tersebut, sudah dilakukan dengan pengusaha telur asal Kabupaten Kuningan untuk menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga komoditas tersebut di Kota Cirebon.

Selain telur, DKP3 juga menjalin kemitraan dengan daerah sentra produksi beras di Kabupaten Indramayu guna memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.

“Untuk beras, kami bekerja sama dengan Indramayu, dan menjalin kerja sama dengan Bulog,” ujarnya.

Elmi menyebutkan hingga saat ini terdapat hampir enam kerja sama antardaerah yang telah difasilitasi DKP3 Kota Cirebon, dalam mendukung pelaksanaan Program Gapura Pangan.

Seluruh kerja sama tersebut, kata dia, dijalankan melalui pola B2B sehingga transaksi dapat berlangsung langsung antara mitra usaha tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.

Selain memperkuat jejaring pasokan, pihaknya rutin melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat kelurahan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.

Terkait kerja sama pasokan beras melalui Koperasi Merah Putih, Elmi menyampaikan saat ini baru satu koperasi yang siap beroperasi, yakni yang berada di wilayah Kecapi.

“Yang sudah siap baru satu, karena koperasi lainnya masih terkendala persyaratan, seperti belum memiliki gerai dan tenaga pegawai,” katanya.

DKP3 Kota Cirebon, kata dia, terus melakukan pendampingan agar koperasi-koperasi tersebut dapat melengkapi persyaratan administrasi dan sarana pendukung sehingga bisa segera berpartisipasi.

Selain itu, pihaknya secara rutin melakukan penghitungan neraca pangan setiap bulan untuk memastikan ketersediaan dan keseimbangan pasokan kebutuhan pokok di daerah.

Sementara itu terkait ketersediaan beras, Pemimpin Cabang Bulog Cirebon Imam Mahdi mengatakan stok beras yang dikelola Bulog saat ini berada dalam kondisi aman.

Ia menyebutkan sampai 26 Desember 2025, jumlah stok beras di gudang penyimpanan milik Bulog Cirebon berada di angka 153 ribu ton.

“Kondisi stok beras sekitar 153 ribu ton, jadi jumlahnya sangat aman,” katanya.

Ia menambahkan Bulog masih terus melakukan penyerapan beras meskipun masa panen mulai berkurang, serta mendorong penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar di wilayah Cirebon guna menjaga stabilitas harga.

“Kita dorong ke pasar, ya serapan di Cirebon, cukup tinggi untuk SPHP,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,9 miliar untuk pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) sepanjang 2025 guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Disperindag Jabar Ari Fadil Nasution dalam keterangannya di Cirebon, Rabu, mengatakan anggaran tersebut disalurkan pada momentum Idul Fitri, Idul Adha, serta Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Ia menyebutkan khusus untuk momen Natal dan tahun baru, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar yang disalurkan ke 27 kabupaten dan kota.

Untuk Kota Cirebon, kata dia, jumlah paket yang disalurkan dalam kegiatan Opadi sebanyak 1.531 paket, berdasarkan hasil kajian kebutuhan daerah.

“Setiap paket Opadi berisi beras tiga kg, gula pasir satu kg, minyak goreng satu liter, dan tepung terigu satu kg,” katanya.

Menurut dia, harga normal paket tersebut sekitar Rp96.700, namun masyarakat hanya perlu menebusnya dengan harga sekitar Rp40.000 karena mendapat subsidi hingga 58 persen.

Ia mengatakan pelaksanaan program Opadi harus tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

“Kami berharap Opadi dapat meringankan pengeluaran masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyambut baik pelaksanaan Opadi di daerahnya, karena dinilai efektif membantu masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

“Program Opadi hari ini menjadi langkah nyata pemerintah provinsi dalam membantu masyarakat Kota Cirebon,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan program Opadi, merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi daerah.

Melalui pelaksanaan Opadi, kata dia, pemerintah daerah berupaya menciptakan rasa aman dan tenang bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal serta libur akhir tahun.

Selain itu, ia memastikan Pemkot Cirebon bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah, akan terus memantau perkembangan harga dan melakukan intervensi apabila diperlukan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik terhadap fluktuasi harga. Pemerintah akan selalu hadir untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Iing.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025