JAKARTA - Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian. Hal itu buntut pernyataan Ubedilah tentang Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa masuk kategori ujaran kebencian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya pelaporan masyarakat dan telah diterima SPKT Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah teregister dengan Nomor LP/B/2560/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 April 2026.

"Ya benar PMJ telah menerima laporan masyarakat Senin 13 april 2026 terkait dugaan ujaran kebencian di media elektronik. Pelapornya RKS warga negara Indonesia," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian menerangkan, pihaknya memperkarakan pernyataan Ubedilah yang menyebut Prabowo-Gibran adalah beban nyata bagi bangsa Indonesia. Bahkan, Ubedilah menyerukan narasi mundur atau dimundurkan di Podcast Youtube Forum Keadilan TV yang ditayangkan pada 6 April 2026 lalu.

Rangga menilai, pernyataan itu patut diduga sebagai pernyataan yang bersifat ujaran kebencian dan upaya mencoba menghasut masyarakat Indonesia agar melawan pemerintahan. Pernyataan-pernyataan seperti gulingkan penguasa, kudeta presiden, ganti paksa presiden, dan kata-kata lain yang mengandung hasutan tidak boleh dibiasakan untuk diucapkan karena akan mengesampingkan mekanisme hukum yang ada.

Lihat video: Ubedilah Badrun Bongkar Fakta: Kebijakan Negara Gagal Sejahterakan Rakyat Secara Lahir Dan Batin!



‎‎"Kalau ingin mengganti pak Prabowo sebagai Presiden sudah ada mekanismenya, tapi kalau menyampaikan ujaran kebencian dan menghasut masyarakat agar melawan pemerintah sah, jelas sudah keluar dari mekanisme yang ada," tuturnya.

‎‎‎"Kalaupun terjadi pelanggaran berat oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai tertuang dalam pasal 7A UUD 1945, di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, kita sudah jelas kok diatur cara mengganti Presiden dan Wakil Presiden seperti apa, tinggal tempuh saja jalurnya sesuai dengan konstitusi," kata Rangga lagi.

JAKARTA - Satu setengah tahun sebelum Pemilu 2029 , Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) diperkirakan menjadi oposisi total. Hal itu disampaikan analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun .

Menurut Ubedilah, saat ini memang tidak ada partai oposisi. Namun, watak oposisi tetap ada di partai politik, termasuk PDIP.

"PDIP sekarang ini menggunakan diksi penyeimbang, kan, karena masih belum mengambil posisi clear soal oposisi. Tapi nanti sekitar satu tahun setengah sebelum pemilu, sepertinya PDIP akan oposisi total, maksud saya akan mengambil peran oposisi," ujar Ubedilah dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (25/2/2026).

Ubedilah juga memperkirakan, ada banyak tokoh yang berpeluang maju di Pilpres 2029 jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali berduet. Duet ini akan terjadi jika Prabowo tetap bersatu dengan Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira ada banyak bahkan layak jadi pemimpin. Maaf saya sebutkan ya, Anies Baswedan masih oke. Ganjar juga masih oke. Pak Mahfud masih oke. AHY masih oke. Mereka-mereka kalau bersatu, sepertinya bisa mengalahkan Prabowo-Gibran," jelasnya.

JAKARTA - Prabowo Subianto dinilai sulit menjauh dari sosok Joko Widodo ( Jokowi ). Hal itu disampaikan analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun .

"Secara politik pragmatis itu tidak akan terjadi (Prabowo menjauh dari Jokowi). Sulit. Artinya mungkin 99 persen sangat sulit. Masih ada harapan 1 persen," ujar Ubedilah sambil tersenyum saat tampil dalam podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (25/2/2026).

Ubedilah mengatakan, apakah harapan yang tinggal 1 persen itu akan membalikkan keadaan, bisa dilihat nanti. "Gelagatnya akan terjadi tahun depan sih. Penentunya tahun 2027. Karena itu akan cukup waktu Prabowo konsolidasi menjelang 2029. Apakah Prabowo akan berpisah dengan Jokowi? Itu tahun depan kita lihat," ujarnya.

Menurut Ubedilah, jika pada tahun 2027 menteri-menteri yang dinilai masih ada kaitannya dengan Jokowi disingkirkan, berarti Prabowo dan Jokowi berpisah. "Tapi kalau akhir tahun ini nggak juga, tahun depan nggak juga, ya sudah, mereka akan tetap bersama di tahun 2029. Kalau ada kandidat lain, mungkin mereka akan kalah," katanya.

Diketahui, dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyebut Prabowo-Gibran dua periode. "Kan sudah saya sampaikan Prabowo-Gibran dua periode. Sudah itu saja," ujar Jokowi saat dijumpai di kediamannya Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).

Sementara, Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan para pihak yang bilang dirinya takut dan masih dikendalikan Jokowi. "Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan sama Jokowi, nggak ada itu," ujar Prabowo saat meresmikan pabrik New Ethylene Project PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Prabowo, Jokowi tidak pernah menitipkan apa pun kepadanya. Prabowo menegaskan hubungannya dengan Jokowi layaknya teman dekat.

"Pak Jokowi itu ndak pernah nitip apa-apa sama saya ya, saya harus katakan sebenarnya. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi, nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau, kok takut ya kan?" katanya.

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) masih menempatkan diri sebagai politisi, bukan negarawan . Penilaian tersebut disampaikan analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun .

Menurut Ubedilah, fenomena orang-orang datang ke rumah Jokowi di Solo , Jawa Tengah, sebagai sesuatu hal aneh dan agak anomali. Dia menilai, hal itu sebagai sesuatu yang tidak murni.

"Tapi mungkin ada juga orang yang terus dipelihara untuk mencintai (Jokowi)," kata Ubedilah dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (24/2/2026).

Ubed mengatakan, dalam sosiologi, ada teori pertukaran sosial. Orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi, jika itu berhubungan dengan politik.



"Dan Jokowi sekarang masih menempatkan diri sebagai politisi, bukan negarawan, karena dia masih, bahkan berkampanye, pidato di depan partai, bukan partai orang lain, tapi partai anaknya, pidato dengan kencang. Itu menurut saya wajah politisnya Jokowi," ujar Ubed.

Karena masih menjadi politisi, kata Ubed, memungkinkan bagi Jokowi untuk melakukan pertukaran sosial. "Dia melakukan sesuatu dengan masyarakat, karena saling mendapatkan keuntungan di situ, saya kira itu. Termasuk sekarang masih merespons isu-isu nasional, menanggapi banyak hal, yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh mantan presiden," kata Ubed yang pada 1996 membidani lahirnya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ).

JAKARTA - Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai kekuatan oposisi di luar parlemen sangat penting. Karena itu, dirinya dan sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi membentuk Barisan Oposisi Indonesia.

Menurut Ubed, dalam teori politik, oposisi ada dua, yakni oposisi di parlemen dan oposisi nonparlemen. Oposisi parlemen ada di sistem pemerintahan parlementer. Sementara, oposisi nonparlemen memungkinkan terjadi di sistem pemerintahan presidensial.

"Nah, ketika disfungsi lembaga itu terjadi, kekuatan oposisi yang berada di luar parlemen menjadi sangat penting untuk membuat demokrasi kita mengalami keseimbangan," ujar Ubed dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (24/2/2026).

Ubed menambahkan, karena DPR saat ini tidak menjalankan fungsi cheks and balances, kekuatan oposisi di luar parlemen menjadi sangat penting. "Itu yang membuat kaum akademisi, kelompok civil society, pegiat demokrasi, para aktivis, membentuk entitas baru yang kita sebut sebagai Barisan Oposisi Indonesia, BOI. Dan itu betul-betul entitas epistemik, karena para pemikir, para cendekiawan, para profesor itu berkumpul di barisan oposisi ini," kata Ubed.

Kenapa disebut entitas epistemik? "Karena kita betul-betul concern untuk mendiskusikan secara mendalam berbagai persoalan Republik ini. Tapi bukan entitas epistemik yang diam, kita sebut entitas epistemik yang progresif. Kita bersuara lantang dan kemudian bergerak untuk mengingatkan kekuasaan," ujar Ubed yang pada 1996 membidani lahirnya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ).

Ubed mengatakan, saat ini rakyat seperti kehilangan pegangan moral. "Ada oposisi diundang sama presiden, keluar jadi juru bicara presiden, juru bicara pemerintah," tegasnya.

JAKARTA - Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai narasi ajakan demonstrasi yang dilakukan oleh Delpedro Cs melalui media sosial tidak ada hubungannya dengan kerusuhan. Diketahui Delpedro; Muzzafar Salim; Syahdan Husein; dan Khariq Anhar ditangkap polisi karena dituduh melakukan penghasutan yang menyebabkan demo ricuh akhir Agustus.

“Saya meyakini tidak ada hubungan antara narasi ajakan demonstrasi Delpedro dan kawan-kawan, itu dengan kemudian kerusuhan, itu tidak ada,” katanya dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan, kerusuhan yang terjadi akhir Agustus lalu itu dipicu oleh meninggalnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Almarhum dilindas kendaraan taktis Brimob.

“Andai peristiwa Affan Kurniawan yang dilindas oleh kendaraan taktis yang menurut saya sangat tragis itu, saya meyakini tidak akan ada kerusuhan bahkan penjarahan ke rumah-rumah itu. Tidak akan ada. Proses peristiwa tragis itu yang menjadi faktor yang menyebabkan kerusuhan,” ujarnya.

Dia menuturkan, argumen teoritiknya adalah argumen tentang amuk massa sebetulnya. Dia melanjutkan, situasi amuk massa itu dalam banyak riset menunjukkan bahwa situasi ketika orang berkerumun, lalu ada pemicu yang menghipnotis perasaan mereka, yang terjadi adalah irasionalitas.

“Kerumunan itu adalah entitas yang irasional. Ketika ada pemicu yang menghentakkan jiwa dan pikirannya, dia akan meledak,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa demonstrasi merupakan partisipasi publik yang dijamin oleh konstitusi. Maka bisa menjadi aneh jika orang yang mengajak demonstrasi dianggap sebagai provokasi.

“Jadi sebetulnya aneh kalau kemudian orang mengajak demonstrasi dianggap sebagai provokasi. Itu kesalahan nalar sebetulnya,” pungkasnya.

JAKARTA - Aktivis 98 Ubedilah Badrun mengatakan tak perlu lagi ada pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Indonesia hanya karena jabatannya. Ubed menyebut gelar itu cukup diberikan kepada Soekarno selaku presiden pertama.

"Nah, karena itu menurut saya tidak perlu lagi, pemberian gelar pahlawan itu untuk mantan-mantan presiden. Sudah cukup Soekarno saja," ujar Ubedilah Badrun dalam diskusi daring, Minggu (26/10/2025).

Menurut dia, Indonesia tidak akan maju apabila mantan presiden diberikan gelar pahlawan nasional hanya karena pernah menjabat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap mantan presiden juga tidak dimungkinkan dilakukan.

"Bayangkan kalau seluruh presiden harus disematkan sebagai pahlawan nasional karena posisinya sebagai presiden, sepanjang sejarah kita enggak akan maju-maju," kata Ubed, sapaan akrabnya.

Padahal, menurut dia, perkara hukum juga pernah menyasar mantan presiden. Ia lantas menyinggung negara-negara yang pernah mengadili mantan presidennya.

"Kita perlu belajar jadi Prancis. Misalnya mantan presiden dia masuk penjara, diadili perkaranya. Korsel dalam 30 tahun terakhir mantan presidennya ada kurang lebih 5-6 masuk penjara karena melanggar hukum jadi tegak itu hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul buka suara soal usulan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga aktivis buruh Marsinah. Ia menegaskan usulan itu bukan keputusan pribadi, melainkan ada tim pengkaji dan penelitian.

"Enggaklah, itu kan yang kita kirim banyak sekali ya, salah satu Presiden Soeharto. Banyak sekali dan yang kita sampaikan itu ada yang diputuskan tahun ini, ada yang sudah diputuskan tahun-tahun sebelumnya. Ada juga yang belum memenuhi syarat, tahun ini kita putuskan untuk memenuhi syarat," kata Gus Ipul saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurut Gus Ipul, usulan itu bukan keputusan dirinya pribadi, tapi itu adalah keputusan tim, dalam hal ini adalah Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan tingkat pusat. "Yang diusulkan ke Dewan Gelar yang diketuai oleh Pak Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), itu adalah usulan-usulan yang kami teruskan dari kabupaten atau kota, terus di tingkat gubernur, baru ke kami," katanya.

Gus Ipul menyebut bahwa nantinya nama-nama yang diusulkan akan dibahas di tingkat Dewan Gelar sebelum diajukan ke Presiden Prabowo Subianto. Tim Kemensos, yakni dari Dirjen Pemberdayaan Sosial telah memaparkan usulan tersebut di Dewan Gelar beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Aktivis 98 Ubedilah Badrun menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto tak layak diberikan gelar sebagai pahlawan nasional . Menurutnya, Soeharto bahkan tidak lolos kriteria.

Kriteria itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Menurutnya, dalam undang-undang itu, seseorang yang ditetapkan sebagai pahlawan harus berintegritas.

"Soeharto tidak memenuhi syarat menjadi pahlawan karena secara konstitusi, secara UU itu memang tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat, apa di antara syaratnya? Memenuhi integritas," tegas Ubed, sapaan akrabnya, dalam diskusi daring, Minggu (26/10/2025).

Ubed menilai Soeharto tidak memiliki integritas lantaran banyaknya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat dia memimpin Indonesia. Menurutnya, hal ini telah dinyatakan oleh berbagai lembaga kredibel.

"Apakah seseorang bisa disebut memiliki integritas kalau dia pernah dinyatakan oleh lembaga kredibel sebagai presiden yang banyak melakukan pelanggaran HAM," tegas aktivis yang pada 1996 membidani lahirnyaForum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) ini.

Soeharto juga pernah ditetapkan tersangka dalam perkara hukum. Ubed pun menegaskan dua hal ini menjadi pertanda Soeharto merupakan sosok yang tidak berintegritas, sehingga tidak layak menjadi pahlawan nasional.

"Kan nggak mungkin, apakah dia layak disebut sebagai yang punya integritas kalau dia pernah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2000 dalam kasus perkara hukum. Jadi dari sisi integritas itu nggak mungkin dia menjadi atau dijadikan pahlawan."